Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 20262027 pada Selasa (10/11/2026).

"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," ujar Puan Maharani.

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," lanjutnya disambut tepuk tangan anggota DPR.

Baca Juga [FULL] Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa Terkait Fitnah Keterlibatan Penyadapan Presiden Prabowo di https://www.kompas.tv/nasional/700716/full-golkar-somasi-said-didu-sri-radjasa-terkait-fitnah-keterlibatan-penyadapan-presiden-prabowo

#dpr #puanmaharani #penyadapan #prabowo #listyosigitprabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700717/riuh-tepuk-tangan-dpr-puan-singgung-kasus-penyadapan-di-sidang-paripurna-pengusutan-transparan
Transkrip
00:00DPR RI menegakkan komitmennya melalui fungsi konstitusionalnya
00:04untuk terus menjaga integritas demokrasi
00:08yang menjamin prinsip penyelegaraan pemilu yang jujur dan adil.
00:12DPR RI juga memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan
00:18berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional.
00:21DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian
00:25yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
00:35Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik,
00:41kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat.
00:45Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional,
00:49independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapapun.
00:53DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional.
01:00untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
01:08Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen
01:12dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI
01:16untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat,
01:20melindungi, dan mensejahterakan rakyat.
01:22Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah
01:27akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang
01:31yang merupakan RUU inisiatif DPR RI.
01:34Di antaranya, RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
01:38RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian,
01:42dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana.
01:46Selain melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang tersebut,
01:51DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan
01:54rancangan undang-undang yang mendesak
01:56dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat
02:00dengan mengutamakan kualitas substansi,
02:03kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
02:07DPR RI juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN tahun anggaran 2026
02:14di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal
02:19melalui dinamika harga minyak bumi,
02:21nilai tukar rupiah terhadap USD, dan dinamika pasar modal.
02:26DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026
02:33tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat.
02:39Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini
02:42akan diarahkan pada berbagai isu strategis
02:45yang menjadi perhatian masyarakat
02:47dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,
02:51yaitu antara lain,
02:531. Penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,
02:572. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan,
03:013. Penanganan kasus perundungan anak,
03:044. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak,
03:085. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana,
03:136. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan,
03:17serta perizinan di kawasan industri,
03:207. Perbaikan ketetapan sasaran dan tata kelola bantuan sosial,
03:248. Evaluasi penanganan karhutlah
03:27dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak,
03:319. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional,
03:3710. Pemerataan program revitalisasi sekolah,
03:4111. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal,
03:4512. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak
03:50serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
03:54Pada akhir persidangan yang lalu,
03:56DPR RI telah menghadiri Sidang Umum Interparlementary Union atau IPU ke-153 di Arusia, Tanzania.
04:03Melalui peran diplomasi parlemen, delegasi DPR RI turut berpartisipasi
04:08pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespon berbagai tantangan global dan agenda internasional.
04:16Sidang Dewan yang terhormat,
04:18demikianlah sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR RI pada masa persidangan ini.
04:24Tibalah saatnya kita memasuki masa sidang untuk menjalankan fungsi konsistusional kita
04:29dalam memujudkan kesejahteraan rakyat.
04:31Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI,
04:37dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia
04:40bahwa masa sidang 2 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari ini,
04:47tanggal 10 November 2026 sampai dengan tanggal 17 Desember 2026.
04:53Kepada anggota Dewan yang terhormat,
04:56kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
05:00Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah sebaik-baiknya.
05:05Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
05:09memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua.
05:12Terima kasih.
05:13Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
05:16Om Santi Santi Santi Om.

Dianjurkan