- 1 hari yang lalu
- #kepaladaerah
- #ott
- #kpk
KOMPAS.TV - Lagi-lagi kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan mengapa praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah terus berulang, serta sejauh mana efek jera mampu mencegah tindak pidana korupsi.
Untuk membahas persoalan ini, kami akan berdiskusi bersama anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, serta peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah.
#kepaladaerah #ott #kpk
Baca Juga [FULL] Sidang Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook Kembali Ditunda, Ini Penyebabnya di https://www.kompas.tv/nasional/639176/full-sidang-nadiem-makarim-di-kasus-korupsi-chromebook-kembali-ditunda-ini-penyebabnya
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/639177/full-ott-kpk-berulang-di-daerah-seberapa-efektif-efek-jera-bagi-kepala-daerah
Untuk membahas persoalan ini, kami akan berdiskusi bersama anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, serta peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah.
#kepaladaerah #ott #kpk
Baca Juga [FULL] Sidang Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook Kembali Ditunda, Ini Penyebabnya di https://www.kompas.tv/nasional/639176/full-sidang-nadiem-makarim-di-kasus-korupsi-chromebook-kembali-ditunda-ini-penyebabnya
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/639177/full-ott-kpk-berulang-di-daerah-seberapa-efektif-efek-jera-bagi-kepala-daerah
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Lagi-lagi Kepala Daerah ditangkap tangan KPK. Mengapa hal ini terus berulang dan seperti apa efek jerah agar korupsi di lingkup pemerintahan daerah bisa diperantas?
00:11Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Pate Golkar, Amat Doli Kurnia.
00:16Ban Doli, selamat malam.
00:19Malam.
00:20Ada juga peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Wana Alamsya, Mas Wana. Selamat malam.
00:26Selamat malam, Mbak.
00:27Iya, saya mau tanya dulu nih ke Ban Doli.
00:30Bang Doli, dalam 5 bulan terakhir ini sudah ada 5 Kepala Daerah dari hasil Pilkada 2024 terjerat OTT KPK.
00:39Kenapa ini, Bang Doli?
00:42Iya, tentu ini sebuah keprihatinan ya buat kita semua.
00:46Secara berturut-turut dalam beberapa bulan sudah ada 5 Kepala Daerah yang terjerat masalah korupsi, bahkan OTT begitu ya.
00:55Nah, saya kira ini sudah cukup sangat serius ya. Kita harus cari tahu ini penyebabnya kenapa.
01:02Karena begini, kalau disebutkan mereka itu tidak hati-hati ya, katakanlah seperti itu, atau naif.
01:09Masa kan nggak belajar sih? Misalnya inilah, katakanlah tadi malam Bupati Bekasi.
01:17Apa dia nggak lihat media atau kemudian tidak membacakan informasi sebelumnya ada Lampung Tengah, sebelumnya ada penerogo, sebelumnya ada mana gitu ya.
01:29Nah, harusnya kan kalau dekat informasi itu kan, ya Kepala-Kepala Daerah ini semakin hari, semakin, atau kita semualah ya.
01:37Semakin hari kan harus semakin hati-hati gitu, dan tidak boleh naif gitu.
01:41Nah, jadi rasanya kalau dibilang mereka tidak hati-hati, masa sih senaif itu gitu.
01:48Nah, yang kedua, saya kira juga memang, apakah memang lingkungan kerja, lingkungan birokrasi yang memang membuat mereka itu punya peluang, punya kesempatan gitu ya, untuk bisa melakukan pelanggaran hukum itu.
02:06Nah, sementara sebetulnya, yang ketiga, upaya kita untuk terus mengingatkan pejabat-pejabat pulik ini untuk tidak melanggar hukum, itu kan sudah berkali-kali.
02:16Bahkan pemerintah sekarang itu melakukan retret, semua Kepala Daerah itu dikumpulkan, ya.
02:22Dan saya kira pasti salah satu isu utamanya adalah, bahkan saya kira KPK juga memberikan, menjadi rasumber pada saat di retret-retret itu.
02:32Nggak boleh korupsi gitu, nggak boleh melakukan pelanggaran hukum.
02:35Nah, yang keempat, pembinaan saya kira ya, ini saya tidak tahu.
02:39KPK mungkin, apa namanya ya, juga perlu bekerjasama berpikir ya, supaya, ya apa namanya, upaya pencegahannya juga harus lebih maksimal ya, dibandingkan dengan misalnya hanya sekedar menangkap, kemudian meng-OTT dan setelah macam.
03:00Itu kan saya kira harus berpikir kita tentang pengawasan atau itunya gitu.
03:04Oke, tapi kalau menurut dari ICW sendiri nih, baru satu tahun menjawat, bahkan sebelum-sebelumnya Bupati-Bupati yang ditangkap nih, belum satu tahun menjabat nih.
03:12Pertanyaannya, kenapa bisa terjerat OTTK-PK?
03:16Mana hal yang paling memicu seorang Kepala Daerah bisa melakukan korupsi, padahal baru mengemban jabatan?
03:23Mas Wana?
03:23Ya, makasih banyak Mbak.
03:26Dalam analisis yang dilakukan oleh ICW, satu hal sebenarnya yang menjadi penting kita lihat adalah tentu kontestasi pemilu ini memiliki sumber, membutuhkan sumber daya yang sangat besar.
03:41Begitu, sumber daya yang sangat besar dalam konteks ekonomi, ini tentu didapatkan dari sejumlah pihak.
03:51Untuk mengembalikan dana tersebut dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya tidak seimbang, maka potensi korupsi menjadi salah satu ladang yang,
04:04atau menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi.
04:07Misalkan dalam konteks tersebut, ICW mencatat di Pilkada tahun 2024 lalu, kami melakukan penelusuran, paling tidak ada sedikitnya 138 kandidat yang terkait dengan kasus korupsi.
04:22Dan itu tersebar ya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota.
04:27Dan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk dikorupsi lagi-lagi adalah dari pengadaan barang dan jasa,
04:36yang mana anggarannya itu sangat besar, 40-50 persen dana yang dikelola,
04:41yang mana kemudian ketika hal tersebut itu tidak dapat diantisipasi, maka potensi kebocorannya itu akan sangat besar.
04:49Jadi paling tidak dua hal yang mau saya setimpulkan.
04:52Pertama adalah tadi, karena ada biaya politik yang sangat besar, sehingga menimbulkan kepala daerah ini mencari sumber-sumber lain.
05:03Salah satunya adalah...
05:04Dan ingin dibalikan secepat mungkin gitu maksudnya Mas Wana.
05:08Benar, itu yang menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia.
05:13Dan rasanya adalah, apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan OTT, rasanya ini tidak juga...
05:20Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan OTT, tapi bukan dalam kerangka sekali tembak, begitu ya.
05:27Bukan dalam kerangka menjadi kebakaran.
05:30Ketika ada proses OTT yang dilakukan oleh KPK, rasanya bukan hanya sebatas penindakannya saja,
05:36Ya, tapi juga perlu untuk memberikan, apa namanya, menyediakan upaya pencegahan.
05:44Oke, sebelum sampai ke upaya pencegahan, soal tadi biaya politik yang mahal Bang Dolly,
05:50kalau begitu artinya tidak, kemudian mau ada red-red pun ibaratnya nih, ya sia-sia saja begitu.
05:56Karena tadi biaya politik yang terlalu mahal, sehingga ingin mengembalikan secepat mungkin biaya politik itu,
06:01makanya kepala daerah melakukan segala cara, termasuk korupsi.
06:06Iya, memang kan sekarang sudah menjadi isu ya, isu utama bahwa setiap event-event politik yang ada di Indonesia,
06:16berkaitan misalnya khusus dengan pemilihan umum ya, itu memang berbiaya tinggi.
06:22Nah, biaya tinggi itu bukan hanya soal penyelenggaraan, ya saja, tapi itu bukan isu lah ya.
06:26Tapi adalah biaya-biaya lain yang tadi itu, biaya-biaya siluman yang pada akhirnya menjerat mungkin para kepala,
06:33calon-calon kepala daerah itu, apa namanya, membuat dirinya menjadi susah sendiri.
06:40Nah, kalau yang tidak terpilih itu mungkin, apa namanya, ya mereka ya stres atau sebagaimana gitu ya.
06:50Nah, yang terpilih mungkin ada jalan untuk mengembalikan gitu.
06:53Nah, tapi ya, ini kan baru beberapa bulan ya mereka itu, apa namanya, terpilih ya, dari Februari 2025 gitu.
07:03Nah, artinya apakah secepat itukah ya, upaya untuk mengembalikan itu, katakanlah begitulah.
07:11Nah, oleh karena itu saya kira, ya kita kan juga sedang mengkaji mendalam nih,
07:15So, apakah sistem pemilihan kepala daerah itu perlu kita pertimbangkan, tidak lagi seperti yang sekarang ya.
07:23Banyak alternatif-alternatifnya gitu.
07:25Yang penting, gini, mau bagaimanapun nanti ya, apakah tetap langsung atau kemudian kembali ke DPRD,
07:35ya yang isunya bisa jadi sama-sama mahal sebetulnya.
07:38Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu, supaya tidak mahal.
07:42Mau dimanapun pemilihannya gitu.
07:43Oke, tapi kalau gitu pertanyaannya apakah juga ini bukan merupakan juga bentuk tanggung jawab dari partai politik begitu,
07:49untuk menjaringkan dekatan yang baik dan juga itu tadi biaya politiknya tidak terlalu tinggi,
07:55tapi juga dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas juga dan tidak terjerat dalam kasus-kasus seperti ini contohnya.
08:00Usai jeda, Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sampai Indonesia Balam.
08:03Mas Awana, dengan tadi kurang dari satu tahun sejak dilantik ada lima setidaknya kepala daerah yang terjaring kasus korupsi,
08:16pertanyaannya apakah ini juga bisa disebut bahwa kegagalan partai politik untuk menjaring kepala,
08:21calon-calon kepala daerah yang berkualitas yang kemudian juga tidak ada pemerasan,
08:25tidak ada bermain proyek ketika sudah dilantik?
08:28Itu menjadi salah satu faktor tentunya yang ICW lihat,
08:32tapi kemudian yang penting juga untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian ketika di dalam proses pemilu,
08:40perlu adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam konteks menyampaikan laporan dana kampanye begitu,
08:46karena dari sini kita bisa, kita sebagai masyarakat begitu dapat melihat siapa saja penyumbang dana,
08:55dan ketika masyarakat mengetahui siapa saja penyumbang dana terhadap salah satu paslon begitu,
09:03ini yang dapat memantik pengawasan yang lebih ketat terhadap para pihak begitu.
09:08Ketika ini tidak dibuka secara publik atau bahkan misalkan let's say dimanipulasi begitu,
09:14atau ditutup-tutupi informasinya maka wilayah publik untuk melakukan pengawasan ini jadi terhambat begitu.
09:20Bagi saya bukan hanya pada aspek tadi biaya politik mahal,
09:25tapi juga ada persoalan mendasar fundamental begitu berkaitan dengan bagaimana para paslon ini tidak menyampaikan secara terbuka.
09:33Termasuk tadi kata Bang Doli bilang, ya karena ada dugaan dana-dana siluman begitu yang kemudian tidak dimasukkan,
09:39jadi tidak transparan?
09:41Ya benar, itu salah satunya.
09:43Jadi ketika kita bicara tentang pemilu, maka yang penting untuk dilihat adalah pertama siapa yang menyumbang,
09:51apa relasi penyumbang ini dengan si paslon ketika nantinya si paslon ini menjabat atau menduduki sebagai pejabat publik.
09:58Karena pasti akan ada korelasi positif, ketika penyumbang misalkan perusahaan mendapatkan,
10:03memberikan sejumlah dana, tentu tidak ada makan siang yang gratis.
10:07Sehingga implikasinya adalah tadi ada pertukaran, entah itu proyek, entah itu kepentingan begitu,
10:16atau ya ada sejumlah faktor yang pada akhirnya itu dapat memberikan gambaran transaksional
10:23antara tadi uang yang didapatkan dengan posisi yang dimiliki oleh para pihak.
10:28Bang Doli, tentang dana siluman, sebenarnya kalau yang sejauh ini Bang Doli tahu,
10:31ini dana silumannya seperti apa sih biasanya cara kerjanya gini?
10:37Enggak, kan yang saya katakan tadi dana-dana siluman itu misalnya bagian dari biaya politik yang tinggi.
10:45Ya katakanlah kalau dalam pemilu, saya sering menyebutnya ada praktek-praktek moral hazard pemilu.
10:51Seperti misalnya vote buying, political transaksional, money politics gitu kan.
10:58Nah itu kan sebetulnya biaya-biaya politik lain yang kadang-kadang lebih mahal dibandingkan dengan biaya penyelenggaraannya gitu.
11:09Nah itu sebetulnya yang mungkin dalam tanda petik tadi menjerat katakanlah ya para calon kepala daerah itu
11:15untuk bisa meraih posisi kepala daerah.
11:19Nah ini yang menurut saya juga ke depan harus kita perbaiki ya.
11:25Sekarang kan wacananya misalnya bicara tentang soal pemilihan kepala daerah,
11:29apakah kemudian tetap dilaksanakan secara langsung seperti ini melibatkan rakyat atau kembali ke DPRD gitu ya.
11:37Nah dan kemudian juga ada orang yang mengatakan,
11:39kalau bicara tentang biaya politik tinggi, ya bisa juga jadi terjadi di mana saja gitu.
11:45Nah makanya sekarang kita lupus.
11:46Meskipun belum tentu ada jaminan ya ketika tertutup ya Bang.
11:50Nah makanya itu tadi yang orang katakan,
11:52kalaupun di mana pun sebetulnya model pemilihannya,
11:56apakah di rakyat atau DPRD,
11:58ada yang mengatakan sebetulnya biayanya juga belum tentu tidak tinggi.
12:02Nah ini yang menurut saya sekarang salah satu yang harus kita cari.
12:07Mau di mana pun dia, apakah nanti tetap langsung di rakyat,
12:11maupun kembali ke DPRD,
12:13isu soal bagaimana menekan atau meniadakan biaya politik ini,
12:18harus kita cari caranya sedemikannya ke rupa bagaimana.
12:21Yang memang di dalam undang-undang yang sekarang,
12:25yang saya amati ya,
12:26baik undang-undang 7 2017, undang 10 2016,
12:30kita memang belum atau masih sangat minim
12:32bicara tentang soal apa namanya,
12:35pencegahan itu gitu.
12:37Oke, Mas Wanda kembali lagi ke soal profilnya Bupati Bekasi Ade ini.
12:42Dalam laporan LHKPN,
12:44Bupati Ade menyatakan bahwa tidak mempunyai utang.
12:47Kemudian juga ini merupakan Bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi.
12:50Jadi, ini sangat disayangkan sekali ya.
12:52Karena kan kita tentu berharap pada yang muda-muda,
12:55kemudian yang bersih begitu,
12:56tapi malah sebaliknya begitu.
12:59Ya, pertama, bicara tentang LHKPN,
13:01tentunya kita juga tidak dapat menitikberatkan profil seseorang pejabat publik
13:08begitu hanya dari LHKPN-nya saja.
13:10Karena lagi-lagi, LHKPN hanyalah dokumen informatif,
13:17dokumen normatif,
13:19begitu yang itu pun juga tidak dilakukan pengecekan oleh KPK.
13:23Sehingga ketika ada salah satu orang pejabat publik
13:27yang tidak memiliki hutang,
13:30begitu bukan berarti bahwa sosoknya itu bersih.
13:34Itu yang pertama.
13:35Kemudian yang kedua,
13:35di dalam konteks orang muda,
13:37ini lagi-lagi yang sangat disayangkan.
13:39Karena pada titik tertentu,
13:41kita masih berharap bahwa orang muda dapat memberikan,
13:45apa namanya,
13:46warna begitu di dalam kontestasi pemilu
13:48atau di dalam isu demokratisasi.
13:52Tapi kemudian yang menjadi perkara adalah
13:54ketika orang muda-orang muda ini
13:57itu juga tidak memiliki integritas.
13:59Sehingga ketika mereka masuk di dalam kolam yang kotor,
14:03pada akhirnya mereka pun juga akan kotor.
14:06Sehingga memang yang juga penting untuk dipastikan adalah
14:08menjaga integritas orang muda ini
14:11ketika menyebur ke kolam yang kotor tadi.
14:15Oke, kalau gitu Mas Oana,
14:17kalau tadi Bang Doli sempat menyinggung bahwa
14:19ya akan nanti dikaji dengan banyaknya Kepala DR yang
14:21kemudian bermasalah dengan biaya politik yang mahal,
14:25apakah nanti juga akan mengembalikan lagi sistem
14:28untuk pemilihan Kepala Daerah menjadi tertutup.
14:30Pertanyaannya apakah ini mungkin ada celah untuk
14:32membalikan kembali untuk dipilih di DPR atau DPRD?
14:36Atau menurut Anda,
14:37biarkan saja karena yang penting ya sistemnya berjalan.
14:40Tentu yang tadi disampaikan oleh Bang Doli bagi saya
14:44adalah mencoba untuk mencari jalan pintas.
14:47Karena lagi-lagi sistem perpolitikan di Indonesia
14:50itu sangat rumit, begitu ya, sangat kompleks.
14:52Sehingga yang penting untuk dijawab adalah
14:54bukan dengan cara mengembalikan mandat Kepala Daerah
14:58atau Presiden itu ke tangan legislatif, begitu.
15:02Tapi tetap dilekatkan ke dirakyat.
15:06Yang menjadi persoalan adalah
15:07kita selalu atau sering mendengar bahwa
15:10ketika ada proses pemilihan,
15:13itu ada politik, apa namanya,
15:14politik uang yang dilakukan dan lain sebagainya.
15:17Dan kemudian ketika ada politik uang yang terjadi,
15:20secara mekanisme hukumnya pun juga
15:22tidak memiliki aturan yang kuat, begitu.
15:24Dari sini rasanya kami melihat bahwa
15:27ada normalisasi yang sedang dilakukan oleh negara
15:30agar praktik ini tetap terus terjadi
15:33sehingga...
15:34Normalisasi seperti apa ini?
15:36Ya, maksudnya ketika ada proses politik uang yang terjadi,
15:39itu tidak ada mekanisme yang konkret
15:41atau mekanisme efek jerah yang diberikan kepada para pihak
15:44atau kandidat, begitu.
15:45Sehingga ini menimbulkan efek domino.
15:48Ketika orang melihat bahwa
15:50oke ternyata di si A, si B, si C ini dapat melakukan politik uang
15:53tanpa adanya sanksi tegas yang diberikan,
15:56maka seluruh orang dapat melakukan itu.
15:59Jadi bagi kami adalah
16:00apa namanya,
16:02terbuka ini masih menjadi pilihan yang sangat objektif
16:05yang karena lagi-lagi
16:07mandatnya itu adalah di tangan rakyat.
16:09Oke pun kalau ada pidana yang sudah terjadi,
16:12kalau kita lihat misalnya ya kemudian kurungannya
16:15misalnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan gitu.
16:17Jadi membuat orang jangan-jangan itu
16:18tidak jerah gitu Bang Doli.
16:21Malah makin meraja lela dan berani.
16:25Ya, itu makanya.
16:26Itu kan nanti ada dua hal ya.
16:28Satu soal proses politiknya,
16:30kemudian adalah proses hukumnya.
16:33Nah, proses hukumnya juga nanti kita harus coba evaluasi ya.
16:37Apakah memang mereka ini ya
16:40seolah-olah menganggap tidak ada apa-apa
16:44kalau misalnya tertangkap misalnya ya,
16:47terjerat gitu.
16:49Mungkin dapat informasi ya,
16:51nanti paling hukumannya segini, segini, segini,
16:53segala macam, kira-kira begitu ya.
16:56Nah, jangan-jangan begitu.
16:58Nah, ini juga nanti menjadi bagian evaluasi kita.
17:01Kita nggak boleh biarkan itu.
17:02Nah, makanya,
17:03kalaupun ke depan, saya kira,
17:05sisi hukum kita juga harus berpikir
17:07adanya betul-betul efek jerah ya terhadap ini.
17:11Nah, tapi begini ya,
17:12kalau makin lama,
17:14makin banyak,
17:15tadi itu ya 201 gitu.
17:17Mereka kan jadi memang biasa aja,
17:18ketemu lagi sama teman-teman ini gitu kan.
17:21Jadi menjadi sesuatu yang,
17:23apa namanya ya,
17:25jadi kena hukum itu menjadi sesuatu yang biasa
17:28dan tidak ada apa-apa juga
17:31kalau nggak ada masalah juga.
17:32Oke.
17:33Ini yang menjadi problem saya.
17:33Dan nggak ada malu berarti gitu ya,
17:34Bang Doli.
17:36Jangan-jangan.
17:36Karena banyak kan.
17:37Karena kan banyak.
17:39Oke.
17:39Berjamaah gitu,
17:40sama-sama gitu.
17:42Oke, sudah kita tangkap pesan.
17:44Terima kasih Bang Doli.
17:45Dari Komisi 2 DPR Fraksi Partai Golka
17:48dan juga Mas Wana
17:49dari Indonesia Corruption Watch
17:51telah berbagi pandangan di
17:52Sapa Indonesia Malam.
17:54Terima kasih banyak, Mbak.
17:55Tetap bersama kami Presiden Prabowo
17:57ingin sawit ditanam di Papua
17:59untuk menghasilkan bahan bakar minyak BBM.
18:02Pertanyaannya apakah ini solusi tepat
18:04untuk suas pembada energi?
Jadilah yang pertama berkomentar