Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

IDXchannel

Pemerintah terus memaksimalkan peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam mempercepat pembangunan otonomi khusus Papua. Hal ini dilakukan demi memaksimalkan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua terutama dalam mengawasi proses pembangunan di daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya.

Transcript

00:00 Pemerintah terus memaksimalkan peran badana pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua

00:04 atau BP3OKP dalam mempercepat pembangunan otonomi khusus Papua.

00:09 Dan hal ini dilakukan demi memaksimalkan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua

00:14 terutama dalam mengawasi proses pembangunan di daerah otonomi baru

00:18 yang di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barataya.

00:28 Wakil Presiden K.Y.H. Maruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

00:35 atau BP3OKP yang merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

00:41 dengan tugas utama melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan

00:48 dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

00:51 Hal ini merupakan bagian dari pendekatan pemerintah untuk melibatkan orang asli Papua

00:57 dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua

01:00 terutama dalam mengawasi proses pembangunan di empat daerah otonomi baru

01:04 yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barataya.

01:11 Wa Pres Maruf Amin menegaskan pentingnya kehadiran BP3OKP

01:16 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.

01:21 Wa Pres berharap agar anggota BP3OKP dapat memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program

01:27 yang dibiayai oleh APBN, APBD, serta Dana Otonomi Khusus.

01:31 Rencana Induk Pembangunan Papua itu sudah ada

01:38 dan dana utus untuk tahun ini itu sudah mencapai 60 dolar banyak.

01:49 Dana utusnya 35, transfernya 68 triliun

01:56 dan kita harapkan bahwa 68 triliun itu menjadi sesuatu yang nyata di Papua.

02:05 Artinya wujud, yang nanti akan kita lihat.

02:12 Kemudian juga yang kita ingin percepat itu penyiapan infrastruktur serana pemerintahan.

02:24 Badan yang diketuai Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri,

02:28 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Nas, Menteri Keuangan,

02:33 serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua

02:36 akan semakin memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat

02:40 sehingga misi pembangunan dan kesejahteraan Papua dapat tercapai secara optimal.

02:45 Dari Jakarta, IDX Channel.

02:47 [Musik]

02:52 [Suara genta]

02:54 [SUARA KUNING]

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended