Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, efisiensi yang digaungkan pemerintahan Prabowo selama ini tidak pernah terwujud.

"Pemerintah tidak pernah efisien selama ini itu hanya menjadi alasan dari pemerintah, dari rezim untuk menarik anggaran dari kementerian," ujar Namora.

Baca Juga Respons Pemerintah Terkait 8 Tuntutan Demo Mahasiswa UI di Bundaran HI | ROSI di https://www.kompas.tv/talkshow/686659/respons-pemerintah-terkait-8-tuntutan-demo-mahasiswa-ui-di-bundaran-hi-rosi

#bemui #pemerintah #demo

Produser: Ikbal Maulana
Thumbnail: Aqshal

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/686660/menohok-kritik-bem-ui-ke-pemerintahan-presiden-prabowo-tidak-pernah-efisien-rosi
Transkrip
00:01Terima kasih Anda masih menyaksikan Trosi.
00:04Namora, sebenarnya yang jadi problem adalah programnya, program prioritas tadi, atau pelaksanaannya?
00:10Ya, programnya jelas. Itu kan ada di tuturan kami.
00:13Evaluasi total proyek strategis nasional, termasuk MBG, KDMP, dan lain sebagainya.
00:18Dan ini sebenarnya tendensi dari pemerintah ya.
00:20Misalnya, kayak kemarin ketika dibicarakan oleh sebuah abang saya,
00:25Bang Rogi Gerung, dan lain sebagainya,
00:27seolah-olah permasalahan itu menjadi permasalahan teknis.
00:29Bukan permasalahan yang struktural.
00:31Padahal?
00:32Padahal itu jelas adalah permasalahan yang struktural.
00:34Karena kita melihat, misalnya ambil KDMP saja.
00:38Ketika KDMP itu menyandera 58% dari daerah desa, coba tanya ke kepala-kepala desanya.
00:43Kalau gitu, dana untuk pembangunan jembatan, untuk infrastruktur desa, program-program desa, itu bagaimana?
00:51Ketika itu semua dikunci untuk kepercayaan desa merah putih,
00:54yang satu, dibuat tanpa dasar hukum yang tepat, hanya melalui impres.
00:57Kedua, merupakan skema kooperasi top-down tanpa adanya partisipasi masyarakat,
01:03sebagaimana seharusnya kooperasi itu seperti itu.
01:06Dan ketiga, dia menggunakan skema hutang APBN, timbara.
01:10Dan itu pertanyaan lagi, kalau misalnya hutangnya tidak bisa dibayar, terus bagaimana?
01:15Apakah akan kolaps, dan lain sebagainya?
01:17Artinya ketika awal penciptuan program tersebut, secara formil dia salah, dan secara material dia memiliki suatu namanya
01:23systemic risk atau risiko sistematik yang sangat besar.
01:28Jadi ini bukan masalah pelaksanaan, dan kami tidak sepakat kalau misalnya itu dibawa ke ranah itu.
01:32Oke, ini bukan semata teknis, tapi dari sisi strukturalnya dianggap ini sudah salah?
01:36Ya, pertama programnya yang menjadi program prioritas nasional, kami menyebutnya dulu PHTC,
01:44Program Hasil Cepat Terbaik, Terbaik Cepat maksud saya sekarang itu PKPN,
01:51program yang menjadi prioritas nasional gitu ya.
01:55Bahwa itu masih terdapat banyak problem, masih terdapat banyak kekurangan,
02:00masih terdapat banyak keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat misalnya,
02:07itu juga yang menjadi bahan evaluasi kami secara terus-menerus.
02:11Kita lihat misalnya MBG.
02:13MBG ini dari pertama kali digulirkan, dan harus dicatat misalnya BGN ini kan ada dari pemerintahan sebelumnya juga gitu,
02:21ya sudah ada badan gizi nasional.
02:23Kemudian ketika MBG ini digulirkan pertama kali,
02:26dengan hari ini sudah mengalami transformasi program yang banyak sekali dan luar biasa signifikan gitu ya,
02:33sampai menjadi bentuk yang seperti sekarang.
02:36Jadi dari sisi programnya sendiri, dia terus-menerus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
02:44Padahal dari awalnya dia catat konstitusi mas?
02:46Ya kritiknya adalah misalnya disampaikan kritik, oh berarti ini di sisi perencanaannya belum maksimal,
02:54di sisi perencanaannya kurang tepat.
02:57Ya itu juga yang menjadi bagian dari yang diakui oleh pemerintah gitu ya,
03:01sehingga ada perbaikan terus-menerus.
03:05Terus yang kedua dari sisi pelaksanaannya, dan pelaksananya, tentu di situ juga ada masalah.
03:10Itu yang menyebabkan pimpinan BGN misalnya bisa ditangkap, kemudian korupsi yang terjadi di dalamnya ditindak,
03:18kemudian ada perbaikan SOP, ada perbaikan cara melaksanakannya, dan lain sebagainya.
03:23Sama KDKMP juga sama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, terus-menerus diperbaiki, terus-menerus menjadi concern.
03:30Nah tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, di sana terdapat visi besar sebetulnya,
03:35di sana terdapat satu cita-cita yang dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
03:39Oke, nah soal ini dalam menjalankan program strategis nasional, ada efisiensi juga yang dilakukan.
03:46Nah, tapi di tengah efisiensi ini, kritik dari masyarakat muncul misalnya saat HUD RI kemarin,
03:51ada pengadaan merpati 305 juta rupiah.
03:54Bagaimana pemerintah menjelaskan ini kepada publik, Mas?
03:56Ya sebetulnya kita harus lihat skalanya ya.
03:58Nasional ini kan, misalnya kita bisa gak membandingkan sebuah program atau sebuah kegiatan skala nasional
04:07dengan ukuran yang pribadi misalnya, atau ukuran yang lebih kecil kan tidak bisa juga.
04:13Di sana kan kalau kita bicara soal perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia,
04:18dia bukan hanya punya dimensi nasional sebagai kebanggaan nasional,
04:22tapi juga punya dimensi internasional sebagai national dignity untuk menyampaikan pesan kepada dunia internasional
04:29bahwa Indonesia negara yang berdaulat dan negara yang punya pride untuk merayakan sesuatu.
04:34Jadi saya kira di sisi itu kita tidak bisa menilai ini sebagai apakah ini efisien atau tidak efisien dan lain
04:42sebagainya.
04:43Efisiensi yang dilakukan itu adalah terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan tumpang tindih misalnya.
04:50Tidak, contoh misalnya kenapa Presiden mengumumkan akan membentuk yang tadinya sebelumnya LKPP menjadi badan nanti.
04:59Karena ternyata ditemukan untuk barang yang sama pengadaannya di kementerian dan lembaga di daerah itu bisa beda-beda.
05:06Hariannya efisiensi ini kalau menurut Mas Fad gak bisa dibandingkan.
05:08Kalau Mora melihatnya seperti apa? Karena di media sosial juga ramai tadi.
05:11Misalnya di tengah efisiensi, tapi untuk perayaan hari ulang tahun dengan budget misalnya untuk merpati 305 juta.
05:18Bisa kah ini dibandingkan? Tidakkah sebanding ini dengan efisiensi yang dilakukan ini?
05:21Pemerintah itu tidak pernah efisien selama ini.
05:23Itu hanya menjadi alasan dari pemerintah, dari rezim untuk menarik anggaran dari kementerian-kementerian yang memiliki haknya.
05:32Bagaimana berdasarkan undang-undang kesehatan, mandatoris pendek 5% dari sektor kesehatan itu sudah dihapuskan.
05:40Sekarang diganti dengan suatu indikator yang tidak bisa di-inforce secara hukum.
05:44Kenapa itu dianggap tidak efisien menurut?
05:46Karena tunggu. Maksud saya adalah itu. Itu contoh korban dari alasan itu.
05:51Sedangkan misalnya kalau kita bandingkan dengan data-data kebocoran dana untuk MBG.
05:57Kalau misalnya kita bandingkan dengan berapa banyak tadi sih alokasi anggaran untuk tiga kementerian tersebut.
06:03Kalau gitu berarti efisiennya itu di mana mas?
06:07Apalagi satu yang karena saya sebagai mahasiswa saya rasa saya perlu menyuarakan ini adalah URI.
06:13Tadi mas bilang bahwa permasalahan yang dilihat oleh pemerintah sehingga butuh efisien-efisien tersebut adalah permasalahan tumbang tindih.
06:21Adalah permasalahan mengenai anggaran.
06:23Kalau gitu kenapa sampai ada program namanya Universitas Republik Indonesia yang tumpang tindih dengan puluhan ribu kampus yang ada di
06:32nasional,
06:32yang tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang ada di nasional, dan juga tumpang tindih dengan LAN yang ada di nasional.
06:38Di saat sekarang kondisi anggaran untuk perguruan-perguruan tinggi itu semini-school itu.
06:44Itu kan bukti nyata.
06:45Bukti nyata salah satu program-program yang digembur-gemburkan pemerintah itu menunjukkan bahwa dalam pemerintahan saat ini,
06:51political will itu ada di atas dari efisiensi.
06:55Simple itu.
06:56Mas?
06:57Ya betul, saya kira hal seperti itu tidak boleh terjadi.
07:00URI berarti tidak boleh terjadi?
07:01Yang dilakukan oleh pemerintah justru adalah melakukan alignment terhadap visi besar pendidikan nasional.
07:08Misalnya sekarang yang terjadi adalah...
07:10Urgensi URI tadi kalau yang dipertanyakan?
07:11Ya URI ini kan belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tumpang tindih karena belum, belum dieksekusi, belum di tahap implementasi.
07:19Yang sekarang sudah ada adalah Kepres, keputusan Presiden untuk mengangkat gubernur dan wakil gubernur URI.
07:25Nah nanti pada saat dia akan diimplementasikan, ya pasti punya perangkat hukum yang harus dipenuhi,
07:31kemudian juga implementasi yang dilakukannya nanti bisa dijudgment setelah dia dilakukan.
07:36Saat ini kan prosesnya masih terus berjalan dan kita harus menunggu bagaimana otoritas yang dipercaya untuk menangani ini nanti akan
07:44melaksanakan programnya.
07:45Saat ini saya belum bisa mengeksplore itu lebih jauh karena belum terjadi.
07:50Yang disebut tadi misalnya, kalau kita bicara pendidikan kan yang dilakukan oleh pemerintahan ini, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya,
08:00itu memberikan kepastian bahwa pendidikan dasar misalnya bisa diakses oleh semua segmen.
08:06Saat ini itu angka partisipasi anak sekolah di usia pendidikan dasar itu mencapai 99,5 persen.
08:13Sudahkah kamu jawab tadi?
08:15Tidak.
08:16Evolusi pendidikan dasar itu sudah ada sejak zamannya suharto sebenarnya karena ada wajib pendidikan itu.
08:22Saya bingung kenapa data itu dikreditkan ke Presiden saat ini gitu.
08:26Sekarang pertanyaannya adalah, ya itu tadi bukti dari pemerintahan saat ini.
08:30Ketika rakyat itu dipaksa untuk melihat dahulu kebijakannya jalan, memangkas anggaran, dan juga melihat dulu kebijakan tersebut gagal terlebih dahulu,
08:38baru kami boleh mengkritiknya.
08:39Ketika kritik dilakukan oleh berbagai akademisi kemarin, itu tidak didengar sama sekali.
08:44Bahkan masnya sendiri dan pemerintah tidak bisa menjelaskan kan, urini urgensinya apa, urini nanti pos anggaran itu bagaimana,
08:49dan juga nanti pelaksananya itu akan menghasilkan apa.
08:51Ya karena belum terjadi.
08:52Tapi kita tidak perlu berdebatan urisi karena masih belum.
08:54Oke, nah tapi sebenarnya pemerintah itu menganggap mahasiswa atau yang melakukan demonstrasi, ini sebagai mitra kritik atau enggak sih?
09:01Ya tentu, pemerintah dalam hal ini, negara bahkan ya kalau kita bicara negara, melihat mahasiswa ini dari dua sudut pandang.
09:08Sudut pandang pertama adalah mahasiswa ini aset bangsa, jadi masa depan ada di tangan mereka,
09:13jadi kalau muncul mahasiswa-mahasiswa kritis dengan daya nalar yang luar biasa,
09:17dengan pemikiran yang jauh ke depan, kegelisahan yang kuat terhadap penderitaan rakyat,
09:23itu adalah sesuatu yang negara harus memperhatikan itu karena negara pada saatnya itu akan dipimpin oleh generasi berikutnya.
09:30Kita bicara masa depan.
09:31Dimensi kedua, kan tidak bisa hanya dilihat sebagai mitra kritis,
09:35memangnya pekerjaan mahasiswa hanya mengkritik, kan tidak.
09:38Mahasiswa juga adalah aset bangsa untuk proses regenerasi dan kepemimpinan masa depan.
09:44Nah kalau misalnya saat ini mahasiswa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya,
09:49tentu negara dalam hal ini memandang mahasiswa atau semua pihak,
09:54baik itu mahasiswa, akademisi, peneliti, dan lain sebagainya,
09:57sebagai mitra untuk sama-sama mewujudkan cita-cita kemerbaikan tadi.
10:01Nah kalau pemerintah menganggap mahasiswa adalah mitra, terbuka atas kritik,
10:05dan melakukan perbaikan, di mana mist-nya?
10:08Karena kawan-kawan mahasiswa merasa tidak puas hingga saat ini.
10:11Ya, mist-nya sesimpel bukan hanya kepada mahasiswa ya,
10:15tapi kepada masyarakat sipil secara keseluruhan.
10:18Pemerintah itu seperti saya sudah katakan,
10:20rasanya pemerintah tidak peka terhadap permasalahan yang saat ini dialami oleh masyarakat.
10:25Sesimpel itu, ada gap antara solusi dan program ditaruh oleh pemerintah
10:30dengan masalah-masalah real yang ada.
10:32Saya ingin highlight sedikit ya, karena ini agak kurang ke-highlight di media kemarin,
10:36adalah terkait dengan tuntuan ketiga, terkait dengan reforma agraria.
10:40Saat ini ada dua pihak dengan dosa besar.
10:44Pihak pengusaha yang memiliki 68% dari total aset pertanahan di Indonesia.
10:50Dan juga pemerintah yang melalui PSN, salah satunya food estate,
10:55itu sudah, ini catatan dari KPA ya, Konsorsium Barun Agraria,
10:58sudah ikut andil di dalam kurang lebih 69 kasus konflik agraria.
11:04Terakhir terjadi di desa Sukajaya di Bogor.
11:07Jadi, itu dampak langsung loh dari sebenarnya katanya pemerintah kita ini pro-petani,
11:14pro-raket kecil dan lain sebagainya.
11:16Tapi tanahnya itu dirampas, kemudian digunakan untuk halal yang sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat sekitar itu,
11:23kemudian dijual menjadi sesuatu yang, oke ini harus dilaksanakan karena ini adalah cita-cita besar bangsa.
11:30Pertanyaannya adalah cita-cita tersebut kapan terlaksanakan?
11:33Apakah perlu sampai masyarakat kita menerita terlebih dahulu?
11:35Gitu mas.
11:37Iya, bicara soal reforma agraria, ini kan agenda sejarah ya.
11:40Ini agenda kita sebagai bangsa, sebagai negara yang saya kira ini urgen untuk kita implementasikan.
11:47Misalnya sebelumnya kita, misalnya sertifikasi dianggap sebagai reforma agraria kan bukan.
11:52Sebenarnya reforma agraria harus bisa menyelesaikan masalah penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu.
12:01Realnya apa ya?
12:01Bahkan termasuk di dalamnya negara.
12:03Realnya baru pertama kali dalam sejarah sejauh ini sudah ada 5,88 juta hektare yang diamankan oleh Satgas PKH.
12:13Dan itu juga yang menjadi cita-cita besar bahwa reforma agraria ini dilakukan.
12:18Kenapa karena tersebut kembali kepada rakyat mas?
12:20Ya kan ini sedang dilakukan dan belum pernah sebelumnya.
12:23Nah itu enggak, karena asetnya masuk ke PNBP.
12:25Yang digunakan untuk apa?
12:27Digunakan untuk mendanai program-program tadi.
12:30Kita tahu permasalahan tentang Satgas PKH semuanya teman-teman.
12:32Dan saya rasa ini tidak perlu terlalu panjang dibahas.
12:35Tapi permasalahan dari Satgas PKH intinya adalah bagaimana pemerintah itu menarik dengan dali reforma agraria tersebut.
12:40Menarik pajak.
12:41Dan kemudian menarik dana untuk masuk ke dalam PNBP.
12:43Ya dananya, tapi kan lahannya 5,88 juta ini bisa diredistribusi.
12:49Ya nanti akan diredistribusi dan ini sedang dalam proses.
12:52Tapi kan perlu diakui disini belum pernah terjadi sebelumnya.
12:55Ada upaya semacam ini.
12:57Upaya yang masif, upaya yang serius.
13:01Dibentuk Satgas PKH yang sudah memiliki kinerja yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.
13:08Nah sebelumnya, itu yang disebut reforma agraria dianggap sebagai formalitas saja karena sebetulnya tidak menyelesaikan persoalan konflik lahan.
13:15Tidak menyelesaikan persoalan penguasaan lahan oleh korporasi besar.
13:19Nah sekarang pemerintahan yang ini sedang melakukan itu.
13:22Tapi apakah sudah selesai?
13:24Ya pasti belum selesai.
13:25Dan ini yang menjadi yang tadi saya sebut agenda sejarah.
13:27Kritik ini tidak hanya datang dari mahasiswa, tapi juga guru besar, akademisi.
13:31Apakah pemerintah menganggap kritik ini sebagai hal yang serius?
13:33Sesat lagi dirosi.
13:38Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan