JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Pakar Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persadha menyoroti belum adanya sistem audit dan pengawasan yang jelas terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh berbagai lembaga negara.
Menurut Pratama, sejumlah institusi seperti Polri, BNN, Kejaksaan Agung, BIN, hingga KPK memiliki perangkat penyadapan.
Namun, hingga saat ini belum terdapat mekanisme pengawasan terpadu yang dapat memastikan seluruh perangkat tersebut digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Baca Juga CISSREC Ungkap Bahaya Penyadapan Tanpa Pengawasan, Komunikasi Presiden Bisa Terancam | DIPO di https://www.kompas.tv/video/700668/cissrec-ungkap-bahaya-penyadapan-tanpa-pengawasan-komunikasi-presiden-bisa-terancam-dipo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/700669/cissrec-bongkar-cara-kerja-sistem-penyadapan-lims-di-balik-kasus-penyadapan-presiden-dipo
