00:00Saya langsung saja ke Pak Mardan ini yang sudah senyum-senyum dan sudah mendapat undangan paripurna
00:05sudah dijanjikan oleh pimpinan DPR, Pak Saan Mustafa, tadi siang sore tadi setelah rapat
00:11sudah ada 8 fraksi, totalnya 120 anggota, disampaikan, menyampaikan hak, menyampaikan pendapat
00:18dan tinggal dibawa ke paripurna. Ini kan proses yang sempat diragukan oleh publik
00:24bahwa benarnya ini DPR karena hanya ada dua solusinya, mundur atau dimaksudkan.
00:28Kalau mundur kita tidak terlalu soal karena itu urusan pribadi dari Wakil Presiden
00:33tetapi dimaksudkan ini kan prosesnya di DPR. Besok tahapan pertama di paripurna
00:40sebelum nanti dibawa ke MK, adakah hal yang kira-kira akan merintangi prosesnya sampai ke MK
00:47atau sejauh mana keyakinan Anda sebagai pengusung awal?
00:52Tentu yang pertama prosesnya masih panjang ya.
00:55Masih panjang?
00:56Pertama usulan, kemudian ada pembahasan, dari situ nanti ada pandangan fraksi-fraksi.
01:04Kalau semua sepakat ditetapkan di paripurna baru diajukan ke MK, nanti MK kamu kembalikan lagi
01:12baru pengambilan keputusan. Jadi masih 3-4 proses dan kami bersyukur tadi solid 8 fraksi.
01:23Tidak ada satu pun ya?
01:24Fraksi terbesar BDIP. Luar biasa semangatnya tadi. Kami agak deg-degan ketika teman Gerindra
01:32belakangan aja gitu kan.
01:34Oh itu memang dibuat belakangan?
01:36Gerindra buat saya sangat etis. Beliau walaupun kan tadi ikut urutan jumlah suara ya.
01:45Jadi IP pertama, Golkar kedua, mesti Gerindra ketiga.
01:48Tapi Mas Bahtera, kami izin di belakang. Buat saya itu etika. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah dari Gerindra,
01:59bahkan Ketua Umum Gerindra. Yang mau dimakzulkan atau yang mau dihak menggunakan pendapat,
02:04tadi ada beberapa katanya memakzulkan udah. Itu wakilnya. Ketika terus sampai terakhir Gerindra.
02:11Hak menyatakan pendapat itu kan proses awal untuk ujungnya kan pemakzulan.
02:15Jadi nggak tabu juga kalau publik atau masyarakat awam dalam konteks pendidikan politik.
02:19Betul. Tadi juga semua menyatakan demikian. Tetapi kan gini, hak ini udah lama sekali nggak kita gunakan gitu lah.
02:27Nah kita ingin mengedukasi publik jangan sampai pendapat pribadi saya.
02:32Jadi bisa jadi berbeda. Publik perlu tahu ini bukan tentang bagaimana DPR menjadi the killing machine gitu.
02:42Bagi satu dua orang. Tidak. Ini upaya kita menegakkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.
02:51Walaupun beberapa teman mengatakan di amar putusan tidak terdapat.
02:56Tapi di penjelasan ada kalimat tidak ditemukan sokol ijazahnya gitu lah.
03:05Tambah lagi Mahkamah Agung sangat tegas membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keterangannya.
03:14Dua fakta ini adalah fakta yuridis yang sangat kuat.
03:18Nah ketika urusan yuridis selesai maka bolanya ada di panggung politik.
03:25Nah tadi kami bersyukur karena tidak satu fraksi.
03:28Awalan yang bagus ya.
03:30No one left behind bareng semua.
03:33Dan kami lebih bahagia ketika dapat undangan paripurna.
03:40Oke.
03:41Saya ke Bang Dedy. Bang Dedy, undangan paripurna sudah disampaikan.
03:45Meskipun tadi ke media kan wakil ketua saat masalah mengatakan besok akan dibahas di rapat paripurna.
03:51Makanya tadi saya guyon.
03:52Kira-kira bisa enggak belok dan sebagainya.
03:55Bang Dedy dari PDI Perjuangan disebut sebagai fraksi terbesar menjadi semacam pemantik semangat untuk menyatakan pendapat.
04:04Sebetulnya dari PDI Perjuangan apa sih motivasi sampai PDI Perjuangan ikut serta berpartisipasi dalam hak ini?
04:12Saya kira bagi kami ini adalah persoalan konstitusi.
04:16Ini masalah yang konstitusional sifatnya.
04:19Bukan sesuatu yang bersifat personal.
04:22Ini bukan karena Gibran.
04:26Jadi DPR di sini ada posisi bahwa mereka harus menjalankan tugas-tugas konstitusional mereka.
04:33Seperti yang dimanatkan oleh konstitusi kita.
04:36Terutama pasal 7A.
04:37Dimana dinyatakan bahwa presiden atau wakil presiden bisa dimundurkan dengan berbagai alasan.
04:46Dan yang terakhir adalah sudah tidak memenuhi syarat.
04:50Nah kemudian menjadi persoalan tidak memenuhi syaratnya itu seperti apa?
04:54Kita melihat tadi ada dua proses hukum.
04:57Pertama ada gugatan di mahkamah konstitusi terhadap ijasa saudara Gibran, wakil presiden.
05:04Dan dalam temuan persidangan yang menjadi pandangan dari hakim mahkamah konstitusi,
05:14bukan amar putusan,
05:15bahwa tidak ditemukan bahwa Gibran Raka Buming Raka itu punya ijasa SMA atau yang setara.
05:25Jadi urusan terkait administrasi atau kewajiban hukum untuk menjalankan diri kemarin ternyata tidak dapat dibuktikan.
05:37Bukan tidak ketemu.
05:39Ya kan ada yang bilang tidak ditemukan oleh MK seolah-olah ketelingsut di mana gitu.
05:44Dan ditemukan itu bahasa hukum untuk menyatakan bahwa tidak ada bukti itu.
05:48Dan itu yang menjadi dasar dari PDM Kejuangan ya, bukan karena ada historis.
05:52Tidak ada urusan.
05:53Ini penting nih, karena publik.
05:54Ini kan tanggung jawab kelembagaan, bukan fraksi.
05:56Ini tanggung jawab kelembagaan dengan PKS soalnya.
05:59Kalau PDM Kejuangan ada historis dengan kelembagaan.
06:01Putusan pendapat hukum atau bagian dari putusan MK itu menyatakan bahwa ijazahnya itu tidak ada.
06:10Ya, jadi tidak bisa dipakai lagi itu alasan ini terkait pencalon 2024 kemarin nih.
06:18Itu satu.
06:18Makanya waktu itu MK mengatakan menyerahkan kepada lembaga lain untuk menindaklajuti.
06:24Oleh karena itulah kami waktu itu mengusulkan agar DPR membentuk pansus hak angket.
06:30Yang memang tugasnya adalah memeriksa pelaksanaan undang-undang.
06:34Ya, tetapi belum itu berjalan, tiba-tiba keluar putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
06:46Jadi, udah dua-duanya.
06:48Di awalnya PDI Perjuangan lebih soft ya ke hak angket itu.
06:50Ini kita nggak ada soft atau keras.
06:52Karena ini kan bukan urusannya PDI Perjuangan.
06:55Ini urusan institusi DPR.
06:57Tiba-tiba keluar putusan MA langsung HMP.
06:59Jadi, putusan MK sudah keluar bahwa ijazahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum.
07:06Sudah diberi kesempatan untuk memberikan bukti.
07:09Lalu MK membatalkan demi hukum surat keterangannya.
07:15Artinya tidak ada basis hukum lagi untuk berdebat soal itu.
07:18Jadi kalau kemudian ada muncul nanti ditunjukkan semua.
07:23Apalagi mau ditunjukkan harusnya kemarin di MK.
07:26Kan gitu tuh.
07:28Nah, jadi tidak ada ruang hukum lagi.
07:29Ruang hukum yang tersedia adalah ketika nanti DPR memutuskan melalui pansusnya.
07:37Ini kan ada beberapa tahap nih.
07:39Bahwa mereka menyatakan pendapat kepada pemerintah.
07:43Menyatakan pendapat itu nanti kan disampaikan kepada MK.
07:48Nanti MK memutus dan memberi kesempatan pada Wakil Presiden Saudara Gibran ini untuk membela diri.
07:55Jadi tergantung putusan MK nanti mau diterima atau tidak gitu.
07:59Kalau iya, maka dikembalikan ke DPR.
08:02Lalu DPR mengundang untuk rapat sidang MPR antara DPR RI dan DPD.
08:10Jadi kami ingin sampaikan sekali lagi.
08:14Mau siapapun, ya putusan hukum ini bukan masalah personal, ini masalah konstitusional.
08:20Bayangkan alangkah anehnya kalau sampai DPR mendiamkan putusan MK dan putusan MA ini.
08:27Mau jadi apa ini negara?
08:28Oke, saya sudah nangkap poinnya.
08:29Mas Firman, kalau melihat dari penjelasan Bang Deddy sama Bang Mardani ini kan,
08:36fraksi PKS dan PD Perjuangan nggak ada historis dengan saat pemilu.
08:40Jadi mungkin lebih lantang.
08:42Lebih lepas.
08:43Lebih lepas lah.
08:44Ya bagus, bisa lebih lugas.
08:46Tapi dengan partai lain yang terikat dalam what's so called koalisi gitu.
08:51Saya menangkap sens adegradasi.
08:53Oh gitu, apa-apa bacaanannya?
08:54Tingkat kelepasannya tidak sama.
08:56Oke, gimana bacaanannya?
08:58Ini penting nih, karena ini mengingatkan jangan sampai nanti prosesnya jadi nggak mulus lagi.
09:02Kalau dalam konteks konstitusional, saya kira rata-rata sudah sepakat itu.
09:06Ini adalah kewajiban konstitusional yang tidak terelakkan.
09:10Ya bola sudah digulirkan oleh MA dan MK, ini giliran DPR dalam framework konstitusional untuk meresponnya.
09:19Tapi saya kira, mengapa kemudian ada sens yang tidak sama, ini ada faktor-faktor lain.
09:26Ya tentu saja, saya kira...
09:29Meskipun sudah dinyatakan semua fraksi tidak ada yang terdekat.
09:32Ya, semua fraksi ada, tapi juga...
09:33Dan saya tidak dalam posisi melakukan kontes bahwa yang ini banyak, ini nggak.
09:38Artinya semuanya delapan.
09:39Tapi Anda melihat apa yang kira-kira berbeda?
09:41Ya, saya kira ada yang masih melihat sosok presiden sebagai penjuru juga.
09:46Oh, ada yang menunggu gestur politiknya presiden.
09:49Gestur liau seperti apa, begitu ya.
09:52Tapi bukankah dari pernyataan Mencesnek yang mengatakan bahwa membantah presiden menolak mengundurannya itu sudah tegas.
09:57Bahwa presiden ya sudah mundur-mundur aja gitu.
09:59Apa yang harus dilihat oleh partner?
10:01Karena ada faktor satu lagi.
10:02Ah, siapa itu?
10:03Faktor politikal historis.
10:05Oke.
10:05Dengan...
10:06Anda mau menunjuk ke sosok atau?
10:09Saya kira hal itu tidak bisa dinafikan ya.
10:12Oke.
10:13Sehingga memang mereka yang punya konsentris yang lebih longgar, itu di dalam praktik politik dalam kasus ini, itu terlihat lebih
10:23lepas.
10:24Dan itu masih menjadi beban bagi partai-partai di luar?
10:28Ya, tidak selepas dan tidak selincah.
10:30Misalnya PKS yang...
10:32Duit awal ya?
10:33Pak Rahmat Saleh sudah tanda tangan, kemudian di lift, ada tulisan dimakzulkan, kemudian di PDP.
10:39BDI Perjuangan tegas bahwa ini bukan sokal.
10:41Tegas, tapi kan tidak semuanya seperti itu.
10:44Ada yang masih agak menahan diri, ada yang seret-seret gitu.
10:49Seret-seret begitu.
10:50Jadi saya kira memang kalau dalam konteks yang lagi konsisional.
10:53Kalau faktornya adalah melihat leader koalisi dalam ini Pak Prabowo kan secara ini sudah dijelasin oleh Mencesnek.
10:59Dan itu juga terlihat dari reaksi dari, atau sikap dari Gerindra kan, hari itu menunjukkan saya kira refleksi dari sikap
11:07politik presiden dan juga partainya.
11:10Tapi ada lagi ya, siapa lagi sosok yang membuat di luar partai...
11:14Iya, secara internal mungkin itu yang menyebabkan ada ketersendatan.
11:19Oke, tahan dulu kita akan kembali usai jedas yang satu ini, tetaplah di satu meja de forum.
11:24Sub indo by broth3rmax
Komentar