- 3 months ago
- #prabowo
- #bumn
- #presidenprabowo
- #danantara
Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengubah regulasi yang mengizinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sesi dialog di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi dan membawa BUMN ke standar bisnis internasional agar dapat bersaing di tingkat global.
Pertanyaannya, apakah Indonesia kekurangan orang hebat yang bisa memimpin BUMN? bukankah Prabowo sangat anti dengan antek-antek asing? Apa risiko dari kebijakan ini? Terutama terkait kerahasiaan negara mengingat beberapa BUMN mengelola aset strategis nasional? Bagaimana kelebihan dan kekurangannya jika BUMN dipimpin WNA? Apakah hal ini lazim di luar negeri? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
#prabowo #bumn #presidenprabowo #danantara
Pertanyaannya, apakah Indonesia kekurangan orang hebat yang bisa memimpin BUMN? bukankah Prabowo sangat anti dengan antek-antek asing? Apa risiko dari kebijakan ini? Terutama terkait kerahasiaan negara mengingat beberapa BUMN mengelola aset strategis nasional? Bagaimana kelebihan dan kekurangannya jika BUMN dipimpin WNA? Apakah hal ini lazim di luar negeri? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
#prabowo #bumn #presidenprabowo #danantara
Category
🗞
NewsTranscript
00:00Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengubah regulasi yang mengizinkan warga negara asing ataupun ekspatriat
00:05untuk memimpin badan usaha milik negara.
00:08Pertanyaannya, apakah Indonesia kekurangan orang hebat yang bisa memimpin BUMN?
00:13Lagi pula, bukankah Prabowo sangat anti dengan antek-antek asing?
00:17Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.
00:23Perubahan regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo
00:26dalam sesi dialog di Forum Forbes Global CEO Conference 2025
00:31di Hotel The St. Regis, Jakarta pada Rabu 15 Oktober.
00:35Terima kasih telah mengubah regulasi.
00:37Sekarang, ekspatriat dan non-Indonesia dapat mempunyai SOEs kita.
00:45Jadi, saya sangat excited.
00:51But because, you know, sometimes, I don't know, there is some sort of disconnect sometimes
01:00between the economic players and the political players, the political leaders.
01:07Many political leaders, I think, do not want to do their homework.
01:18Many political leaders maybe are afraid of figures or afraid of business.
01:27So, I think it now behooves all the younger leaders of Indonesia
01:34who want to be political leaders, you must understand business and economics.
01:41Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi
01:46dan membawa BUMN ke standar bisnis internasional agar dapat bersaing di tingkat global.
01:52Dia juga mewanti-wanti agar para politikus di Indonesia bisa memahami ekonomi atau bisnis.
01:57Tak hanya itu, Prabowo juga menginstruksikan Danantara selaku Badan Pengelola Investasi BUMN
02:03untuk mencari talenta terbaik dan merasionalisasi jumlah BUMN.
02:07Dari sekitar seribu perusahaan, Prabowo menargetkan agar dipangkas menjadi 200 hingga 240 perusahaan saja.
02:15Dengan harapan return keuntungan BUMN dapat meningkat kajam.
02:18Lantas bagaimana tanggapan Danantara merespons arahan Presiden Prabowo,
02:22Chief Investment Officer atau CIO Danantara Pandu Patria Syahrir,
02:27pada Rabu malam 15 Oktober, menegaskan bahwa WNA bukanlah opsi pertama sebagai pimpinan BUMN.
02:35Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik.
02:38Diaspora baru nantinya asing, kata CIO Danantara Pandu Patria Syahrir.
02:43Dia lalu menjelaskan mengapa membuka peluang para WNA untuk memimpin BUMN.
02:47Alasannya karena tekad pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai global champion.
02:52Mencontoh penunjukkan eksekutif asing di jajaran Direksi Garuda Indonesia sebagai langkah awal.
02:58Ketua MPRI Ahmad Muzani juga buka suara soal isu BUMN bisa dipimpin oleh WNA atau ekspatriat.
03:04Apakah jadi perhatian juga?
03:06Tadi tidak dicapakan.
03:08Apa mungkin kalau dari Gerindra atau pendidikan BUMN, jadi bagaimana pandangan terkenal?
03:14Sejauh peraturannya memungkinkan, saya kira tidak ada masalah.
03:19Asal peraturan peraturannya memungkinkan enggak?
03:24Memungkinkan enggak? Memungkinkan apa enggak ada peraturan?
03:27Kan mau dibikin perpresi sendiri ya kalau masalah sama perubah peraturan Presiden bilang.
03:32Saya kira pemerintah ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang penting.
03:40Pokoknya peraturan dan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita kahapi bersama dan dibuat secara bersama.
03:50Sehingga kalau peraturannya memungkinkan, saya kira bisa dilakukan.
03:55Tapi kalau peraturannya tidak memungkinkan, dia jangan sekali-kali terakhir.
03:58Untuk yang level-level tertentukan bisa saja oleh orang asing ini banyak yang menkritisi bahwa ketika ada pimpinan atau CEO ataupun direksi dengan dipimpin oleh orang asing,
04:08itu masalah kedaulatan, itu bagaimana Pak banyak yang memungkinkan seperti itu Pak?
04:13Saya harus cek dulu.
04:16Lantas bagaimana dengan risiko fraud atau korup bila dilakukan oleh WNA?
04:20Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 17 Oktober mengingatkan bahwa WNA yang menjabat di BUMN tetap berstatus sebagai penyelenggara negara dan harus patuh pada hukum Indonesia.
04:32Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud atau dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani, kata jurubicara KPK Budi Prasetyo.
04:41Para WNA juga wajib melaporkan aset dan hartanya melalui laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
04:49Pertanyaannya apa risiko dari kebijakan ini, terutama terkait kerahasian negara, mengingat beberapa BUMN mengelola aset strategis nasional.
04:57Bagaimana kelebihan dan kekurangannya jika BUMN dipimpin WNA? Apakah hal seperti ini lazim di luar negeri?
05:03Ini sebetulnya memang belum pernah terjadi gitu sepanjang sejarah kita ya.
05:09Kalaupun memang ada gitu ya, mungkin memang tidak dalam jabatan-jabatan yang strategis.
05:15Tetapi kekhawatiran yang memang ke depan adalah karena kebijakan ini justru BUMN atau badan usaha yang itu milik negara,
05:25itu justru bisa dipimpin oleh atau keputusan-keputusan yang diambil itu justru mengikuti kepentingan dari WNA ataupun ekspatriat yang itu justru bisa melemahkan gitu ya BUMN.
05:41Nah kemudian catatan yang kedua adalah, memang betul ya kalau kita melihat sebetulnya ada beberapa kelebihannya.
05:47Salah satunya misalkan untuk mengimpor praktik kelas dunia, jadi kita bisa knowledge know-how juga gitu ya.
05:54Bagaimana perusahaan-perusahaan global itu bisa ekspansi bisnis, kemudian bisa tetap menjaga agar likuiditas perusahaannya juga tetap sehat.
06:05Kemudian yang jelas adalah keuntungan yang kedua, akses jaringan global, kemudian disiplin operasi gitu ya, dan juga tata kewala berbasis performance gitu ya.
06:15Nah apalagi juga pemerintah juga sedang merapikan portfolio lewat dan antara juga kan seperti itu, dan konsolidasi BUMN juga besar-besaran.
06:23Nah tetapi memang ada beberapa hal yang ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah kita.
06:29Nah yang jelas beberapa negara-negara best practice gitu yang itu selalu dijadikan contoh gitu ya terkait hal ini atau kebijakan baru ini,
06:41itu justru hari ini sedang besar-besaran atau sedang sangat gencar, itu justru untuk memproteksi bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negerinya,
06:51itu betul-betul memiliki ide independensi gitu ya dan tidak banyak juga terkontaminasi ataupun terintervensi gitu ya dari kekuatan dari asing gitu atau kekuatan ekonomi asing.
07:09Mengapa demikian? Karena beberapa hal gitu ya, itu juga baru disadari oleh beberapa negara-negara yang itu juga sudah pernah menerapkan kebijakan ini,
07:19bahkan yang sudah existing berjalan.
07:21Karena kita tahu bahwa ekonomi global sedang tidak baik-baik saja,
07:26kemudian ada beberapa hal juga soal narasi-narasi terkait supply chain yang itu sekarang sudah mulai berubah gitu ya,
07:36dari yang sebelumnya itu bertumpu dari sumber daya alam yang sifatnya ekstraktif juga kepada sifatnya yang sudah terbarukan.
07:47Nah, ini kan juga menjadi concern harusnya kepada pemerintah Indonesia.
07:53Apakah kemudian BUMN kita juga bisa untuk memanfaatkan kebijakan ini gitu ya,
08:00atau justru BUMN kita justru masih perlu untuk di tata kelolanya betul-betul harus direformasi terlebih dahulu,
08:09baru bisa diterapkan atau bisa menjalankan kebijakan yang seperti ini.
08:14Karena bagaimanapun, belum ada juga kan pilot project gitu ya,
08:20salah satu BUMN kita yang itu juga dipimpin oleh asing gitu ya.
08:25Dan kemudian salah satunya juga yang menjadi catatan adalah,
08:28Pak Prabowo selalu mewanti-wanti bahwa ini antek-antek asing dan kemudian nasionalisme ekonomi.
08:38Tetapi dengan keputusan-keputusan yang seperti ini justru kita bisa tahu bahwa
08:42ternyata Pak Prabowo juga hari ini gitu ya,
08:45itu juga bagian dari narasi yang itu juga dia sebutkan gitu di publik,
08:50atau dia gaungkan di publik.
08:53Artinya ini justru di sisi lain justru menambah kepercayaan masyarakat,
08:59itu juga semakin menurun kepada beliau gitu ya.
09:02Dan kemudian yang kedua adalah domestifikasi perusahaan-perusahaan yang itu justru dilakukan dulu gitu,
09:10yang menjadi kemudian BUMN hari ini, ini justru dipertanyakan gitu.
09:16Kita kok malah berjalan mundur gitu ya,
09:19yang harusnya BUMN kita itu dipimpin oleh orang-orang yang memang itu berasal dari dalam negeri gitu ya,
09:25dengan kapabilitas dan juga kapasitas yang itu juga bisa dibilang di atas rata-rata.
09:32Banyak juga pengusaha-pengusaha juga yang memiliki konsultan-konsultan dari lulusan-lulusan luar negeri gitu ya.
09:40Dan ini kenapa tidak diberi ruang untuk mereka gitu ya.
09:43Jadi ruang untuk meritokrasi juga harus perlu atau sangat penting gitu ya,
09:49diperhitungkan untuk keberlanjutan BUMN ke depan gitu.
09:52Dan kemudian terakhir adalah bagaimanapun risikonya adalah danantara melalui RUBUMN juga gitu ya,
10:03sekarang juga kemudian jadi BP BUMN gitu ya,
10:06tidak ada lagi kementerian BUMN.
10:08Ini yang perlu ditekankan melalui RUBUMN yang kita pernah buka juga adalah,
10:12salah satu pasalnya yang ini sangat krusial adalah,
10:15kerugian investasi yang dilakukan oleh danantara itu bukan merupakan kerugian negara.
10:25Nah ini di sini yang menjadi sangat tricky begitu ya,
10:28ketika memang nanti kemudian BUMN ke depannya akan dipimpin atau diizinkan oleh Pak Prabowo
10:34untuk dipimpin, boleh dipimpin dari kelompok,
10:40atau bukan dari ekspatriat ataupun dari WNA.
10:43Ini justru kan konflik of interestnya justru semakin tinggi gitu ya.
10:48Dan bagaimana kalau misalkan gitu ya,
10:50nanti kemudian terjadi kerugian investasi yang disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh
10:55pimpinan yang itu dari ekspatriat ataupun WNA ini.
10:59Sedangkan BUMN doyongan kita sendiri juga gitu ya,
11:02keadaan keuangannya juga banyak sekali yang sedang tidak baik-baik saja.
11:06Kita bisa lihat dari Wika yang sekarang juga sedang gencar dibicarakan soal
11:11bagaimana terkait kerugian dari kereta cepat bus gitu ya,
11:16yang ini harus segera dibayarkan gitu.
11:18Mother of Industry kita tuh, Krakatau Steel,
11:21yang sampai hari ini track recordnya juga masih sangat buruk di dalam hal keuangan.
11:28Dan terus merugi kurang lebih hampir 10 tahun.
11:31Padahal Mother of Industry baja ini,
11:35Krakatau Steel ini yang harusnya segera diperbaiki terlebih dahulu tata kolamannya.
11:40Nah pertanyaannya justru saya bertanya kembali gitu ya,
11:44apa kemudian ada yang berani untuk memimpin BUMN-BUMN yang keadaannya seperti ini?
11:50Dan sebetulnya yang paling penting adalah ke depannya nih ya,
11:53risiko utamanya salah satunya nih mbak,
11:56kerasian ekonomi dan juga bocoran data.
12:00Ini juga harus diperhatikan.
12:01Karena di dalam bisnis ini juga perlu dikelirkan juga.
12:05Nantinya gitu ya,
12:06ketika bisa tidak dipastikan bahwa ketika dipimpin oleh ekspatriat
12:11ataupun WNA begitu ya,
12:13model bisnis yang dipakai oleh BUMN,
12:16semisal ada investasi dari asing,
12:18apakah modelnya G2G atau B2B?
12:23Begitu.
12:24Itu juga harus dipikirkan begitu ya.
12:27Kalau misalkan modelnya adalah G2G,
12:30maka yang terjadi adalah
12:32ini bertentangan dengan keamanan data pribadi dari penduduk Indonesia.
12:40Kemudian ini juga bisa disalahgunakan.
12:43Apakah ada jaminan ketika BUMN itu dipimpin oleh ekspatriat
12:48ataupun WNA bisa menurunkan angka korupsi di lingkup BUMN?
12:54Jahitnya untuk semua ini adalah
12:59artinya perlu ada landasan hukum yang jelas,
13:04yang itu perlu untuk digarat tidak cukup 3 hari atau 4 hari gitu ya,
13:11seperti RUBW mengemarin.
13:13Ada beberapa negara yang itu pernah menerapkan ya,
13:16dan sampai hari ini sebetulnya menerapkan.
13:18Contohnya misalkan seperti Amerika Serikat yang punya CFIUS,
13:23atau ini bisa disebut juga sebagai review transaksi lah begitu ya.
13:28Nah, tetapi yang paling penting mereka sangat ketat,
13:32dan mempunyai hak vetel gitu ya,
13:37atau penyusunan sistem untuk vetting gitu.
13:39Untuk kontraktor, kemudian vetting personal juga di sektor-sektor,
13:44yang itu sifatnya adalah kritikal bagi Indonesia.
13:48Dan di Amerika Serikat itu diterapkan.
13:50Jadi tidak bisa kemudian semua BUMN itu kemudian boleh untuk dimimpin oleh ekspatriat atau BUMN.
13:56Harus ada beberapa BUMN yang itu dikecualikan oleh pemerintah.
14:01Jadi tidak boleh semuanya begitu ya.
14:03Nah, kemudian catatan praktik dan pembatasan misalkan seperti di Amerika Serikat,
14:08itu fokus pada transaksi dan juga kontrol kepemilikan juga.
14:12Jangan sampai gitu ya,
14:14kalau misalkan kemudian ekspatriat dan BUMN ini kemudian memimpin BUMN,
14:18mereka juga diberikan porsi saham yang besar.
14:21Ini justru berbahaya bagi kedaulatan ekonomi kita gitu ke depannya.
14:26Kemudian pembatasan ketat juga di sektor,
14:29kalau misalkan di Amerika Serikat,
14:30itu di sektor teknologi dan juga pertahanan.
14:34Itu case-nya di Amerika Serikat.
14:35Kenapa teknologi dan pertahanan?
14:37Karena memang itulah produk keunggulan utama dari rekonomi-nya Amerika Serikat,
14:44resourcenya Amerika Serikat.
14:46Begitu juga sebaliknya di Indonesia.
14:48Nah, di Indonesia ini keunggulannya apa?
14:50Sumber daya alam kita kan,
14:52di sektor ekstraktif.
14:53Nah, ini harusnya diproteksi terlebih dahulu oleh Indonesia.
14:56Jangan sampai ini saja praktik-praktik dari perusahaan-perusahaan
15:03yang mengawal sumber daya alam kita saja,
15:05itu sudah banyak sekali yang melanggar aturan-aturan lingkungan.
15:08Ini jangan sampai kemudian nanti dipimpin oleh ekspatriat ataupun WNA itu ya,
15:14itu yang nanti justru lebih nakal daripada perusahaan pemimpin-pimpin
15:18atau yang sedang memimpin gitu ya di perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia,
15:22yang itu berasal dari Indonesia.
15:24Kemudian ada juga di Inggris misalkan.
15:26Di Inggris itu ada yang namanya National Security Heading.
15:30Nah, ini salah satunya untuk akses informasi sensitif,
15:34misalkan gitu ya,
15:35atau persyaratan clearance untuk posisi tertentu itu juga dibatasi oleh UK atau Inggris pada waktu itu.
15:43Dan pemerintah juga menaruh kepercayaan pada clearance untuk akses tertentu.
15:48Jadi tidak semuanya diberikan akses.
15:51Nah, kemudian proses memang terkadang lambat,
15:53itu konsekuensinya.
15:54Tetapi,
15:54sehari ini sudah direformasi habis-habisan oleh Inggris begitu ya.
16:03Nah, itu beberapa contohnya yang sangat relevan gitu ya,
16:07yang itu juga akan dikeratkan oleh Indonesia melalui kebijakan Pak Prabowo.
16:12Apakah pemirsa voice setuju jika BUMN dipimpin warga asing atau ekspatriat?
16:17Terima kasih.
Be the first to comment