Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Salah satu fungsi DPR RI adalah mengawasi dan memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi.

Pada tahun sidang 2025-2026, fungsi pengawasan menjadi porsi terbesar kerja DPR RI dengan lebih dari 736 rapat.

Undang-undang yang baik dan anggaran belanja negara yang besar tidak akan bermakna tanpa adanya pengawasan ketat.

Karena itu, fungsi pengawasan DPR RI hadir untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada tahun sidang 2025-2026, fungsi pengawasan menjadi porsi terbesar kerja DPR RI dengan total 736 rapat.

Jumlah ini mencakup 194 rapat kerja bersama menteri dan kepala lembaga, 293 rapat dengar pendapat, serta 294 rapat dengar pendapat umum, untuk mendengarkan langsung suara para pakar, organisasi masyarakat hingga warga terdampak suatu kebijakan.

#DPR #fungsipengawasan #konstitusi

Baca Juga Peringatan Kemerdekaan Momentum Merawat Persatuan | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/686025/peringatan-kemerdekaan-momentum-merawat-persatuan-kompas-petang



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/686027/pengawasan-dpr-kawal-kebijakan-berpihak-pada-rakyat-sapa-malam
Transkrip
00:21Jangan lupa like, share, dan subscribe ya
00:58Jangan lupa like, share, dan subscribe ya
01:27Jangan lupa like, share, dan subscribe ya
01:58Jangan lupa like, share, dan subscribe ya
02:27Jangan lupa like, share, dan subscribe ya
02:30Berbagai masukan masyarakat bakal menjadi masukan bagi DPR RI untuk evaluasi agar program MBG lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran
02:42Penevaluasi terhadap program MBG dan kami juga sudah menyampaikan kepada ABGN bahwa harus ada evaluasi total, redesign ulang dari program
02:54ini
02:54Karena dampak dari program ini apabila dilanjutkan dengan boros seperti sekarang, dampaknya tidak hanya terkait dengan pemborosan uang negara, tetapi
03:03dampaknya bisa merambat ke sektor-sektor lainnya
03:06Pengawasan DPR juga dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi undang-undang yang telah berlaku
03:14Melalui pendekatan evident based, DPR mengevaluasi apakah suatu undang-undang efektif menyelesaikan masalah di masyarakat atau memerlukan penyempurnaan demi responsivitas
03:26hukum
03:27Hal ini misalnya tergambar dari proses revisi undang-undang kepolisian Republik Indonesia
03:32Komisi 3 DPR yang membidangi penegakan hukum HAM dan keamanan terus mengkaji pola sinergi pengawasan internal dan eksternal agar penanganan
03:43keluhan masyarakat lebih efektif
03:46Anggota Komisi 3 DPR, Safaruddin menyampaikan pengawasan internal dan eksternal harus berjalan beriringan agar pelayanan dan penegakan hukum oleh Polri
03:55akuntabel
03:57Nah kita harapkan pengawasan internal ini betul-betul juga berfungsi maksimal sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat yang
04:09tidak tertampung
04:10Kalau ada masyarakat yang merasa tidak adil, merasa perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan, laporlah ke propam
04:21Nah propam selesai, jadi pengawasan eksternal ini tidak terlalu berfungsi
04:27Nah internal dan eksternal harus betul-betul bersinergi
04:33Menjaga kesimbangan kekuasaan atau check and balances
04:37Menyuarakan aspirasi daerah serta memastikan pemerintah bekerja transparan dan akuntabel adalah inti dari fungsi pengawasan
04:46DPR RI terus berdiri sebagai benteng pengawasan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada ketentingan rakyat
04:57Tim Liputan Kompas TV
Komentar

Dianjurkan