00:00Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendorong perluasan kelapa sawit sejak masa kampanye Pilpres 2024.
00:06Pertanyaannya, benarkah kebun kelapa sawit sama dengan hutan, lantas mengapa Sumatera diterjang banjir bandang dan longsor?
00:13Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.
00:15Pernyataan Presiden Prabowo soal manfaat pohon kelapa sawit itu berhadapan langsung dengan data duka dan kerusakan ekologis.
00:33Walhi dan Greenpeace menemukan total 1,4 juta hektare hutan hilang di kurun waktu 2016 hingga 2025 di Sumatera akibat izin ekstraktif seperti tambang kelapa sawit dan PLTA.
00:45Konsekuensinya, bencana banjir dan longsor di Aceh sumut dan sumber telah memakan korban jiwa hingga 753 orang.
00:52Serta 650 jiwa hilang dan korban luka-luka mencapai 2.600 jiwa.
00:57Tepat hari Rabu pagi 3 Desember.
00:59Prediksi pernyataan Presiden Prabowo ini juga berhadapan langsung dengan aturan negara.
01:03Dirjen PHLKLHK Agus Justianto pada 2020 lalu telah menegaskan bahwa sawit jelas bukan termasuk tanaman hutan.
01:12Berdasarkan peraturan, analisis, dan Permen LHK P23 tahun 2021 yang melarang sawit dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL.
01:22Para ahli juga menegaskan hutan lindung tidak dapat digantikan oleh sawit.
01:26Hutan alam adalah fondasi stabilitas alam yang berfungsi sebagai satu regulator air.
01:31Hutan memiliki sistem perakaran kompleks dan kanopi berlapis yang berfungsi sebagai spons raksasa untuk menahan air hujan dan mencegah longsor.
01:39Yang kedua, sebagai keanerika ragaman hayati, hutan adalah rumah bagi satwa liar seperti orang hutan dan haringan Sumatra.
01:46Sebaliknya, perkebunan sawit merupakan monokultur yang mana memiliki fungsi lingkungan yang sangat terbatas.
01:52Peneliti sekaligus dekan Fakultas Biologi UGM, Prof. Budi Setiadi, menjelaskan sawit dengan perakaran dangkalnya tidak mampu menyerap air.
02:00Tian hutan dengan sawit terbukti meningkatkan risiko bencana ekologis karena air hujan langsung mengalir cepat atau runoff yang mana memicu banjir dan erosi.
02:09LHK pun harus fokus menyelesaikan praktik sawit yang tidak sah di dalam kawasan hutan karena telah menimbulkan masalah hukum ekologis dan sosial.
02:17Hingga kini, hutan alam Sumatra hanya tersisa kurang dari 30%.
02:21Data map Biomas juga menunjukkan perubahan drastis di Pulau Sumatra.
02:25Pada tahun 1990, luas hutan alam masih 17,9 juta hektare, sementara lahan sawit hanya 1,07 juta hektare.
02:33Namun, pada tahun 2024, luas lahan sawit telah melonjak drastis menjadi 10,3 juta hektare, hampir menyamai luas hutan alam yang tersisa 12,6 juta hektare.
02:44Studi-studi juga menunjukkan sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi nasional, yang mana menyebabkan 23% deforestasi antara tahun 2001 hingga 2016.
02:54Greenpeace mencatat 183.000 hektare habitat orang hutan dan 148.000 hektare habitat harimau Sumatra dikonversi menjadi kebun sawit ilegal.
03:05Isu ini juga diperbarah oleh praktik-praktik ilegal lainnya.
03:08Greenpeace mencatat 3,12 juta hektare sawit ditanam secara non-prosedural di dalam kawasan hutan, termasuk di habitat orang hutan dan harimau Sumatra.
03:18Untuk menyelesaikan praktik sawit ilegal ini, KLHK pun menggunakan regulasi jangka benar sebagai upaya ultimatum remedium atau jalan tengah yang adil.
03:27Regulasi ini mewajibkan penanaman-tanaman kehutanan di sela sawit atau agroforestry dan melarang penanaman sawit baru.
03:34Aturan ini tegas, sawit di hutan produksi diizinkan 1 daur atau 25 tahun, sedangkan di hutan lindung atau konversi hanya 1 daur, yang mana 15 tahun.
03:44Setelah masa itu, lahan wajib dikembalikan kepada negara dan ditanami pohon kehutanan.
03:49Kebijakan ini menegaskan bahwa sawit tetap tergolong tanaman perkebunan, bukan hutan.
03:55Dengan adanya bukti-bukti ilmiah bahwa sawit tidak dapat menggantikan fungsi hutan,
03:59lantas bagaimana seharusnya negara merespon tuntutan audit izin dan memastikan keselamatan warga dari bencana yang terus berulang?
04:06Nah, desa-desa yang turut kita bekerja bersama NGO, bersama komunitas-komunitas masyarakat di sana, itu terkena dampaknya.
04:16Nah, kalau kita lihat apakah kontribusi masyarakat untuk pengerusakan ada?
04:24Tidak ada kalau kita katakan.
04:26Karena kita lihat langsung, masyarakat justru sampai saat ini mereka sadar bahwa hutan tersebut punya fungsinya untuk menopang kehidupan.
04:36Pertama adalah sumber air mereka dan kemudian menghindari kalau kerusaknya hutan itu jadi banjir.
04:42Mereka paham itu warga, mereka punya kearipan.
04:44Bagaimana juga mereka punya, kalau di wilayah selatan Lapanuli, wilayah tengah dan utara, itu mereka punya lubuk-lubuk larangan.
04:56Bagaimana suatu ekosistem, kemudian pengaturan air itu dapat dijaga dan selalu didiskusikan melalui mekanisme adat di pemerintahan desa.
05:07Jadi, proses partisipatif itu dalam pengelolaan ruang di wilayah desa-desa yang saat ini terdampak, itu sudah berlangsung lamanya, bahkan ratusan tahun.
05:16Nah, ini sebenarnya yang harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah bahwa dalam pengaturan ruang hidup, khususnya hutan ekosistem, itu harus memang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
05:32Dalam beberapa tahun belakangan, kami di Sumbar, itu sudah sering menyuarakan bahwa pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam pemberian izin.
05:48Karena beberapa tahun belakangan, justru izin-izin HPH sudah mulai tumbuh lagi karena sudah ada mulai gerakan tergeco-fairing.
06:00Jadi, HPH sudah mulai hidup.
06:02Kemudian ada beberapa izin-izin pertambangan, seperti tambang panas bumi dan tambang-tambang lain yang mulai banyak juga.
06:10Nah, terutama untuk infrastruktur itu tambang-tambang sertukil di daerah Bukit Barisan, harusnya itu tidak ada.
06:16Dan izin-izin sawit harusnya tidak lagi ditambah.
06:21Ada beberapa das yang sudah sangat kritis, harusnya tidak lagi diberikan izin HGU.
06:27Dan harusnya di daerah-daerah kawasan hutan yang sangat riskan, pemerintah tidak membiarkan ada pembalakan, baik itu secara legal maupun ilegal.
06:37Dan tanggung jawab yang paling penting itu bagaimana pemerintah ke depannya harus menjaga dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitaran kawasan hutan.
06:48Yang akan sangat beresiko terjadi kejadian berulang seperti ini, bagaimana mereka bisa punya kapasitas untuk tanggap terhadap kejadian bencana dan menurunkan resiko bencana di daerah mereka.
07:07Tentunya dengan tidak mengeksploitasi lagi wilayah mereka.
07:14Mungkin itu. Terima kasih.
07:15Ada ekosistem yang hilang di situ yang lagi-lagi saya mau menekankan bahwa ekosistem itu punya fungsi ekologis yang perlu sebenarnya kita jaga.
07:26Dan dia sudah melindungi kita sebenarnya sebagai daya dukungan dan daya tampung lingkungan yang baik.
07:33Jadi itu Bang Biber, kenapa kemudian, dan ini ada di tiga provinsi.
07:38Kalau dilihat ada 33 kabupaten kota yang lumpuh akibat bencana ekologis yang terjadi saat ini.
07:46Pragedi di Sumatera ini adalah buku nyata, kelapa sawit sebagai tanaman monokultur perkebunan tidak dapat menggantikan fungsi hutan alam.
07:53Kegagalan membedakan keduanya adalah kegagalan menjadi fondasi ekologis dan keselamatan hidup warga.
07:59Pertanyaannya, mengapa Presiden Prabowo makan perkebunan kelapa sawit dengan hutan?
08:16Terima kasih telah menonton!
Comments