JAKARTA, KOMPAS.TV - Mencegah gagal bayar pesangon uang PHK, perusahaan diwajibkan menyetor dana cadangan pesangon yang akan dikelola lembaga pemerintah mulai Oktober 2027.

Kalangan pengusaha mempertanyakan pengelolaan dana di luar perusahaan karena bersifat "idle" dan tumpang tindih dengan skema pensiun, sementara ekonom mengingatkan agar dana cadangan pesangon tidak dijadikan menjadi jalur pendanaan program prioritas pemerintah. Apa untung ruginya bagi pekerja?

Baca Juga Menaker: Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan Pemerintah di https://www.kompas.tv/ekonomi/702094/menaker-aturan-dana-cadangan-pesangon-masih-disiapkan-pemerintah

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Danantara tidak akan menjadi lembaga pengelola dana cadangan tersebut.

Yassierli menyampaikan lembaga dan peraturan turunannnya sedang disiapkan. Dirinya juga menyampaiakan besaran iuran dana pesangon cadangan mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak membebani pengusaha.

"Besarannya juga kan nanti juga harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan," ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Simak #BusinessTalkKompasTV episode "Kontroversi Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah".

Produser: Theo Reza

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702183/full-kontroversi-dana-cadangan-pesangon-dikelola-pemerintah-apa-untung-rugi-bagi-pekerja-btalk
Transkrip
00:10Intro
00:13Saudara, dana cadangan pesangon menuai sorotan.
00:18Mulai Oktober tahun depan, perusahaan diwajibkan menyiapkan dana cadangan pesangon atau DCP.
00:23Polemik pun timbul karena ada kekhawatiran DCP tumpang tindih dengan program jaminan ketenaga kerjaan yang sudah ada saat ini.
00:32Sementara ada kesimpang siuran soal lembaga pemerintah mana yang akan menampung dana dan mengelolanya.
00:40Belainnya jelas diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan Terbaru.
00:46Pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan pesangon yang ditujukan membayar hak pekerja saat terjadi PHK.
00:52Namun, pemerintah belum memutuskan lembaga mana yang akan mengelola dana cadangan pesangon dan masih menyiapkan aturan pelaksanaannya.
01:07Terkait dengan informasi harus disetor kemana, harus disetor kemana.
01:11Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja.
01:14Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima, menampung seperti apa.
01:20Besarannya juga kan nanti juga harus kita kaji bersama.
01:23Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan.
01:29Dan semangatnya, waktu disusun Undang-Undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman kita buruh.
01:40Ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon.
01:49Ya sebelum DCP, sudah ada beragam skema pesangon.
01:54Ada skema pesangon langsung dari perusahaan, lalu ada juga skema sukarela atau tambahan,
02:00yakni dana pensiun lembaga keuangan alias DPLK, dan juga skema dana pensiun pemberi kerja atau DPPK.
02:07Ada skema jaminan pensiun JP dan jaminan hari tua JHT dari BPJS Ketenagai Kerjaan plus bantalan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan
02:18alias JKP.
02:19Pertanyaannya, mengapa kini muncul DCP?
02:23Berapa perusahaan ketika mereka dinyatakan pilot atau bangkrut, mereka tidak punya kesiapan dana untuk memberikan hak-hak pekerja secara utuh.
02:35Kita ingin memastikan bahwa perusahaan menyediakan sejumlah dana sebagai dana tabungan ketika terjadi PHK.
02:48Ketika pemerintah mengalokasikan dana bagi para pekerja kita yang terkena PHK, maka sudah sepatutnya pengusaha juga naruh dana juga.
03:01Lalu bagaimana tanggapan kaum pekerja, terutama swasta, soal dana pesangon akan dikelola lembaga pemerintah?
03:09Ada yang setuju? Tidak setuju? Ada pula yang ragu-ragu?
03:13Mungkin saya bisa bilang tidak setuju, karena dari perusahaan, bisa dari perusahaan swasta, dana pesangon kan kalau mesti lewat pemerintah
03:23dulu, perusahaan pemerintah dan punya swasta kan beda.
03:26Masih simpang siur sih, masih 50-50. Enaknya tuh kalau misalnya perusahaan pilot, ada jaminan kan buat karyawan untuk bisa
03:33ngeklaim itu.
03:34Cuma sisi negatifnya, biasanya ya kalau berusahaan sama lembaga pemerintah berbelit-belit, susah cair, segala macam.
03:42Setujunya itu kalau terjadi PHK atau segala macamnya itu, jadi perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana langsung untuk yang di PHK.
03:52Tetapi kalau tidak setujunya, sekarang ini banyak sudah mulai krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
03:58Kalau setujunya sih, ada jaminan ya, ada jaminan buat masyarakat lebih stabil lah ke depannya.
04:06Jadi kalau dikelola dengan benar, pasti bermanfaat juga bagi masyarakat.
04:09Itu mungkin lebih menguntungkan lah buat yang kena PHK atau gimana.
04:15Buat pemerintah ini juga harus mastiin, ini transparan, aman, dan juga lebih ini lah, terpercaya buat dana pesangonnya itu.
04:22Ya, di sisi lain, kalangan pengusaha keberatan sebab dana awal yang harus disetor sebagai dana cadangan pesangon bakal makan anggaran
04:31besar.
04:32Kata Ketua Bidang Ketenagaya Kerjaan Apindo Bob Azam, jika swasta membayar premi pesangon yang sifatnya asuransi,
04:39maka sudah tugas pemerintah menjamin korban PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru.
04:46Sudah menimbulkan tanda tanya gitu loh, karena pesangon sifatnya probability bisa terjadi, bisa enggak gitu loh.
04:53Nah, kalau dicadangkan terus dananya kalau misalnya tidak terjadi PHK, mau kemana gitu loh.
05:00Apalagi dalam jumlah yang sangat besar gitu.
05:03Kalau pesangon itu ya memang premi dalam bentuk asuransi ya.
05:07Dan pemerintah di sini juga berkepentingan ya, karena yang namanya jaminan pengangguran itu tugasnya pemerintah.
05:15Untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, begitu juga tugasnya pemerintah.
05:20Nah, sebagai private sector, kita membayar preminya.
05:24Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Kemenaker mencatat lebih dari 72 ribu pekerja terkena PHK dalam sistem jaminan kehilangan pekerjaan.
05:34Meski pekerja sudah di PHK, urusan pesangon nyatanya kerap tak tuntas penyelesaiannya.
05:40Kita mengambil contoh, sodara, kasus PHK ex-karyawan PT Sritex.
05:46Serikat pekerja menyebutkan ada 8.500 ex-pekerja yang masih belum menerima pesangon meski sudah 7 bulan terkena PHK per
05:5524 September 2025.
05:57Ekonomkor, Dipo Satria Ramli mengkritisi yang diperlukan aturan baru pesangon atau lebih prioritas penegakan hukum.
06:05Satria juga khawatir dana cadangan pesangon jadi kanal pemerintah untuk menghimpun dana di tengah sempitnya kondisi fiskal.
06:14Kita perlu bertanya-tanya yang diperlukan apakah memang peraturan baru atau penegakan hukum yang lebih tegas.
06:20Yang paling ditakutkan adalah dengan pengelolaan dana yang terpusat oleh pemerintah ini, dana itu digunakan untuk program-program pemerintah.
06:28Ya kan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah karena pemerintah mungkin kesulitan mendapatkan hutang.
06:34Jadi jangan sampai si dana cadangan ini menjadi alasan atau menjadi jalur agar program-program prioritas pemerintah bisa didanai oleh
06:41pengelola tersebut.
06:43Ya pekerjalah yang paling berkepentingan dengan pesangon jika sampai terkena PHK.
06:49Harus bisa cair penuh dan tepat waktu sebab berhenti memperoleh pendapatan.
06:54Untuk itu perusahaan wajib menjamin pesangon tersedia.
06:57Sementara pemerintah punya kewajiban menciptakan pekerjaan agar warga negaranya bisa segera entas dari pengangguran.
07:05Kita bahas lebih lengkap di Bisnis Talk bersama saya Ian Rahman.
07:09Dan saudara tentunya saya tidak sendiri di Studio Kompas TV.
07:13Saya sudah kehadiran sejumlah narasumber.
07:14Saya perkenalkan untuk Anda saudara.
07:16Yang paling kanan ada Deki Haydar, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker.
07:24Pak Deki selamat malam.
07:25Selamat malam Bapak.
07:26Dan saya juga perkenalkan untuk Anda saudara.
07:28Ada Edy Urianto, anggota komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan.
07:32Pak Edy selamat malam.
07:34Dan yang paling kiri ada Pak Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketendaya Kerjaan di Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Asosiasi Pengusaha
07:44Indonesia APINDO, Pak Darwoto.
07:46Selamat malam.
07:47Dan yang di kiri saya juga ada Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Suparno.
07:53Pak Suparno, selamat malam.
07:54Dan saudara seperti biasa, saya ditemani setiap minggu oleh wartawan senior kontan.
07:59Ada Samso Asar, Mas Samso. Selamat malam.
08:02Selamat malam.
08:02Saya ke Pak Edy langsung nih.
08:04Ini kan DPR mendorong dana pesangon.
08:07Ini sebetulnya urgensinya apa?
08:08Karena kan memang sebagian perusahaan sudah punya skema sendiri untuk menyiapkan pesangon.
08:13Yang banyak audiensi di komisi 9 itu adalah korban PHK.
08:18Dan banyak juga perusahaan yang ketika perusahaan itu pilot, maka diharus PHK.
08:27Dan beberapa perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi PHK.
08:31Akibatnya yang terjadi adalah ketika karyawan sudah kena PHK, dia sudah jatuh, keluarganya jatuh, lalu hak dia terhadap kompensasi PHK
08:41tidak diberikan oleh perusahaan.
08:42Kasus Ritek misalnya, sampai sekarang belum selesai, korbannya sekian ribu orang.
08:46Tentu ini menjadi perhatian serius komisi 9.
08:50Karena itu ketika membahas undang-undang, kami mengajukan skema awalnya adalah jaminan pesangon.
08:59Sehingga ketika perusahaan itu jatuh pilot, dia nggak punya apa-apa lagi untuk membayar kompensasi PHK,
09:06masih ada sumber cadangan untuk membayar karyawan yang terkena PHK.
09:12Karena setelahnya kompensasi PHK itu adalah hak pekerja dan kewajiban perusahaan.
09:18Sehingga berbagai diskusi kita lakukan, awalnya kita ingin skenario ada jaminan pesangon di BPJS Ketanagaya Kerjaan.
09:29Lalu kemudian yang disepakati adalah dana cadangan pesangon yang itu harus dilakukan oleh lembaga pemerintah.
09:39Saya baiknya juga meminta tanggapan dari pengusaha ke Pak Darwoto.
09:43Ini dengan adanya dana cadangan pesangon ini, dari pengusaha siap, tidak ada tidak uangnya ini?
09:51Ya, kalau ditanya siap, ini kan undang-undang ya?
09:56Tentu kalau dibilang siap, ya tentu tidak semuanya siap.
10:00Karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan hal yang demikian.
10:05Itu untuk kepentingan bisnisnya sendiri.
10:08Tetapi kalau kita lihat total pengusaha yang ada, ini kan ada skala besar, kecil, menengah.
10:14Ini kan juga, mereka juga belum tentu siap untuk itu.
10:19Karena satu sisi juga, ini nanti dana cadangan pesangon ini bentuknya seperti apa?
10:25Dan berapa yang mesti disetor di lembaga pemerintah dimaksud?
10:31Karena ini kan jenisnya cadangan pesangon.
10:34Nah, sementara tadi disampaikan juga bahwa kita ini sudah banyak dana-dana yang berkaitan dengan pensiun, dengan kehilangan pekerjaan.
10:44Jadi, sosial welfare itu sudah ada di sana.
10:48Nah, sehingga ini yang perlu kita kawal di dalam rangka untuk menentukan aturan pelaksanaannya.
10:56Oke.
10:57Kita akan fokus ke sana.
10:59Bagaimana?
10:59Karena ini di satu sisi undang-undang, di satu sisi ini juga ada keberatan.
11:04Nah, di sisi lain juga ini sudah ada instrumen-instrumen lain yang memang sudah ada.
11:09Termasuk dana pensiun.
11:10Oke.
11:11Pak Doroto, tapi tadi Pak Yadi bilang bahwa ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.
11:16Sehingga karyawan yang di PHK juga tidak mendapatkan haknya secara penuh.
11:19Betul.
11:20Memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan kewajibannya atas PHK yang terjadi.
11:26Tapi kan biasanya kalau sudah PHK itu, mereka kan belum siap terhadap kondisi keuangannya dan lain sebagainya.
11:35Nah, di satu sisi, iuran ataupun jaminan cadangan pesangon yang dimaksud ini, kalau emang tujuannya untuk apa, ya pasti ini
11:47harusnya jaminan.
11:48Harusnya berbentuk ada premi.
11:51Oke.
11:51Masam insurans.
11:53Itu akan lebih pas ya jenisnya insurans sehingga perusahaan membayar premi.
12:01Sehingga nanti jika terjadi PHK itu akan di-cover oleh perusahaan tersebut.
12:07Oke.
12:07Berarti sederhananya pengusaha keberatan dengan adanya cadangan pesangon ini?
12:11Iya.
12:12Oke.
12:13Iya.
12:13Tegas sekali menjawabnya ini Pak Darwok atau Pak Deki bisa dijawab.
12:16Ini kan sebetulnya ini ada keberatan juga dari pelaku usaha, dari pengusaha terkait dengan dana cadangan pesangon yang undang-undangnya
12:24juga sudah ada.
12:24Ini saat ini sudah ada BPMJS, Ketanaga Kerjaan, ada JHT, ada JP, banyak sekali begitu instrumennya.
12:31Mengapa tiba-tiba ada dana cadangan pesangon ini?
12:35Baik, terima kasih.
12:36Sebetulnya dana cadangan pesangon ini timbul dari berbagai kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Urd tadi.
12:42Ini bahwa seringkali ketika terjadi PHK, maka pekerja menjadi korban.
12:46Karena selama ini konsep dana pesangon itu adalah PSU Go.
12:51Jadi perusahaan itu biasanya, apalagi yang sudah terjadi krisis sebelumnya itu, biasanya sebelum siap untuk membayarkan pesangonnya.
12:57Dan ini mungkin tadi disampaikan juga, ada sekitar 8.500 orang yang diseritek yang tidak terbayarkan.
13:02Nah, untuk itulah maka pemerintah, sebetulnya ini inisiatif DPR ya Pak ya.
13:07Jadi bagaimana kita bisa memberikan jaminan pesangon.
13:09Karena dari sekian ribu permasalahan yang timbul mungkin, dari kondisi PHK yang terjadi saat ini, mungkin sebagian besar itu, mungkin
13:18pesangonnya itu tidak terbayarkan.
13:20Bahkan beberapa kasus diantaranya bahkan mencapai sampai dengan 12 tahun, seperti di Tangerang.
13:25Atau beberapa tahun dan ini, mereka menunjuk keputusan pilot.
13:28Nah, dengan hadirnya pemerintah melalui dana cadangan pesangon ini, diharapkan bahwa begitu pekerja itu ter-PHK, maka hak-haknya akan
13:35terselesaikan.
13:36Oke, dengan banyaknya perusahaan begitu di Indonesia, berarti ini dana cadangan pesangon ini sangat besar.
13:43Lembaga apa yang mampu untuk mengelola ini?
13:46Nah, jujur kami lembaga pemerintah ini belum kami rumusan, sedang dalam tahap rumusan.
13:51Namun tentunya...
13:53Ada gosip dan antara benar gak Pak?
13:54Selama ini tidak ada Pak.
13:56Jadi, yang berita yang berkembang di luar...
13:58Tidak ada atau belum ada?
13:59Tidak.
14:00Jadi, pemerintah sedang merumuskan lembaga apa yang bentuk yang paling tepat untuk mengelola dana pesangon ini.
14:05Tapi intinya bahwa lembaga tersebut tentunya akan menjamin hak-hak dari pekerja yang ter-PHK.
14:13Oke.
14:15Saya ke Pak Suparno.
14:18Begitu kalau kita melihat terkait dengan si dana cadangan pesangon ini.
14:22Kalau dari sisi Anda dan dari pengalaman Anda, khawatirannya apa sih dengan adanya dana cadangan pesangon yang sudah di...
14:29Ada undang-undangnya di DPR juga.
14:31Yang sudah dibahas juga di sana.
14:33Oke, baik Mas Yan.
14:35Bahwa tentang kegelisahan kaum buruh, kalau kita mengacu PSAK 24, pernyataan sistem akutansi keuangan,
14:44kalau semua perusahaan menerapkan hal itu sebenarnya clear.
14:47Artinya, bentuk imbalan apapun termasuk pesangon itu dipisahkan dari biaya produksi.
14:54Tetapi fakta, hampir semua perusahaan tidak melakukan hal itu.
15:00Sehingga yang jadi korban adalah kaum buruh.
15:03Dan realitas-realitas di lapangan, sekarang ini sangat banyak sekali perusahaan itu yang,
15:09mohon maaf, perusahaan-perusahaan jahat,
15:10oknum-oknum perusahaan itu dengan niatan untuk tidak membayar pesangon dengan mempailitkan.
15:17Jadi, pilot bukan dalam kondisi perusahaan tidak bisa produksi atau tidak survive lagi.
15:24Karena sudah tidak mau melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga mempailitkan diri.
15:29Karena di sekarang ini mempailitkan perusahaan itu tidak sulit.
15:33Dengan dua kreditur saja, itu sudah bisa mempailitkan.
15:37Ini banyak contoh kasus.
15:38Di Kabupaten Bekasi, di Jawa Barat pun banyak contoh kasus.
15:42Nah, inilah sehingga teman-teman buruh ini butuh kehadiran negara
15:46untuk menjamin hak-hak pesangon bagi kaum buruh.
15:50Jadi, sederhananya, menurut Anda cadangan dana pesangon ini solusi atau bukan?
15:55Solusi.
15:56Termasuk ini, mohon maaf, Bang Yan.
15:58Ini adalah, saya baru tahap S2.
16:01Ini menjadi tesis saya, dana cadangan pesangon ini.
16:04Ini kencang, dari serikat kami mengusulkan melalui DPR RI Komisi 9.
16:09Kebetulan kita juga dari Partai Gerinda ada juga yang kenal di sana.
16:13Kita usulkan tentang dana cadangan pesangon ini.
16:16Karena ini adalah jaminan.
16:17Dan kami waktu itu menyampaikan bahwa negara harus hadir untuk melindungi kaum buruh.
16:23Dengan melalui setiap PHK buruh, maka perusahaan sudah menyediakan pesangonnya.
16:29Oke, baik.
16:30Pak Edi, kalau kita melihat pertanyaan saya, sebetulnya terkait dengan pembentukan atau pengesahan dana cadangan pesangon.
16:38Mengapa harus dibentuk dana cadangan pesangon lagi-lagi?
16:41Jika sudah ada skema langsung dari perusahaan, ada skema sukarela DPR, ada juga DPPK, plus skema BPJS, ketenaga kerjaan.
16:49Namun jawab saya, sudah.
16:50Saudara, tetap bersama kami di Bisnis Talk.
16:55Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, saudara.
16:57Saya langsung ke Pak Edi.
16:58Tadi dengan DPR mengetuk undang-undang ini, begitu dengan banyaknya perusahaan Indonesia,
17:04sebetulnya menurut Anda lembaga apa yang mampu mengelola dan juga mengatur dana sebesar itu?
17:11Kalau diskusi di Panja DPR awalnya, kami membuat skenario ini jaminan pesangon.
17:19Maka yang menolak adalah BPJS Ketenagakerjaan.
17:22Ini tuh menurut kami lebih tepat, karena memang kan...
17:25BPJS Ketenagakerjaan ya?
17:27BPJS Ketenagakerjaan ya?
17:28Ya, karena di situ ada asas gotong royong, ada nirlaba, ada keterbukaan, ada kehatian-kehatian,
17:34ada akuntabilitas, ada portabilitas, ada dana amanah,
17:40dan selama ini juga yang mengelola dana pensiun dan dana yang lain,
17:45urusan ketenaganya itu di BPJS Ketenagakerjaan.
17:47Maka dari sisi keamanan dan lain-lain, kami mendorong itu masuk sebagai bagian dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan,
17:58namanya jaminan pesang.
18:00Oke, Denny, kalau kita melihat dana perusahaan yang ditaruh itu, konsepnya seperti apa?
18:04Apakah ini seperti asuransi yang ada preminya, atau seperti DPLK yang diinvestasikan, atau seperti apa?
18:11Jadi dana ini dana perusahaan ya, pengusaha ya, bukan dana pekerja.
18:17Bukan.
18:17Jadi, ini akan digunakan kalau ada PHK, lalu ada korban PHK di situ,
18:27lalu perusahaan tidak mampu, baru ini digunakan sebagai cadangan untuk membayar PHK yang tidak mampu lagi dilakukan oleh perusahaan yang
18:35sedang pilot misalnya.
18:37Itu konsepnya.
18:38Jadi, kalau kemudian kok ternyata tidak ada PHK, maka dana ini menjadi dana perusahaan.
18:43Jadi, ini bukan hak pekerja kecuali dia kena PHK.
18:49Maka, menyakut dana yang pensiun tadi, itu beda.
18:52Jadi, ini berbeda dengan jaminan pensiun, karena ini kan korban PHK.
18:58Jadi, ini khusus untuk melindungi berbagai perusahaan yang selama ini mengalami.
19:02Ya, perusahaan kan naik turun kan, kadang-kadang dia pada saat tumbuh, dia harus memikirkan pada saat dia jatuh,
19:08dia harus hak karyawan yang ketika nanti misalnya ada PHK, itu terlindungi dari sisi pembayarannya.
19:15Jadi, ini clear, ini karyawan ketika tidak dibakar, dia juga tidak bisa mengakses dana cadangan pesangon.
19:23Oke, artinya ini dananya tidak mengendap begitu saja, tapi bisa diinvestasikan dan juga berbunga begitu?
19:28Ya, saya kira kalau itu di BPJ Snacker misalnya, kan dia juga punya instrumen untuk investasi.
19:34Dan, pasti ada aturan-aturan di BPJ Snacker yang misalnya pakai SBN, depus itu berjangka, dan lain-lain itu kan
19:41diatur di dalam regulasi BPJ Snacker.
19:45Ini menurut saya aman.
19:47Oke, Pak Darwoto, tadi disebutkan bahwa sebetulnya dananya itu tidak mengendap begitu saja.
19:53Jadi, juga yang ditaruh di instrumen investasi, sehingga ya tidak mengendap begitu saja.
19:58Jadi, ini ada bunga berbunga begitu, tidak usah khawatir.
20:02Tapi, kalau kita lihat dari pernyataan Anda, ada sejumlah kebingungan.
20:05Apa yang paling membingungkan Anda?
20:07Ya, pertama, undang-undang ini hanya menyebutkan itu, tanpa memberikan, kan pasti ada turunannya nantinya, kan?
20:14Oke.
20:15Tapi, kalau yang disampaikan Pak Edi tadi, konsepnya kan seperti yang jaminan pesangon.
20:21Ya, memang sebelumnya kita diskusi dengan teman-teman di Komisi 9 juga seperti itu, gitu loh.
20:26Tetapi, yang perlu kita kritisi ini adalah karena belum ada aturan turunannya,
20:33sehingga inilah yang penting sekali kita diskusikan secara bersama.
20:37Supaya baiknya seperti apa, gitu loh.
20:40Sehingga kita kembali ke...
20:40Apa utamanya yang perlu diprioritaskan?
20:42Utamanya harus, kita harus mulai ya, mulai berpikir,
20:46karena ini sudah mulai di-launching dengan ada dana cadangan pesangon.
20:50Berarti kita sudah mulai berpikir, antara pensiun dan pesangon itu harus dibedakan.
20:54Pensiun adalah untuk masa depan, tapi kalau pesangon ini adalah untuk insidensial,
21:01kalau ada terjadi itu.
21:03Sehingga ini sifatnya adalah penjaminan tadi, gitu loh.
21:06Nah, sehingga besarannya juga harus ada hitung-hitungan aktuarianya.
21:11Berapa sebenarnya yang pantas untuk dilakukan pembayaran itu.
21:16Karena di sisi lain juga, kita belum tahu ya siapa nanti yang mengelola,
21:21kan yang jelaskan itu badan pemerintah.
21:23Namun di sisi lain juga, di dalam aturan di situ juga disebutkan,
21:27kecuali perusahaan yang telah mengikutkan program pensiun.
21:32Ya kan?
21:33Nah, kalau program pensiun, kan bisa di DPLK, DPPK, bisa juga di jaminan pensiun,
21:41kan namanya pensiun.
21:42Nah, di undang-undang disebutkan, kecuali kan bagi perusahaan yang mengikutkan program pensiun,
21:50ya kan?
21:50Bukan dana pensiun.
21:52Ini juga perlu pertanyaan.
21:54Perlu penjelasan yang ini.
21:56Karena antara program pensiun dengan dana pensiun beda.
22:00Dana pensiun udah jelas, dana DPPK, DPLK kan?
22:04Tapi kalau program pensiun, kan bisa juga jaminan pensiun.
22:08Nah, ini juga perlu diklima.
22:10Makanya perlu kita duduk bersama, kita tahu semangatnya.
22:14Saya paham semangatnya dari teman-teman serikat pekerja dengan teman-teman dari DPR,
22:19bahwa semangatnya supaya orang yang ter-PHK ini hanya dipastikan, dijamin ada, kan gitu.
22:26Oke.
22:26Mas Hamso, menurut Anda jalan tengahnya apa?
22:28Kalau kita melihat ada kebingungan di dua sisi.
22:30Di satu sisi, banyak perusahaan yang juga tidak membayarkan kewajiban terhadap karyawan,
22:37pesangon dalam hal ini.
22:38Tapi di sisi lain, ini juga memberatkan pengusaha, begitu.
22:42Jalan tengahnya menurut Anda apa?
22:44Ya, betul.
22:45Pertama, saya sepakat dengan Pak Abindo,
22:49bahwa harus ada aktuari.
22:51Kenapa?
22:51Karena risiko tiap perusahaan yang untuk risiko mem-PHK karyawan itu juga beda-beda.
22:57Tadi disebut sama teman-teman pekerja bahwa ada perusahaan yang memang modalnya sudah tidak benar,
23:04sudah maaf, bengsek, gitu ya.
23:05Jadi sengaja dia mempahilitkan diri,
23:07dan nanti kalau pahilit yang dapat pertama pasti pacak,
23:10yang kedua pasti kreditur.
23:12Baru berikutnya teman-teman pekerja.
23:14Nah, itu sering terjadi, dan memang belakangan juga terjadi.
23:17Dan risiko, penghitungan risiko tadi juga mungkin perlu,
23:21apakah perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup yang baru berdiri,
23:26tapi sudah memberikan benefit gede,
23:28baru misalkan nanti bentuknya iuran, baru mengiur berapa bulan,
23:31tapi mereka harus memanen pesangon tadi dengan jumlah yang gede,
23:35karena perusahaan itu tutup,
23:36yaitu risiko-risiko yang aktuaris tadi juga harus dihitung dengan cermat.
23:41Dan ini jelas memberatkan pengusaha, Pak, ya.
23:45Karena seberapa persen total yang harus dibayar ke pengusaha dari penghasilan,
23:53misalkan, mungkin sekarang sekitar 8% atau 15% dari total penghasilan itu,
23:57jaminan pensiunan, jaminan kesehatan, jaminan kematian, macam-macam itu.
24:02Nah, menurut kami, sebelum ini dijalankan,
24:07dan tahun depan dijalankan sesuai aturan itu kok terlalu mepet ya, Pak?
24:12Persiapan ini dari DPR nanti seperti apa pelaksanaannya,
24:16dan dari APINDO sendiri juga belum memahami.
24:19Nah, mungkin bertahap dulu, mungkin.
24:21Apakah?
24:21Dan lembaga, lembaga yang benar-benar kredibel,
24:25jangan lagi lembaga-lembaga yang baru deh,
24:27nanti malah duit lagi, ongkosnya gede.
24:29Oke, tapi yang juga jadi kebingungan,
24:32di sini kan belum ada,
24:34seperti yang Anda sebutkan tadi,
24:36belum ada aturan pelaksanaannya,
24:37belum ada petunjuk teknisnya seperti apa.
24:40Apakah sebetulnya menurut Anda,
24:42ini patut diperjelas dari awal ketika undang-undang itu diketok?
24:47Nah, kalau undang-undangnya sudah diketok,
24:49jadi tinggal PP, peraturan pelaksanaan turunannya,
24:53apakah PP, terus nanti permen, dan sebagainya itu yang lebih harus tegas.
24:56Dan memang, satu sisi kita membela teman-teman buruh,
25:00itu adalah kewajiban negara.
25:02Tapi, ya jangan sampai membuat pengusahanya susah juga, gitu kan.
25:06Nanti jatuhnya malah investasi itu nggak menarik.
25:09Terlalu berisiko, dan terlalu banyak beban yang harus ditanggung,
25:14yang akhirnya ya udah,
25:16nggak usah buka-buka usaha, kan, seperti itu.
25:18Jadi, harus ada jalan tengah,
25:20risiko dari perusahaan-perusahaan itu dimitikasi benar.
25:23Apakah perusahaan ini,
25:25kalau memang perusahaannya udah oke-oke,
25:26dan tadi yang disebut,
25:28saya setuju,
25:28kenapa PSAK itu nggak dihukum aja kalau nggak,
25:31kalau nggak, apa,
25:32membuat aturan seperti itu.
25:34Kalau perusahaan tidak mencadangkan sesuai PSAK,
25:36kenapa nggak ada denda atau hukuman di situ?
25:38Kalau itu ada denda yang jelas,
25:40mungkin tidak perlu lagi aturan-aturan baru
25:43yang mengatur dana cadangan
25:45PHK atau dana cadangan
25:48pemutusan hubungan kerja ini.
25:49Baik.
25:51Pak Suparno, kalau kita lihat selama ini,
25:55kita pengetahuan perspektif dari pekerja.
25:57Selama ini kalau pekerja kena PHK,
25:59saat dana perusahaannya sedang dialihkan,
26:01ini pekerja harus menagih pesakonnya ke siapa sebetulnya?
26:04Jadi,
26:06kalau saat ini yang terjadi,
26:08jadi tadi dikala perusahaan melakukan efisiensi,
26:12dengan efisiensi itu artinya PHK,
26:14masal, ataupun pilot,
26:17itu posisi buruh yang dalam hal ini
26:21bingung mau ke siapa untuk meminta.
26:23Karena dikuasai dengan kurator
26:26dan kreditur separatis,
26:29selama ini pasti perbankan,
26:31karena yang megang jaminan.
26:34Buruh kreditur konkuren.
26:36Artinya, buruh di nomor dua.
26:39Dan banyak, banyak yang terjadi,
26:43aset perusahaan tidak cukup
26:46untuk memenuhi kreditur separatis saja sudah ngepas.
26:49Sehingga buruh tidak dapat apa-apa di situ.
26:52Nah, maksud saya adalah,
26:54kalau PSAK24 ini,
26:56ini dikelola internal perusahaan
26:57dengan pemisahan,
26:58imbalan pekerja itu dibisahkan
27:00termasuk di dalamnya pesangon,
27:02dengan adanya undang-undang yang baru ini,
27:05dana cadangan pesangon ini,
27:06yang seharusnya dikelola internal perusahaan
27:09tinggal dipindah
27:09ke tempat yang aman,
27:11sehingga buruh pada saat terjadi PHK
27:14tinggal ambil,
27:15tidak lagi berdebat dengan perusahaan.
27:18Nah, ini yang selamanya terjadi gitu.
27:20Padahal perusahaan punya kewajiban
27:22untuk memisahkan
27:23anggarannya
27:25tentang sampai dengan pesangon.
27:27Tetapi, aktualnya itu dicampur
27:29dengan biaya produksi.
27:30Sehingga tadi Pak Samso menyampaikan
27:33ada-harus ada sanksi yang tegas.
27:35Dan kalau ada sanksi,
27:37saya rasa perusahaan nanti problem lagi.
27:39Dikit-dikit sanksi,
27:40dikit-dikit sanksi gitu kan.
27:41Maka ini,
27:42negara hadir
27:44untuk bagaimana menjamin rakyatnya,
27:46khususnya kaum buruh,
27:47dikala terjadi PHK,
27:50pesangonnya
27:51tanpa kesulitan buruh mengambilnya.
27:54Dengan cara apa?
27:55Ya, memindahkan.
27:56Perusahaan sebenarnya
27:57tidak ada keberatan,
27:58karena tanpa adanya undang-undang yang baru,
28:01PSAK24 pun sudah mengatur.
28:03Harus memisahkan.
28:04Di mana keberatan kaum pengusaha.
28:07Setiap orang berinvestasi
28:08sudah tentu akan melakukan,
28:10melaksanakan PSAK24.
28:12Sekarang karena banyak perusahaan,
28:14mayoritas perusahaan
28:15tidak melaksanakan hal itu,
28:17maka
28:18adanya undang-undang baru ini
28:19tinggal dipindahkan dana itu.
28:21Oke, dengan adanya keresahan dari pekerja,
28:23Pak Edi,
28:23kalau kita lihat,
28:24bukannya harusnya yang diporitaskan adalah
28:27pengawasan yang jelas selama ini,
28:29bukan alih-alih juga membahas
28:30terkait dengan dana cadangan pesangon.
28:33Di undang-undang ketenaga kerjaan,
28:34sistem pengawasan kita perkuat.
28:36Jadi,
28:37memang kami tahu,
28:38betul,
28:39pada masa lalu,
28:41pengawas ketenaga kerjaan kita itu sangat lemah.
28:44Hanya ada di tingkat provinsi,
28:45dan jumlah proporsi,
28:47antara jumlah tenaga pengawas
28:48dengan perusahaan atau pekerjaan
28:50yang diawasi enggak sebanding.
28:51Tapi ada kebingungan tadi,
28:52gimana?
28:52Akibatnya selama ini,
28:54pengawas ketenaga kerjaan tidak efektif,
28:56sehingga enggak mampu menyelesaikan seluruh persoalan.
28:58Belum lagi di bawah juga,
29:00seringkali mereka melakukan upaya-upaya yang tidak baik,
29:05itu terjadi.
29:06Nah, karena itu memang,
29:07kita sepakat bahwa dana cadangan pesangon,
29:10sekali lagi ini,
29:11untuk mengamankan hak pesangon,
29:13sorry,
29:13hak pihak,
29:14hak pihak pesangon,
29:16yang terjadi karena kasusnya ini.
29:18Oke.
29:19Jadi,
29:19saya sepakat bahwa,
29:20bahwa ini,
29:22jangan sampai menimbulkan persoalan baru,
29:25baik bagi pekerja maupun pengusaha,
29:28lalu juga kita berpikir betul kok,
29:30bahwa likuiditas perusahaan untuk operasional harus terjaga dengan baik,
29:34yang intinya bahwa,
29:35nanti pasti akan ada titik temu itu.
29:37Karena ini kan masih sifatnya normatif kan,
29:41kita butuh peraturan pemerintah,
29:43pasti nanti pihak pemerintah juga akan,
29:44bagaimana mekanisme pengolahannya,
29:46aktuariannya,
29:47lalu penghitungannya,
29:50keamanannya,
29:50dan lain-lain itu,
29:51pasti akan menjadi pembahasan di pemerintah.
29:53Jadi, Anda lebih setuju mana?
29:55Ini soal pengolahan,
29:56satu lembaga saja atau multi-provider?
29:59Satu,
29:59kalau menurut saya sih,
30:00kalau kami konsepnya di BPC Setelah Kek Kerja,
30:03itu jauh lebih aman,
30:04Oke, risikonya apa?
30:05Kalau memang cuma satu,
30:06bukannya lebih berisiko?
30:08Menurut Anda?
30:09Itu hitungan Anda?
30:11Ya kan,
30:11yang sudah esatris,
30:13jauh seraya,
30:14asabri,
30:14ada jaminan pensiun,
30:16jaminan hari tua,
30:17kan sudah satu pintu di BPC Setelah Kek Kerja.
30:19Jadi,
30:20data-data juga sudah ada di sana.
30:22Jadi,
30:23menurut saya akan lebih tepat,
30:24kalau kemudian sekalian masuk di situ,
30:26sehingga nanti penanganannya akan lebih baik.
30:30Oke,
30:31kalau saya mempertahankan ini juga ke Pak Deki,
30:34tadi ada soal keresahan dari buruh,
30:37dari pengusaha,
30:38juga tadi soal lembaga,
30:41yang Anda ketahui begitu terkait dengan ini,
30:46ini sebaiknya satu lembaga,
30:48atau seperti tadi,
30:49multi-provider.
30:50Kalau tadi Pak disebutkan satu lembaga,
30:52bukan keselamanya ini ada risikonya,
30:54kita katakan adanya asabri,
30:56adanya juga jiwas raya.
30:59Terkait dengan lembaga,
31:00sebetulnya yang paling penting di sini adalah transparansi, Pak.
31:04Di PP kami memang sedang mempersiapkan,
31:06apakah itu ada satu atau dua lembaga,
31:08kami belum tahu lah sampai ke arah itu.
31:10Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan,
31:14meningkatkan kepercayaan daripada mereka.
31:16Berarti tidak meletup kemungkinan lebih dari satu?
31:18Ya, mungkin juga.
31:19Kita belum tahu nih.
31:20Ini kapan sih akan dibahas?
31:21Ini kan sudah banyak pertanyaan.
31:22Ya, ini sedang dalam tahap proses penyusunan, Pak.
31:24Jadi tentunya juga kalam pembahasan tersebut,
31:27kami juga melibatkan dari unsur serikat pekerja,
31:29dan juga dari pengusaha.
31:30Dan kami juga ada lembaga kerjasama tripartit nasional, Pak.
31:33Yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
31:36Ini akan kita bahas.
31:37Kapan akan bertemu dengan kementerian terkait,
31:39dengan pengusaha, dengan pekerja?
31:41Sedang kita susun, Pak.
31:43Ini yang penting kita sedang menyiapkan,
31:45bagaimana kita skenario-nya,
31:47apa yang terbaik di dana cadangan pesawat ini.
31:49Dan tentunya juga kami,
31:50tadi sebagai masukan juga aktuariannya tentu ada,
31:53pola pengelolaan manajemennya seperti apa,
31:56investasinya di mana.
31:57Mungkin ada rambu-rambu ya.
31:59Dan kita juga melibatkan OJK,
32:01dan suruh stakeholders dari kementerian, Pak.
32:03Oke, tadi kuncinya ada di transparansi.
32:04Namun bagaimana memastikan publik,
32:07pengusaha, juga pekerja,
32:08bisa mengakses,
32:10dan juga bisa terinfokan terkait dengan peraturan ini nantinya.
32:14Kita bahas selesai, sudah.
32:15Saudara, tetaplah bersama kami di Business Talk.
32:22Oke, saya langsung ke Pak Deki.
32:24Tadi pertanyaan saya terkait dengan transparansi.
32:26Bagaimana memastikan publik, pengusaha, pekerja,
32:30terinformasikan terkait dengan aturan ini?
32:33Terkait dengan transparansi,
32:35sebetulnya di dalam PP tersebut,
32:37kita akan mencantumkan berbagai rambu-rambu
32:39yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut.
32:42Jadi mungkin di surat mana yang harus diinvestasikan,
32:48terus di saham apa.
32:49Seperti mungkin ada rambu-rambu,
32:51pengolahan dananya seperti polanya BPJS, Pak.
32:54Mungkin seperti itu.
32:54Kan di BPJS juga ada Access Lability Management.
32:57Di situ ada rambu-rambu bagaimana suatu dana ini dikelola,
33:00bagaimana keterbukaannya kepada masyarakat,
33:02kepada pekerja.
33:03Mungkin itu, Pak, dari kami, Pak.
33:05Oke, kita bisa pastikan itu nanti, ya.
33:06Dari pengusaha, Pak Darwoto,
33:10transparansi seperti apa yang diharapkan?
33:14Yang pertama, diskusi para pihak, ya.
33:18Dari pemerintah, pekerja, pengusaha,
33:22kemudian juga dari lembaga-lembaga seperti OJK,
33:28maupun juga Kementerian Keuangan.
33:30Kita juga bareng.
33:31Cuma yang perlu kita pastikan di sini adalah
33:37bagaimana program ini itu berjalan secara efektif.
33:42Karena gini, kalau bayangan kita ini,
33:45kalau bikin lembaga baru misalnya,
33:47berarti kan susunan pengurusnya aja itu
33:52udah bagaimana fit and propernya,
33:55sekaligus prosesnya kan panjang gitu kan,
33:57bagaimana menyiapkan itu.
34:00Tapi di sisi lain,
34:01supaya memang benar tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa
34:07BPJS Ketenagakerjaan mungkin sementara ini cukup transparan, ya,
34:11di dalam mengelola dana yang dihimpun dari para pihak pekerja maupun pengusaha.
34:17Karena di sana juga ditempatkan perwakilan Dewan Pengawas yang dari itu.
34:21Tapi kalau ini lembaga baru,
34:24ini kita belum tahu.
34:25Makanya nanti runningnya, diskusinya seperti apa.
34:29Karena faktor transparansi itu adalah sangat penting, ya,
34:32supaya bisa menimbulkan kepercayaan yang baik, ya,
34:36bagi tentunya dari pengusaha sendiri,
34:40kemudian juga pekerja, gitu.
34:42Kemudian yang berikutnya lagi,
34:44besaran ini.
34:45Nah, besarannya ini seperti apa.
34:47Nah, kalau bayangannya udah kayak sebesar nilai pesangon,
34:50itu kan bagaimana itu.
34:52Terus, kita juga tahu ada yang namanya PSL.
34:56Bagaimana dengan PSL?
34:58Ya, service liability-nya bagaimana.
35:00Cash flow-nya gak kuat?
35:01Ya, terus berapa,
35:02dan berapa besar,
35:04seberapa banyak perusahaan yang tidak mampu untuk itu, gitu.
35:07Karena kita tahu bahwa kondisi bisnis global ini kan
35:12masih dalam tekanan yang cukup lumayan, ya.
35:16Dan persaingan di antara negara-negara di tetangga kita
35:19juga cukup lumayan juga, gitu, loh.
35:21Sementara di sisi lain,
35:23kita pengen memberikan perlindungan kepada kawan-kawan kita
35:28yang terkena PHK.
35:29Makanya konsep yang paling ideal adalah premi, gitu.
35:32Oke.
35:33Jadi premi dengan nilai tertentu,
35:35kalau memang preminya kurang dengan limit sekian,
35:40ya perusahaan pasti nambahin, kan, gitu.
35:42Jadi, kalau nambahin kan berarti
35:44enggak beban dari awal yang besar, gitu, loh.
35:48Oke.
35:49Kita bahas nanti saran soal premi tadi.
35:52Tapi saya ke Pak Supano terlebih dahulu.
35:56Pekerja yakin gak sih
35:57kalau dana cadangan pensiun ini
35:59dapat diakses dengan mudah oleh pekerja?
36:01Kalau konsepnya seperti BPJS Ketenagakerja,
36:05kan konsepnya, sekali lagi.
36:07Itu, di BPJS Ketenagakerja itu kan ada yang namanya GMO.
36:10Itu semua pekerja bisa akses saldo kita berapa.
36:14Kalau nanti dana cadangan pesangun bisa diakses
36:17seperti BPJS Ketenagakerja,
36:18maka pekerja kan tahu bahwa perusahaan itu
36:22bayar atau enggak.
36:23Bayar atau enggak.
36:23Kan, gitu kan.
36:24Itu satu.
36:24Yang kedua, bahwa tentang siapa ini atau lembaga apa,
36:28ini ada, menurut saya ada beberapa skema.
36:32Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan.
36:34Cuman BPJS Ketenagakerjaan harus revisi
36:37Undang-Undang 24 tahun 2011.
36:39Kenapa?
36:40Karena di dalam Undang-Undang BPJS,
36:42itu pasal 6, itu hanya menganut atau mengatur
36:45empat program.
36:47Yang pertama, jaminan kematian,
36:49jaminan kecelakaan kerja,
36:50jaminan pensiun,
36:52dan jaminan hari tua.
36:54Hari tua.
36:55Empat.
36:55Yang tadi, jaminan kehilangan pekerjaan tadi itu
36:58jaminan tambahan,
36:59tidak masuk dalam Undang-Undang BPJS.
37:02Hingga kalau konsepnya adalah
37:03lembaganya adalah BPJS Ketenagakerjaan,
37:06maka harus revisi dulu,
37:07amandemen dulu Undang-Undang 24 tahun 2011.
37:11Yang kedua,
37:12kalau melalui lembaga dibentuk baru,
37:15maka infrastruktur harus dari tingkat nasional
37:19sampai tingkat kabupaten.
37:21Ini akan sangat panjang
37:22dan akan sangat memakan biaya juga pastinya.
37:25Belum ditaruh dana cadangan pesangon,
37:28negara harus mengeluarkan biaya besar.
37:31Yang ketiga,
37:32skema ketiga adalah dana antara.
37:34Nah tinggal,
37:35adakah peluang di dana antara itu
37:37selain buat investasi,
37:39itu juga bisa masuk ke penyimpanan
37:42dana cadangan pesangon ini.
37:43Jadi skema tiga itu menurut kami
37:45dari teman-teman buruh ini,
37:47ini yang pemerintah bisa lakukan atau pilihan.
37:51Jadi kalau yang paling bisa dilakukan
37:55menurut kami kaum buruh,
37:56kalau enggak BPJS Naker,
37:58ya dana antara.
37:59Kalau bentuk lembaga baru,
38:01maka ini akan luar biasa panjang.
38:03Oke, Pak Edi bisa dijawab,
38:05dia ada pasukan nih,
38:06kalau enggak BPJS Naker,
38:08dana antara nih katanya.
38:09Jangan bikin yang baru,
38:10lembaga yang baru,
38:11udah memahal gitu bikin lembaganya.
38:12Undang-Undang ini tidak ada perintah
38:14membentuk lembaga baru,
38:15enggak ada.
38:16Jadi harus menggunakan
38:18lembaga perintah yang ada.
38:20Karena itu kan pilihannya kan,
38:22tadi yang sudah disampaikan,
38:23kalau kami BPJS Naker,
38:25lebih visible.
38:28Kalau selama ini teruji,
38:30misalnya ambil contoh ya,
38:30ketika kasus Ritek terjadi,
38:33siapa yang paling cepat
38:34untuk ngeklaim jaminan hari tua
38:37dan lain-lain,
38:38itu dua minggu selesai
38:39itu seluruh karyawan.
38:41Artinya ada keterbukaan,
38:42ada kepercayaan di situ.
38:44Oleh karena itu,
38:45ekosistem yang sudah ada,
38:47kita optimalkan.
38:48Dan sudah terbukti efektif gitu loh.
38:50Dan juga,
38:51kalau misalnya ada investasi,
38:52dia ngambil yang low-raise
38:53dengan tingkat keamanan
38:56investasi yang demikian ketat.
38:58Menurut saya,
38:59kita enggak merekomendasi
39:00membentuk lembaga baru.
39:02Oke.
39:03Mas Samsul,
39:04kalau tadi kita juga sempat
39:06ada wancara dengan masyarakat,
39:08sebetulnya banyak juga keraguan,
39:09takut susah nanti
39:10bagaimana mencairkannya.
39:12Tadi juga,
39:13soal kelembagaannya lebih baik.
39:16Danantara,
39:16dan juga BPJS Keterdia Kerjaan,
39:18jangan bikin lembaga baru.
39:20Kalau begitu,
39:21danantara memungkinkan enggak sih sebenarnya?
39:23Akan dipercaya enggak?
39:24Danantara ini kan sebagai lembaga yang,
39:26kalau danantara ini nyerahin ke perbankan lagi
39:28atau ke asuransi,
39:29sama aja jadinya ke situ
39:30mungkin asuransi itu yang bekerja.
39:32Tapi kalau danantara sebagai lembaga itu kan,
39:34dia kan hanya sebagai cangkang ini ya,
39:37enggak punya,
39:37sampai ke daerah itu
39:38pasti dia akan menggunakan BUMN-BUMN
39:41sebagai petugas untuk pekerja di lapangan.
39:44Tapi,
39:45daripada ribet-ribet ngurusin yang tadi,
39:49ongkosnya akan gede lagi,
39:50ngasih tambahan gaji untuk pejabat lagi,
39:53yang mending yang sudah ada,
39:54dikasih beban,
39:55aturannya diubah.
39:57Atau bisa juga melibatkan swasta,
39:59dana pensiun.
40:00Dana pensiun itu Pak mungkin DPLK,
40:03DPPK,
40:04DPLK yang khususnya yang bisa,
40:05ini juga diberi kesempatan juga,
40:08bahwa nanti kalau mengiur lewat DPLK ini,
40:11jadi kan,
40:12ini kan kita ngomong risiko,
40:13kalau risiko ditempatkan di satu,
40:16kalau nanti,
40:17ya wawahualam jangan sampai,
40:18tapi PHK itu benar-benar masal,
40:20karena kan pemerintah sudah ngasih sinyal nih,
40:22tiba-tiba bikin dana PHK segala,
40:26ini kan apakah akan ada sinyal itu?
40:29Risiko itu kan terbaiknya dibagi,
40:30nah mungkin ke perusahaan-perusahaan tadi,
40:32apakah asuransi,
40:33apakah dana pensiun,
40:34yang memang bisa untuk membagi risiko,
40:37dari perusahaan,
40:39yang mengiur dengan pasti,
40:41dan itu akan lebih transparan juga mas ya,
40:43kalau berapa perusahaan ini sudah,
40:45dilaporan keuangannya akan,
40:47dilaporkan,
40:48kalau misalkan seperti itu.
40:49Oke,
40:49Pak Deky,
40:50tadi ada saran juga,
40:51dari pengusaha,
40:52terkait dengan skema,
40:53berupa premi asuransi,
40:54terkait dengan dana cadangan pesangon,
40:56ini menurut anda bisa dipertimbangkan atau tidak,
40:59namun kita bahas selesai sudah,
41:00saudara tetap bersama kami di Business Talk.
41:07Masih bersama kami di Business Talk,
41:08saudara saya ke Pak Edi,
41:10kalau ada keberatan misalkan dari masyarakat,
41:14terkait dengan lembaga yang ditunjuk,
41:16siap gak kalau ada yang mengajukan judicial review misalnya?
41:19Ya itu hak publik,
41:21saya kira,
41:22soal judicial review ya,
41:24tapi menurut saya bahwa undang-undang ini,
41:26semangatnya adalah untuk melindungi pekerja,
41:31jadi agar lebih mereka menjadi subjek lah,
41:34ketika apalagi dalam posisi jatuh PHK,
41:38mereka sudah secara sosial jatuh,
41:40keluarganya jatuh,
41:41kan kemudian kalau kompensasi PHK gak terpenuhi,
41:44kan menjadi berat,
41:46itu hak mereka kewajiban perusahaan,
41:48jadi menurut saya secara filosofi,
41:50dana cadangan persamaan ini bagus,
41:53nah kemudian soal,
41:55ya tentu kita harus memikirkan perusahaannya,
41:58jangan sampai kewajiban ini membebani mereka,
42:02tanpa aturan yang jelas,
42:04saya kira ini memenang pemerintah lah,
42:06karena kami hanya mengatur soal yang umum,
42:08tapi peraturan pemerintahnya,
42:10memenangnya dari pemerintah,
42:11saya pikir itu yang lebih penting.
42:12Oke, ngomong-ngomong soal memenang pemerintah,
42:14tadi juga ada masukan dari pengusaha,
42:16terkait dengan skema premi asuransi,
42:19ini bisa dipertimbangkan gak Pak?
42:21Mungkin kita kemarin lagi Pak,
42:23lihat definisinya dana pesawat itu,
42:25sebetulnya ditujukan untuk pre-fundit Pak,
42:27jadi kalau premi asuransi itu kan ada,
42:29kewenangannya di pengusaha kan,
42:31terserah pengusaha,
42:32mampu PHK alasannya apapun,
42:34sedangkan konsep dana cadangan pesawat itu,
42:36adalah pre-fundit,
42:37dan ini lazim dilakukan di beberapa negara lain,
42:40bahwa tujuannya adalah menghimpun dana,
42:42jadi menyiapkan dana untuk kejadian suatu PHK.
42:46Nah ini menurut saya agak sedikit berbeda dengan skema premi asuransi,
42:50Pak.
42:50Oke, Pak Roto gimana nih?
42:52Tampaknya ide Anda tidak dipertimbangkan nih,
42:55soal premi asuransi.
42:56Iya, makanya,
42:57kalau pemikiran dari pemerintah seperti itu,
43:02tentu kan harus ada argumentasi-argumentasinya.
43:04Nah, kalau dari pengusaha tentu argumentasinya adalah,
43:09bagaimana ini supaya tetap berjalan,
43:11tetapi juga pengusaha tidak mendapatkan beban gitu loh.
43:16Ingat ketika kita di Undang-Undang Cipta Kerja,
43:20waktu itu membahas mengkrit mengenai ada jaminan kehilangan pekerjaan,
43:25itu saja preminya diadakan dari rekomposisi kan,
43:29dan pemerintah juga ada partisipasi di situ,
43:326 triliun di situ.
43:33Nah, sementara konsep pesangon ini adalah masa tunggu,
43:38untuk ketika di PHK, dia masa tunggu,
43:40dia mendapatkan pekerjaan lagi kan gitu.
43:42Nah, sehingga ini harus menjadi satu kesatuan.
43:46Kemudian yang berikutnya lagi,
43:48ini kan kita belum bicara ya,
43:51artinya kita perlu membedah bagaimana
43:53Undang-Undang mengenai pensiun itu diberlakukan,
43:57terus kemudian juga,
43:58kalau ini nanti dimasukkan ke BPCS,
44:03tenaga kerja, ini kan social security namun.
44:05Social security itu ya harus ada partisipasi dari masing-masing.
44:09Contoh di CHT kan, ada dari buruh berapa, dari pengusaha berapa,
44:14bahkan di beberapa negara malah buruh yang mau mempunyai
44:19pesangon atau pensiun yang lebih besar,
44:21dia lebih kontribusinya lebih besar lagi gitu loh.
44:23Jadi harus ada, kalau single yang membayar dari pengusaha saja,
44:29itu bukan sebagai social security.
44:33Karena ini kan yang memanfaatkan adalah pekerja kan gitu.
44:37Makanya kalau kita berpikir bahwa,
44:40ini sebenarnya paling cocok adalah jaminan,
44:42bagaimana menjamin mereka yang kena PHK itu berdapat.
44:45Sebagai contoh misalnya,
44:47di DPLK juga sudah mengatur di sana,
44:50ketika ada PHK,
44:52perusahaan itu mengikutkan,
44:54ketika ada PHK,
44:55mereka mendapatkan pesangonnya.
44:57Makanya di dalam aturan itu kan,
45:00dikecualikan bagi perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun kan gitu.
45:04Nah itu sebenarnya di situ.
45:06Nah titik lemahnya itu adalah,
45:08bagaimana ini dicadangkan,
45:11untuk sesuatu yang tidak pasti,
45:14tetapi terjadi pemupukan dana,
45:17dana publik gitu loh.
45:19Nah ini mau dipakai untuk apa kan gitu.
45:22Nah berarti kan ini memprediksi suatu kejadian yang PHK yang besar.
45:27Nah padahal sebenarnya,
45:29kita semua ini,
45:31baik pekerja maupun pengusaha dan pemerintah,
45:33sama-sama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
45:37Bagaimana kita secara bersama-sama,
45:39meningkatkan iklim usaha,
45:42supaya usaha tumbuh,
45:44apa namanya,
45:45pekerja juga dapat,
45:47ketika nanti dapat PHK,
45:49mereka cepat mendapatkan pekerjaan kembali.
45:52Oke, Pak Suparno,
45:54ini kan konsepnya belum jelas,
45:56semuanya tergantung sama PP.
45:58Anda melihatnya seperti apa?
45:59PP-nya juga belum jelas hingga saat ini.
46:02Ya, jadi bahwa,
46:03yang paling penting bagi kaum buruh,
46:06dalam hal melindungi pekerja atau buruh itu,
46:09negara hadir,
46:10atau pemerintah hadir.
46:11Yang selama ini menjadi kegelisahan kaum buruh itu,
46:15dikala ada problem tentang perburuhan,
46:18maka itu hanya pekerja dengan pengusaha.
46:23Pemerintah tidak hadir di dalam.
46:25Dengan fakta apa,
46:27jika terjadi perselisihan,
46:29pasti pengadilan.
46:30Entah pengadilan kepailitan,
46:32entah pengadilan perselisihan hubungan industrial.
46:36Nah, dengan adanya dana cadangan bersangun itu,
46:38itulah bentuk negara atau pemerintah hadir,
46:41untuk menjamin warganya, rakyatnya,
46:44dikala terjadi PHK,
46:46itu ada jaminan.
46:48Nah, tentang yang tadi disampaikan bahwa,
46:51bagaimana teknisnya,
46:52maka lembaga pemerintahlah ini yang berkewajiban.
46:57Kalau tadi Pak Samsul menyampaikan dua lembaga,
46:59segala macem,
47:01saya kurang sependapat.
47:02Karena ini lembaga pemerintah,
47:04ya maka,
47:04apalagi dikelola swasta,
47:06udah nggak mungkin.
47:06Karena undang-undangnya mengatur bahwa itu,
47:09dikunci.
47:09Pemerintah.
47:10Nah, inilah bentuk kehadiran pemerintah,
47:12melindungi warganya,
47:13melindungi rakyatnya.
47:14Oke, setapaknya,
47:15ekspektasinya besar sekali terhadap pesangun ini.
47:19Pak Edi,
47:19boleh dijawab singkat?
47:20Ini kalau nanti misal pabrik bangkrut,
47:23saat setorannya baru separuh,
47:24siapa yang menutup kekurangan pesangun buruh?
47:26Boleh dijawab singkat?
47:28Ya perusahaan dong.
47:29Kalau kekurangan kan?
47:31Oke.
47:31Karena itu kewajiban perusahaan.
47:34Oke, baik.
47:35Terima kasih Pak Edi dan juga Bapak-Bapak
47:36atas waktunya bersama kami di Studio Kompas TV.
47:39Demikian bisnis setok saudara.
47:40Saya Yan Rahman.
47:41Pamit undur diri.
47:42Terima kasih atas kebersamaan Anda.
47:43Sampai jumpa.
47:55Sampai jumpa.
48:23Sampai jumpa.

Dianjurkan