00:02DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis 19 November 2026.
00:09Regulasi yang telah lama dinantikan ini diharapkan memperkuat pemberantasan tindak pidana
00:15sekaligus membantu negara memulihkan kekayaan hasil kejahatan.
00:19Menariknya, pengesahan ini terwujud 26 hari lebih cepat dari target sebelumnya
00:25yang dipatok paling lambat 15 Desember 2026.
00:30Lantas, apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset?
00:34Halo teman-teman MTV Online, kembali lagi bersama saya Miss Bohon Munir di Beranda Nasional.
00:39Selain tindak pidana korupsi, Undang-Undang Perampasan Aset turut menyasar tindak pidana narkotika,
00:46terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang,
00:51serta penipuan maupun penggelapan yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
00:56Negara berwenang merampas tiga katolori aset,
01:00yakni hasil tindak pidana,
01:02termasuk yang telah dialihkan menjadi harta pribadi atau keuntungan ekonomi lain.
01:08Benda bergerak dan berwujud yang menjadi sarana kejahatan,
01:12serta aset temuan yang terbukti berasal dari kejahatan.
01:16Selain itu, negara dapat merampas aset sah milik pelaku senilai kerugiannya
01:21berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
01:24Sementara aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah,
01:28atau fasilitas umum tetap dimanfaatkan sesuai fungsinya.
01:33Undang-Undang Perampasan Aset baru efektif 12 bulan setelah diundangkan,
01:37serta setelah badan pengelolaan aset dan badan pengawasan perampasan aset terbentuk.
01:42Aturan ini tidak berlaku surut, sehingga hanya menjerat tindak pidana setelah undang-undang berlaku.
01:50Kini, tantangan utamanya adalah memastikan penerapan yang konsisten dan bebas penyelahgunaan,
01:58karena keberhasilannya diukur dari penyitaan sekaligus pengelolaan transparan demi kepentingan masyarakat.
02:06Lantas, mampukah undang-undang ini efektif memutus kejahatan di Indonesia?
02:10Saya Amis Bohol Munir, sampai jumpa di segmen beranda nasional berikutnya.