• 4 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang perkara terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghadirkan pemeriksaan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Dalam persidangan, Refly Harun mencecar saksi mengenai proses verifikasi administrasi dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat pencalonan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah legalisir ijazah SMA yang disebut dilakukan pada 26 Februari 2005 oleh Kepala SMA Negeri 6 Surakarta. Refly mempertanyakan jarak waktu legalisir tersebut dengan proses pencalonan pada 2012.

Ia juga mendalami apakah KPU memeriksa identitas pejabat yang menandatangani legalisir serta kelengkapan tanggal pengesahan dokumen tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, saksi menjelaskan bahwa KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi administrasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Namun, saksi mengakui dokumen asli yang dipersoalkan tidak diperlihatkan dalam proses verifikasi tersebut.

Saksi juga menyebut arsip ceklis pemeriksaan tidak lagi dipegang. Meski demikian, ia mengingat adanya indikator atau petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam proses pemeriksaan administrasi.

Refly kemudian kembali mempertanyakan sejauh mana verifikasi yang dilakukan KPU dapat memastikan keabsahan administrasi fotokopi ijazah yang diserahkan sebagai dokumen persyaratan pencalonan.

Pemeriksaan saksi ini menjadi bagian dari rangkaian persidangan yang menguji proses administrasi dokumen ijazah Jokowi dalam pencalonan kepala daerah.

Simak jalannya pemeriksaan saksi dan tanya jawab lengkap dalam persidangan perkara ijazah Jokowi.

Produser: Prayogi Haro

Editor: Joshua

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/702336/hakim-meluruskan-refly-harun-cecar-saksi-kpu-dki-soal-legalisir-ijazah-jokowi-tidak-ada-tanggal
Transkrip
00:00Tadi kami coba melihat legalisir ya, itu legalisir untuk SMA tadi tahun 2005 ya?
00:132000?
00:18Coba lihat?
00:19Iya, boleh gak apa-apa, tadi kami melihat bahasanya 2005.
00:47Dilegalisir oleh Kepala SMA 6 Surakarta tanggal 26 Februari 2005.
00:58Oke, 2005 lalu untuk pemilihan 2012, apakah peraturan KPU memungkinkan itu?
01:11Membolehkan itu dengan jarak berapa? 7 tahun?
01:21Saya tidak ingat lagi ketentuannya bagaimana, tapi itu yang ada saya kasih.
01:26Itu yang ada ya?
01:29Apakah saudara mengecek misalnya, apakah pejabat yang melegalisir itu adalah pejabat yang sama saat 2005 dan 2012?
01:42Ijin KPU Provinsi DKI hanya melakukan verifikasi administrasi.
01:50Oke, dalam verifikasi administrasi tersebut,
01:55Ada dan tidak ada.
01:56Iya, tentunya apakah Anda kemudian juga memikirkan atau kemudian mengecek bahwa secara administratif itu harus benar?
02:08Misalnya legalisirnya dan lain sebagainya.
02:12Walaupun tidak faktual kelapangan.
02:15Iya, berdasarkan ketentuan, hanya jika ada, apabila ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran.
02:24Misalnya legalisir yang terkait dengan ijasa S1 tadi.
02:27Kami melihat misalnya tidak ada tanggalnya, tanggal legalisirnya.
02:35Itu apakah dibolehkan juga di dalam peraturan internal KPU DKI bahwa ijasa yang diserahkan, ijasa legalisir, aslinya tidak dilihatkan.
02:44Apakah aslinya dilihatkan, Pak Wadid?
02:46Iya, tidak dilihatkan.
02:47Sorry, saya tidak bicara aslinya.
02:48Analognya tidak dilihatkan.
02:51Analog berarti fotokopi ijasa.
02:54Bukan, fisik. Fisik yang dikatakan asli, yang diklaim sebagai asli.
02:58Nah, saya kita tidak bicara asli karena masih dalam perdebatan.
03:02Tidak diperlihatkan?
03:03Tidak diperlihatkan.
03:04Oke.
03:05Nah, berarti yang disampaikan hanyalah fotokopi yang sudah dilegalisir.
03:10Betul.
03:11Pertanyaannya adalah, apakah ada peraturan internal KPU DKI yang kemudian bisa menilai, kan checklist modelnya, kan?
03:20Apakah syarat-syarat fotokopi legalis itu dipenuhi atau tidak?
03:23Misalnya, apakah ada tanggal, pejabat yang menandatangani, tanggal ditandatangani, dan lain sebagainya.
03:29Ataukah cuma yang jelas, sudah, dapat legalisir, selesai. Begitu saja.
03:37Seingat saya ada itu, kriteria-kriteria yang dikatakan kantoran.
03:41Apa checklistnya?
03:42Cuma, kami tidak pegang lagi arsipnya.
03:46Arsipnya hanya menerima, kemudian men-checklist ada atau tidak ada.
03:52Nanti kalau ada checklistnya, mungkin yang mulia bisa dipanggil lagi ke persidangan untuk menyampaikan checklistnya apa saja sesungguhnya.
03:59Karena kan tidak boleh juga sembron bekerja.
04:01Oke, nah.
04:02Saya lanjutkan.
04:03Iya.
04:06Iya.
04:08Ijin yang mulia.
04:11Agak panjang.
04:14Checklist ijasa saja, bukan checklist yang lain.
04:17Checklist ijasa legalisir.
04:19Bukan yang lain.
04:23Kalau yang checklist tadi kan ada di peraturan, di undang-undang.
04:35Jadi untuk checklist fotokopi ijasa, suratannya otomat belajar yang telah dilegalisir instansi yang berunang,
04:44itu checklistnya hanya ada, tidak ada, dan keterangan.
04:48Oh, jadi tidak, pokoknya ada fotokopi legalisir selesai gitu ya, ada atau tidak ada gitu ya?
04:57Seingat saya ada petunjuk teknis yang mengatur kriteria-kriteria.
05:06Tapi, bisa, iya.
05:07Iya, itu yang bisa jelas ya.
05:10Iya.
05:11Itu yang bisa jelas ya.
05:12Ada kan bilang ada, tidak ada.
05:13Nah, ada dan tidak ada itu hanya apakah cuma berhenti sampai ada tidak adanya ijasa yang dilegalisir,
05:21ataukah ada dan tidak adanya itu misalnya legalisir siapa, tanggal, kapan.
05:27Tidak ada, tidak ada, di berkas penerimaan, pendaftaran tidak ada seperti itu.
05:33Oke, ya.
05:34Oke.
05:36Walaupun Anda pada waktu itu tidak ikut menerima karena baru 2017 bekerja,
05:42tapi apakah pernah di antara rentang waktu 2017 sampai 2025 itu,
05:49ada percakapan di KPU DKI yang ada orang yang bertanya,
05:55misalnya, kok ini ijasanya tidak sama fotonya dengan Pak Jokowi,
06:03atau misalnya kok legalisirnya tidak ada tanggalnya,
06:07kemudian legalisirnya tahun 2005 untuk SMA.
06:11Ada tidak percakapan seperti itu?
06:13Tidak ada.
06:14Tidak ada ya?
06:15Ya, kita anggap karena Anda disumpah, Anda jujur untuk itu.
06:18Oke, tidak apa-apa ya.

Dianjurkan