Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
  • 1 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut akan menempuh jalur PTUN atas saran Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses politik di DPR.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai langkah tersebut sebagai upaya mengulur waktu dan membangun konsolidasi kekuatan.

Sementara itu, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS menegaskan bahwa sikap partainya terkait hak menyatakan pendapat merupakan keputusan politik berdasarkan prinsip konstitusi, bukan karena harus mendapat izin dari partai koalisi.

Pengamat Politik BRIN, Firman Noor, turut membaca dinamika hubungan antarpihak di tengah proses tersebut.

Dialog juga membahas posisi Presiden Prabowo, komunikasi pemerintah terkait pertemuannya dengan Gibran, serta potensi pengaruh hubungan politik dalam koalisi terhadap proses di DPR.



Produser: Prayogi Haro

Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/701055/menanti-sikap-dpr-deddy-sitorus-sebut-gibran-ulur-waktu-mardani-tegaskan-proses-dpr-tetap-berjalan
Transkrip
00:02Masih di Satu Majadah Forum, Bang Deddy, kalau tadi pernyataan Mesnesnek ke Prasetyo kan menyebut bahwa ya Presiden tidak menolak
00:12niatan yang disampaikan oleh dalam pertemuan 2 setengah jam itu.
00:16Yang kedua Pak Presiden memberikan saran meskipun tidak didetailkan sarannya apa, tapi setelah itu ada pernyataan dari Wakil Presiden bahwa
00:23atas saran dari Presiden saya harus fight di PT UN dan itu sudah dibantah oleh Menko Yusril bahwa tidak ada
00:31lagi peluang hukum itu.
00:33Anda melihat ini perlawanan dari Gibran karena setelah itu kan Gibran memposting semua kegiatan-kegiatan dia yang selama ini disebutnya
00:43ditahan karena tidak mau mendahului Presiden.
00:46Dari kacamata Anda apa yang terjadi sebetulnya? Apakah memang ada manuver, ada upaya untuk melakukan talik ulur atau seperti apa?
00:55Ya saya kira ini upaya untuk buying time, mengulur-ngulur waktu sehingga kemudian punya kesempatan untuk katakanlah mengkonsolidikasikan kekuatan.
01:09Karena bagaimanapun ayah dari Gibran itu kan Presiden negara ini selama 10 tahun, mungkin mereka masih punya sumber daya atau
01:17apapun yang bisa dipakai untuk menurut mereka menyelamatkan situasi.
01:23Tapi masalahnya kan ini masalah hukum dan masalah hukum sudah tuntas dengan apa?
01:30Pertama, ijazahnya yang bisa dikatakan setara dengan SMA atau yang sederajat itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan.
01:38Dan itu putusan MK dan MK?
01:40Sudah ada di MK, artinya kesempatan untuk membuktikan dia punya ijazah itu sudah ada di MK.
01:45Nah, lalu dalam sidang di Mahkamah Agung, melalui putusan di Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazah dia
01:56ini setara dengan SMA atau yang sederajat.
02:01Kecuali Kemendiknas kemarin menyatakan banding atas putusan itu.
02:05Nah ini kan tidak, kalau menurut info dari Menko Yusril kan tidak.
02:11Nah, lalu upaya hukum apalagi yang tersedia secara legal, konstitusional, untuk dia kemudian diberikan peluang untuk membuktikan.
02:21Berarti bisa dibilang apa yang disampaikan Wapres Gibran kemarin adalah upaya politik ya?
02:27Iya.
02:27Atau karena ada upaya membangun opini, kemudian saling bantah juga dengan Bako.
02:31Saya kira itu mungkin lebih kepada menenangkan dirinya atau para pendukungnya.
02:35Karena bagi kita ini bukan lagi krisis politik, ini adalah krisis konstitusional.
02:40Bahwa oleh dua lembaga peradilan kita yang tinggi dan dua-duanya bisa dikatakan sudah bersifat final dan mengikat,
02:50Gibran Raka, Buming Raka itu sudah tidak memenuhi syarat.
02:54Kan itu problemnya.
02:55Bukan soal kesempatan dia untuk membuktikan, ya saya punya ijazahnya, saya ini suketnya, ini harusnya benar.
03:03Sudah ada dua proses pengadilan buat dia membuktikan.
03:06Jadi mau dibuktikan di mana lagi? PT UN.
03:09Anda mau bilang bahwa pesan kepada Gibran, sudahlah tunggu saja proses di DPR yang sudah dimulai dari tadi.
03:15Ya ada kesempatan dia nanti ketika DPR sudah menyatakan pendapat terhadap pemerintah,
03:21lalu mengajukan itu kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan memberi kesempatan bagi dia untuk membela diri.
03:28Silahkan di sana, atau ya ikut program Kejar Paket C, kan tinggal itu aja.
03:34Tapi itu kan untuk pemilu yang akan datang.
03:36Untuk yang posisi sekarang sudah tidak berlaku.
03:38Karena kalau dia menghadirkan dokumen-dokumen di luar yang sudah diperiksa di MK atau di MA, itu malah aneh lagi.
03:46Kan kira-kira gitu.
03:47Saya ke Bang Mardani.
03:49Bang Mardani, kalau posisi PKS kan sebetulnya dengan Gerindra ini kan bukan kawan baru lah ya.
03:56Sudah lama, sudah tahu.
03:58Sebetulnya, karena gini, bahkan Kompas TV itu sempat, wah ini narsumnya PKS terus soal ini.
04:04Karena di awal-awal kan dari PKS yang pertama kali.
04:06Ini karena memang kesadaran atau sudah lama dari internal PKS mempertanyakan ini,
04:11sehingga yang muncul di permukaan adalah PKS yang paling pertama.
04:16Dalam konteks CMP ya, gitu.
04:18Atau memang sudah ada komunikasi nih, PKS dengan Gerindra.
04:22Sudahlah, biarkan saya yang terdepan, karena Gerindra mungkin ada kesungkanan politik.
04:26Bagaimanapun, sebagai leader koalisi kan tetap harus menjaga yang tadi disampaikan itu etika.
04:31Apa yang bisa dibagi di sini?
04:34Yang pertama, kalau terkait dengan adakah kita komunikasi dengan Gerindra,
04:40karena di dalam koalisi pasti ada komunikasi.
04:42Ada ya?
04:43Ya.
04:44Tapi adakah inisiatif PKS ini harus mendapat izin?
04:48Kami mendapatkan tidak.
04:49Dari awal, PKS melihat bahkan waktu BIM Teknas pertengahan Oktober kemarin itu
04:58yang menyebut kata, idiom, ijazah get itu Presiden AMY, Al-Muzamil Yusuf, Presiden PKS.
05:08Jadi secara terbuka, beliau sudah sangat tegas keputusan MK.
05:14Waktu itu belum ada keputusan AMY.
05:16Itu adalah pintu yang harus kita kawal.
05:21Karena yang diputusan MK, sesuatu fakta hukum yang harus kita tindaklanjuti.
05:27Karena itu karena yang bicara itu pimpinan tertinggi kami, Presiden.
05:32Di tindaklanjuti sama Mas Holid, Sekjen kita.
05:36Kemudian Mas Holid komunikasi sama Mas Hasto,
05:38Wah, ektokan.
05:39Bagus sekali.
05:40Nah, sehingga kalau buat PKS, apakah nanti PDP duluan?
05:46Kalau sekarang ini ada...
05:47Tapi kalau PKS dengan PDP perjuangan, ada komunikasi duluan jadi atau...
05:51Enggak ada.
05:51Enggak ada.
05:52Itu benar spontan.
05:53Dan lagi ini kan anggota, bukan...
05:55Oh, bukan fraksi ya.
05:56Tapi kan tetap anggota dalam kelolaan fraksi lah.
05:59Tapi kan dalam proses-prosesnya kan itu tidak fraksi.
06:01Jadi setiap...
06:02Individu ya.
06:02Setiap fraksi punya kebebasan.
06:05Oke.
06:05Bahkan dalam perjalanan ada kawan kita, Mas Hosin PKB yang,
06:09Wah, lincah. Bagus sekali.
06:10Jadi buat kami, setiap fraksi,
06:12Saya ketika saya menyampaikan tuh,
06:15Kami PKS 12, saya gak mau nyebut PKB berapa.
06:18Walaupun saya tahu, saya lihat dengan mata kapal sendiri.
06:20Itu biarkan hak.
06:21Ini bab kita menghargai.
06:24Sama ketika kita dikualifikasi pun,
06:27Gerindra tidak berhak untuk mengatur mau ke arah mana PKS.
06:31Buat PKS, kami tuh suka menyebut diri,
06:34A value-based political party.
06:36Partai politik berbasis nilai.
06:37Ya, karena kita kan partai Islam ya.
06:40Jadi, Islam kita harus berwujud.
06:42Nah, sehingga bahasa ini...
06:45Karena ada dua pernyataan.
06:47Satu, ada sampai sekelas Mensesnek,
06:51Pak Setio mengatakan,
06:52Tidak benar kalau Presiden ini menolak.
06:54Iya.
06:54Satu sisi pernyataan Wakil Presiden Gibran,
06:57Itu menuansakan bahwa Presiden masih menyuruh saya
07:00Untuk fight ko di PT UN.
07:02Nah, tapi kan dari sisi gestur politik yang saya sampaikan,
07:05Harusnya bisa melihat,
07:06Kenapa harus menunggu gestur politik Presiden
07:09Dalam ini ketemu Gerindra.
07:10Nah, itu yang tadi saya bertanya.
07:12Dan kami tidak menunggu.
07:13Tidak ya.
07:14Artinya memang melihat secara substansi.
07:15Kami, tadi itu saya bilang,
07:18Saya senang karena Gerindra menyatakan pendapat.
07:22Saya tidak tahu pendapat Gerindra apa.
07:24Ketika yang tadi itu.
07:25Ya, yang meskipun terakhir.
07:26Yang terakhir tadi.
07:27Ketika Gerindra terakhir, ya udah.
07:28Saya senang karena delapan fraksi.
07:30Karena pesen dari Presiden Partai sama Mas Egen.
07:35Dan suarakan,
07:36Tapi pastikan tidak sendirian.
07:39Karena kita tidak ingin,
07:41Ini nanti isinya diakusi PKS sendiri.
07:43Ini urusan PKS sama,
07:45Kalau PKS kan cerita dengan Pak Keluarganya,
07:49Pak Jokowi panjang tuh kita ya.
07:51Saya pribadi ada dulu ada hashtag,
07:5319 ganti Presiden.
07:54Jadi, bahkan saya nih lagi gak terlibat gitu loh.
07:57Kita lagi banyak urusan,
07:58Tapi masak-masaknya maju.
08:00Ya, akhirnya majulah seperti ini.
08:01Makanya waktu di Kompas,
08:03Gak ketemu saya gitu.
08:04Saya baru 4-5 hari terakhir dan maju.
08:06Ya sudah, namanya petugas, prajurit, jalan.
08:11Jalan, oke.
08:12Jadi, saya memastikan bahwa itu betul-betul dari pemikiran Partai Mas Egen.
08:15Kami, kami musyawara,
08:17Kami lihat,
08:19Ini, ini bab tentang bagaimana,
08:22Kami nyebutnya good governance dalam urusan ketatanegaraan.
08:26Tidak bisa kita biarkan,
08:28Apatah lagi,
08:30Kami menerima banyak sekali.
08:32Pernah suatu ketika tuh,
08:33Kami di komplain.
08:34Kok terima ini?
08:35Kami tidak terima di DPR kok?
08:36Kami terimanya di DPP gitu.
08:37Nah, sehingga buat kami,
08:39Sebagai institusi partai politik,
08:42Kami harus punya prinsip,
08:43Dan prinsip kami,
08:45Apalagi tadi kan,
08:46Hak menyatakan mendapat,
08:47Adalah rangkah konstitusional setiap anggota.
08:51Kalau kami bahkan fraksi juga.
08:53Oke, Mas Birman,
08:55Kalau lihat penjelasan dari Bang Deddy dan Bang Mardhani tadi kan,
08:59Clear bahwa ini,
09:01Loud and clear benar-benar berangkat dari panggilan konstitusi.
09:05Tapi kan Anda melihat bahwa,
09:07Semua harus gesturnya Pak Prabowo tadi,
09:10Sebelum segmen ini kan.
09:12Kenapa sih?
09:13Penjelasannya apa?
09:14Kan sudah jelas gitu.
09:16Harusnya, mungkin apakah perlu seorang presiden dalam hal ini ya,
09:21Menyampaikan langsung bahwa,
09:22Posisi saya adalah mempersilahkan.
09:25Dan memberikan penghormatan kepada DPR,
09:27Supaya clear,
09:28Karena kalau enggak ini kan lewat middleman semua ini.
09:30Sehingga persepsinya,
09:32Apalagi dalam konteks komunikasi sekarang kan,
09:34Jadi gaduhnya makin,
09:36Padahal yang kita butuhkan adalah pendidikan politik yang substansial.
09:39Ya, saya kira memang,
09:42Pengalaman mengenai,
09:45Menyatakan pendapat ini,
09:46Suatu hal yang memang,
09:47Tadi disebutkan sudah cukup lama.
09:50Kapan terakhir digunakan dalam sejarah DPR?
09:52Kayaknya enggak pernah, belum pernah ya.
09:54Setelah order baru enggak ada kan?
09:56Sehingga ada kehati-hatian.
09:58Saya kira spirit kualitasnya apa?
10:00Padahal kan itu jelas ada diatur.
10:02Ya tadi, mungkin tidak ingin kelihatan overconfidence,
10:05Tidak ingin ambil momen,
10:07Tidak ingin meninggal satu persoalan,
10:11Sekalipun untuk hal yang sesuai dengan konstitusi?
10:14Sekalipun demikian.
10:16Saya kira spiritnya tadi,
10:18Berdasarkan amatan saya,
10:20Itu memang semangat kolektifisme ini,
10:22Ingin didahulukan.
10:23Tidak ingin ada yang,
10:24Seolah-olah mencuri start di situ.
10:26Kalau gitu,
10:27Saya mau masuk dari perspektif,
10:29Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
10:31Karena kan ada isi pangsiur nih,
10:32Ada pernyataan.
10:33Karena kan semuanya disampaikan ke publik.
10:35Menurut Anda perlu enggak,
10:36Dalam konteks ini,
10:37Setelah ada penjelasan dari Mensesnek,
10:39Ada penjelasan dari Kepala Bakom,
10:40Ada penjelasan dari Wapres,
10:42Seorang presiden,
10:43Dalam konteks ini memberikan penjelasan,
10:45Seperti apa sih duduk perkaranya?
10:47Bagaimana posisinya?
10:48Ya saya kira memang,
10:50Masalah pendidikan politik ini adalah momennya.
10:53Momennya,
10:54Bahwa kita sebagai bangsa yang mengedepankan konstitusi,
10:58Memang harus menjalankan konstitusi secara baik.
11:01Hanya saja bagaimana menteri itu kan,
11:03Akhirnya kembali kepada karakteristik dari masing-masing orang.
11:07Mungkin pilihan-pilihan yang dikedepankan,
11:10Itu mungkin tidak blunt,
11:11Tidak langsung.
11:12Terbiasa dengan satu manuver yang lebih bersayap,
11:15Untuk kemudian dipahami oleh yang lain.
11:19Umpan lambung untuk kemudian dimasukkan ke dalam gawang.
11:23Karena memang gaya secara umum politisi kita ini,
11:29Dalam momen seperti ini,
11:31Memang tidak terlalu strict forward.
11:33Tapi tidak berarti tidak berjalan.
11:35Pak Firman,
11:36Di redaksi ini ada obrolan gini.
11:38Kalau dua setengah jam,
11:40Untuk agenda sekedar Pak,
11:42Saya mau mundur terus gimana,
11:43Terlalu lama.
11:44Justru itu memang agendanya tidak mundur.
11:47Jangan-jangan.
11:47Tapi dua setengah jam ini,
11:49Apa ya?
11:50Apakah,
11:51Ini kan perlu dikelirkan.
11:53Apakah ya,
11:53Jangan-jangan dua orang ini semua punya obrolan,
11:56Yang baik,
11:56Punya hubungan,
11:57Atau mungkin kelas presiden tidak tahu apa sungguh yang terjadi.
12:00Karena mungkin banyak sekali.
12:02Atau bukan dialog,
12:02Tapi monolog.
12:04Karena sudah.
12:05Tapi dua setengah jam loh.
12:06Dua setengah jam itu kalau orang tidak punya kemisteri,
12:08Pasti sudah terlalu bosan.
12:08Saya jadi juga,
12:09Dua setengah jam itu termasuk waktu nunggu.
12:11Waktu bicara.
12:13Betul.
12:14Kan disebutnya pertemuan.
12:15Saya menggunakan pernyataan dari pertemuan selama dua setengah jam.
12:19Kalau pertemuan itu artinya sudah bertemu kan gitu.
12:23Kalau saya melihatnya memang,
12:26Di bab yang sangat strategis,
12:29Substansial,
12:30Dan sangat,
12:31Quote and unquote kritis seperti ini.
12:34Dua keputusan yang sangat kokoh.
12:36Kita tidak boleh lagi,
12:39Menggunakan,
12:40Eufemisme,
12:42Kata-kata sayap,
12:43Akhirnya,
12:45Yang tampil sekarang,
12:47Kan kami sebetulnya suka sedih.
12:50Di antara pemerintah sendiri,
12:53Itu,
12:54Ada beda gitu loh.
12:57Menurut Pak Ahmad Dhani,
12:58Siapa yang harus tegak?
12:58Tadi saya berkali-kali mengunjungkan pertanyaan,
13:00Apakah Presiden dalam hal ini?
13:02Buat saya,
13:02Terserah siapapun,
13:04Yang on behalf Presiden,
13:09Presiden sudah menerima,
13:10Sudah menerima,
13:11Niatan pengunduran diri,
13:13Dan menerimanya.
13:14Sudah?
13:15Clear?
13:15Itu aja.
13:16Kalau saya melihat justru,
13:17Presiden jangan ditarik-tarik.
13:19Oh jangan ditarik-tarik,
13:20Sudah cukup.
13:20Presiden tidak punya kewajiban konstitusional,
13:23Untuk,
13:24Apa namanya,
13:25Menindaklanjuti,
13:26Putusan MK,
13:27Dan putusan MA.
13:28Bukan, bukan.
13:28Tapi kan ini disebut-sebut,
13:30Bahwa Presiden sudah bertemu dengan Wakil Presiden,
13:32Dijelaskan oleh.
13:32Itu menjadi irrelevant,
13:34Terkait dengan proses,
13:36Yang akan berjalan di DPR.
13:37Ini kan kewajiban konstitusionalnya DPR,
13:40Untuk melakukan.
13:41Oke.
13:41Jadi,
13:43Saya lebih,
13:44Apa namanya,
13:45Lebih senang,
13:46Jika justru Presiden tidak ditarik-tarik disini.
13:49Cukup lewat,
13:49Juru bicaranya,
13:51Juru perwakilannya.
13:52Ini kan proses yang memang harus dijalankan oleh DPR.
13:54Oke.
13:54Ya,
13:55Tidak perlu restu Presiden,
13:56Karena tidak ada kewajiban konstitusional bagi dia,
13:59Terhadap putusan MK dan MA,
14:00Yang punya itu DPR.
14:02Kan itu nih,
14:03Yang menjalankan.
14:03Kalau PD Perjuangan bisa ngomong begini ya,
14:05Karena relax,
14:05Tidak ada kaitannya dengan partai koalisi,
14:08Lebih lepas itu.
14:08Tapi partai lain tentu kan ada,
14:11Tentu ada konsensus.
14:12Memang kan kita menghadapi dilema.
14:14Jelas dong,
14:15Dilema misalnya,
14:16Satu,
14:17Terkait koalisi,
14:19Yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Gibran.
14:22Bagaimanapun kan punya tanggung jawaban moral etika,
14:24Dan macam,
14:25Tanggung jawab politis.
14:26Yang kedua,
14:27Terkait dengan realita di DPR.
14:30Ya,
14:30Komposisi antara partai di dalam pemerintah dan di luar.
14:33Justru kenapa saya menyoal ini,
14:35Yang kita khawatirkan adalah,
14:36Kalau proses,
14:37Yang sudah berjalan di DPR sejak sore tadi,
14:40Terus sampai besok rencananya akan ada paripunan,
14:42Kita asumsikan akan jalan.
14:43Tapi khawatir ini akan beri tetangga jalan,
14:45Karena apa tadi?
14:46Karena ada relasi politik di antara partai-partai koalisi,
14:49Yang datangnya dari pimpinan koalisi,
14:51Dalam ini presiden.
14:52Dan itu akan mengubah konsolasi.
14:54Itu yang justru makanya saya bilang jangan ditarik-tarik.
14:57Karena kalau sampai itu terjadi,
14:58Maka ini akan menjadi krisis konstitusi yang lebih besar.
15:01Kan gitu nih,
15:03Apakah kita ingin mengatakan bahwa mungkin saja presiden membatalkan,
15:06Katakan kehendak dan kewajiban bagi DPR untuk melaksanakan fungsi konstitusionalnya.
15:11Itu kan asumsinya sangat berbahaya.
15:13Kalau bagi saya,
15:15Bagi kami,
15:15Tidak ada satupun lagi yang bisa mengambat proses ini.
15:18Tidak ada satupun?
15:19Tidak ada.
15:20Even itu presiden?
15:22Iya.
15:22Oke.
15:22Karena apa?
15:23Untuk hak menyatakan pendapat,
15:25Itu kita hanya diwajibkan 25 orang.
15:27Oke.
15:28Tidak ada kewajiban fraksi,
15:30Lebih dari satu fraksi cukup.
15:31Yang bisa membatalkan proses ini,
15:34Dalam artian pemunduran Gibran,
15:37Jika diterima adalah makamah konstitusi nanti.
15:40Bukan lagi DPR,
15:41Bukan presiden.
15:42Oke.
15:42Itu kalau kita mau turut hukum,
15:44Turut konstitusi gitu.
15:45Jadi relevan bagi saya.
15:46Tapi kan ada sisi politisnya yang memang harus diantisipasi.
15:49Benar.
15:49Nah itulah yang saya kira,
15:50Tidak perlu kita bahas-bahas jauh-jauh lagi.
15:52Oke.
15:53Karena itu sama saja meragukan,
15:56Oke.
15:56Kehendak presiden untuk negara ini menjadi negara yang tahap konstitusi,
16:00Kan begitu.
16:01Baik, baik.
16:01Melihat hubungan Prabowo dan Jokowi yang sudah terbangun sejak lama,
16:05Bahkan Prabowo masuk ke kabinet Jokowi,
16:07Apakah kita yakin isu pengunduran diri ini akan sampai selesai?
16:11Atau ya semua akan kembali seperti biasa lagi,
16:14Satu menjadi forum kembali sesaat lagi.
16:23Terima kasih.

Dianjurkan