Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja.

Menurutnya, betul bahwa misal pemilu berjalan sesuai rencana, namun yang perlu dikritisi adalah apakah pemilu free and fair, tidak ada kecurangan, jujur dan adil? Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan soal legitimasi pemerintahan sekarang.

Di sisi lain, koalisi saat ini sudah terlalu besar. Pengambilan keputusan bukan diambil individu. Pada akhirnya keputusan soal Undang-Undang.

"DPR sebagai institusi juga mesti kita baca, ini legislatif lho, wakil rakyat. Kalau mereka tidak bersikap terhadap isu-isu besar. Mestinya sudah ada pansus MBG, karena banyak korbannya. Tapi kan enggak ada. Semua hanya ada narasi di media massa dan media sosial," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari mengatakan dalam masyarakat ada berbagai macam kelompok aspirasi dan pemikiran. Ketika bicara demokrasi, otomatis di dalamnya ada ruang kompetisi. Ruang-ruang ketidakpuasan otomatis akan diambil partai tertentu. Karena ada yang tidak puas, itu harus disuarakan oleh parlemen, aktivis, supaya yang tidak puas punya perwakilan.

"Pemerintah menyadari sepenuhnya kebijakan publik tidak sempurna, ada blind spot di sana. Fungsi aktivis untuk mengingatkan kami agar lebih baik," katanya.

Bagaimana menurut Anda?

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/Jp7YsnxqJcw



#prabowo #gibran #pemerintahan

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/624735/bivitri-mestinya-ada-pansus-mbg-karena-sudah-banyak-korbannya-satu-meja
Transkrip
00:00Sidang Dewan yang terhormat, sepanjang tahun sidang 2024-2025 ini,
00:07DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang,
00:15serta sedang membahas 10 rancangan undang-undang yang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1.
00:22Itulah pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani dalam satu tahun 16 undang-undang disahkan.
00:31Bung Hugo, betulkah seperti sinyalemen dari Bung Fahri tadi memang ada penyeragaman suara di parlemen,
00:42sehingga hilanglah sikap kritis terhadap pemerintah, padahal parlemen punya tugas parle berbicara dan mengkritisi pemerintah.
00:49Ya tidak seluruhnya juga sih sebenarnya.
00:52Tidak seluruhnya?
00:53Artinya ya secara individual, ya kita tetap melakukan mengkritisi bagian-bagian artinya dalam tugas pengawasan.
01:07Mengkritisi secara terpimpin?
01:09Ya mengkritisi. Artinya terpimpin oleh undang-undang.
01:14Terpimpin oleh undang-undang dan aturan main yang ada.
01:17Dalam arti bahwa banyak kebijakan-kebijakan, implementasi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden.
01:28Artinya ide Presiden menyampaikan hal-hal yang menurut saya juga bagus-bagus semuanya.
01:34Tetapi ketika implementasinya kebawah, ini kan banyak hal yang tidak selalu sejalan dengan apa yang disampaikan itu.
01:42Nah sehingga ya kita melakukan pada level itu, ya artinya sebagai anggota DPR, ya di PDI Perjuangan, kita memberikan pandangan-pandangan, tetap memberikan pandangan-pandangan kritis itu.
01:55Dan itu selama ini no problem.
01:58Masyarakat bisa menilai itu kan.
02:01Ketika perahara Agustus, kenapa tidak ada pengawasan yang cukup signifikan dari parlemen?
02:06Ya, jujur aja mas ya, ketika peristiwa itu banyak anggota DPR juga takut bicara.
02:13Takut bicara?
02:14Dan sampai sekarang masih takut?
02:15Situasi seperti itu gitu.
02:17Artinya saya sendiri saya bicara gitu, beberapa kali kan ya kita cepat ngobrol juga gitu, di Kompas TV.
02:25Tapi ya dengan situasi di mana public discourse begitu, apa ya, jujur saya katakan DPR kan sepi beberapa waktu, praktis sepi gitu.
02:38Dan ya banyak yang juga kagok untuk bicara.
02:42Nah, tapi ya kemudian misalnya di Komisi 13 pada waktu itu memang lagi rame-rame kami sedang membahas soal anggaran pada waktu itu dan bicara dengan Komnas HAM.
02:53Karena waktu itu Komnas HAM kebetulan memang mereka ada statement yang berkaitan dengan peristiwa itu bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat gitu.
03:03Nah disitu kami mengkritisi, jangan terlalu pagi-pagi menyampaikan statement seperti itu gitu.
03:09Yuk bikin investigasi dulu untuk kemudian membuktikan peristiwa itu, untuk kemudian baru memberikan penilaian terhadap peristiwa kerusuhan itu.
03:22Kita tunggu sampai sekarang.
03:23Oke, ini semacam tadi Bung Hugo juga mengatakan ada ketakutan ya.
03:28Ini semacam ada semacam republik ovir gitu.
03:31Republik penuh dengan ketakutan, takut bicara, takut ini, takut itu, akibat dari situasi ini atau Anda lihat gimana sih sebenarnya?
03:39Ya, karena kepentingan-kepentingan di antar kelompok-kelompok elit.
03:47Yang saya maksud kelompok di sini adalah partai-partai politik.
03:51Mereka itu bukan hanya mau menyelamatkan pemimpinnya, melainkan juga partainya secara keseluruhan gitu.
03:58Nah kalau Anda lihat misalnya PKS ya, yang selama 10 tahun belakangan ini itu selalu berada di luar,
04:07itu lama-lama juga tidak tahan.
04:10Tidak tahan, harus masuk ke dalam.
04:12Ya harus masuk ke dalam, walaupun memang harus kita akui bahwa PKS dari dulu adalah pendukung dari Prabowo Subianto ya.
04:19Siapapun pasangannya pada waktu itu gitu.
04:23Nah jadi kalau kita lihat dari sini, maka yang mau dilihat, yang mau diselamatkan oleh mereka itu adalah survivalitas.
04:32Dari partai-partai politik.
04:33Survivalitas ya.
04:34Dari partai-partai politik.
04:36Dan kalau kemudian kita lihat ya, hubungan antara utusan Presiden Prabowo dengan Mbak Megawati,
04:46yang saya kagumi itu, yang saya katakan perempuan terkuat di dunia itu,
04:51itu juga harus kita lihat ya, kaitannya antara survivalitas dari PDIP itu sendiri,
04:59dengan ya, perkembangan politik baru pasca Jokowi gitu.
05:04Nah, jadi adaptasi-adaptasi yang mereka lakukan,
05:08mereka maksud saya di sini adalah partai-partai politik itu,
05:12itu mengarah kepada sebuah asumsi perpecahan di kalangan elit.
05:19Yang saya maksud elit di sini adalah,
05:21wakil-wakil partai politik di dalam parlemen, maupun di dalam kabinet,
05:27itu akan menimbulkan masalah bagi tercapainya tujuan nasional.
05:32Jadi asumsi dasar inilah yang terus menerus ya,
05:36dibentuk oleh mereka,
05:38lalu kemudian jalannya adalah melalui retret.
05:42Itu tadi gitu.
05:43Oke, baik.
05:44Nah, ini yang kemudian kita lihat ya,
05:46sesuatu yang menarik dari pola political behavior,
05:52pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo sekarang ini.
05:56Oke, baik.
05:58Bung Kodari, jadi kalau Istana melihat,
06:00atau Bung Kodari melihat,
06:02situasi demokrasi sekarang ya,
06:04termasuk tadi yang Bung Fahri mengatakan juga,
06:06kesatuan elit menjadi penting,
06:09lalu kemudian ada penyeragaman pendapat,
06:11bagaimana sih Anda lihat situasi demokrasi kita saat ini?
06:13Pertama, menurut saya PR kita dua ya,
06:20yang satu soal teknokrasi,
06:22bagaimana program-program yang ditujukan untuk membantu,
06:28melindungi, melayani masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik.
06:32Apalagi Pak Prabowo ini programnya ada yang baru-baru,
06:36ada yang banyak, dan skalanya sangat masif.
06:39Itu tantangan terbesar menurut saya.
06:41Nah, kalau soal demokrasi,
06:43kalau saya sih percaya bahwa pertama,
06:46dalam masyarakat itu ada berbagai macam kelompok aspirasi dan pemikiran.
06:52Dan berbagai kelompok pemikiran dan aspirasi itu,
06:55kemudian melahirkan partai-partai politik.
06:58Dan ketika kita bicara demokrasi,
07:00otomatis di dalamnya itu ada ruang kompetisi,
07:02atau ada ruang kontestasi.
07:05Nah, dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan,
07:09ini pengalaman baik di luar maupun sekarang saya di dalam.
07:13Dan sebagai surveyor, Mas Budiman,
07:15itu saya hebat-hebatnya seorang presiden,
07:19dia 80 persen lah, 85 persen lah itu maksimal tingkat kepuasan.
07:24Selalu ada saja sekitar 15-20 persen dari pemilih itu yang tidak puas.
07:29Nah, ruang yang tidak puas ini,
07:32ini pasti menjadi insentif elektoral bagi partai politik.
07:37Saya kira itu yang antara ini menyebabkan kenapa
07:39PD Perjuangan misalnya tidak bergabung dalam pemerintahan.
07:44Dan pada hari ini kan notabene boleh dibilang
07:46hampir tidak ada sama sekali perwakilan dari PD Perjuangan
07:48di dalam pemerintahan begitu.
07:50Dan logika yang sama menurut saya juga terjadi pada partai Nasdem.
07:54Jadi sebetulnya ruang-ruang kritisisme,
08:00ruang-ruang ketidakpuasan itu
08:04otomatis akan diambil oleh partai-partai politik tertentu,
08:08seperti misalnya PD Perjuangan.
08:11Dan menurut saya pemerintah juga sebetulnya memang lebih baik begitu.
08:16Artinya karena ada yang tidak puas,
08:19maka kemudian itu harus disuarakan.
08:21oleh parlemen, oleh teman-teman aktivis,
08:27seperti teman saya Bibit, begitu.
08:29Jadi artinya supaya apa?
08:31Supaya memang yang tidak puas itu merasa punya perwakilan Mas Buriman.
08:35Dan menurut saya itu yang terjadi pada hari ini.
08:37Jadi kondisi demokrasi Indonesia baik-baik saja, Bung Kodari, sebetulnya?
08:41Menurut saya baik.
08:43Kita punya sistem pemilu berjalan,
08:45sesuai dengan jadwal,
08:48terjadi pergantian kepemimpinan sesuai dengan
08:50sirkulasi elitur yang berlaku,
08:52transisinya berjalan dengan baik.
08:56Hari ini yang berkuasa PDI Perjuangan,
08:59kemudian berganti dari Gerindra,
09:01mungkin nanti Golkar,
09:02dan seterusnya.
09:03Menurut saya sirkulasi itu terjadi,
09:06dan koreksi juga terjadi.
09:07Kalau saya pribadi sih,
09:09percaya bahwa pemerintah itu
09:10menyadari sepenuhnya bahwa
09:12yang namanya kebijakan publik tidak sempurna,
09:14ada blind spot di sana,
09:15dan fungsi oposisi di parlemen,
09:18di kalangan aktifis itu adalah
09:19untuk mengingatkan kita semua,
09:21untuk memperbaiki agar kualitas kebijakan publik
09:23menjadi lebih baik lagi.
09:26Oke, baik.
09:27Bung Bip,
09:28jadi kalau menurut Bung Kodari,
09:30sebetulnya kondisi demokrasi dia
09:31oke-oke saja,
09:32nggak ada problem.
09:33Meskipun William Lidl menulis di tempo
09:35dengan sangat keras,
09:36menyerupai totaliter,
09:38sebetulnya yang sedang terjadi.
09:40Kalau menurut analisis Anda,
09:41gimana seperti kondisi demokrasi Indonesia
09:42setahun pemerintahan Prabowo Gibran itu?
09:44Tidak baik-baik saja.
09:45Jadi satu bagian yang tadi
09:47Mas Budiman nyeletuk
09:49soal sirkulasi elit.
09:51Pertanyaannya apakah benar ada sirkulasi elit
09:53atau hanya sirkulasi nama partai?
09:56Karena buat saya sebenarnya
09:58akhir-akhir ini tidak ada sirkulasi elit.
09:59Kalau kita maknai elit sebagai kelompok tertutup
10:03yang memang mengambil berbagai macam
10:05keuntungan ekonomi maupun politik di negara ini,
10:07itu satu.
10:08Kemudian yang kedua,
10:09yang kita harus perhatikan,
10:11betul bahwa misalnya
10:12pemilu berjalan sesuai rencana.
10:14Tapi kan kita kalau menganalisis demokrasi
10:16mesti masuk ke substansinya.
10:18Apakah pemilu itu free and fair?
10:21Apakah benar?
10:22Tidak ada kecurangan,
10:23dan jujur dan adil,
10:25dan seterusnya.
10:27Catatannya banyak sekali
10:28mengatakan ternyata itu tidak terjadi.
10:31Makanya juga ada pertanyaan
10:32soal legitimasi dari pemerintahan yang sekarang.
10:35Kemudian yang ketiga,
10:36juga yang kita harus lihat,
10:38kalau di dalam konteks DPR,
10:40kan memang kita ini ya,
10:42sebagai sistem presidensialisme multipartai,
10:46akhirnya mau tidak mau,
10:48presiden yang menang akan harus membentuk koalisi.
10:51Tapi koalisi saat ini sudah terlalu besar.
10:53Kalau misalnya ada individu-individu,
10:55yang mungkin kita bisa nonton di TV,
10:57di Youtube, segala macam,
10:58masih bisa berdebat,
10:59baiklah.
11:00Tapi pengambilan keputusan,
11:02itu kan yang mengambil bukan individu-individu.
11:04Di DPR bukan one person,
11:06one vote.
11:07Tapi one fraksi, one vote.
11:09Dan pada akhirnya,
11:10ini yang menyebabkan banyak sekali
11:11pengambilan keputusan soal undang-undang,
11:14soal tadi Mas Budiman tanyakan dengan kritis,
11:15kenapa nggak ada follow up
11:17sejak Prahara Agustus oleh DPR?
11:19Secara resmi,
11:20kalau orang per orang ngomong di media masa,
11:25ya kita hitung saja sebagai individu.
11:27Tapi kan DPR sebagai institusi,
11:29juga mesti kita baca,
11:31ini legislatif loh,
11:32wakil rakyat.
11:33Kalau mereka tidak bersikap
11:34terhadap isu-isu besar-besar,
11:36tidak misalnya,
11:37kalau dulu misalnya rajin bikin pansus,
11:40saya membayangkan,
11:41mestinya sudah ada pansus MBG.
11:43Karena sudah banyak sekali korbannya misalnya.
11:45Tapi kan nggak ada.
11:47Semua hanya ada narasi di media masa,
11:50dan di media sosial,
11:52yang hanya bertanding narasi kuat-kuatan saja.
11:55Oke, baik.
11:56Jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran
11:58dalam 4 tahun ke depan,
12:00dan tetap mempertaruhkan nasib demokrasi Indonesia?
12:02Kita bahas setelah jeda berikut ini.
12:06Terima kasih.
12:09sub indo by broth3rmax
12:13Terima kasih.

Dianjurkan

3:01
Selanjutnya