- 6 menit yang lalu
- #raffiahmad
- #kpk
- #icw
- #thedudasminusone
- #anggarannegara
- #kompastv
JAKARTA, KOMPAS.TV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran dalam kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar antara dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, saat ini belum ada kegiatan penindakan terkait polemik kontrak tersebut. Namun, KPK dapat menelaah temuan itu untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana korupsi jika ada laporan dari masyarakat.
Sebelumnya, Raffi Ahmad menyatakan pengembalian honor pekerjaan oleh kelompok The Dudas Minus One bukan karena polemik tersebut viral di media sosial. Ia mengaku mengambil keputusan setelah mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Raffi menyebut dana sebesar Rp15 miliar akan dikembalikan untuk dialihkan sebagai bantuan kemanusiaan dan berasal dari kantong pribadinya bersama anggota grup.
Anggota The Dudas Minus One menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan mempromosikan program pemerintah, tempat pariwisata, dan UMKM. Temuan ICW terkait penggunaan anggaran dari dua kementerian ini turut mengkritisi tata kelola penganggaran dan belanja pemerintah. Mekanisme pengembalian serta pengalokasian kembali anggaran tersebut kita bahas bersama peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman.
#raffiahmad #kpk #icw #theDudasMinusOne #anggarannegara #kompastv
Baca Juga KPK Tunggu Laporan soal Endorsement Raffi Ahmad, Pukat UGM: Harus Proaktif di https://www.kompas.tv/nasional/702123/kpk-tunggu-laporan-soal-endorsement-raffi-ahmad-pukat-ugm-harus-proaktif
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702179/full-zaenur-rohman-beri-komentar-soal-polemik-raffi-ahmad-kembalikan-dana-endorse-rp15-miliar
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, saat ini belum ada kegiatan penindakan terkait polemik kontrak tersebut. Namun, KPK dapat menelaah temuan itu untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana korupsi jika ada laporan dari masyarakat.
Sebelumnya, Raffi Ahmad menyatakan pengembalian honor pekerjaan oleh kelompok The Dudas Minus One bukan karena polemik tersebut viral di media sosial. Ia mengaku mengambil keputusan setelah mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Raffi menyebut dana sebesar Rp15 miliar akan dikembalikan untuk dialihkan sebagai bantuan kemanusiaan dan berasal dari kantong pribadinya bersama anggota grup.
Anggota The Dudas Minus One menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan mempromosikan program pemerintah, tempat pariwisata, dan UMKM. Temuan ICW terkait penggunaan anggaran dari dua kementerian ini turut mengkritisi tata kelola penganggaran dan belanja pemerintah. Mekanisme pengembalian serta pengalokasian kembali anggaran tersebut kita bahas bersama peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman.
#raffiahmad #kpk #icw #theDudasMinusOne #anggarannegara #kompastv
Baca Juga KPK Tunggu Laporan soal Endorsement Raffi Ahmad, Pukat UGM: Harus Proaktif di https://www.kompas.tv/nasional/702123/kpk-tunggu-laporan-soal-endorsement-raffi-ahmad-pukat-ugm-harus-proaktif
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702179/full-zaenur-rohman-beri-komentar-soal-polemik-raffi-ahmad-kembalikan-dana-endorse-rp15-miliar
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama.
00:04Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan kepada masyarakat melaporkan
00:08jika ada pelanggaran dalam kontrak pengadaan jasa influencer
00:12antara dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
00:19Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein bilang
00:22saat ini belum ada kegiatan di penindakan terkait dengan polemik kontrak 14,7 miliar rupiah tersebut.
00:30Namun KPK bilang temuan ini bisa ditelaah KPK apakah masuk kategori pidana korupsi atau tidak
00:37jika dilaporkan oleh masyarakat.
00:39Saat ini belum ada laporan KPK terkait temuan polemik kontrak antara Raffi Ahmad
00:43dengan dua kementerian senilai 14,7 miliar rupiah tersebut.
00:53Di luar penindakan yang belum bisa kami sampaikan itu bukan menjadi rakyat
00:59beranak kami tentunya tapi KPK juga melalui deputian lain ya bisa dari PLPM
01:09pengaduan masyarakat atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat
01:18silahkan saja tetapi untuk kali ini
01:22Saya disini bertanggung jawab dan mereka alhamdulillah mau ikut bantu saya support saya untuk
01:28membantu mempertanggungjawabkan ini bukan menunggu viral dulu kami menunggu data-data yang konkret
01:33yang pasti yang sedang berlangsung yang sudah bisa kita pegang bahwa yang kita lakukan ini secara proseduralnya
01:41memang sesuai dengan prosedur yang benar.
01:45Yang paling penting, yang paling utama kita tidak akan lari dari masalah.
01:51Yang masalah honornya mereka saya sebenarnya bilang boleh jangan tapi meraikan resta adil dari enggak
02:00honor pribadi mereka mereka kembalikan semuanya dan saya pribadi juga.
02:06Jadi tidak ada sanggup pautnya dengan ABPN-nya.
02:13Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad merespon temuan ICW soal penggunaan anggaran yang mencapai
02:18lebih dari 14 miliar rupiah untuk pengadaan jasa influencer yang dikontrak melalui perusahaannya.
02:25Temuan ICW dana ini berasal dari dua kementerian yakni anggaran Kemendik Butristek tahun 2024
02:30serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2026.
02:35Dalam klarifikasinya, Raffi Ahmad menegaskan akan mengembalikan uang senilai 15 miliar
02:40untuk dialihkan sebagai bantuan kemanusiaan.
02:44Saya bersama sahabat saya Ariel, Desta dan Gading yang tergabung dalam Dedudas Manesuan
02:50berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan.
02:57Terutama untuk soda-soda kita yang terdampak bencana.
03:00Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya.
03:07Ini adalah bentuk dan pelaksanaannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
03:11serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
03:14Saat ini penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah yaitu Pidijaya dan Gayo Luwes.
03:22Raffi menegaskan dana ini berasal dari kantong pribadinya bersama rekan grup Dedudas Minesuan.
03:28Raffi bilang ia terbuka terkait transparansi penggunaan anggaran kerjasama tersebut.
03:33Bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta
03:40dari kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
03:43Kedua, untuk transparansi dan akuntabilitas kami tetap terbuka.
03:49Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
03:57Sementara tiga anggota grup Dedudas Minesuan, Desta Mahendra, Ariel, dan Gading Martin,
04:02menjelaskan jika kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut
04:06untuk mempromosikan tentang program kerja pemerintah, tempat pariwisata, dan UMKM yang mereka kunjungi.
04:13Ini yang viral, Natuna. Kenapa kita juga berangkat ke Natuna?
04:16Nah ternyata kan sangat menarik sekali.
04:18Natuna ini ada di perbatasan paling luar, salah satu puluh paling luar kita kan.
04:24Perbatasan dengan negara-negara tetangga.
04:26Nah kita juga baru tahu, ternyata...
04:28Sama lima negara kalau kamu salah?
04:30Ya, ada Vietnam, Thailand, Malaysia, dan lain-lain.
04:34Dan kita baru tahu, ternyata KKP sudah menyiapkan kapal pengawas, patroli
04:38untuk menjaga kedaulatan kita juga.
04:40Menjaga nelayan-nelayan kita.
04:43Karena di sana banyak sekali illegal fishing dari nelayan-nelayan luar gitu.
04:47Dan kita berterima kasih sekali dengan KKP.
04:50Ini dia.
04:51Yang buat itu juga akhirnya mau bekerja sama dengan KKP.
04:54Ya itulah fungsi kita ada di sana ya.
04:56Meningkatkan kualitas nelayan ya.
04:58Fungsi kita itu kan mengamplify apa yang sedang dikerjakan.
05:02Temuan ICW soal anggaran fantastis kerjasama dua kementerian untuk jasa influencer
05:07yang mencapai hampir 15 miliar ini menjadi polemik di masyarakat
05:12di tengah kurangnya penerimaan APBN kita.
05:15Temuan ICW ini mengkritisi tata kelola penganggaran dan belanja pemerintah saat ini.
05:21Tim Meliputan Kompas TV
05:28Setelah temuan anggaran dana yang mencapai 15 miliar rupiah dari dua kementerian
05:34Rafi Ahmad dan tiga anggota Dedu Das Manus One
05:37yakni Aril, Gading Martin dan juga Deddy Mahendradesta
05:40memilih untuk mengembalikan uang sebesar 15 miliar rupiah tersebut
05:46yang disebut dari dana pribadi.
05:48Lantas apakah pengembalian uang yang dianggarkan dari APBN melalui kementerian ini
05:52bisa dilakukan dan dialokasikan untuk anggaran lain?
05:56Sebenarnya bagaimana mekanismenya?
05:57Kita perbincangkan dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman.
06:02Selamat petang, Mas Zainur.
06:04Selamat petang.
06:06Mas Zainur, kalau sesuai dengan aturan,
06:09bisa nggak sih uang dari APBN untuk pembelian jasa ini dikembalikan?
06:12Kalau bisa mekanismenya seperti apa?
06:15Iya, pengembalian uang sebenarnya bisa saja.
06:19Tetapi kan pertanyaannya adalah apakah ini sudah masuk dalam konteks penegakan hukum atau belum?
06:26Kalau belum masuk dalam konteks penegakan hukum,
06:28tentu menjadi pertanyaan dikembalikan kemana gitu ya?
06:32Apakah dikembalikan kepada rekening kas negara begitu?
06:36Kalau konteks pengembaliannya adalah dalam konteks penegakan hukum kan jelas.
06:40Misalnya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
06:44Ini kan belum sampai kepada pembahasan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
06:49Nah tetapi ya kita tetap menganggap bahwa pengembalian tersebut merupakan satu tingkat gitu ya,
06:56dari yang bersangkutan agar ini tidak menjadi satu persoalan hukum.
07:00Yang kedua saya melihat, ini seharusnya KPK tidak boleh mengatakan bahwa KPK menunggu,
07:06mempersilahkan kalau ada laporan dari masyarakat.
07:09KPK harus proaktif dong, tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu adanya laporan dari masyarakat.
07:14KPK bisa melakukan pengumpulan bahan keterangan, informasi, data,
07:19untuk memperjelas apakah dalam pengadaan tersebut ada persoalan hukum atau tidak.
07:26Itu yang seharusnya dilakukan oleh KPK, bukan kemudian menunggu laporan dari masyarakat.
07:32Jadi ini sekaligus Anda sedikit mengereksi begitu apa yang disampaikan oleh KPK yang tadi kita putarkan,
07:38bahwa harus menunggu laporan dari masyarakat ataupun pihak luar terkait dengan kasus ini ataupun polemik ini?
07:44Betul sekali.
07:46Jadi KPK tidak perlu menunggu siapapun, KPK punya kewenangan proaktif.
07:51Misalnya melakukan pengkajian telah terhadap pengadaannya.
07:56Apakah yang pertama dalam pengadaan tersebut ada konflik kepentingan atau tidak?
08:02Ya memang kan katanya ada periode waktu 2024 tetapi juga ada periode waktu 2025.
08:07Kalau periode waktunya 2025 artinya RA adalah seorang pejabat publik penyelenggara negara sebagai utusan khusus presiden.
08:17Kalau pengadaannya itu dilakukan berkonflik kepentingan karena statusnya sebagai seorang penyelenggara negara,
08:25maka potensi risiko tersangkut persoalan hukum itu sangat besar.
08:30Tetapi kalau memang itu murni adalah satu pengadaan yang tidak memiliki COVID kepentingan, ya sudah itu memang persoalannya ada lebih
08:37kepada apakah pengadaan tersebut adalah pengadaan yang bermanfaat, yang urgent atau tidak.
08:42Jadi begitu yang harus dilakukan oleh KPK.
08:44Sehingga Anda membacanya, kalau melihatnya itu sebenarnya apakah ada unsur pelanggaran pidana dari dana endorse untuk influencer ke artis ini?
08:54Itu tugas KPK ya? Misalnya ada main mata karena status RA sebagai seorang utusan khusus presiden maka dia diberikan proyek
09:05maka itu pidana saya katakan.
09:06Tapi kalau tidak maka itu levelnya ada di persoalan efektivitas, efisiensi, atau mungkin dianggap oleh sebagian pihak sebagai satu pengadaan
09:15yang mubazir, tidak dibutuhkan, tidak penting, tetapi bukan merupakan pidana.
09:20Jadi prinsip dasarnya adalah KPK harus mencari apakah ada informasi yang menunjukkan bahwa pengadaan tersebut terjadi ada atau tidak kaitannya
09:29dengan status RA sebagai seorang utusan khusus presiden. Begitu Bang Yasir.
09:33Oke, jika analisa Anda, potensi pelanggaran jika ini ditelusuri KPK ada di bagian mana saja?
09:42Yang pertama, pengadaan di periode RA sebagai putusan khusus presiden.
09:48Kalau pengadaannya terjadi sebelumnya, ya tinggal dicek apakah prosedur pengadaannya benar atau tidak, apakah syarat administratifnya terpenuhi atau tidak, apakah
09:59ada persokong kemalangan atau tidak.
10:00Tapi kalau ketika RA masuk menjadi utusan khusus presiden, dia adalah seorang penyelenggara negara.
10:07Kalau dia penyelenggara negara, maka prinsip dasarnya tidak boleh dia melakukan pengadaan barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan, sebagai penyedia
10:17untuk pekerjaan di mana dia punya tanggung jawab tentang itu.
10:21Gitu ya.
10:21Nah, ini kan sudah ada banyak contoh kasus di mana pejabat itu ikut pemborongan di tempat dia menjabat gitu.
10:27Nah, ini yang harus ditindaklanjuti oleh KPK untuk memperjelas ada atau tidak ya sebab dari pengadaan itu kenapa kemudian diberikan
10:36kepada RA.
10:37Yang kedua, yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa di dalam spek itu disebut gitu ya, disebut menjurus kepada RA gitu.
10:47Kenapa tidak dibuat umum sehingga siapapun yang ada di dalam katalog nantinya bisa kemudian sebagai penyedianya.
10:55Ini kan dugaan awal kan ini seakan-akan ini menjurus gitu ya, kepada kita sebut saja RANS begitu ya.
11:02Ya, ini kenapa harus menjurus seperti itu? Apa alasannya, urgensinya gitu ya?
11:07Oke, misalnya dikatakan RANS metriknya sangat tinggi dari sisi viewer, dari sisi engagement, dari sisi lain-lain.
11:15Mungkin tinggi, tetapi kan juga yang lain-lain apakah tidak tinggi juga gitu ya?
11:20Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik gitu ya.
11:22Nah, yang selanjutnya menurut saya perlu dicari oleh KPK adalah ada atau tidaknya persekongkolan.
11:28Sekali lagi ya, persekongkolan itu adalah ketika pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan itu main mata dengan penyedia barang
11:36dan jasa.
11:36Sehingga, Mas Zainur, ketika Anda untuk menjawab pertanyaan publik yang tadi Anda sampaikan,
11:41sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh KPK atau selain KPK, apakah pemerintah dalam hal ini kementerian yang bekerja sama ini
11:48juga harus menjelaskan kepada publik?
11:52Kalau kementerian dalam bagian yang mau menjelaskan kepada publik, itu memenuhi unsur transparansi.
11:57Silahkan ya, apalagi yang terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu ya,
12:03di mana RA sudah sebagai seorang penyelenggara-negara.
12:05Silahkan jelaskan kepada publik seterang-terangnya mengenai pengadaan itu.
12:10Mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
12:15Yang kedua, KPK yang punya keunangan dan tugas, diberikan tugas oleh undang-undang.
12:19Perikan bisa membuat jelas peristiwa ini, apakah peristiwa pidana atau bukan,
12:24dengan melakukan full bucket pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan telahah di Direkturat PPL-PM gitu ya.
12:32Sehingga kemudian publik bisa tahu apa yang terjadi dalam pengadaan tersebut.
12:37Kenapa RA memenangkan tender, bukan tender ya, ini bukan tender ya,
12:42memenangkan pekerjaan yang nilainya cukup fantastis gitu ya.
12:45Mungkin publik juga bertanya-tanya begitu ya, apakah ada atau tidak gitu ya,
12:50main mata di antara pemerintah, dalam ini adalah Kementerian,
12:55dan juga dengan penyedia jasanya, dalam ini adalah trans gitu.
12:59Jadi menurut saya ini bukan sesuatu soal yang rumit,
13:02tetapi bisa diselesaikan dengan segera, dengan cara KPK melakukan telahah.
13:07Nah, melakukan telahah yang Anda sebutkan ini, Mas Zainur,
13:11apakah bisa dengan, meskipun tanpa laporan ya,
13:14apakah Anda juga mendorong bahwa KPK ini juga bisa melakukan telahah
13:17dengan memanggil Raffi Ahmad dan juga menggali informasi dari Raffi Ahmad dan juga timnya?
13:26Sangat bisa ya, KPK itu bisa meminta informasi begitu ya,
13:31jadi bukan dalam keterangan memanggil untuk sebagai seaksi, bukan.
13:35Tetapi untuk meminta informasi, misalnya KPK meminta informasi dari kementerian atau lembaganya,
13:40bisa meminta informasi dari penyedia jasanya,
13:43juga termasuk terhadap RA-nya.
13:45Karena RA, sekali lagi, kenapa ini menjadi penting untuk dibahas?
13:49Karena posisi RA sebagai seorang penyelenggara negara,
13:51punya potensi konflik kepentingan kalau dia mau menyediakan jasa untuk pemerintah,
13:57tetapi dia sendiri adalah seorang penyelenggara negara.
13:59Jadi, sekali lagi, ini juga menjadi pembelajaran untuk seluruh penyelenggara negara,
14:03agar menghindari konflik kepentingan dengan cara jangan menyediakan barang atau jasa
14:09untuk pemerintah maupun BUMN ketika dia sebagai seorang penyelenggara negara.
14:13Nah, sekali lagi, ini untuk mencegah adanya permainan yang tidak sehat,
14:19untuk mencegah adanya bentuk-bentuk pelanggaran.
14:22Nah, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang rumit,
14:24tetapi kemudian menjadi panjang karena saya lihat KPK-nya menunggu laporan itu yang pertama,
14:30yang kedua, kementerian dan lembaganya juga belum menjelaskan kepada publik.
14:34Dan yang dipertanyakan oleh publik,
14:37kalaupun misalnya ini ternyata bukan korupsi,
14:39apa iya penting untuk pengadaan sampai hampir 15 miliar untuk konten seperti itu?
14:45Nah, ini yang kita nantikan ya,
14:47kejelasannya ke publik terkait dengan penggunaan anggaran ini,
14:50baik dari pihak-pihak terkait termasuk dari KPK.
14:53Terima kasih, Mas Zainur telah berbagi perspektifnya terkait dengan isu ini di Kompas Petang.
14:57Salam sehat.
14:59Terima kasih.