Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejumlah pihak.

DPR hingga partai politik turut memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Beragam pandangan muncul di tengah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan wacana pemakzulan wakil presiden.



#pemakzulangibran #wapresgibran #gibran

Baca Juga BNN Musnahkan 3 Hektar Ladang Ganja di Aceh, 8 Ribu Batang Dicabut | BERUT di https://www.kompas.tv/regional/701020/bnn-musnahkan-3-hektar-ladang-ganja-di-aceh-8-ribu-batang-dicabut-berut



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701048/dpr-hingga-partai-politik-respons-soal-niat-pengunduran-diri-wapres-gibran-parasot
Transkrip
00:00Nah berkaitan dengan pertanyaan yang kedua apakah memang ada pertemuan pada pagi hari ini
00:06antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden.
00:09Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat
00:14bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden.
00:23Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
00:26Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto
00:38beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang
00:47berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
00:53Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut
01:01kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
01:09Nah namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran
01:13dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka di dalam pertemuan tersebut
01:18juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan
01:26keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.
01:33Saya belum tahu isi pertemuan karena saya tidak berada di lokasi pertemuan itu
01:40namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Pak Mesesnek
01:51apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Wak Presiden
01:56saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati sehingga apa kesimpulan akhir dari semua ini
02:03setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa ya.
02:10Sama sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara
02:16Bapak Presiden dan Bapak Wak Presiden.
02:19Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan
02:27sedangkan teman-teman di Senayan juga sama pada prinsipnya
02:32kita ingin informasi proses, kita kembali kepada konstitusi
02:38dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan.
02:46Saya belum dapat kabar langsung dari Pak Presiden
02:49dan juga belum dapat kabar dari Pak Mesesnek
02:52tapi sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya
02:55sedangkan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapras
02:58ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini
03:03mengenai apa yang Anda katakan itu saya belum dapat memastikan
03:06tapi Anda kata memang seperti itu keadaannya
03:08ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita
03:13satu adalah putusan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan ijazah
03:20dan keterangan-keterangan itu tidak menunjukkan kesetaraan
03:25sementara putusan Mahkamah Agung sudah di-upload hari ini
03:29dan memang sangat tegas sekali isinya
03:31selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah
03:36lalu memerintahkan kepada Tegugat Dirjen Deklasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut
03:43dan putusan itu bersifat ekstun
03:45membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah
03:48artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019
03:55kalau saya tidak salah
03:56jadi dalam pertimbangan hukum juga disebutkan bahwa ijazah itu sudah pernah dipergunakan sebagai syarat
04:04persyaratan untuk mengajukan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 yang lalu
04:11dan putusan Mahkamah juga mengatakan bahwa Mahkamah Agung dalam ini berpendapat
04:17bahwa dia berwenang untuk mengadili perkara ini meskipun sudah lewat waktu
04:22karena prinsipnya bahwa masalah ini adalah bukan hanya menyangkut kepentingan kontestan lain
04:29tapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia
04:33dan juga ada kata-kata bahwa jika tidak dihentikan bahwa ini membahayakan kehidupan demokrasi
04:39dan seterusnya sehingga Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kasus ini
04:45itu antara lain pertimbangan dari Mahkamah Agung
04:47Anda bisa baca sendiri sudah di-upload tadi siang
04:52dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi
04:55karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding
05:00tidak ada upaya hukum lagi
05:01dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final
05:06oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu
05:15oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu
05:19tergugatnya adalah Dirjen Bek Dasmen
05:21dan sementara Pak Wakil Presiden Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi
05:28jadi tidak bisa mengajukan banding
05:31dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK
05:38dan akan segera meresekusi putusan ini dalam waktu dekat
05:42setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung
05:47dan kalau sudah di-eksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
05:53selaku atasan dari Dirjen Bek Dasmen
05:56maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final
05:59yang paling utama disitu adalah diskusi kedua pemimpin tertinggi bangsa
06:05yang merupakan satu kesatuan
06:07ya satu kesatuan
06:09ya sebelum Pilpres
06:11ya dan saat Pilpres memenangkan dan sekarang setelah berjalan dua tahun
06:16jadi ketika ada sekali lagi ketika ada dinamika politik yang begitu kencang
06:21jadi menurut patakrama konstitusi segala macam
06:24Wak Pres Gibran memang harus meminta petunjuk dari Presiden
06:28termasuk niatnya menyampaikan niatnya untuk mundur itu
06:32oke saya minta tanggapan dari
06:33oke saya minta tanggapan dari
06:35jadi secara formal belum ada Wak Pres Gibran untuk mundur
06:39ini yang disalah artikan ya
06:41oke
06:41menjadi puncaknya ya
06:43karena syaratnya hanya dua per tiga
06:45kemudian nanti dibawa ke sidang paripurna
06:48lalu dibawa ke MK
06:49kalau MK melanjutkan baru akan terjadi proses selanjutnya
06:54jadi menurut saya gak usah terlalu khawatir
06:56kalau memang punya data
06:58punya fakta ya
07:00karena semuanya adalah hak konstitusi
07:02tidak ada yang dilanggar
07:04ya mau gugat kepentingan silahkan ya
07:07tapi jangan memframing bahwa
07:11anggota parlamen anggota DPR
07:13yang melakukan hak MP ataupun hak hak lainnya
07:18itu melanggar konstitusi
07:19jadi hargai kita hargai semua jalur
07:23kita hargai semua apa namanya
07:25upaya-upaya termasuk upaya hukum
07:28kita menghargai
07:29tapi kami PKS tegas
07:31ya bahwa bagi kami ini sudah cukup
07:34dan ini tentu saja
07:36sesuatu yang mengganggu stabilitas negara
07:39dan keadilan bagi anak-anak muda
07:46cara baru nonton di Smart TV
07:48nonton live streaming
07:50dan ribuan tayangan Kompas Gramedia
07:52langsung dari Smart TV kamu
07:54cara installnya
07:56buka Google Play Store di Smart TV kamu
07:58cari Kompas TV melalui pencarian
08:01pilih aplikasi lalu install
08:04selesai
08:05kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV
08:09download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga
08:13selamat menikmati

Dianjurkan