• 4 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Saksi dari KPU DKI Jakarta, Binsar S.T. Siagian, beberapa kali mengaku tidak mengetahui ketentuan terkait pengarsipan dokumen pencalonan maupun petunjuk teknis di KPU DKI.

Hakim pun mempertegas pertanyaan pihak kuasa hukum Roy, soal petunjuk teknis mengenai tenggat waktu atau ketentuan terkait dokumen pencalonan.

"Sepertinya ada, Yang Mulia," jawab Binsar.

Hakim kemudian menegur Binsar agar memberikan jawaban secara tegas.

"Jangan sepertinya, itu nanti mungkin kalau tidak tahu katakan tidak tahu," ujar hakim.

Binsar kemudian menjawab bahwa dirinya tidak tahu.

Keterangan Binsar juga menyinggung salinan ijazah Jokowi yang pernah diserahkan KPU DKI kepada pemohon informasi publik.

Dalam persidangan, ia mengaku tidak mengetahui apakah terdapat ketentuan yang mewajibkan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun pada legalisasi dokumen tersebut.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702257/hakim-tegur-saksi-kpu-dki-yang-jawab-sepertinya
Transkrip
00:00Hanya KPU DKI yang digugat, tetapi lembaga arsip daerah juga digugat
00:04oleh seorang penggugat atau seorang pemohon informasi yang namanya Bonatua Silalai.
00:10Saudara tahu itu?
00:12Iya, benar.
00:13Tahu ya? Baik.
00:15Kalau saudara tahu itu, apakah putusan KIP itu menyatakan bahwa,
00:22apakah saudara tahu bahwa ada putusan KIP yang menyatakan bahwa
00:26arsip statis ijazah Pak Jokowi Dodo itu justru tidak tersimpan di lembaga arsip daerah?
00:33Saudara tahu itu?
00:35Karena tidak pernah diserahkan oleh KPU.
00:38Iya, tidak tahu.
00:39Saudara tidak tahu, ya?
00:41Baik.
00:41Tadi kan katanya saudara tahu bahwa ada yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi.
00:46Iya, benar.
00:47Tetapi apakah arsip itu harusnya sudah diserahkan ke dinas arsip di Penda
00:55atau masih di kantor KPU?
00:59Nah, itu saudara tidak tahu, ya?
01:01Baik.
01:04Selama saudara berada di DKI,
01:09tadi kan saudara gambarkan juga bahwa selama Pak Jokowi menjadi calon gubernur,
01:15kan tidak pernah ada yang mengkomplain terkait dengan dokumen-dokumen pribadinya, ya,
01:19termasuk ijazahnya.
01:20Yang saudara tahu, sejak tahun berapa ijazah Pak Jokowi itu mulai dicari di lembaga KPU DKI Jakarta,
01:28termasuk juga lembaga arsip daerah?
01:31Saudara tahu itu?
01:32Iya, 2025.
01:36Oh, 2025 mulai dipersoalkan ijazah Pak Jokowi, ya.
01:40Kemudian, apakah KPU pernah menyerahkan salinan kepada pemohon informasi publik namanya Bonatwa Silalahi?
01:48Pernah?
01:52Setahu saya pernah.
01:54Pernah, ya?
01:55Baik.
01:56Kemudian,
01:59di dalam salinan-salinan yang diserahkan,
02:03salinan ijazah terlegalisir yang diserahkan kepada pemohon,
02:07kan disitu kan tidak ada tanggal, tidak ada tahun, dan tidak ada bulan, ya.
02:12Menurut saudara, atau sepengetahuan saudara,
02:15jika ada satu dokumen yang penting seperti itu diserahkan kepada KPU DKI,
02:22itu dokumen yang perlu dikualifikasi sebagai dokumen yang perlu ditindaklanjuti.
02:28Oh, ini ada kejanggalan ini.
02:29Kenapa tidak ada tahun, tidak ada tanggal, dan tidak ada bulan?
02:32Ataukah, ya sudah, yang penting diserahkan kita terima saja, gitu.
02:38Iya, betul.
02:39Jadi, sama sekali tidak ada perasaan kejanggalan terhadap dokumen-dokumen tersebut.
02:47Atau ada enggak sih ketentuan baku,
02:49bahwa ijazah itu harus ada tanggal legalisirnya, tahun legalisirnya,
02:54kemudian bulan legalisirnya.
02:56Sebentar.
02:58Tadi, begini saja.
03:00Apakah ada penuntut persamaan,
03:03tadi sudah dibacakan oleh saksi bagus, ya.
03:07Tadi ada mengenai apakah perlu tengang waktunya berlaku atau tidak.
03:13Tadi di Juknis itu ada.
03:14Apakah sama ada Juknis itu di KPU, DKI?
03:20Sepertinya ada, ya, ya, mulia.
03:21Saudara tahu tidak?
03:23Sepertinya ada.
03:23Jangan sepertinya, itu nanti mungkin.
03:25Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu.
03:27Ya, tidak tahu.
03:28Yang tegas saja.
03:29Jadi, saudara tidak tahu, ya?
03:31Tidak tahu.
03:32Oke, baik.
03:35Mungkin itu cukup dari saya, mulia?
03:37Kalau cukup, kembali ke, dilanjut ke, bagus.
03:41Tahu, tidak.
03:42Tahu, tidak.
03:43Tahu, tidak.
03:43Tahu, tidak.
03:47Terima kasih, Yang Mulia.
03:51Saya hanya ingin membuat pertanyaan, penegasan sebenarnya.
03:57Saudara saksi hadir di persidangan ini secara pribadi,
04:03mewakili lembaga,
04:05Saudara, atau diminta oleh pihak kejaksaan?
04:10Ya, diminta oleh pihak kejaksaan.
04:12Diminta.
04:14Kalau saudara diminta oleh pihak kejaksaan,
04:19berarti saudara kan harus melengkapi persaratan-persaratan yang harus saudara lengkapi.
04:26Apakah saudara hadir?
04:28Eh, sebentar, ini pertanyaan mau kemana?
04:30Ke ahli atau saksi?
04:32Kalau ini ahli, oke.
04:35Ada dokumen pendukung,
04:37tapi dia dihadirkan sebagai saksi.
04:40Betul?
04:41Mewakili.
04:43Apakah saudara saksi mewakili KPU?
04:48Ijin menjelaskan,
04:52sewaktu saya dihubungi dan diminta untuk hadir memberikan kesaksian pada hari ini,
04:59saya sampaikan bahwa saya sudah pensiun dari KPU,
05:06tapi dikatakan bahwa tetap harus hadir sesuai BAP,
05:14dan nanti akan didampingi oleh ya dari KPU.
05:20Baik, berarti hari ini saudara saksi diminta hadir oleh pihak KPU atau kejaksaan?
05:30Kejaksaan.
05:31Kejaksaan, ya.
05:32Tetapi saudara saksi tidak melengkapi surat tugas.
05:36Iya, jadi saya sampaikan.
05:38Bentar, ini saksi fakta walaupun dia dari KPU.
05:44Ya, bukan ahli.
05:46Kalau ahli yang pernah memeriksa ketika di BAP dulu,
05:50makanya harus buah surat.
05:52Baik.
05:53Baik, saudara saksi.
05:55Tadi saudara saksi mengatakan bahwa
05:58saudara saksi hadir hari ini,
06:02itu tidak pada saat waktu saudara Jokowi mendaftarkan ijazahnya.
06:15Apakah betul?
06:16Betul.
06:17Berarti hari ini saudara saksi adalah saksi yang tidak melihat langsung?
06:24Betul.
06:25Baik.
06:27Saudara saksi, apakah saudara saksi pada saat 2012 atau 2017
06:38yang pada waktu itu saudara saksi langsung
06:42memeriksa atau memverifikasi data yang didaftarkan oleh saudara Jokowi sebagai pasor?
06:50Ini tadi sudah ada pertanyaan dari tim yang lain ya,
06:54anggota tim yang lain, jadi jangan diulang lagi ya.
06:57Tadi sudah ditegaskan, 2017 baru mulai di KPU.
07:01Baik.
07:02Kalau memang 2017,
07:04saudara saksi pernah ada di KPU saat itu,
07:09memverifikasi semua data yang ada,
07:11apakah saudara saksi meng-cross-check
07:14data yang ada tersebut di pihak Universitas UGM?
07:20Kalembagaan?
07:21Tidak.
07:22Tidak.
07:23Terima kasih yang mulia.
07:29Dua sisipan lagi yang mulia.
07:31Saudara saksi tadi mengatakan
07:34bahwa tidak ada tanggal pada waktu legalisasi.
07:39Pertanyaan saya pada capres-capres yang lain,
07:42apakah ada?
07:42Tidak ada dulu,
07:44pada waktu yang gubernur yang lain,
07:47cagup yang lain,
07:49apakah ada tanggal dari itu?
07:53Tahu tidak?
07:54Tidak tahu.
07:55Tidak tahu.
07:55Terus yang berikutnya lagi,
07:58apakah ada ketentuan untuk cagup-cawagup itu
08:04arsip dokumennya itu harus diarsipkan ke antri?
08:06Ada ketentuan itu?
08:07Tahu tidak?
08:08Tidak tahu.
08:09Tidak tahu.
08:09Cukup pada saksi yang ini yang mulia.
08:13Saya tambahin sedikit, Pak Mulia.
08:18Saudara saksi bagus ya dari KPURI,
08:23ini mengulangi tapi konteksnya sama,
08:25tapi kepada Anda ya.
08:27Apakah Anda tahu bahwa ada kewajiban
08:32untuk menyerahkan arsip yang disampaikan
08:37dalam pencaparesan itu ke Andri,
08:40Arsip Nasional Republik Indonesia,
08:41untuk diautentikasi?
08:43Apakah Anda tahu?
08:45Tahu sejak ada persidangan KIP.
08:48Oke.
08:49Tahu.
08:50Apakah sepanjang pengetahuan saudara,
08:53apakah KPU menyerahkan arsip itu,
08:57terutama fotokopi jasa S1,
08:59termasuk ZMH,
09:01kepada Andri?
09:02Setahu saya tidak.
09:04Tidak.
09:06Setahu saudara,
09:08mengapa itu tidak dilakukan,
09:10padahal itu perintah undang-undang?
09:12Eh.
09:14Saya mau needed
09:15...

Dianjurkan