VOI Hari Ini: Dugaan Korupsi Utang Whoosh, KPK Ungkap Tanah Negara Dijual ke ‘Oknum’ Negara Sendiri

Voidotid

Penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh, yang telah bergulir sejak awal tahun 2025, memasuki babak baru. ​Pada Senin, 10 November 2025, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap dugaan tindak pidana baru yang ditemukan tim penyelidik. ​KPK menduga, oknum-oknum ini mengakali status tanah negara untuk dijual kembali ke pemerintah dengan harga yang di-mark up atau lebih tinggi dari nilai pasar.   #whoosh #keretacepat

Transcript

00:00Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung Wush kini menghadapi badai hukum.

00:05Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga ada praktik korupsi baru,

00:11yaitu penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri dengan harga yang sudah di markup.

00:18Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.

00:30Penyelidikan dugaan korupsi proyek Wush yang telah bergulir sejak awal tahun 2025 memasuki babak baru.

00:41Proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok ini sebelumnya disorot karena mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar USD.

00:51Menjadikan total biaya mencapai sekitar 115 triliun rupiah.

00:56Pada Senin 10 November 2025, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu,

01:03mengungkap dugaan tindak pidana baru yang ditemukan tim menyelidik.

01:07Asep Guntur Rahayu menyatakan ada oknum-oknum,

01:10di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara tetapi dijual lagi ke negara.

01:16KPK menduga oknum-oknum ini mengakali status tanah negara untuk dijual kembali ke pemerintah

01:22dengan harga yang di markup atau lebih tinggi dari nilai pasar.

01:26Padahal menurut Asep, jika lahan tersebut digunakan untuk proyek pemerintah,

01:31negara seharusnya tidak perlu membayar.

01:33Atau jika itu kawasan hutan, cukup dilakukan konversi lahan.

01:38Peristiwa ini tentu merugikan keuangan negara.

01:41Karena negara terpaksa membeli lahannya sendiri.

01:44Asep menegaskan kalau pembayarannya wajar, tidak akan kami perkarakan.

01:48Tetapi kalau markup dan bukan tanahnya, apalagi ini tanah negara,

01:53tentu harus kami kembalikan uangnya ke negara.

01:56KPK saat ini sedang menelusuri lokasi pasti pengadaan lahan bermasalah tersebut.

02:01Apakah di wilayah Halim, Bandung, atau Tegal Luar.

02:04Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahat, melalui unggahan di akun trades pribadinya,

02:09menyebut temuan tanah negara dijual dan dibeli lagi oleh negara,

02:13merupakan keanehan yang sangat riskan.

02:16Yudi menduga jika KPK berani melangkah lebih jauh ke proses perencanaan proyek,

02:21kemungkinan akan ditemukan adanya pemufakatan jahat.

02:24Apalagi kalau berani masuk dalam proses perencanaan,

02:27siapa tahu ketemu ada pemufakatan jahat, kata Yudi.

02:31Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD,

02:34juga sempat menyoroti adanya dugaan markup dalam proyek WUSH,

02:38membandingkan biaya per kilometer kereta cepat versi Indonesia,

02:42yang jauh lebih mahal dari biaya di Cina.

02:44Koruptif, seperti yang didugakan sampai saat ini.

02:49Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini.

02:54Para pemirsa, para pemilik, dan pecinta tanah air Indonesia.

02:59Kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik,

03:04tetapi juga secara hukum.

03:06Tujuannya adalah agar ke depannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini.

03:14Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan,

03:20atau detournement de pauvre,

03:23atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan,

03:26atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya.

03:35Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya,

03:42dan harus didasari oleh tanggung jawab moral.

03:46Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha,

03:50menekankan bahwa pengungkapan kasus WUSH membutuhkan independensi total dari KPK.

03:56Mengingat WUSH adalah proyek strategis bernilai tinggi era Presiden Joko Widodo,

04:00penyelidikan ini rentan terhadap intervensi politik.

04:04Penanganan kasus ini akan menjadi ujian nyata bagi independensi komisi anti-rasuah.

04:09Temuan KPK mengenai modus jual-beli tanah negara kepada negara sendiri

04:13dalam proyek WUSH menunjukkan adanya praktik korupsi yang terorganisir dan merugikan keuangan negara.

04:20Apakah modus markup lahan ini adalah pola baru dalam korupsi proyek infrastruktur di Indonesia?

04:26Dan bagaimana mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mencegahnya?

04:31Kali ini kita membahas mengenai adanya dugaan kasus korupsi dalam proyek kereta api.

04:43Dan KPK pun juga sudah menelusuri terkait dengan adanya dugaan korupsi tersebut.

04:59Setelah sebelumnya sempat ada polemik karena KPK meminta data kepada Prof. Mahfud.

05:08Sementara Prof. Mahfud mengatakan dia mendapatkan dari podcast ataupun sumber lain

05:18dan harusnya KPK bisa melakukan investigasi langsung.

05:22Dan memang benar KPK bisa melakukan investigasi secara langsung

05:28atau yang kita kenal dengan sebutan proactive investigation.

05:33Nah tentu saya akan membahas ya pengalaman saya dalam menangani kasus korupsi

05:45di mana korupsi itu dimulai dari adanya pengaduan masyarakat

05:55atau juga proactive investigation karena adanya dugaan kasus korupsi yang viral

06:04atau mendapatkan perhatian masyarakat.

06:08Walau pasal tentang kewenangan KPK bisa menangani kasus yang menarik perhatian masyarakat

06:19sudah dihapus ya di undang-undang KPK yang baru ya yang undang-undang 19 tahun 2019

06:26yang merevisi undang-undang 30 tahun 2002 namun setidaknya itu kan dihapus secara formil

06:36tetapi aslinya KPK tetap bisa dong melakukan proactive investigation

06:41dan nama juga komisi pemberantasan korupsi.

06:45Kemudian juga apakah ada pemufakatan jahat atau kemudian ada hal-hal lain ya

06:53terkait dengan perencanaan yang memang disengaja ya untuk korup proyek tersebut

06:59itu yang kemudian ditelusuri.

07:01Kemudian proses pekerjaannya ya bagaimana awal-awal pekerjaan

07:07kalau ini kan kalau kita bicara mengenai peta Picepat WUS ini kan tentu

07:12ada proyek-proyek pengadaan tanah ya kan

07:15kemudian kereta apinya kemudian mesin-mesinnya

07:19kemudian juga pembangunan stasiun-stasiun dan sarana infrastruktur lainnya

07:25termasuk rel ya kemudian juga apalagi

07:29SDM-nya ya transportasi lainnya dan lain sebagainya

07:37ya pasti banyak disitu ya ya itu juga perlu ditelusuri ya

07:42apakah ada markup ya apakah ada suap-menyuap dan lain sebagainya

07:48termasuk kemudian terakhir saat ini kan ternyata rugi

07:52nah nanti kerugian ini bagaimana kok bisa rugi

07:55kalau rugi kan berarti sebelum bisa bayar hutang dan bunganya ya menutupi kerugian

08:00kalau setiap tahun rugi ya gimana bisa bayar bunga dan kemudian hutang pokoknya

08:06seperti itu

08:07nah kembali lagi ya bahwa ketika menelusuri kasus korupsi

08:13ada dua hal yang penting

08:14ya pertama siapa yang menjadi pelakunya

08:18yang kedua bagaimana konstruksi kasusnya

08:20kalau pelakunya biasanya ada tiga

08:22ada yang menjadi intelektual dadernya

08:25atau otak aktor intelektualnya

08:28yang kedua adalah koordinator yang bertugas memastikan

08:32bahwa korupsi itu benar-benar terjadi dan menguntungkan

08:36dan yang ketiga yang terakhir adalah

08:39eksekutor

08:41mereka yang mengeksekusi ya terkait dengan kasus korupsi tersebut hingga terjadi

08:47kemudian kalau konstruksi kasusnya

08:49ya tentu berdasarkan analisis fakta dan analisis juridis ya

08:52ini maksud korupsi yang mana seperti itu

08:56di tengah polemik hutang dan kini

08:58dugaan korupsi

08:59apakah proyek WUSH akan terus berjalan sesuai target

09:03atau justru terhenti karena masalah hukum

09:06dan penggelembungan anggaran

09:08yang ketiga

09:14yang ketiga

09:18terima kasih

09:20You

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended