JAKARTA, KOMPAS.TV Komisi III DPR dan pemerintah sepakat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang pada Rabu (18/11/2026).

Rapat pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota rapat DPR, disambut ketukan palu Dasco.

Dalam rapat tersebut, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman hingga Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Baca Juga DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna di https://www.kompas.tv/nasional/702267/dpr-sepakat-bawa-ruu-perampasan-aset-ke-rapat-paripurna

#dasco #perampasanaset #breakingnews

Baca Juga Komisi III DPR Dengarkan Masukan Pakar Terkait RUU Perampasan Aset di https://www.kompas.tv/nasional/698215/komisi-iii-dpr-dengarkan-masukan-pakar-terkait-ruu-perampasan-aset



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702309/full-tok-dipimpin-dasco-komisi-iii-dpr-pemerintah-sepakat-ruu-perampasan-aset-ke-paripurna
Transkrip
00:00:00Saudari, dirjen kekayaan negara, kemudian Menteri Pan-RB diwakili oleh Staf Ali Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pan-RB,
00:00:14serta rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang mengikuti jalannya rapat kerja pada hari ini.
00:00:28Marilah kita memanjatkan suju puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maesah atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR
00:00:38RI
00:00:38dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang
00:00:47tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi
00:00:59rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada siang ini.
00:01:12Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan Sekretariat Raker pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota
00:01:22Komisi 3 DPR RI
00:01:23dan 8 fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
00:01:43Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI
00:01:48serta pewakilan pemerintah serta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja pada hari ini.
00:01:55Adapun acara rapat kerja pada hari ini yaitu 1. Laporan Panitia Kerja,
00:02:01Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya.
00:02:08Dua, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah.
00:02:13Tiga, pengambilan keputusan tingkat 1 dan penandatangan dan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan.
00:02:21Kami ingin mendapatkan persetujuan.
00:02:23Apakah rapat hari ini dapat kita buka dan kita akhiri pada pukul 15.00?
00:02:36Apakah dapat disetujui?
00:02:41Berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan perwakilan pemerintah,
00:02:46pada tanggal 5 November 2026,
00:02:48maka kegiatan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:02:56dapat dilaksanakan pada tingkat panjang,
00:02:59telah melakukan pembahan secara mendalam dan intensif bersama pemerintah.
00:03:03Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM pasal per pasal,
00:03:07maka selanjutnya Panja menyerahkan promosan dan sinkronisasi kepada tim promos dan tim sinkronisasi.
00:03:15Dan timus timsin telah melaksanakan tugasnya serta melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada pagi hari ini,
00:03:22tanggal 18 November 2026.
00:03:26Atas dasar keputusan pembahasan di tingkat Panja dan timus dan tim sinkronisasi itu,
00:03:31maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1
00:03:35atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
00:03:44Untuk pertama kalinya,
00:03:46laporan Ketua Panja atas hasil penyembahasan RU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,
00:03:54kami persilahkan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya.
00:03:58Terima kasih, Pak Jasko, Wakil Ketua DPR RI.
00:04:07Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:04:12Salam sejahtera bagi kita semua.
00:04:14Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
00:04:20Yang kami hormati, Wakil Ketua DPR RI, sekaligus sesepuh Komisi 3 DPR RI,
00:04:31Bapak Profesor, Dr. Insinyur Sufnidas Kuahmat, SAMH.
00:04:37Kehormatan besar bagi kami, Komisi 3, acara hari ini dihadiri beliau,
00:04:42dan juga dua orang, Wakil Ketua DPR RI yang juga sesepuh Komisi 3 DPR RI,
00:04:51Bapak Cucun Ahmad Samsurizal,
00:04:56ini Direktur Bank of Pinjol,
00:05:00dan Ibu Syari Juliati,
00:05:03Masya Allah,
00:05:06pimpinan yang paling solehah.
00:05:10Yang kami hormati,
00:05:12perwakilan dari Menteri Hukum,
00:05:14ada Pak Wamenkom,
00:05:17Pak Wakil Menteri Sekretariat Negara,
00:05:20Pak, yang kami hormati juga,
00:05:22yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia,
00:05:25yang mewakili Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
00:05:31serta hadirnya yang kami muliakan,
00:05:34Marilah kita panjatkan,
00:05:36puji syukur kehadirat Allah SWT,
00:05:39Tuhan yang Maha Kuasa,
00:05:41karena pada hari ini kita bisa menghadiri
00:05:44rapat panitia kerja
00:05:47dalam rangka pengambilan putusan tingkat pertama,
00:05:52rancangan undang-undang,
00:05:55perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
00:06:01Panja Komisi 3 DPR RI bersama dengan pemerintah mengucapkan syukur,
00:06:06Alhamdulillah,
00:06:08atas telah selesainya pembahasan RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,
00:06:16dari ihtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita.
00:06:25Rekan-rekan sekalian berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI
00:06:30dan secara khusus oleh Komisi 3 DPR RI melalui rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah pada 5 November
00:06:372026,
00:06:39Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang
00:06:45melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397,
00:06:52yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160,
00:06:56DIM redaksional berjumlah 135,
00:07:00DIM substansi berjumlah 40,
00:07:03DIM dihapus berjumlah 44,
00:07:06dan DIM substansi baru berjumlah 18.
00:07:11Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan,
00:07:16Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli.
00:07:23Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan
00:07:28dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:07:35yang partisipatif dan berkeadilan.
00:07:39Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif
00:07:43dan berupaya mengisir seluruh permasalahan.
00:07:48Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,
00:07:57yang pertama, judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna
00:08:03menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
00:08:13Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset
00:08:20terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
00:08:24Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan secara teknologi informasi
00:08:29dan berdampak pada masyarakat banyak,
00:08:31seperti investasi bodong,
00:08:35perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak,
00:08:40dan menanti keadilan.
00:08:42Ketiga,
00:08:43Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi
00:08:49dan tindak pidana lainnya,
00:08:52termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
00:08:59Empat,
00:09:00Pengaturan prosedur,
00:09:02pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana
00:09:07yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi,
00:09:13pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan,
00:09:17pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
00:09:24Lima,
00:09:25Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik
00:09:29dengan tetap dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
00:09:34Enam,
00:09:35Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana
00:09:42dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
00:09:45Tujuh,
00:09:46Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan
00:09:52yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel,
00:09:58mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan,
00:10:05sehingga pengembalian atau pelepasannya.
00:10:09Delapan,
00:10:10Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
00:10:19Sembilan,
00:10:21Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat pendegak hukum.
00:10:33Sepuluh,
00:10:35Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
00:10:44Demikian,
00:10:46laporan panjang Komisi 3 DPR RI tentang pembahasan RU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
00:10:52agar menjadi pertimbangan Komisi 3 DPR RI untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya bersama pemerintah.
00:10:59Terima kasih atas partisipasi semua pihak.
00:11:05Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:11:07Salam
00:11:09Om Santi Santi Om
00:11:10Namo Buddhaya
00:11:11Salam Kebajikan
00:11:12Jakarta
00:11:1318 November 2026
00:11:15Pimpinan Panja Komisi 3 DPR RI
00:11:18Ketua
00:11:19Dr. Haji Habibur Roman SHMH
00:11:21A88
00:11:22Dapil
00:11:23Jakarta Timur
00:11:27Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Kerja yang telah menyampaikan laporannya.
00:11:34Kami minta pendapat dari pihak anggota dan pemerintah.
00:11:40Apakah laporan dari Panja dapat disetujui?
00:11:43Jujur
00:11:44Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pendapat mini fraksi-praksi terhadap rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana
00:11:53korupsi dan tindak pidana lainnya secara berurutan.
00:11:57Dimulai dari fraksi PDPI Perjuangan, dilanjut dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
00:12:07Aminat Nasional, dan terakhir Partai Demokrat.
00:12:11Waktu kami persilakan.
00:12:16Terima kasih, pimpinan.
00:12:19Pendapat air mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
00:12:25Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana
00:12:32Disampaikan oleh Safaruddin, Anggota A249
00:12:38Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
00:12:44Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian
00:12:48Shalom
00:12:49Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
00:12:53Yang terhormat
00:12:55Pimpinan
00:12:58Wakil Ketua DPR RI
00:13:01Pak Profesor Dr.
00:13:04Semindasko
00:13:05Yang kami hormati
00:13:07Wakil Ketua DPR
00:13:11Pak Cucun
00:13:12Ibu Sari
00:13:15Serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI
00:13:20Yang saya hormati
00:13:23Yang kami hormati
00:13:25Bapak
00:13:27Wamen
00:13:28Kum
00:13:29Yang kami hormati
00:13:32Yang mewakili
00:13:35Seknek
00:13:35Yang kami hormati
00:13:39Yang mewakili
00:13:40Menteri Keuangan
00:13:41Yang mempan
00:13:44Yang mewakili
00:13:45Serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan
00:13:52Hadirin rekan-rekan media
00:13:54Serta seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai
00:13:59Puji syukur
00:14:00Kadirat
00:14:01Allah Subhanahu Wa Ta'ala
00:14:04Tuhan yang bahasa
00:14:06Karena atas rahmat dan karunianya
00:14:10Kita dapat berkumpul dalam rapat pembahasan tingkat 1
00:14:15Atau pengambilan keputusan
00:14:17Atas rancangan undang-undang tentang perampasan aset
00:14:21Terkait dengan tindak pidana
00:14:23Pancasila mengajarkan bahwa
00:14:27Kekuasaan negara harus
00:14:30Diabdikan untuk kepentingan rakyat
00:14:33Kekayaan negara bukan milik segelintir orang
00:14:38Bukan pula instrumen untuk memperkaya kelompok yang memilih kekuasaan
00:14:44Dan akses terhadap sumber daya
00:14:46Kekayaan negara adalah amanat rakyat yang harus dikelola
00:14:52Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
00:14:56Raksi PDI Perjuangan
00:14:58Mendukung penuh pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset
00:15:04Sebagai instrumen negara
00:15:07Untuk memberantas kejahatan yang bermotif ekonomi
00:15:11Dan memulihkan kekayaan yang diperoleh
00:15:14Melalui tindak pidana
00:15:16Untuk kepentingan rakyat
00:15:18Selain itu
00:15:20Penting juga
00:15:22Bahwa kewenangan yang kuat
00:15:25Dalam pelaksanaannya
00:15:27Harus diimbangi dengan aparat
00:15:30Penegak hukum yang bersih
00:15:32Profesional
00:15:34Dan
00:15:35Berintegritas
00:15:37Bagi fraksi PDI Perjuangan
00:15:40Prinsipnya adalah
00:15:42Kuat dalam memberantas kejahatan
00:15:44Tegas dalam menegakkan hukum
00:15:47Tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan
00:15:52Pimpinan dan anggota Komisi 3 RI
00:15:56Dan Saudara Menteri yang kami hormati
00:15:59Praksi PDI Perjuangan
00:16:02Menyampaikan pandangan pendapat
00:16:04Dan sikap atas rancangan undang-undang
00:16:07Tentang perampasan aset terkait
00:16:09Dengan tindak pidana
00:16:11Sebagai berikut
00:16:12Fraksi PDI Perjuangan
00:16:15Berpandangan bahwa
00:16:16Rancangan undang-undang perampasan aset
00:16:20Harus ditempatkan
00:16:21Sebagai instrumen negara
00:16:23Untuk memulihkan kekayaan
00:16:25Yang berasal
00:16:26Dari tindak pidana
00:16:28Bayi yang diproleh
00:16:30Dikuasai
00:16:31Maupun dialihkan melalui cara-cara
00:16:34Melawan hukum
00:16:35Serta
00:16:37Mengembalikannya
00:16:38Bagi kepentingan nasional
00:16:40Dan kesejahteraan rakyat
00:16:41Dengan demikian
00:16:43Orientasi rancangan undang-undang ini
00:16:47Nantinya tidak boleh semata-mata
00:16:49Terbatas pada perampasan aset
00:16:51Dan pengembalian kerugian negara
00:16:54Tetapi harus mencakup
00:16:56Pemulihan aset
00:16:57Sebagai bagian dari upaya
00:17:00Mewujudkan keadilan sosial
00:17:02Dan penguatan
00:17:04Kedaulatan ekonomi
00:17:18Pimpinan dan anggota
00:17:20DPR TRI
00:17:22Serta hadirin yang saya hormati
00:17:24Berdasarkan
00:17:26Pada pandangan
00:17:27Pendapat dan sikap fraksi
00:17:30Partai PDI Indonesia
00:17:32Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut
00:17:34Maka
00:17:35Fraksi
00:17:37PDI Perjuangan
00:17:38Menyetujui
00:17:40Rancangan undang-undang ini
00:17:42Tentang perampasan aset
00:17:44Terkait dengan
00:17:45Tindak pidana
00:17:47Untuk dilanjutkan
00:17:48Pada tahap
00:17:49Pengambilan keputusan tingkat 2
00:17:51Dalam rapat
00:17:53Paripunna DPR TRI
00:17:54Demikian pendapat
00:17:56Akhir mini fraksi
00:17:57PDI Perjuangan ini
00:17:58Kami sampaikan
00:18:00Atas perhatian pimpinan
00:18:02Dan anggota
00:18:03Komisi 3 DPR RI
00:18:04Serta hadirin sekalian yang
00:18:06Saya hormati
00:18:08Dan saya ucapkan
00:18:09Terima kasih banyak
00:18:12Sekian
00:18:13Dan terima kasih
00:18:14Wassalamualaikum
00:18:16Warahmatullahi Wabarakatuh
00:18:19Jakarta 18 November
00:18:212026
00:18:22Kapoksi 3
00:18:25Fraksi PDI Perjuangan
00:18:27Safaruddin
00:18:28Terima kasih
00:18:32Terima kasih
00:18:33Berapa satu lagi
00:18:34Fraksi
00:18:35Oh ya belum
00:18:36Serahkan dulu ya
00:18:37Oh
00:18:37Dua
00:18:48Dua
00:18:51Amin
00:18:54Amin
00:18:56Antoni
00:18:57Makanan pak
00:18:59Bakanan pak
00:19:02Tentu
00:19:02Tentu
00:19:14Terima kasih.
00:19:33Terima kasih pendapat mini, fraksi, Partai Gorongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perancangan undang-undang tentang perampasan aset
00:19:47terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
00:19:53Dibacakan oleh Dini Utama, nomor anggota A276, daerah pemilihan Sumatera Barat 2.
00:20:02Yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sumi Dasko, Pak Cucun, dan Ibu Sari Yuliati yang kami hormati.
00:20:14Seterusnya yang terhormat, Pimpinan Komisi 3 DPR RI.
00:20:23Yang kami hormati, Menteri Sekretaris Negara atau yang mewakili.
00:20:27Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili.
00:20:33Bapak Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Keuangan atau yang mewakili.
00:20:38Seterusnya, Bapak Menteri Pendagunaan Leparatur Negara dan Reformasi Bilokrasi Republik Indonesia.
00:20:47Yang terhormat, para anggota Komisi 3 DPR RI.
00:20:51Hadirin yang kami hormati.
00:20:56Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
00:21:00Salam sejahtera untuk kita semua.
00:21:03Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
00:21:08Pertama-tama, perkenankan kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama
00:21:14memanjatkan puji dan syukur keadaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpaan rahmat dan kerunianya kepada kita
00:21:25semua.
00:21:26Sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rapat kerja dengan agenda mendengarkan pendapat praksi-praksi terhadap rancangan
00:21:36undang-undang tentang perampasan aset
00:21:38terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
00:21:45Bapak Wakil Ketua Pimpinan Komisi, para Menteri, anggota DPR RI Komisi 3 hadirin yang kami muliakan.
00:21:53Pada sekitar abad ke-11, konsep deodan dan deodandum yang memiliki makna diberikan kepada Tuhan
00:22:01telah diperkenalkan sebagai konsep hukum kuno di Inggris dengan berfokus pada benda atau barang yang menyebabkan kematian seseorang.
00:22:12Dalam perkembangan sejarahnya, benda yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa tersebut dinyatakan sebagai diodan untuk disita, dirampas, dan diserahkan kepada pihak
00:22:25kerajaan.
00:22:26Konsep ini sejatinya menjelaskan bahwa benda tersebut memiliki konsekuensi hukum karena berkaitan dengan tindak pidana,
00:22:35meskipun tidak memiliki kemampuan untuk bertindak seperti manusia.
00:22:39Kemudian pada abad ke-20, di Amerika Serikat, maraknya fenomena kejahatan yang terorganisir,
00:22:46terutama tindak pidana kejahatan peredaran narkotika, juga turut mempengaruhi perkembangan pemikiran
00:22:52terkait konsep perampasan dalam sistem peradilan pidana.
00:22:57Jumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan lainnya.
00:23:05Oleh kerana itu, dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan, dibutuhkan metode penegakan hukum
00:23:11yang tidak hanya mengejar pelaku kejahatan, tetapi juga yang mengarah kepada hasil tindak kejahatan itu sendiri.
00:23:19Kedua catatan sejarah tersebut sejatinya dapat menjadi nafas dalam hal penegakan hukum perampasan aset
00:23:26dan aset yang berkaitan dengan korupsi maupun tindak pidana lainnya.
00:23:32Prinsip yang berlaku secara internasional, baik itu in personam maupun in rem.
00:23:38Keduanya berlaku sebagai transformasi paradigma penegakan hukum yang berkeadilan
00:23:44dengan tidak berhenti pada memenjarakan pelaku tindak pidana.
00:23:48Tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi kejahatan hasil tindak pidana.
00:23:55Hal ini didasari pada ten doktrin, yaitu doktrin yang meyakini bahwa semua tindak pidana
00:24:03dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana tersebut
00:24:08sehingga diperlukan suatu kepastian hukum guna menutup celah kejahatan,
00:24:14melindungi kepentingan negara, korban, serta pihak ketiga,
00:24:18dan juga mengoptimalkan upaya pemulihan aset itu sendiri.
00:24:22Bapak Wakil Ketua, Pimpinan Komisi Tiga, para Menteri, para anggota DPR RI hadirin yang kami muliakan.
00:24:31Praksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa selama ini
00:24:37pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset
00:24:43atau aset recovery keberhasilan penanganan suatu perkara tidak senantiasa hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum
00:24:52maupun beratnya sangsi pidana yang dijatuhkan,
00:24:55tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
00:25:02Maka dalam upaya melakukan perampasan hingga pemulihan aset dibutuhkan juga suatu mekanisme kontrol
00:25:09dalam hal mengelola dan mengawasi aset melalui lembaga yang bersifat transparan, akuntabel, serta independen.
00:25:17Hal ini guna memastikan bahwa aset yang disita maupun yang dirampas dalam proses penegakan hukum
00:25:24tidak hanya dapat dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat dipelihara, dikelola, dimanfaatkan
00:25:31atau bahkan dikembalikan kepada korban maupun pihak ketiga secara optimal.
00:25:37Fraksi Partai Golkar DPRI juga memandang bahwa rancangan undang-undang tentang perampasan aset
00:25:44berkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya harus menjadi instrumen penegakan hukum
00:25:51yang tidak hanya berorientasi pada penghilangan keuntungan hasil kejahatan
00:25:57tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan hak masyarakat
00:26:02dan pengembalian aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
00:26:09Dengan disusunnya rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi
00:26:14dan tindak pidana lainnya dengan juga harus menjamin adanya akses terhadap pengadilan,
00:26:20kesempatan mengajukan keberatan dan perlindungan terhadap pihak ketiga
00:26:25yang memperoleh atau menguasai aset dengan etikat baik.
00:26:29Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan,
00:26:33abuse of power,
00:26:35serta memastikan bahwa perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
00:26:44Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi 3, para Menteri, para anggota DPR dan hadirin yang kami muliakan
00:26:51berdasarkan berbagai pertimbangan di atas.
00:26:54Maka dengan ini, Praksi Golkar, DPR RI menyatakan setuju
00:26:59terhadap rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi
00:27:05dan tindak pidana lainnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang dalam rapat paripunan DPR RI dalam waktu terdekat.
00:27:14Demikian pendapat Praksi Partai Golkar DPR RI disampaikan.
00:27:19Semoga setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil
00:27:23senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
00:27:28Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
00:27:32Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:27:35Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Budaya, Salam Kebajikan.
00:27:41Jakarta 18 November 2026, Pimpinan Praksi Golongan Keria Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
00:27:50yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Praksi.
00:27:54Terima kasih.
00:28:24Terima kasih.
00:28:32Terima kasih.
00:28:59Terima kasih.
00:29:02Pandangan mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
00:29:06Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang
00:29:12tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:29:18dibacakan oleh Martin Daniel Tumbelaka, nomor anggota A144, daerah pemilihan Sulawesi Utara.
00:29:28Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam om swastiastu nama budaya, salam kebajikan, salam Indonesia Raya.
00:29:40Terima kasih.
00:30:10Tuhan yang mahasis.
00:30:11Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
00:30:20Fraksi Partai Gerindra DPR RI memandang bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat harus diikuti
00:30:30dengan pemulihan aset secara optimal.
00:30:32Oleh karena itu, rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya ini dirancang berdasarkan
00:30:41asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia,
00:30:46Proposionalitas, akuntabilitas, dan pemanfaatan dengan beberapa catatan sebagai berikut.
00:30:55Yang pertama, kami menyetujui penegasan ruang lingkup undang-undang ini yang memfokuskan perampasan aset pada tindak pidana korupsi serta beberapa
00:31:06tindak pidana tertentu secara terbatas,
00:31:10termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
00:31:18Dengan pengaturan ini, negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk merampas aset koruptor sekaligus memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban
00:31:29kejahatan.
00:31:31Yang kedua, kami mendukung pengaturan perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku maupun tanpa berdasarkan putusan pidana.
00:31:41Apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya,
00:31:50kami menegaskan bahwa kedua jalur tersebut tetap wajib melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana
00:32:00pelaku.
00:32:02Yang ketiga, kewenangan dalam penelusuran pemblokiran dan penyitaan aset harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
00:32:13Kami mengapresiasi berbagai ketentuan pengaman yang telah disepakati,
00:32:18antara lain kewajiban ketua pengadilan negeri dalam pemblokiran dan penyitaan.
00:32:23Keharusan penyerahan dokumen asli dalam penelusuran beban pembuktian pada jaksa pengacara negara di persidangan.
00:32:34Pembatasan permohonan kasasi hanya bagi pihak yang mengajukan keberatan,
00:32:39serta berlakunya undang-undang ini secara non-retroaktif.
00:32:44Empat, perampasan aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beri tiket baik.
00:32:52RU ini telah menjamin hak pihak ketiga yang beri tiket baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan,
00:32:59serta memperoleh pengembalian aset maupun ganti kerugian yang adil.
00:33:04Di samping itu, pemisahan fungsi pengolahan aset dan pengawasan melalui beban yang dibentuk oleh Presiden
00:33:11dengan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan unsur pengawas akan memastikan pengolahan aset berjalan transparan dan akuntabel.
00:33:21Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati,
00:33:27penyesuaian rancangan undang-undang ini sejalan dengan komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto
00:33:32dalam astacita untuk memperkuat reformasi hukum,
00:33:35serta mempertegas pencegahan dan pemberantasan korupsi
00:33:38demi menyelamatkan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
00:33:44Berdasarkan pandangan di atas dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
00:33:50fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui
00:33:54atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
00:34:01dan tindak pidana lainnya untuk dapat ditindak lecuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
00:34:08Semoga Tuhan yang mahasiswa Allah SWT selalu meriduhi seluruh aktivitas kita.
00:34:36Selesai
00:34:43Terima kasih.
00:35:28Bersiap fraksi Partai Nasdem
00:35:35Pendapat
00:35:38Praksi Nasdem DPR RI terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset
00:35:43terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:35:46Pada pembicaraan tingkat 1 di Komisi 3 disampaikan Rudianto Lalo SMH nomor anggota A422
00:35:53Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:35:56Salam sejahtera untuk kita semua
00:35:58Yang terhormat Wakil Ketua DPR Profesor Submit Dasko Ahmad, Ibu Sari Liyati dan Cucun Ahmad, Ketua dan anggota Komisi 3
00:36:09DPR RI
00:36:10Wakil Menteri dari pihak pemerintah puji syukur kita puji syukur kita puji syukur kita puji syukur
00:36:16karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Komisi 3 dalam rangka pengambilan keputusan
00:36:23dan hasil pembicaraan tingkat 1 atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:36:32Terhadap hasil pembahasan RUU ini, praksi partenasi DPR RI menyampaikan beberapa tetatan pendapat sebagai berikut
00:36:401. Praksi partenasi memberikan apresiasi kepada Komisi 3 dalam proses pembahasan RUU yang telah mengundang berbagai stakeholder
00:36:48pihak terkait yang berasal dari kementerian, lembaga, praktisi, advokat kantor, advokat koalisi, organisasi masyarakat
00:36:56dan perguruan tinggi akademisi mahasiswa dalam rapat yang dilaksanakan secara terbuka
00:37:01semua ini dilaksanakan dalam memenuhi ketentuan manual participation dalam pembentukan undang-undang
00:37:072. Praksi nasib berharap bahwa pembentukan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana dan tindak pidana lainnya
00:37:15ditujukan semata-mata untuk menyediakan lendasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkadilan
00:37:21dalam mengidentifikasi melacak pembekuan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara
00:37:31atau korban
00:37:323. Praksi nasib mengapresiasi dan mendukung bahwa perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan korban
00:37:38pemulihan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peningkatan penerimaan negara
00:37:43namun error ini harus membedakan aset yang menjadi hak negara, hak korban, dan hak pihak ketiga yang sah
00:37:49serta memastikan pengembalian kepada pihak yang berhak berdasarkan status hukumnya
00:37:534. Pembentukan undang-undang ini juga diharapkan mampu memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana
00:38:01mengoptimalkan pengembalian kerugian kekuangan negara maupun kerugian yang dialami korban
00:38:05meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana
00:38:09serta memperkuat kerjasama antara lembaga peningkat hukum dan kerjasama internas dalam penelusuran dan pemulihan aset
00:38:145. Praksi Pak Nasdem berharap pemerlukan undang ini harus dapat menjamin keseimbangan
00:38:20antara kepentingan kepentingan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
00:38:24khususnya hak atas pemilikan harta benda, kepastian hukum, asas perduga tidak bersalah
00:38:29perlindungan pihak ketiga yang beriktak baik
00:38:31serta hak untuk memperoleh mekanisme keberatan pemulihan melalui proses hukum yang adil
00:38:366. Praksi Nasdem mengapresiasi mendukung pembentukan badan pengelola aset yang akan mengelola hasil perampasan aset oleh para penyegah hukum
00:38:43karena perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan
00:38:46tetapi juga oleh kemampuan negara untuk menyimpan, mengamankan, memelihara, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, melelang
00:38:52memanfaatkan dan mengembalikan aset kepada yang berhak korban negara sesuai ketentuan perundang-undangan
00:38:59Terakhir, Praksi Nasdem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan badan pengawas perampasan aset
00:39:05yang mempunyai tugas dan memenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset
00:39:12hingga pengelolaan aset
00:39:14Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga terjadinya penyelagunaan kewenangan oleh aparat peninggah hukum
00:39:19untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi asa
00:39:23Pimpinan anggota Komisi Gensel hormati Praksi Nasdem setelah mempelajari dan mengikuti jalannya
00:39:28Pembahasan berat pembicaraan tinggal satu terhadap RUU tentang perampasan aset dan pendidikan lainnya
00:39:34Menyatakan menerima dan menitujui RUU untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat 2
00:39:39dalam rapat paripurna DPR RI menjadi undang-undang
00:40:11Terima kasih
00:40:36Pendapat Mini Praksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
00:40:43Atas rancangan undang-undang perampasan aset
00:40:46terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:40:50Dibacakan oleh Haswi Allah Ilyas
00:40:53nomor anggota A13 Dapil Jakarta Timur
00:41:00Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:41:03Salam sejahtera bagi kita semua
00:41:05Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI
00:41:08Bapak Profesor Subdi Dasko
00:41:10Wakil Presiden Republik Indonesia
00:41:18Insya Allah
00:41:20Maaf
00:41:21Salah
00:41:23Yang saya hormati Bapak Dr. Cucun Camsurijal
00:41:26Yang kami hormati Ibu Syari Yulianti
00:41:29Yang terpimpinan dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI
00:41:34Saudara-saudara Menteri Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia
00:41:39Beserta jajaran
00:41:40Saudara Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
00:41:43Beserta jajaran
00:41:45Saudara Menteri Wakil Menteri Pendaya Gunaan Aparatu Negara
00:41:49Dan Reformasi Birokrasi
00:41:50Beserta jajaran
00:41:52Segenap Sekretaris Jenderal
00:41:54Dan Badan Keahlian DPR RI
00:41:56Serta hadirin yang kami mendiakan
00:41:58Puji syukur kehadiran Allah SWT
00:42:01Tuhan Yang Maha Esa
00:42:03Atas timpahan rahmat dan hidayahnya
00:42:05Sehingga kita dapat hadir menunaikan
00:42:07Tugas konstitusional kita
00:42:11Dalam rapat kerja pembicaraan tingkat 1
00:42:13Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset
00:42:16Terkait tindak bidana korupsi
00:42:18Dan tindak bidana lainnya
00:42:21Salawat serta salam kepada jujungan kita
00:42:23Rabi Muhammad SAW
00:42:25Telah dan utama dalam menegaskan
00:42:27Menegakkan keadilan
00:42:29Kejujuran dan kemaslahan umat manusia
00:42:31Yang syafaatnya kita nantikan
00:42:33Bersama di omil akhir nanti
00:42:38Pimpinan anggota Komisi 3 DPR RI
00:42:40Dan Wakil Pemerintah yang kami hormati
00:42:42Setelah melalui serangkaian pembahasan
00:42:45Di Panja
00:42:45Dan terakhir di Sisir
00:42:47Secara detail oleh tim perumus
00:42:49Dan tim sinkronisasi
00:42:51Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset
00:42:53Terkait tindak bidana korupsi
00:42:55Dan tindak bidana lainnya
00:42:57Akhirnya
00:42:58Rampung dibahas
00:42:59Namun sebelum memasuki tahapan selanjutnya
00:43:01Praksi PKB DPR RI
00:43:03Ingin menyampaikan beberapa hal
00:43:05Sebagai berikut
00:43:06Pertama
00:43:08Sesuai dengan prinsip
00:43:10Makosid Syariah
00:43:11Yaitu
00:43:12Hibdul Mal
00:43:13Atau menjaga harta
00:43:14RUU ini harus secara tegas
00:43:16Menghadirkan
00:43:17Peran negara
00:43:18Untuk memulihkan
00:43:19Dan mengembalikan aset kerugian
00:43:22Akibat tindak bidana korupsi
00:43:24Dan bidana lainnya
00:43:25Untuk dikembalikan pada korban kejahatan
00:43:28Tindak bidananya
00:43:29Baru kemudian menjadi aset negara
00:43:32Praksi PKB DPR RI menyatakan
00:43:34Sikap syukur
00:43:35Alhamdulillah
00:43:36Prinsip ini menjadi kesepakatan kita
00:43:39Dirapat panjang RUU sebagai
00:43:41Mana termaktub pada pasal 40 ayat 3
00:43:44Kurup J
00:43:45Dan pasal 41 ayat 3
00:43:47Kurup B
00:43:48Ini tentu menjadi apresiasi kita semua
00:43:51Apresiasi yang sama juga
00:43:53Kami sampaikan atas hasil pembahasan di panjang
00:43:56Pada pasal 5 ayat 4 yang menyatakan
00:43:59Perampasan terhadap aset yang telah dipungsikan
00:44:02Atau dialihkan menjadi fasilitas sosial
00:44:04Tempat ibadah
00:44:06Atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat
00:44:08Banyak dilakukan dengan tindak mengubah fungsi
00:44:12Dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut
00:44:14Sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat
00:44:17Praksi PKB menekankan bahwa
00:44:20Mekanisme perampasan aset
00:44:22Tanpa pususan pidana
00:44:23Ini memiliki kewenangan yang sangat besar
00:44:26Mulai dari penelusuran, penghentian transaksi
00:44:29Pemblokiran hingga penyitaan
00:44:31Kewenangan ini harus dijalankan secara ketat
00:44:34Berdasarkan atas keadilan
00:44:36Kepastian hukum, pelindungan hak atas di manusia
00:44:41Proposionalitas
00:44:42Akuntabilitas dan kemanfaatan
00:44:44Demi menghindari penyalahgunaan
00:44:45Pimpinan dan anggota Komisi 3
00:44:48Dan Wakil Pimpinan
00:44:51Dan Wakil Pemerintah yang kami hormati
00:44:53Berdasarkan seluruh catatan pemikiran di atas
00:44:56Praksi Partai Kebangkitan Bangsa
00:44:58EPKB DPR RI
00:45:00Dengan memohon ridho Allah
00:45:01Dan pertolongan Allah SWT
00:45:03Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim
00:45:06Menyatakan, menyetujui
00:45:09Rancangan undang-undang tentang perampasan aset
00:45:11Terkait tindak pidana korupsi
00:45:13Dan tindak pidana lainnya
00:45:14Untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2
00:45:18Dalam rapat
00:45:19Paripurna DPR RI
00:45:20Guna disahkan menjadi undang-undang
00:45:22Demikian pendapat mini
00:45:24Praksi Partai Kebangkitan Bangsa
00:45:26Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
00:45:28Seluruh pimpinan anggota
00:45:30Serta jajaran pemerintah
00:45:32Kami ucapkan terima kasih
00:45:33Semoga ikhtiar legislasi
00:45:35Ini menjadi amal soleh
00:45:37Dan membawa kemanfaatan besar
00:45:39Bagi tegaknya keadilan dan kejatraan bangsa Indonesia
00:45:42Wallahul muwafiq ilaqom tarik
00:45:44Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:45:46Jakarta 18 November 2026
00:45:49Pimpinan Praksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
00:45:52Haji Saipul Huda Ketua
00:45:54Haji Khusnulia Halim Sekretaris
00:45:57Benaranya gak disebut?
00:45:59Oh benar Rano Karno
00:46:28Bye
00:46:49Pendapat mini
00:46:50Praksi Partai Keadilan Sejahtera
00:46:54Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
00:46:57Terhadap Rancangan Undang-Undang
00:47:01Tentang Perhampasan Aset
00:47:03Terkait Tindak Pidana Korupsi
00:47:05Dan Tindak Pidana Lainnya
00:47:08Disampaikan oleh M. Nasir Jamil
00:47:11Nomor Anggota A436
00:47:14Daerah Pemilihan Aceh 2
00:47:18Bismillahirrahmanirrahim
00:47:19Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:47:23Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:47:25Yang kami hormati
00:47:26Pimpinan DPR RI
00:47:28Hadir bersama kita
00:47:30Wakil Ketua DPR RI
00:47:32Prof. Dr. Insinyur Submi Dasko Ahmad
00:47:36Hadir bersama kita
00:47:38Wakil Ketua DPR RI
00:47:40Dr. Jucun Ahmad Samsurijal
00:47:42Hadir bersama kita juga
00:47:45Wakil Ketua DPR RI
00:47:46Dr. Sari Yuliati
00:47:49Yang kami hormati
00:47:51Pimpinan Komisi 3
00:47:53Bapak Ibu Anggota Komisi 3
00:47:56Menteri Sekteris Negara
00:47:58Atau yang mewakili
00:48:00Menteri Hukum Republik Indonesia
00:48:02Yang diwakili oleh Wakil Menteri
00:48:05Menteri Keuangan
00:48:07Atau yang mewakili
00:48:08Dan Menpan RB
00:48:09Atau yang mewakili
00:48:11Beserta jajaran
00:48:13Rekan-rekan wartawan
00:48:15Serta hadirin yang kami muliakan
00:48:19Puji dan syukur
00:48:21Kita panjatkan
00:48:22Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala
00:48:24Yang telah memberikan rahmat
00:48:26Dan nikmatnya
00:48:27Sehingga kita hari ini
00:48:28Dapat hadir
00:48:29Menjalankan tugas bersama
00:48:31Salawat dan salam
00:48:33Semoga tercurahkan
00:48:35Kepada Rasulullah
00:48:36S.A.W
00:48:38Insan yang telah
00:48:40Mengajarkan kepada kita
00:48:41Tentang hakikat keadilan
00:48:43Yang harus ditegakkan
00:48:45Demi membangun
00:48:46Masyarakat yang sejahtera
00:48:47Pimpinan DPR RI
00:48:50Pimpinan Komisi 3
00:48:51Bapak Ibu
00:48:53Anggota Komisi 3
00:48:55Pemerintah
00:48:56Serta hadirin yang kami hormati
00:48:59Bulan Agustus
00:49:01September
00:49:02Oktober
00:49:03Dan November
00:49:04Banyak peristiwa penting
00:49:06Di dalamnya
00:49:07Satu diantara
00:49:09Peristiwa penting itu
00:49:11Terjadi di hari ini
00:49:12Dimana
00:49:13Rancangan Undang-Undang
00:49:15Perampasan Aset
00:49:16Telah memasuki
00:49:17Pembicaraan
00:49:19Tingkat 1
00:49:20Dan kita
00:49:22Menyadari bersama
00:49:23Bahwa
00:49:23Rancangan Undang-Undang
00:49:25Perampasan Aset ini
00:49:26Sangat ditunggu
00:49:28Oleh masyarakat
00:49:29Dan kita beruntung
00:49:32Bahwa kita bisa
00:49:33Menyelesaikan
00:49:34Rancangan Undang-Undang
00:49:36Yang ditunggu
00:49:37Oleh masyarakat
00:49:38Banyak ini
00:49:39Dan kita sadar bahwa
00:49:41Rancangan Undang-Undang
00:49:43Perampasan Aset ini
00:49:44Penyusunannya
00:49:46Sudah dimulai
00:49:47Sejak tahun 2008
00:49:48Lalu pada tahun
00:49:502015
00:49:51Sampai 2019
00:49:53Dia masuk dalam
00:49:54Program
00:49:55Legislasi
00:49:56Nasional
00:49:57Dan akhirnya
00:49:59Di era Presiden
00:50:00Prabowo Subianto
00:50:01Rancangan Undang-Undang
00:50:03Perampasan Aset ini
00:50:04Bisa kita sahkan
00:50:05Menjadi
00:50:05Undang-Undang
00:50:06Perampasan Aset
00:50:07Terkait tindak
00:50:08Pidana Korupsi
00:50:09Dan tindak pidana
00:50:10Lainnya
00:50:12Begitupun kami
00:50:13Mengapresiasi
00:50:14Peran dari
00:50:16Pimpinan DPR RI
00:50:17Yang telah
00:50:18Mengambil sikap
00:50:19Untuk menyelesaikan
00:50:20Rancangan Undang-Undang
00:50:22Ini
00:50:22Pada paruh
00:50:23Pertengahan Desember
00:50:24Yang akan datang
00:50:25Komitmen
00:50:27Dan tanda tangan
00:50:28Yang dibubuhkan
00:50:29Oleh pimpinan DPR
00:50:30Bukanlah
00:50:31Komitmen
00:50:32Dan tanda tangan
00:50:34Personal
00:50:34Melainkan
00:50:36Komitmen
00:50:37Dan tanda tangan
00:50:38Institusional
00:50:39Oleh karena itu
00:50:40Ketika
00:50:41Pimpinan DPR
00:50:43Dalam hal ini
00:50:43Pak Sumi Dasku
00:50:44Bersama
00:50:45Pimpinan DPR
00:50:46Lainnya
00:50:47Menerima
00:50:48Para pengunjuk rasa
00:50:49Dan kemudian
00:50:50Menyatakan komitmen
00:50:51Dan
00:50:52Memubuhkan tanda tangan
00:50:53Bahwa mereka
00:50:54Siap mundur
00:50:55Jika
00:50:56Rancangan Undang-Undang
00:50:57Ini
00:50:58Belum selesai
00:50:59Dipada tanggal
00:51:00Pertengahan
00:51:01Desember
00:51:02Akhirnya
00:51:03Rancangan Undang-Undang
00:51:05Ini kita bisa
00:51:06Selesaikan sebelum
00:51:08Tenggat waktu
00:51:09Yang disampaikan
00:51:10Kepada
00:51:11Para pengunjuk rasa
00:51:12Mudah-mudahan
00:51:14Ini adalah
00:51:14Kabar baik
00:51:15Bagi
00:51:16Kita semua
00:51:17Dan juga
00:51:19Kepada
00:51:19Rakyat Indonesia
00:51:20Bahwa
00:51:21Rancangan Undang-Undang
00:51:22Yang sudah lama
00:51:23Ditunggu
00:51:24Yang usianya
00:51:25Lebih kurang
00:51:2618 tahun
00:51:27Lamanya
00:51:27Bisa
00:51:28Dirasakan
00:51:30Oleh
00:51:30Masyarakat
00:51:31Oleh karena itu
00:51:32Pimpinan DPR RI
00:51:34Pimpinan Komisi 3
00:51:35Bapak Ibu
00:51:36Anggota Komisi 3
00:51:38Pemerintah
00:51:39Serta hadirin
00:51:40Dan hadirat yang kami
00:51:41Hormati
00:51:41Sebelum kami
00:51:43Mengakhiri
00:51:44Rasanya
00:51:45Tak elok
00:51:45Jika kami
00:51:46Tidak menyampaikan
00:51:47Apresiasi
00:51:48Dan terima kasih
00:51:49Kepada
00:51:50Para pakar
00:51:52Akademisi
00:51:53Mahasiswa
00:51:54Serta
00:51:55Berbagai elemen
00:51:56Masyarakat
00:51:56Atas
00:51:57Masukan
00:51:58Berharga
00:51:58Yang disampaikan
00:51:59Baik melalui
00:52:01Serangkaian
00:52:01RDPU
00:52:02Di Komisi 3
00:52:03Maupun
00:52:04Saat
00:52:05Kunjungan Kerja
00:52:06Komisi 3
00:52:07Rasa-rasanya
00:52:08Tidak terhitung
00:52:09Jumlahnya
00:52:10Mereka yang
00:52:11Datang kemari
00:52:12Hampir-hampir
00:52:13Tidak terhitung
00:52:14Jumlahnya
00:52:14Oleh karena itu
00:52:15Sekali lagi
00:52:16Kami menyampaikan
00:52:17Terima kasih
00:52:17Kepada mereka
00:52:18Semuanya
00:52:18Kami juga
00:52:19Menyampaikan
00:52:20Terima kasih
00:52:20Kepada
00:52:21Pemerintah
00:52:21Atas kerjasama
00:52:22Yang baik
00:52:23Dalam
00:52:23Pembahasan
00:52:24Daptar
00:52:24Inventrasasi
00:52:26Masalah
00:52:26Juga kepada
00:52:27Pimpinan
00:52:28Anggota
00:52:29Komisi 3
00:52:29Panitia Kerja
00:52:30Tim Purmus
00:52:31Dan tim
00:52:32Sinkronisasi
00:52:33Pimpinan
00:52:34DPR RI
00:52:35Pimpinan
00:52:36Komisi 3
00:52:37Anggota
00:52:37Komisi 3
00:52:39Pemerintah
00:52:40Serta
00:52:40Hari yang kami
00:52:41Hormati
00:52:41Kami juga
00:52:43Menyampaikan
00:52:44Terima kasih
00:52:45Kepada
00:52:46Rekan-rekan media
00:52:47Wartawan
00:52:48Yang dengan setia
00:52:49Memberitakan
00:52:50Dan menyebarluaskan
00:52:51Perkembangan
00:52:52Rancangan
00:52:53Undang-Undang ini
00:52:54Sehingga
00:52:54Masyarakat
00:52:55Dapat terus
00:52:56Mengikuti
00:52:56Jalannya
00:52:57Pembahasan
00:52:58Jadi
00:52:59Kami ingin
00:53:00Tegaskan
00:53:00Tidak ada
00:53:01Hal yang
00:53:01Ditutupi
00:53:02Dari
00:53:03Pembahasan
00:53:03Ini
00:53:04Akhirnya
00:53:08Dengan mengucapkan
00:53:11Bismillahirrahmanirrahim
00:53:12Praksi Partai Keadilan Sejahtera
00:53:15Menyetujui
00:53:16Rancangan Undang-Undang
00:53:18Tentang
00:53:19Pemberasatan
00:53:20Pemberapasan
00:53:21Aset
00:53:21Terkait
00:53:22Tindak
00:53:22Pidana Korupsi
00:53:23Dan
00:53:24Tindak
00:53:24Pidana
00:53:25Lainnya
00:53:25Untuk
00:53:26Diteruskan
00:53:27Pada
00:53:27Pembicaraan
00:53:28Tingkat
00:53:28Dua
00:53:28Dalam
00:53:29Berapat
00:53:30Paripurna
00:53:30DPR RI
00:53:31Untuk
00:53:32Disahkan
00:53:33Menjadi
00:53:33Undang-Undang
00:53:35Dengan
00:53:36Demikian
00:53:37Pandangan
00:53:37Praksi PKS
00:53:38Kami sampaikan
00:53:38Sebagai
00:53:39Ikhtiar
00:53:39Untuk
00:53:40Wujudkan
00:53:41Keadilan
00:53:42Dan
00:53:42Kesejahteraan
00:53:42Bagi
00:53:43Seluruh
00:53:44Warga
00:53:45Negara
00:53:45Indonesia
00:53:46Bilai
00:53:47Topik
00:53:47Walhidayah
00:53:48Wassalamualaikum
00:53:49Warahmatullahi
00:53:50Wabarakatuh
00:53:51Jakarta
00:53:528 Jumatil
00:53:53Akhir
00:53:531448
00:53:54Hijriah
00:53:55Atau
00:53:55Pertempatan
00:53:56Dengan
00:53:5618
00:53:56November
00:53:562026
00:53:57Masehi
00:53:58Pimpinan
00:53:59Praksi
00:53:59PKS
00:54:00DPR RI
00:54:00Ketua
00:54:01Doktor
00:54:02Haris
00:54:03Al-Mashari
00:54:04Di Tanda
00:54:05Tangani
00:54:05Dan
00:54:06Seritaris
00:54:07Hajah
00:54:08Ledia
00:54:09Hanifa
00:54:09Di Tanda
00:54:10Tangani
00:54:39Pertempatan
00:54:51Terima kasih.
00:55:11Terima kasih.
00:55:47Terima kasih.
00:56:23Terima kasih.
00:56:41Terima kasih.
00:56:53Terima kasih.
00:57:24Terima kasih.
00:57:36Terima kasih.
00:57:47Terima kasih.
00:57:57Terima kasih.
00:58:27Terima kasih.
00:58:41Terima kasih.
00:58:53Terima kasih.
00:59:29Terima kasih.
00:59:44Terima kasih.
00:59:45Terima kasih.
00:59:47Terima kasih.
00:59:52Terima kasih.
00:59:59Terima kasih.
01:00:05Terima kasih.
01:00:13Terima kasih.
01:00:24Terima kasih.
01:00:37Terima kasih.
01:00:39Terima kasih.
01:00:41Terima kasih.
01:00:42Terima kasih.
01:00:42Terima kasih.
01:00:47Terima kasih.
01:00:48dan aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
01:00:54Dibacakan oleh Hinsya Panjaitan 13, Anggota 539 Sumatera Utara III.
01:01:02Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
01:01:05Salam sejahtera bagi kita semua.
01:01:08Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Demokrat Bersama Rakyat.
01:01:18Yang terhormat, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia,
01:01:28Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB, dan Menteri Keuangan.
01:01:35Yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Submi Dasko Ahmad, Bapak Cucut Ahmad Samsuryal, dan Ibu Sari Yuliati.
01:01:44Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang sangat saya hormati,
01:01:48serta hadirin yang kami muliakan.
01:01:51Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya,
01:01:56yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua,
01:02:01serta bangsa Indonesia.
01:02:03Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami, Praksi Partai Demokrat,
01:02:08menyampaikan pandangan umum Praksi Partai Demokrat
01:02:11atas pembahasan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi
01:02:16dan tindak pidana lainnya sebagai bagian dari tugas konstitusional kita
01:02:20sebagai anggota DPR RI dalam rapat Komisi III DPR RI yang terhormat siang ini.
01:02:27William E. Ward Gladstone, Perdana Menteri Inggris pada abad ke-19 pernah mengatakan,
01:02:34It is the duty of government to make it difficult for people to do wrong, easy to do right.
01:02:41Adalah tugas pemerintah dan pembuat undang-undang
01:02:44untuk mempersulit orang berbuat jahat dan mempermudah orang berbuat benar.
01:02:49Kami perlu mengutip ucapan Gladstone ini,
01:02:54karena selama ini kita semua tahu penyakitnya,
01:02:57tapi terlalu lama kita saling tunggu untuk berani memegang pisaunya.
01:03:01Dan hari ini, Praksi Partai Demokrat ingin memastikan
01:03:05bahwa RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi
01:03:10dan tindak pidana lainnya menjadi jawaban atas kebuntuan politik hukum kita
01:03:15selama bertahun-tahun.
01:03:17Bagi Praksi Partai Demokrat,
01:03:20ikhtiar melahirkan undang-undang ini adalah kelanjutan
01:03:22dari jejak panjang yang telah dipahat
01:03:25sejak masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
01:03:29Sejarah mencatat dengan terang bahwa
01:03:31naskah awal RUU ini lahir dari inisiasi PPATK tahun 2008,
01:03:37diterima langsung oleh Presiden SBE pada tahun 2009,
01:03:40lalu ditempah menjadi naskah akademik dan draft resmi oleh BPHN pada tahun 2012.
01:03:46Maka Praksi Partai Demokrat di ruang Komisi 3 hari ini
01:03:50adalah merampungkan RUU perampasan aset bersama sahabat-sahabat Praksi lainnya.
01:03:56Adalah cara kami menunaikan amanah sejarah yang telah dirintis
01:04:00oleh Pemerintahan Presiden SBE
01:04:04dan dituntaskan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
01:04:12Praksi Partai Demokrat menyadari bahwa
01:04:15sekalipun negara harus hadir dengan kekuatan penuh
01:04:18untuk memiskinkan pelaku kejahatan,
01:04:21kekuatan itu tidak boleh berubah menjadi cek kosong
01:04:24bagi aparat penegak hukum.
01:04:26Kita tidak sedang memindahkan kejahatan
01:04:29dari tangan para perampok uang rakyat
01:04:32ke tangan segelintir oknum
01:04:33yang menyalahgunakan kewenangan.
01:04:36Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
01:04:39oleh Kapol Reaktif sebelum ini dan jajarannya
01:04:42menjadi contoh nyata penyalahgunaan kewenangan oleh segelintir oknum.
01:04:47Dan peringatan bagi kita semua
01:04:49untuk membangun sistem kontrol yang lebih efektif.
01:04:52Regulasi ini harus berdiri tegak di atas
01:04:55rel pengawasan pengendalian
01:04:57maaf, rel pengawasan pengadilan yang ketat dan transparan
01:05:00agar ia benar-benar mengabdi pada kedaulatan hukum
01:05:04bukan menjadi alat transaksi di ruang gelap
01:05:07atau sarana kesewenang-wenangan terhadap hak kepemilikan warga negara yang sah.
01:05:13Sebab seperti kata pepatah,
01:05:15jangan sampai obat yang kita rati
01:05:17justru lebih mematikan daripada penyakit yang hendak kita sembuhkan.
01:05:23Praksi Partai Demokrat
01:05:25memandang bahwa rancangan undang-undang
01:05:27tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
01:05:30dan tindak pidana lainnya ini
01:05:32merupakan bagian integral dan agenda reformasi hukum nasional
01:05:36dalam rangka membangun sistem pemulihan aset yang berkeadilan.
01:05:40Pembaruan ini harus dilakukan
01:05:42guna meningkatkan kapasitas negara
01:05:44dalam merampas aset hasil tindak pidana
01:05:46baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata.
01:05:50Kami menekankan pentingnya keseimbangan
01:05:53antara penguatan kewenangan negara
01:05:54dan perlindungan hak asasi manusia
01:05:57sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G, 28H, Undang-Undang Dasar 1945.
01:06:04Berdasarkan pertimbangan tersebut,
01:06:07Praksi Partai Demokrat memberikan pandangan sebagai berikut.
01:06:11Mendorong penguatan mekanisme NCB.
01:06:15Dua, terkait standar pembuktian dan hukum acara,
01:06:18Praksi Partai Demokrat mendukung penggunaan hukum acara perdata
01:06:21dalam pemeriksaan permohonan perampasan aset
01:06:24dengan tetap memuat batasan yang jelas
01:06:26mengenai standar pembuktian,
01:06:28mekanisme keberatan, dan hak-hak pihak ketiga.
01:06:31Terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikat baik,
01:06:35Praksi Partai Demokrat menegaskan perlindungan itu sangat penting,
01:06:39termasuk pemegang hak tanggungan,
01:06:41pembeli yang sah dan kreditor harus menjadi prioritas utama.
01:06:45Terkait kelembagaan pengelola aset,
01:06:48Praksi Partai Demokrat mendukung pembentukan badan pengelola aset
01:06:51yang profesional, transparan, dan akuntabel.
01:06:55Terkait perluasan definisi korporasi,
01:06:58Praksi Partai Demokrat mendukung perluasan definisi
01:07:00agar mencakup BUMN, BUMD, BUMD, firma, dan CV.
01:07:06Praksi Demokrat juga berpandangan perlu memasukkan tindak pidana
01:07:10di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, pertambangan,
01:07:15serta kelautan, dan perikanan secara tegas dalam perundang-undang ini.
01:07:19Karena Praksi Partai Demokrat menilai bahwa
01:07:22berbagai kejahatan di sektor tersebut
01:07:24berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar
01:07:27sekaligus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
01:07:31Oleh karena itu, kami berpandangan dan mendorong
01:07:34agar cakupan ini bisa diperluas pada waktu yang akan datang.
01:07:37Tetapi juga mampu menjangkau hasil kejahatan di sektor-sektor strategis
01:07:41yang merugikan kepentingan publik.
01:07:43Jangan sampai kekayaan negara dan hak-hak raya terus dirugikan
01:07:47sementara hasil kejahatan justru tetap dinikmati oleh para pelakunya.
01:07:51Praksi Partai Demokrat memandang bahwa harus dilakukan
01:07:54harmonisasi erup perampasan aset dengan Undang-Undang Tipikor,
01:07:58Undang-Undang TPPU, dan Hukum Acara
01:08:00untuk memperjelas kewenangan standar pembuktian
01:08:03dan mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
01:08:06Praksi Partai Demokrat menegaskan untuk memperkuat
01:08:10prinsip follow the money melalui pelacakan aset litas negara
01:08:14serta peningkatan kerja sama Financial Intelligence Unit
01:08:18dengan aparat penegak hukum dan otoritas
01:08:21FIU Internasional yang lain.
01:08:23Oleh karena itu, pimpinan dan saudara-saudara sekalian,
01:08:27pada hari ini, kita dengan gagah,
01:08:31dengan yakin penuh,
01:08:34mempersembahkan kepada rakyat Indonesia
01:08:36sebuah Undang-Undang yang utuh,
01:08:38yang tidak hanya sanggup memulangkan setiap rupiah
01:08:41yang telah dirampas dari pangkuan Ibu Pertiwi,
01:08:45tetapi juga berdiri tegak sebagai monumen keadapan
01:08:48hukum kita di masa yang akan datang.
01:08:51Merampas bukan berarti membalas,
01:08:54merampas juga bukan sekedar mengejar kalkulasi
01:08:57yang saling impas,
01:08:58tapi merampas adalah jalan konsisional
01:09:01untuk melucuti harta pelaku kejahatan yang culas,
01:09:05menjaga martabat hukum tetap waras,
01:09:07dan mengembalikan kedaulatan rakyat secara tuntas.
01:09:11Satu lagi, terakhir,
01:09:12merampas bukan berarti menjadikan penegak hukum
01:09:15buas tak terbatas,
01:09:16tetapi memastikan negara hadir dengan tegas dan berkelas
01:09:19tanpa satupun harayat
01:09:21tak bersalah ikut terlibas
01:09:24dengan mempertimbangkan poin-poin pandangan di atas,
01:09:28serta urgensi pembentukan regulasi terkait
01:09:30perampasan aset yang selaras dengan
01:09:32UNCAC dan Praktek Internasional.
01:09:35Praksi Partai Demokrat
01:09:37dengan ini menyetujui
01:09:39rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset
01:09:43terkait dengan tindak pidana korupsi
01:09:46dan tindak pidana lainnya
01:09:47untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2
01:09:50dalam rapat paripurna DPR RI.
01:09:52Demikian pandangan mini Praksi Partai Demokrat
01:09:54yang telah kami sampaikan
01:09:56dalam rapat Komisi 3 pada hari ini.
01:10:01Jakarta 18 November 2026
01:10:03Pimpinan Praksi Partai Demokrat DPR RI
01:10:06Ketua Edi Basporo Yudhoyono ditanda tangani
01:10:09Sekretaris Marwan Cik Asan ditanda tangani.
01:10:12Sekian, terima kasih pimpinan.
01:10:14Selamat menikmati.
01:10:15Selamat menikmati.
01:10:16Selamat menikmati.
01:10:17Selamat menikmati.
01:10:20Selamat menikmati.
01:10:21Selamat menikmati.
01:10:27Selamat menikmati.
01:10:28Selamat menikmati.
01:10:29Selamat menikmati.
01:10:30Selamat menikmati.
01:10:30Selamat menikmati.
01:10:32Selamat menikmati.
01:10:33Selamat menikmati.
01:10:33Selamat menikmati.
01:10:34Selamat menikmati.
01:10:38Selamat menikmati.
01:10:44Terima kasih.
01:11:12Terima kasih.
01:11:39Bismillahirrahmanirrahim.
01:11:40Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
01:11:42Salam sejahtera bagi kita semua.
01:11:44Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
01:11:48Yang mulia dan kami banggakan pimpinan DPR RI,
01:11:51Bapak Profesor Dr. Submitaswa Ahmad,
01:11:54Bapak Dr. Cucun Ahmad,
01:11:57dan Ibu Dr. Sari Yuliati.
01:12:00Yang kami muliakan dan sama-sama kami banggakan,
01:12:03pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI,
01:12:05hadirin yang kami hormati.
01:12:07Puji syukur kehadiran Allah SWT,
01:12:09karena kasihnya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan
01:12:13untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita
01:12:16kepada bangsa dan negara tercinta.
01:12:18Pada hari yang berbahagia ini,
01:12:20pembahasan rancangan undang-undang
01:12:22tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
01:12:25dan tindak pidana lainnya
01:12:26dapat kita selesaikan dalam forum pembicaraan tingkat 1
01:12:29dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama
01:12:32bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya
01:12:35serta menyepakati rancangan undang-undang tersebut
01:12:38untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2
01:12:41guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna
01:12:44Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
01:12:47Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana
01:12:51terhadap pelaku tindak pidana
01:12:52merupakan bagian penting dari upaya negara
01:12:55untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi
01:12:57dan tindak pidana lainnya
01:12:58yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional,
01:13:02menimbulkan kerugian negara,
01:13:04serta mengurangi kemampuan negara
01:13:06dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
01:13:08Selain terhadap tindak pidana korupsi,
01:13:10upaya tersebut juga harus dilakukan
01:13:12terhadap tindak pidana lain yang mengakibatkan
01:13:14dampak yang serupa,
01:13:15yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika,
01:13:18tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme,
01:13:21tindak pidana penyeludupan manusia,
01:13:24tindak pidana penyeludupan senjata,
01:13:25amunisi dan bahan berbahaya,
01:13:27tindak pidana perdagangan orang,
01:13:29dan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan
01:13:32yang menggunakan sarana teknologi informasi
01:13:34dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
01:13:37Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif,
01:13:41selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif,
01:13:45perampasan aset juga bergantung pada bagaimana
01:13:47mekanisme perampasan aset dilaksanakan.
01:13:50Oleh karena itu,
01:13:52masyarakat menaruh harapan besar
01:13:53agar seluruh tahapan perampasan aset,
01:13:56mulai dari penelusuran,
01:13:58pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset
01:14:00dapat dilaksanakan secara adil,
01:14:03memberikan kepastian hukum,
01:14:04serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural
01:14:07yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku.
01:14:12Setelah melalui tahapan pembahasan,
01:14:15rancangan undang-undang tentang perampasan aset
01:14:17terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:14:19ini mengatur mengenai satu,
01:14:21ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset
01:14:25yang meliputi tindak pidana korupsi,
01:14:27tindak pidana narkotika dan psikotropika,
01:14:29tindak pidana pendanaan terorisme,
01:14:31tindak pidana penyelundupan senjata,
01:14:33amunisi, dan bahan berbahaya,
01:14:36tindak pidana perdengangan orang,
01:14:37dan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan
01:14:40yang menggunakan sarana teknologi informasi
01:14:42dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
01:14:45Dua, jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.
01:14:48Tiga, hukum acara perampasan aset,
01:14:51baik berdasarkan putusan pidana,
01:14:53conviction-based for feature,
01:14:54maupun tanpa berdasarkan putusan pidana,
01:14:57non-conviction-based for feature.
01:14:58Empat, pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset
01:15:02oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
01:15:04Lima, pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset
01:15:08secara berkala dan akuntabel.
01:15:10Enam, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi
01:15:13yang terintegrasi dan pendandaan penyelanggaran perampasan aset.
01:15:17Pada akhirnya, kami wakili Presiden menyetujui dan menyambut baik
01:15:22serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
01:15:25atas diselesaikannya rancangan undang-undang
01:15:28tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
01:15:31dan tindak pidana lainnya pada pembicaraan tingkat satu
01:15:34untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua
01:15:36guna pengambilan keputusan dalam rapat
01:15:39Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
01:15:42Dalam kesempatan ini, kami perkenankan untuk mewakili Presiden
01:15:48menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota
01:15:52Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
01:15:54yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras
01:15:57dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini.
01:16:00Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih
01:16:03juga kepada seluruh wakit pemerintah
01:16:06yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara
01:16:09dan Kementerian Pendayar Gunaan Aparatur Negara
01:16:11dan Reformasi Birokrasi
01:16:13atas seluruh kontribusi dan kerjasama
01:16:15dalam menyusahkan pembahasan RU ini.
01:16:17Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan
01:16:21dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara
01:16:23serta dapat menjadi amal ibadah kita
01:16:26dihadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar.
01:16:29Amin.
01:16:29Ya Rabbal Alamin.
01:16:30Bilahi Taufi'illah Hidayah.
01:16:31Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
01:16:33atas nama Presiden Republik Indonesia
01:16:35atas nama Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia
01:16:39Edward Omar Sharif Hiyari.
01:16:40Terima kasih.
01:16:45Terima kasih.
01:17:17Terima kasih.
01:17:17Terima kasih.
01:17:17Terima kasih.
01:17:28Terima kasih.
01:17:32Terima kasih.
01:17:34yang kami hormati, kami minta
01:17:36persetujuan kepada anggota Komisi 3
01:17:38DPR RI dan pemerintah, apakah
01:17:40naskah rancangan undang-undang tentang
01:17:42perampasan aset terkait tindak pidana
01:17:44korupsi dan tindak pidana lainnya dapat
01:17:46dilanjutkan pada pembicaraan tingkat
01:17:48dua, yaitu pengambilan
01:17:50keputusan atas RUU
01:17:52tentang perampasan aset terkait tindak
01:17:54pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:17:56yang akan dijadwalkan
01:17:58pada rapat paripurna DPR
01:18:00terdekat. Setuju?
01:18:05Untuk lebih
01:18:06mempertegas persetujuan
01:18:09diminta wakil dari
01:18:11fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah
01:18:13Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri
01:18:15Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan
01:18:17Negara, Kementerian Keuangan dan
01:18:19Staf Ali Bidang Politik dan Hukum, Kementerian
01:18:21Pemberian Gunan dan Aparatur Negara
01:18:23sebagai perwakilan pemerintah
01:18:25menandatangani
01:18:26naskah rancangan undang-undang tentang
01:18:28perampasan aset terkait tindak pidana korupsi
01:18:31dan tindak pidana lainnya
01:18:45Datang
01:18:52Terima kasih.
01:19:22Terima kasih.
01:19:48Terima kasih.
01:20:19Terima kasih.
01:20:52Terima kasih.
01:21:03Terima kasih.
01:21:14Terima kasih.
01:21:15Terima kasih.
01:21:24Terima kasih.
01:21:55Terima kasih.
01:22:03Terima kasih.
01:22:08Terima kasih.
01:22:40Terima kasih.
01:23:11Terima kasih.
01:23:12Terima kasih.

Dianjurkan