Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari mengatakan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming ingin membangun kualitas SDM dengan maksimal, misalnya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Qodari juga menyebut Prabowo tegas dalam menindak kasus Riza Chalid yang disebut seakan tidak tersentuh dan masih buron. Anak Riza Chalid yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza, menjadi terdakwa pada kasus korupsi minyak.

"Padahal Riza Chalid itu masih ada hubungan saudara dengan Prabowo melalui keponakan masing-masing. [...] Sangat jelas dan tegas di era Prabowo penegakan hukum maksimal dan optimal untuk mengembalikan kekayaan negara dan kemakmuran rakyat," katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan ada hal-hal yang harus diapresiasi secukupnya, karena itu memang tugas pemerintah dan harus ditinjau secara kritis.

Penegakan hukum bukan hanya di sektor antikorupsi. Tapi juga pemerintah menangani kritik masyarakat sipil. Ada juga pembentukan hukum di level Undang-Undang. biasanya modenya UU dibuat sangat cepat tanpa partisipasi publik.

Bagaimana menurut Anda?

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/Jp7YsnxqJcw



#prabowo #gibran #pemerintahan

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/624732/evaluasi-penegakan-hukum-qodari-prabowo-tegas-tindak-kasus-riza-chalid-satu-meja
Transkrip
00:00Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
00:30Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
01:00Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
01:29Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
02:00Inilah satu meja di forum. Satu tahun Prabowo Gibran hukum jadi alat kekuasaan dalam tanda tanya.
02:07Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran masih memisahkan sejumlah catatan, diantaranya bidang hukum.
02:18Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegangan hukum di pemerintahannya berhasil menyelamatkan lebih dari seribu triliun rupiah terugian negara.
02:28Presiden lalu menyatakan, tak ada kasus korupsi yang tidak bisa disentuh hukum.
02:34Kemudian kita bertekad, tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki.
02:46Tidak ada, no more untouchable. Tidak ada yang untouchable lagi.
02:52Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini.
02:59Juga, penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari seribu triliun kerugian negara.
03:14Meski demikian, amnesti internasional Indonesia menuding, kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia jadi masalah serius di satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran.
03:25Kalau kita melihat memang, itu kriminalisasi merupakan menjadi salah satu elemen yang menjadi highlight dari satu tahun pemerintahan Prabowo ini.
03:35Kita menyimpulkan bahwa terjadi erosi yang serius hak asasi manusia selama satu tahun pemerintahan Prabowo.
03:42Apa penyebabnya? Kita melihat maraknya praktik-praktik maupun kebijakan-kebijakan otoriter selama satu tahun terakhir ini
03:51yang menjadilah terbelakang masifnya pelanggaran hak sipol dan ekosok tadi.
03:58Selain itu, juga ada tudingan. Hukum masih dijadikan alat kekuasaan.
04:05Tapi yang harus kita tangkap juga dalam the whole big picture ini adalah hukum juga tidak netral.
04:13Tapi hukum sedang menjadi alat kekuasaan. Dan ini yang sedang dipertunjukkan.
04:17Anggota DPR RI fraksi Partai Kolkar, Ahmad Irawan mengatakan,
04:25pro dan kontra terkait capaian satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah sebuah kewajaran.
04:31Namun, Ahmad Irawan menegaskan, kerja pemerintah sudah selaras dengan beragam kebijakan yang dicanangkan.
04:38Memang kemudian, sebagian publik melihat ada yang masih kurang.
04:44Sebagian publik mungkin sudah lebih, tapi dalam perspektif melihatnya satu kebijakan tersebut dalam perspektif yang berbeda.
04:51Dan itu biasa dalam satu negara demokrasi.
04:55Tetapi saya ingin meyakinkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh presiden,
04:59bersama wakil presiden, ini sudah on the right track.
05:03Tak bisa dipungkiri, setahun ini hukum masih berjuang mencari keseimbangan antara aturan dan keadilan.
05:15Negara memang menunjukkan kerja,
05:17tetapi publik masih menunggu bukti nyata bahwa hukum berpihak pada kebenaran, bukan alat kekuasaan.
05:25Setahun Prabowo Gibran, hukum menjadi alat kekuasaan dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam hari ini.
05:35Telah hadir di studio B. Fitri Susanti, malam B. B. Pakar Hukum Tekanagara setelah tinggi ilmu hukum Centera.
05:43Lalu kemudian ada Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parira, malam.
05:47Lalu ada pengamat politik, Fahri Ali, dan sudah bergabung melalui sambungan sum,
05:54Muhammad Kodari, Kepala Staff Kepresidenan.
05:57Malam, Bang Kodari.
05:59Selamat malam.
06:01Bang Kodari, saya ingin bertanya kepada Bang Kodari dulu,
06:05apa catatan yang paling menonjol di bidang hukum setahun pemerintahan Prabowo Gibran?
06:11Pertama, saya kira karena di salun pemerintahan kita tidak hanya fokus kepada soal hukum ya.
06:18Jelas bahwa Presiden ingin mengembangkan atau membangun kualitas sumber daya manusia dengan maksimal,
06:25dengan program MBG, CKG, aneka program di bidang pendidikan.
06:31Kemudian yang kedua, ingin mengembalikan kekayaan rakyat, kekayaan bangsa dan negara untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
06:40Itu kita bisa lihat dari misalnya pengembalian sawit sampai 4 juta hektare itu kepada negara.
06:48Kemudian yang ketiga adalah ingin menegakkan keadilan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat
06:54dengan berbagai program termasuk di dalamnya Koperasi Nara Putih.
06:57Nah kalau soal hukum, Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa pada hari ini tidak ada yang untouchable ya kalau bicara hukum.
07:05Kita sudah melihat bagaimana Presiden sangat tegas dalam berbagai kasus misalnya soal potensi korupsi di Pertamina.
07:16Riza Halid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh tetapi sekarang buron.
07:21Kemudian anaknya Riza Halid sekarang sedang berproses hukum.
07:24Padahal sebetulnya Pak Riza Halid itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Prabowo melalui keponakan masing-masing.
07:32Kemudian kita barusan melihat ini ada gambarnya bagaimana penyalahgunaan yang dilakukan atau terjadi pada perdagangan minyak goreng.
07:46Ada penyalahgunaan terkait dengan domestic market obligation itu diproses secara hukum dan betul-betul kerugian negara itu disita.
07:55Dan uangnya itu dikembalikan dan uangnya akan digunakan untuk program-program yang saya sudah sebutkan tadi termasuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya.
08:05Jadi saya kira sangat jelas dan tegas bahwa di arah Pak Prabowo ini kegiatan penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan maksimal dan optimal.
08:15Dan itu semua ditujukan untuk mengembalikan kekayaan negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemamuran rakyat.
08:23Saya kira itu dari sebesarnya.
08:25Baik Bung Kodari, Bung Fahri, bagaimana Anda sebagai pengamat politik spesifik untuk melihat penegakan hukum di setahun Prabowo Gibran?
08:36Saya bukan ahli hukum ya dalam konteks ini, tetapi apa yang disampaikan oleh Kodari tadi itu memang memperlihatkan sesuatu yang pada dasarnya mengejutkan.
08:49Mengejutkan itu karena gerak dari lembaga-lembaga hukum itu jauh lebih maksimal dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, jauh lebih maksimal.
09:08Jadi di dalam konteks ini, kesan saya Prabowo ini ingin memperlihatkan bahwa basis pembangunannya itu, itu harus dikuatkan oleh kekuatan penegakan hukum.
09:26Sehingga kemudian penegakan hukum ini mungkin secara teoritis itu akan berimplikasi pada proses demokratisasi pembangunan di Indonesia.
09:37Nah kalau kita lihat ya dari apa yang telah dilakukan sampai dengan ya hari ini, maksud saya detik ini, memang sesuatu yang unimaginable jika dibandingkan pada periode-periode sebelumnya.
09:53Nah jadi saya tidak terlalu banyak yang bisa saya komentari tentang hukum, kecuali Anda nanya nanti soal politik.
10:03Oke baik, baik Bung Hugo. Jadi gimana Bung Hugo lihat Anda sebagai partai yang tidak berada dalam kekuasaan melihat tadi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gene yang menurut Bung Fahdi itu di luar unbelievable, luar biasa.
10:17Anda sependapat dengan itu?
10:18Ya ketika Pak Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober setahun yang lalu, ketika itu beliau berpidato di MPR sebelum pelantikan, setelah pelantikan itu.
10:37Saya sebagai ya anggota DPR, MPR yang ada di luar pemerintahan, merasa mempunyai harapan gitu.
10:51Mempunyai harapan?
10:51Ya ketika itu beliau menyampaikan bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika.
10:59Terus kemudian banyak hal-hal yang disampaikan dengan gaya retorik yang optimistik ya.
11:07Kemudian dalam pembentukan kabinet misalnya, ya kementerian hukum dan HAM itu dipecah menjadi hukum, HAM, dan imigrasi.
11:23Ya saya pikir tentu ini maksudnya untuk lebih fokus, salah satunya adalah lebih memfokus pada bagaimana ya regulasi atau menyangkut aturan-aturan yang berkait politik hukum di Indonesia akan lebih baik.
11:36Terus kemudian HAM juga lebih fokus bahwa kita punya dirjen sebelumnya dirjen HAM gitu.
11:43Sekarang kementerian HAM?
11:44Kementerian HAM.
11:46Tentu ini maksudnya ya tentu lebih baik lah.
11:48Cuma memang di dalam pelaksanaan, kemudian juga misalnya di Komisi 13 itu atau berkaitan dengan hukum ini,
11:57ada upaya untuk ya memberikan amnesti pada para napi yang dengan catatan usia di atas 70 tahun, kemudian yang sakit-sakitan,
12:16dengan ada beberapa catatan, kalau narkoba termasuk pengguna, itu disampaikan gitu.
12:21Dan menjadi kebijakan di pemerintah yang berkaitan dengan Komisi 13.
12:25Namun saya kira juga di dalam pelaksanaan tidak semudah apa yang beliau sampaikan.
12:30Misalnya?
12:31Ya karena banyak hal yang seperti tadi Bang Fakri Ali sampaikan itu,
12:38artinya banyak peninggalan-peninggalan dari sebelumnya di dalam masa transisi,
12:44dimana ada ide yang baik, tapi ya perangkat dan personal pelakunya ini masih sama gitu.
12:54Masih orang-orang dari periode sebelumnya dengan mentalitet yang ya membawa cara berpikir sebelumnya.
13:03Nah ini yang saya kira menjadi kendala di dalam masa transisi, evaluasi setahun ini gitu.
13:08Sehingga beliau menyampaikan misalnya soal keinginan untuk melakukan reformasi di kepolisian
13:15yang sampai sekarang ditunggu-tunggu belum kelihatan juga gitu kan.
13:19Nah itu hal-hal yang menurut saya gambaran kualitatif yang kita bisa lihat di dalam pelaksanaan,
13:28di dalam masa evaluasi setahun ini.
13:30Oke, Bibip, gimana kalau sebagai seorang pengajar dan juga aktivis melihat setahun
13:36pemerintahan Prabowo Gibran di bidang hukum yang terakhir kan soal,
13:39tadi Bung Kodari bilang CPO disita, dipamerkan uangnya, kira-kira begitu.
13:43Gimana Anda lihat?
13:44Dipamerkan uangnya, barangkali, maaf, barangkali di titik itu juga kita mesti kritis ya.
13:49Tapi pertama-tama Mas Budiman, saya ingin kita semua juga menggunakan cara berpikir bahwa
13:55ada hal-hal yang memang kita apresiasi secukupnya karena memang itu tugas pemerintah.
14:01Itu dulu jadi bukan di praising ya, hebat, hebat, hebat.
14:04Itu tugas pemerintah.
14:05Dan kemudian kita mesti meninjaunya secara kritis.
14:09Ada skeptisisme, saya kira jurnalis sangat biasa dengan skeptisisme.
14:13Tapi sebenarnya warga semua juga harus punya skeptisisme yang sama.
14:16Nah jadi kalau misalnya dikatakan tadi ada penegakan hukum misalnya salah satunya
14:22tapi ingat bahwa hukum itu bukan hanya soal penegakannya ya
14:25tapi juga pembentukan hukum dan di beberapa kasus penegakan hukum di tempat lain.
14:30Tapi soalnya misalnya CPO dan kemudian kasus korupsi di Pertamina
14:34kita kalau dengan skeptisisme yang tinggi kita juga harus membaca situasi politiknya.
14:39Misalnya apakah ada populisme hukum yang juga sangat tinggi dari misalnya yang sekarang kelihatan itu kejaksaan.
14:48Juga KPK yang sekarang kan sekarang jarang tuh dulu KPK memamerkan barang bukti segala macam itu ya.
14:53Sekarang trennya semacam itu plus ada pertanyaan soal apakah ini persoalan ganti pemain misalnya.
15:01Itu saya kira ada kajiannya lagi tersendiri.
15:04Tapi itu cetatan pertama.
15:05Tapi kemudian yang kedua tadi yang saya katakan penegakan hukum kan bukan hanya di sektor anti korupsi
15:11tapi juga ada misalnya di sektor bagaimana pemerintah menangani kritik dari masyarakat sipil.
15:19Nah perlu saya ingatkan masih ada sekarang itu mungkin sekitar 300-an orang yang masih ditahan.
15:25Tadi pagi saya baru memberikan keterangan ahli di pengadilan untuk pra-peradilan kelompok yang ditangkap di Jakarta misalnya.
15:32Kan sebenarnya yang dilakukan adalah membungkam orang-orang yang mau skeptis ini.
15:38Sesederhana mau skeptis.
15:40Tapi digunakanlah hukum untuk membungkam mereka.
15:44Nah di tempat lainnya dan barangkali disini Pak Fahri Ali nanti bisa bicara lebih banyak juga Pak Hugo bahwa
15:50bahwa ada juga soal pembentukan hukum di level undang-undang.
15:57Dan kita tahu di level undang-undang sekarang bisa dibilang biasanya modenya adalah undang-undang dibuat dengan sangat cepat.
16:05Tanpa partisipasi.
16:07Belum lagi yang kelembagaan saya sebenarnya masih punya kritik tuh.
16:10Apakah benar kita membutuhkan kementerian HAM?
16:14Karena kita punya Komnas HAM sebenarnya.
16:16Yang secara hukum di undang-undang pengadilan HAM 26 tahun 2000 lebih jelas tugasnya dan wenangnya.
16:25Kementerian HAM sekarang sebenarnya menurut pendapat saya agak bertumpang tindih
16:30wenangnya dengan Komnas HAM dan kementerian lainnya.
16:33Jadi banyak persoalan yang tidak hanya bisa dilihat di kasus-kasus besar.
16:37Oke jadi Bung Kodari memang ada capean di bidang penagaan hukum seperti yang dilakukan oleh kejaksaan.
16:42Tetapi juga ada kritik dari Bibip tadi soal pemungkaman masyarakat sipil dengan 300 aktivis yang masih ditahan.
16:50Gimana Anda merespon itu kita bahas setelah jeda berikut ini.
16:52Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17:02Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan