Pemerintah diminta menyusun aturan mengenai kualifikasi SD-SMP swasta, yang berhak menerima subsidi untuk menyelenggarakan pendidikan gratis.
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah menyusun aturan mengenai kualifikasi SD SMP swasta yang berhak menerima subsidi untuk menyelenggarakan pendidikan gratis.
00:13Hal ini dimaksudkan agar dana bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran, lalu juga mendorong penguatan regulasi sehingga pemerintah, pusat, dan daerah dapat menerapkan kebijakan itu dengan seirama.
00:24Selain itu lalu juga meminta agar pemerintah memastikan selektif untuk memberikan pendidikan gratis bagi jenjang SD SMP baik negeri maupun swasta itu.
00:34Pendidikan gratis itu harus mengutamakan kelompok miskin ekstrim.
00:38Satu, pemerintah harus betul-betul bisa memastikan kualifikasi sekolah-sekolah swasta kita yang akan disubsidi,
00:47yang akan diberikan biaya tambahan untuk bos mereka dalam rangka melaksanakan pendidikan gratis tersebut.
00:55Yang kedua, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa penerima pendidikan gratis ini adalah dari masyarakat kita yang tidak mampu,
01:06masyarakat kita yang miskin, masyarakat kita yang ekstrim miskin.
01:10Ini menjadi catatan kami.
01:11Yang ketiga tentu, pemerintah harus membuat regulasi, membuat aturan yang fleksibel dan normatif
01:19agar pemerintah-pemerintah daerah bisa beradaptasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing
01:27untuk menentukan sekolah-sekolah swasta mana yang berhak mendapatkan subsidi.
01:33Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan.
01:40Putusan itu diambil usai MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang No. 20 tahun 2003
01:45tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDICNAS.
01:49Dari Jakarta, Fahri Audiafiz, Metro TV