KOMPAS.TV - Berbagai peristiwa menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025.
Salah satunya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data.
Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini buntut laporan Jokowi ke polisi akhir April lalu.
Selain Roy Suryo, tujuh orang lainnya, termasuk Rismon Sianipar dan Dokter Tifa, juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
Meski demikian, Roy Suryo cs balik melawan dengan mengajukan gelar perkara khusus untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi.
Jelang akhir tahun, banjir dan longsor melanda Indonesia.
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi tiga provinsi yang paling terdampak parah bencana hidrometeorologi tersebut.
Akibatnya, lebih dari 1.100 jiwa jadi korban dan lebih dari 378 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Presiden Prabowo memastikan negara mampu mengatasi dampak dan pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera dalam tiga bulan.
#ijazahjokowi #banjiraceh #sumatera #indonesia
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/641004/kilasan-peristiwa-besar-2025-polemik-ijazah-jokowi-hingga-bencana-banjir-dan-longsor-sumatera
00:08Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu.
00:21Mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari luku hati kami yang
00:27paling dalam permohonan maaf dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki.
00:36Mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari luku hati kami yang mengajukan dari luku hati kami yang mengajukan dari luku hati kami yang mengajukan dari luku hati kami.
01:06Mewakili keluarga besar Polri tahun 2025, salah satunya kasus ijazah Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo.
01:137 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data.
01:21Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini buntut laporan Jokowi ke polisi akhir April lalu.
01:27Selain Roy Suryo, 7 orang lainnya termasuk Rismon Sianipar dan Dr. Tifa juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
01:34Meski demikian, Roy Suryo CS balik melawan dengan mengajukan gelar perkara khusus untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi.
01:43Dalam gelar perkara khusus itu, polisi telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo CS.
01:49Tapi Roy Suryo bersikeras, ijazah yang ditunjukkan polisi itu bisa jadi palsu.
01:54Di map ini, noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak.
01:59Kemarin tampak sekali.
02:01Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama?
02:05Jangan-jangan ada barang yang lain.
02:07Jangan-jangan sekali lagi.
02:08Karena di sini sama sekali tidak ada watermark.
02:11Sama sekali tidak ada emboss.
02:12Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss.
02:16Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini.
02:22Fotonya sangat jelas, sangat tajam.
02:25Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu.
02:32Tak puas dengan gelar perkara khusus, Roy Suryo CS meminta Polda Metro Jaya menguji ijazah Jokowi di Laboratorium Forensik Independen.
02:40Meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akutabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak.
02:52Dan tidak ada lagi pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu.
02:59Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
03:02Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia.
03:06Ya, dua pilihan ini bisa diambil oleh penjidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen.
03:15Namun kuasa hukum Jokowi yakin, lembaga uji laboratorium manapun hanya bisa membuktikan ijazah Jokowi identik atau tidak.
03:24Bagi pihak Jokowi, jawaban akhir membuktikan keaslian ijazah hanya di meja hijau.
03:30Mau diuji ulang oleh BRIN, apa, kita yakin tidak sih.
03:33Bukan siapapun juga, kita oke.
03:34Sepanjang yang dia independen.
03:35Sepanjang yang independen ya.
03:36Soal identik, tidak identik.
03:38Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu?
03:39Tidak juga.
03:40Ya, itulah.
03:41Ini kan suatu penggunaan Indonesia.
03:42Dalam dia sepakat.
03:43Waktu keluar laporan dari BAMPES, dia bilang, itu bukan palsu tidak palsu.
03:46Itu identik, tidak identik.
03:46Itu identik, tidak autentik.
03:47Jadi kembali lagi.
03:48Diuji pun oleh lepel-lepelain.
03:50Belum tahu palsu tidak palsu.
03:52Karena dia yang menjawab, tidak identik.
03:54Maka akhirnya apa?
03:55Biar di pengadilan semuanya selesai.
03:56Uji saintifik.
03:57Ya.
03:58Sementara itu, sekolah forensik Reza Indragiri menilai pihak Roy CS dan Jokowi harus menyuguhkan dua hasil uji ijazah agar dapat memutuskan perkara secara komprehensif.
04:10Pihak yang hadir di ruang persidangan, Jaksa Penutut Umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor, boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami.
04:23Tetapi jangan salah, pihak sebelah terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara.
04:33Sampai pada akhirnya, di meja majelis hakim tersedia dua versi kebenaran saintifik.
04:38Tidak, versi terdakwa dan versi Jaksa Penutut Umum.
04:44Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan.
04:48Hingga akhir 2025, kasus tudingan ijazah Jokowi palsu yang bergulir sepanjang tahun tak kunjung rampung.
04:56Akankah kasus ini selesai tahun 2026?
04:58Pada pertengahan tahun 2025, aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah Indonesia juga banyak menuai sorotan publik.
05:11Salah satu yang paling nyaring disuarakan adalah reformasi Polri.
05:16Publik keras mengkritik kekerasan polisi terhadap masyarakat hingga rangkap jabatan sipil oleh anggota Polri aktif.
05:22Untuk menjawab tuntutan publik, Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri pada 7 November lalu.
05:29Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ahli Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki ditunjuk sebagai Ketua Reformasi Polri.
05:37Sejumlah tokoh turut menjadi anggota, diantaranya mantan Menkopol Hukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
05:45Komisi Polri menetapkan target 3 bulan untuk menjaring aspirasi yang disampaikan dari berbagai kelompok masyarakat.
05:53Hasilnya akan dilaporkan ke Presiden ataupun institusi Polri untuk menjawab sejumlah masalah yang dihimpun oleh Komisi Reformasi Polri.
06:01Selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden.
06:13Nah jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi.
06:32Mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang.
06:46Di tengah Komisi Reformasi Polri bekerja, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan PERPOL nomor 10 tahun 2025.
06:56PERPOL ini memuat ketentuan penugasan anggota polisi pada 17 lembaga dan kementerian.
07:03Padahal sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian melalui putusan nomor 114 tahun 2025.
07:13Di tengah sejumlah polemik yang masih menjadi sorotan publik, Kapolri minta maaf atas kinerja Kops Bayangkara yang belum sepenuhnya menjawab keinginan masyarakat.
07:24Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan.
07:29Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, atas nama pimpinan Polri,
07:37mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf.
07:45Dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki agar kami dapat melaksanakan tugas Polri
07:56agar betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat.
08:03Meski demikian, publik masih menanti hasil kinerja Komisi Reformasi Polri.
08:08Akankah ada kebijakan progresif baru terhadap Polri pada tahun 2026 mendatang?
08:15Jelang akhir tahun banjir dan longsor melanda Indonesia.
08:23Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi tiga provinsi yang paling terdampak parah bencana hidrometeorologi tersebut.
08:30Akibatnya lebih dari 1.100 jiwa jadi korban dan lebih dari 378.000 orang kehilangan tempat tinggal.
08:38Presiden Prabowo memastikan negara mampu mengatasi dampak dan pemulihan bencana banjir longsor Sumatera dalam tiga bulan.
08:45Prabowo menargetkan pembangunan Puntara akan selesai dalam sebulan.
08:51Saya gembira, sudah melihat rumah-rumah kulian sementara sudah mulai dibangun.
09:00Bisa selesai kulian sementara.
09:07Sembilan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di jangka.
09:14Pemerintah punya segudang pekerjaan rumah yang dinanti untuk segera selesai tahun depan.
09:21Negara harus memastikan penyelesaiannya tetap mengedepankan asas keadilan dan kajian mendalam agar rakyat tak jadi korban.
Jadilah yang pertama berkomentar