JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengaku belum pernah mengikuti rapat bersama Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

"Ingin saya sampaikan ya, sampai detik ini, 2 tahun 3 bulan Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat, sekadar koordinasi pun tidak pernah ada," ujar MenHAM Pigai saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).

"Ini kenyataan, tidak bisa saya jaga. Bagaimana Menko tidak bisa rapat dengan kementerian/lembaga di bawahnya? Ya, ya, itu saya kalau iya. Kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara ya," lanjutnya.

Dalam rapat DPR, Pigai juga membandingkan koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan kemenko lain yang dinilai sangat intensif dalam menggelar agenda rutin mingguan untuk memastikan sinkronisasi program kerja.

Baca Juga Menteri Ham Natalius Pigai Menentang soal Pemindahan Badak Jawa di https://www.kompas.tv/nasional/702255/menteri-ham-natalius-pigai-menentang-soal-pemindahan-badak-jawa

#menteriham #nataliuspigai #yusrilihzamahendra #dpr

Baca Juga Menteri Ham Natalius Pigai Menentang soal Pemindahan Badak Jawa di https://www.kompas.tv/nasional/702255/menteri-ham-natalius-pigai-menentang-soal-pemindahan-badak-jawa




Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702297/menteri-ham-pigai-curhat-ke-dpr-tak-pernah-diajak-menko-yusril-rapat-kita-ngomong-jujur
Transkrip
00:00Senior ya, oke ya, Nasdem ya, apakah telah dilakukan pertemuan internal antara Kementerian Lebawa Dewa Koordinasi Kemenko
00:10membahas pencapaian kinerja tersebut, ini gini, saya sudah dua tahun ya, dua tahun tiga bulan, Pak Nasdem ya, ingin saya
00:21sampaikan ya
00:22sampai detik ini, dua tahun tiga bulan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum
00:30tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat sekedar koordinasi pun tidak pernah ada
00:37ini pernyataan di parlemen, Pak
00:41ya, kan Bapak bilang kita boleh jaga, tapi ini kenyataan tidak bisa saya jaga
00:49bagaimana Menko tidak bisa rapat dengan Kementerian Lembaga di bawahnya
00:55ya, ya itu saya kalau, ya kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara ya
01:03terima kasih Pak, jadi khusus untuk ini, ini sebagaimana yang saya sampaikan
01:11belum pernah kami rapat selama dua tahun, Kementerian Lembaga Menko-Menko lain setiap minggu Pak
01:18kita enggak pernah Pak
01:19lalu yang Pak Aswini
01:23penegasan bahwa pelaksanaan tugas merupakan membutuhkan semangat kolaborasi dan kerjasama timbuk
01:29setuju saya
01:30maksudnya ini catatan tidak hanya hubungan di pemerintah tapi
01:35Pak Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kementerian HAM, ini kerja-kerja keadilan itu adalah kerja bersama
01:44saya setuju dengan tadi Nasdem bilang saya, saya, saya itu Bapak kritik saya itu saya setuju
01:50tapi kasus paniai saya yang lakukan penyelidikan sendiri Pak
01:54Bapak ingat sampai kemarin MK memenangkan itu hasil kerja saya
01:59jadi bukan soal yang lain se-ego tapi saya harus menyatakan fakta bahwa ini hasil kerja saya saya sudah menang
02:06di MK
02:06MK Magung
02:08itu
02:09tapi intinya bahwa teamwork dan kerjasama saya sangat setuju dengan Bapak dari Nasdem
02:15terima kasih
02:16itu
02:18kritikan Bapak atau catatan masukan Bapak itu kepada saya Menteri HAM, kepada Komnas HAM, kepada LPSK, kepada Komnas Perempuan
02:28ini kita membuka akses to justice bagi keluarga korban
02:32kita saja tidak bersatu
02:35hakul yakin keluarga korban lebih menderita
02:39bersatu saja mereka menderita apalagi tidak bersatu
02:43ya
02:44jadi terima kasih dari Bapak dari Nasdem yang tadi sampaikan itu
02:50Bu Rike
02:51kalau dia gak ada ngapain saya jawab
03:00Bu Rike saya setuju gini
03:04Ibu kan mendukung revisi undang-undang HAM
03:07dalam satu pasal itu saya menegaskan human rights and environment
03:12human rights and environment atau hak asasi manusia dan lingkungan
03:16karena dulu konferensi Rio tahun 1992
03:20itu dalam preambul itu menyatakan bahwa
03:24bumi itu berputar senapas seirama dengan denyut nadi manusia
03:30maka lingkungan atau bumi itu adalah hak asasi manusia
03:35terkait dengan dengan itu
03:38aspek lingkungan adalah hak asasi manusia yang bersifat umum
03:44sama dengan hak asasi manusia dan pembangunan
03:48itu sifatnya adalah sifat umum
03:50oleh karena itu
03:51maka di dalam revisi undang-undang HAM ini
03:54kita masukkan
03:55pasal yang terkait dengan hak asasi manusia dan lingkungan
04:00tujuannya apa
04:02nanti tidak hanya sekedar evaluasi
04:05pelaksanaan pembangunan HAM berbasis lingkungan
04:08atau pembangunan lingkungan berbasis hak asasi manusia
04:12tidak hanya itu
04:14tapi nanti sistem justice system
04:17juga kita akan dorong
04:19ekosite, biosite
04:21seperti Fukushima
04:22Lapindo
04:24kemudian Minamata
04:26seperti Sernobri, Lukuraina
04:29itu bisa diadil di pengadilan
04:30oleh karena itu
04:32nanti pasal itu
04:33dipertahankan oleh Ibu Rike
04:36tetapkan pasal yang menyatakan bahwa HAM dan lingkungan itu
04:40karena itu akan menjadi penguatan
04:42kami sudah ajukan draft
04:44tentang bisnis dan HAM
04:45sekarang sudah ada di istana
04:47tinggal perpres itu disahkan
04:50maka
04:51disitu ada tiga sanksi Pak
04:53dari menteri berwenang memberikan sanksi
04:57kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan
05:00ekologi biota
05:03apakah itu masuk kategori
05:06ekosite
05:07atau biosite
05:08nanti
05:09menteri menyampaikan kepada presiden
05:12kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM
05:16maka
05:18sampaikan kepada presiden
05:20presiden akan mengambil
05:22memerintahkan menteri HAM
05:24untuk satu menutup perusahaan
05:26ban diperbankan
05:28atau memberi teguran tegas
05:31di dalam perpres itu
05:32kalau DPR yang menjadi inisiatif
05:36misalnya Ibu yang turun ke ujung kulon
05:38memerintahkan menteri HAM
05:40pasti saya akan turun
05:42dan berdasarkan perpres
05:43saya rekomendasikan presiden
05:45sehingga nanti ke depan
05:46Bapak Ibu bisa mengambil
05:48atau mengundang perusahaan besar
05:50seperti privat
05:51di parlemen ini
05:53dengan menggunakan
05:54perpres bisnis dan HAM
05:56dan menggunakan
05:58undang-undang hak asasi manusia
05:59sehingga
06:04sekarang ini nanti gini
06:06yang bisa kami lakukan adalah
06:07kami akan lakukan
06:09koordinasi dengan menteri SDM
06:11sebatas itu
06:12tapi begitu undang-undang HAM
06:14dengan perpres ditandatangani
06:16bukan lagi lakukan koordinasi
06:18kita berikan sanksi
06:20sampai bisa penutupan perusahaan
06:22ban diperbankan bisa
06:25sehingga akses untuk kredit
06:28dan investasinya
06:30bisa jeblok di publik
06:31ya

Dianjurkan