Anggota DPR Ahmad Doly Jawab soal Pembahasan RUU Perampasan Aset 'Lambat', Ini Respons Pukat UGM

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset digadang-gadang jadi senjata ampuh untuk menutup celah korupsi yang merugikan negara.    Akankan perampasan aset akan membuat jera koruptor, dan bagaimana mekanisme penyitaan harta yang tak dapat dibuktikan asal-usulnya?    Kita akan bahas hal ini bersama Ahmad Doly Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM.    Baca Juga Yusril Blak-blakan soal Sikap Prabowo ke DPR Terkait RUU Perampasan Aset di https://www.kompas.tv/nasional/616273/yusril-blak-blakan-soal-sikap-prabowo-ke-dpr-terkait-ruu-perampasan-aset    #perampasanaset #undangundang #korupsi     _    Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/617008/anggota-dpr-ahmad-doly-jawab-soal-pembahasan-ruu-perampasan-aset-lambat-ini-respons-pukat-ugm

Transcript

00:00Intro

00:00Saudara RUU perampasan aset yang jadi tuntutan publik untuk segera disahkan

00:11kini masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025

00:16Anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman bilang

00:19DPR harus membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU

00:22Benny menyatakan masuknya RUU perampasan aset ke Prolegnas Prioritas 2025 sebagai respons cepat atas tuntutan publik

00:32namun Benny tidak menjamin RUU perampasan aset ini bakal disahkan tahun ini

00:36yang terpenting menurutnya adalah pembahasan tentang RUU ini dimulai

00:40ya kan sudah diputuskan di Prolegnas Prioritas

00:51dan itu akan diserahkan Kepala DPR untuk menyiapkan masyarakat

00:57tahun 2003 kan pemerintah sudah menyiapkan itu

01:00pokoknya DPR peduli DPR merespon dengan cepat apa yang menjadi tuntutan publik dan masyarakat

01:09transparansi pembahasan kandangan undang-undang

01:12akuntabilitas

01:14partisipasi

01:16bukan siapa yang mau kasih pandangan pendapat surahkan

01:20berarti keburu ya Pak diketok akhir tahun ini

01:22bukan soal keburu ketoknya

01:24pembahasan dulu

01:25sebelumnya Ketua Balik DPR RI Bob Hassan bilang

01:31tidak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan

01:33karena RUU perampasan aset sudah resmi jadi inisiatif DPR

01:37Bob menambahkan RUU perampasan aset jadi prioritas diselesaikan tahun 2025

01:423 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025 yaitu

01:501. RUU tentang perampasan aset

01:542. RUU tentang kamar dagang industri

01:593. RUU tentang kawasan industri

02:022025 dan ini tetap sebagai inisiatif DPR

02:09jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa tapi di DPR

02:16dan itu masuk dalam tahun 2025

02:19Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang

02:23pemerintah siap untuk membahas RUU perampasan aset bersama DPR

02:26menurut Supratman keputusan pemerintah dan DPR agar RUU perampasan aset segera dibahas

02:31bukti keberhasilan pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai Politik

02:35sehingga pemerintah tinggal menanggung hasil penyusunannya

02:41kemudian nanti dikirim Presiden akan berikan supres

02:45kita tunggu dulu ya

02:47yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balek

02:51sudah jelas tahun ini penuh-undang perampasan aset sudah masuk di tahun 2020

02:57kan Presiden sudah bertemu dengan Ketua-Ketua Umum Partai Politik

03:03dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil

03:08itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan

03:11dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR

03:16Rancangan undang-undang perampasan aset digadang-gadang jadi senjata ampuh

03:21untuk menutup celah korupsi yang merugikan negara

03:23lalu akankah perampasan aset akan membuat jerak koruptor

03:26dan bagaimana mekanisme penyitaan harta yang tidak dapat dibuktikan pasal usulnya

03:30kita akan bahas hal ini bersama Ahmad Doli Kurnia

03:33Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Zainur Rahman

03:36Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM

03:38Selamat malam Bapak

03:39Selamat malam

03:41Assalamualaikum Wr. Wb

03:43Saya ke Bung Doli langsung

03:45Bung Doli ini kan sudah jadi RU prioritas dan inisiatif DPR bahkan

03:50Nah tapi kenapa narasinya seolah-olah ini tidak menjadi sesuatu yang urgent

03:55padahal RU perampasan aset ini kalau boleh dibilang ini adalah salah satu tuntutan publik

04:00yang kemarin bergejolak di tanah air

04:02Ya pertama saya mau jelaskan bahwa sebenarnya

04:08pembicaraan tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini

04:12bagi kami di perode ini di DPR

04:15itu sudah berlangsung dalam sejak awal periode ini sebetulnya

04:19ya dan saya juga tahu bahwa di pemerintah juga ada tim di kementerian hukum

04:26yang juga sering membahas ya tentang bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan

04:31dengan sistem hukum kita yang tidak mengenal pembuktian terbalik

04:35terus kemudian bagaimana supaya kalaupun jadi undang-undang ini bisa efektif

04:40tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu

04:44jadi itu sebetulnya bergulir pertama ini

04:47sampai pada kesimpulan kemarin kita akhirnya mendorong supaya diselesaikan dulu undang-undang kuhab

04:53baru nanti kemudian dibahas

04:56nah kemudian yang kedua yang paling penting adalah

04:59kita menempatkan bahwa undang-undang ini kalau nanti sudah menjadi undang-undang ya

05:06perampasan aset ataupun apapun yang namanya nanti

05:09ini adalah bagian dari kita berupaya secara serius untuk melakukan pemberantasan korupsi

05:14jadi artinya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sudah ada

05:18ya ada tipikor, ada tipikor, ada tipikor, tapi kita lebih memperkuatnya lagi dengan ini

05:23nah sehingga memang harusnya ini menambah kekuatan atau nilai positif ya

05:29bukan menjadi hal-hal yang kontapultif atau malah yang negatif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri

05:35nah yang ketiga kita kemarin menetapkan pada tanggal 9 September itu

05:41setelah melakukan ya tadi ya kajian situasi

05:45pertama kita cek teman-teman di komisi 3

05:49pembahasan undang-undang kuhab itu sudah hampir selesai

05:53mungkin sekitar mungkin bisa diselesaikan di akhir masa sidang ini ya

05:59dan kemudian momentumnya ketemu dengan apa yang disampaikan

06:04adik-adik mahasiswa atau masyarakat kemarin dalam tuntutan 17.8 itu

06:09nah itu yang saya kira kemarin pada akhirnya kita putuskan ya

06:14sehingga sekarang masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2025

06:19oke saya tertarik dengan pernyataan Anda

06:21jangan sampai RU ini menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif

06:24dimana celah kontraproduktifnya

06:26bukankah RU perampasan ESET ini misinya adalah

06:28dalam tanda kutip memiskinkan koruptor

06:31yang selama ini koruptor hanya dihukum

06:33tapi tidak dimiskinkan

06:35sehingga masih tidak ada efek jerah dalam kasus-kasus korupsi

06:38ya tentu kita setuju ya

06:42ketika seseorang atau kelompok orang

06:46setelah dibuktikan dan kemudian dinyatakan ya

06:50bersalah oleh peradilan-peradilan kita

06:54dimana mereka itu mengambil

06:57apa nama atau merugikan negara

07:00tentu kemudian harus di

07:02harus dikembalikan

07:04dan kemudian harus ada efek jerah ya

07:06apakah kemudian nanti ya

07:08nanti itu yang akan kita bahas

07:10apakah itu disikinkan

07:12dan proses pemiskinannya seperti apa gitu ya

07:15dan itu kan juga harus di

07:17harus didetailkan nanti

07:19nah kemudian yang kedua

07:21ya tadi yang saya

07:22yang saya sebut misalnya bisa jadi

07:24kontrabuktif itu adalah

07:26apabila undang-undang ini kalau tidak diatur secara detail

07:30dan kemudian kita tidak memperkuat ya

07:33memperkuat

07:35aparat-aparat pendagang hukum

07:37yang akan menggunakan

07:39apa namanya atau yang kemudian menjadi

07:42apa

07:43melakukan tindakan terhadap

07:46tindak lanjut dari undang-undang ini

07:48ya itu tidak disalahgunakan

07:50ya tidak menyasar kepada

07:52orang-orang yang memang

07:54mungkin tidak di

07:56apa tidak

07:57terbukti melakukan kesalahan

07:59jadi

07:59kita tidak boleh kemudian menggunakan

08:03semua

08:04perangkat atau instrumen hukum

08:06termasuk undang-undang ini

08:07untuk proses kriminalisasi

08:09misalnya

08:09atau kemudian

08:11menyasar kepada orang-orang yang

08:13apa namanya

08:14ya memang tidak melakukan

08:15tindak pidana

08:18ya kemudian terkena

08:19dan seterusnya lah

08:20jadi memang ini harusnya

08:21tepat sasaran

08:22kemudian

08:24kerugian negara yang diambil

08:26harus dikembalikan ke penegara

08:28itu saya kira nanti yang akan

08:29lebih di depan

08:31untuk menjadi substansi dalam

08:32bahasan undang-undang ini

08:33ya saya tertarik juga

08:34pernyataan Anda tadi soal

08:36jangan sampai RUU ini

08:37nanti

08:37ataupun undang-undang ini

08:38apapun namanya nanti

08:39disalahgunakan

08:40untuk kepentingan tertentu

08:41saya akan tanyakan itu

08:42tapi saya harus ke

08:43Mas Rohman dulu

08:45untuk menanyakan

08:46perspektifnya Mas Rohman

08:47tentang urgensi

08:49pembahasan

08:49RUU perampasan aset ini

08:51yang berlarut-larut

08:52bahkan sampai detik ini juga

08:54seolah narasinya

08:54di DPR ini

08:55ini tidak menjadi

08:56sesuatu yang urgent

08:57bagaimana ini Mas Rohman?

09:00ya tentu

09:01Republik ini sudah

09:02sangat lama ya

09:03menanti

09:04undang-undang perampasan aset

09:06pertama kali

09:07dimuat dalam

09:07prolegnas

09:08saya ingat saya itu

09:092008

09:0917 tahun yang lalu

09:11gitu ya

09:12sudah sangat lama

09:13nah ini

09:13narasinya semakin menguat

09:15dengan tuntutan

09:15mahasiswa dan rakyat

09:17kemarin gitu ya

09:17saya berharap

09:19pembentuk undang-undang

09:20dapat memahami

09:21dan menyerap

09:22aspirasi rakyat

09:23yang sangat jelas itu

09:24gitu ya

09:24sehingga ketika sekarang

09:26sudah dimasukkan

09:26di dalam prolegnas

09:27maka harus ada kesungguhan

09:28yang mengerahkan segala daya

09:30dan upaya

09:31untuk menyerap

09:33aspirasi rakyat

09:34meaningful participation

09:35agar rakyat itu

09:37bisa didengar

09:38dipertimbangkan

09:39dan dijelaskan

09:40di dalam proses penyusunan

09:42RUU perampasan aset ini

09:43yang kedua

09:45saya pikir gitu ya

09:46concern soal

09:47penyalahgunaan

09:49RUU perampasan aset

09:50ketika nanti disahkan

09:51sebenarnya adalah

09:52concern yang

09:53tepat

09:53tetapi juga tidak perlu

09:55berlebihan gitu ya

09:56kenapa?

09:57karena undang-undang apapun

09:58itu bisa disalahgunakan

10:00kalau aparat

10:01penegak hukumnya

10:02tidak beres

10:03kalau banyak

10:04judicial corruption

10:05korupsi di bidang

10:06penegakan hukum

10:07oleh karena itu

10:07menurut saya ada

10:08dua langkah

10:09yang pertama

10:09di dalam

10:10rancangannya sendiri

10:12di dalamnya harus

10:13ada akuntabilitas

10:14setiap tindakan

10:16aparat penegak hukum

10:17harus meminta

10:18persetujuan kepada

10:19hakim atau

10:19pengadilan

10:20sehingga

10:21tidak kemudian

10:22semaunya sendiri

10:23mudah menyalahgunakan

10:24keunangan

10:25yang kedua adalah

10:26kewenangan

10:27yang diatur

10:29di dalam

10:29RU perampasan aset ini

10:31harus disebar

10:32di berbagai lembaga

10:33jangan ada lembaga

10:34yang memegang

10:35kewenangan dari hulu

10:36sampai hilir

10:37power tends to korat

10:38kalau kewenangannya

10:39absolut

10:39itu korupsinya

10:40akan absolut

10:41dan itu

10:42bisa diatur

10:43sediakan rupa

10:44sudah ada banyak

10:44contoh-contohnya

10:45di negara yang lain

10:46gitu ya

10:47jadi menurut saya

10:48tinggal ini bagaimana

10:49DPR berkomitmen

10:50untuk serius

10:52membahas

10:52RU perampasan aset ini

10:53membuka ruang

10:55partisipasi seluas-luasnya

10:56publik juga tidak menuntut

10:58harus 3 bulan

10:59sah tidak

10:59saya pikir

11:00yang penting

11:00kesungguhan

11:01untuk memulai

11:02membahas ini

11:03dan secara

11:04partisipatif

11:05membuka

11:05perdebatan publik

11:06yang berkualitas

11:08agar

11:08RU perampasan aset ini

11:10yang pertama

11:10harus tajam

11:11punya gigi

11:12tapi yang kedua

11:13juga accountable

11:14kenapa saya katakan

11:16harus tajam

11:16punya gigi

11:17karena pada prinsipnya

11:18non-conviction based

11:20aset for feature

11:20itu hanya sebagai

11:22komplemen

11:23sebagai pelengkap

11:24ketika

11:25sistem peradilan

11:26pidana itu

11:27memiliki

11:27keterbatasan

11:28sehingga

11:29di negara-negara

11:30yang sudah maju

11:31NCB itu

11:32adalah sebagai

11:33pelengkap

11:33nah kalau di konteks

11:34Indonesia

11:35kebetulan

11:36proses pidananya

11:37juga masih banyak

11:38masalah

11:38sehingga menurut saya

11:39ada satu konsep

11:41yang sangat penting

11:41diadopsi

11:42di dalam

11:42RU perampasan aset

11:43yaitu

11:44illicit enrichment

11:45pengayaan yang

11:46tidak wajar itu

11:47mas Radi

11:47agar apa

11:48agar ini melengkapi

11:49unexplained wealth

11:50yang sekarang

11:51dianud di dalam

11:52draft rancangan itu

11:53sehingga menurut saya

11:54sih

11:54dari sisi

11:55konsep

11:57semuanya sudah

11:57tersedia

11:58perdebatan ahli

11:59juga

12:00sudah berlangsung

12:01belasan tahun

12:02yang paling penting adalah

12:03DPR harus membuka diri

12:05kepada publik

12:06untuk memberikan

12:07aspirasinya

12:08agar RU perampasan aset ini

12:09bisa segera dibahas

12:11punya gigi yang tajam

12:12tetapi sekaligus

12:13juga akuntabel

12:14sehingga tidak

12:15mudah

12:15disalahgunakan

12:17oleh APH kita

12:18Mas Roman

12:18saya juga tertarik

12:20dengan pernyataannya

12:21Menteri Hukum

12:21Supratman Andi Aktas

12:23tadi yang mengatakan

12:24bahwa ini

12:24dilanjutkannya

12:25pembahasan RU

12:26perampasan aset ini

12:28dan menjadi

12:29RU prioritas DPR

12:30karena berhasilnya

12:31Presiden Prabowo

12:32bicara dengan

12:33partai-partai politik

12:34saya tertarik

12:35dengan pernyataan ini

12:35apakah

12:36ini pertanda

12:38bahwa partai politik

12:39juga

12:40ya dalam tanda kutip

12:41punya kekhawatiran

12:42dengan disahkannya

12:44RU perampasan aset ini

12:45memang banyak sekali

12:48yang memandang

12:49seperti itu ya

12:49Mas Radi ya

12:50kenapa 17 tahun

12:51tidak banyak perkembangan

12:53gitu ya

12:53karena

12:53ya elit-elit

12:55tidak punya kehendak

12:56yang kuat

12:56gitu ya

12:56kalau punya kehendak

12:57yang kuat

12:58rancangan undang-undang

12:5913 hari ada yang jadi

13:00kok

13:00gitu ya

13:01jadi sebenarnya

13:02ini soal bagaimana

13:03kemudian konsolidasi

13:05ya politik

13:06yang ada di tingkat

13:07elit itu

13:08tuntas

13:09ketika sudah ada

13:10kata yang jelas

13:11dari eksekutif

13:12dari presiden

13:12kan tinggal bagaimana

13:1482 persen suara

13:15di parlemen itu

13:16bisa diajak

13:17untuk punya komitmen

13:18yang sama

13:19gitu ya

13:19sehingga menurut saya

13:20seharusnya

13:21dengan kondisi yang sekarang

13:22juga publik

13:23tuntutannya sangat kuat

13:24apalagi sekarang

13:25publik ini

13:25mengintip

13:26dunia internasional

13:27ya Mas Radi ya

13:28publik mengintip Nepal

13:30publik mengintip

13:31tempat-tempat lain

13:31Nepal itu bukan

13:32soal di blokirnya

13:33sosmed

13:34Nepal itu

13:35youth movement

13:36karena korupsi

13:37yang sangat

13:37luar biasa

13:38mengejala di sana

13:39Nepal itu

13:40indeks persepsinya

13:41mirip Indonesia

13:41indeks persepsi korupsinya

13:43di angka yang buruk

13:44sehingga mereka

13:45punya aspirasi

13:46agar ada gerakan

13:47anti korupsi

13:49meskipun ya

13:49saya berharap

13:50kejadian di Nepal

13:51jangan sampai terjadi

13:52di Indonesia

13:53dalam konteks kerusuhannya

13:54tetapi

13:54yang harus di respon

13:56oleh elit-elit kita

13:57adalah

13:58kendak rakyat

13:59itu harus dapat

14:00ditangkap dengan baik

14:01dan kemudian

14:01diberi saluran

14:02yang itu tadi

14:03didengar

14:04dipertimbangkan

14:06dan mendapatkan

14:07penjelasan

14:08sehingga

14:08meaningful participation

14:10Mas Radi

14:10ini masih berkaitan

14:11dengan partai politik

14:12saya kembali ke

14:13Bung Doli

14:14kalau begitu

14:14ini tadi saya sempat singgung

14:15Bung Deli menyatakan

14:16jangan sampai ini

14:17disalahgunakan

14:18untuk kepentingan

14:20tertentu

14:21termasuk mungkin

14:22kepentingan politik

14:23atau kriminalisasi

14:24saya akan tanyakan

14:25bagaimana DPR

14:25juga menjawab

14:26kekhawatiran publik

14:27soal eru perapasan aset ini

14:28bisa disalahgunakan

14:29untuk kepentingan politik

14:30atau kriminalisasi

14:31lawan politik

14:31saya akan tanyakan hal itu

14:32setelah jadah

14:33di Sapa Indonesia Melang

14:34tetaplah bersama kami

14:34masih membahas

14:46proses pembahasan

14:47RUU perampasan aset

14:49yang kini menjadi

14:49prolegnas

14:51dan RUU inisiatif

14:52DPR

14:53saya tadi bertanya

14:53ke Bung Doli

14:54bagaimana DPR

14:55Bung Doli

14:55menjawab

14:56kekhawatiran publik

14:57soal RUU perampasan aset

14:58yang konon

14:59bisa disalah

15:00bisa saja disalahgunakan

15:01untuk kepentingan politik

15:02atau kriminalisasi

15:03lawan politik

15:03seperti yang Anda singgung tadi

15:04soal penyelanggunaan

15:05iya

15:07saya kira

15:07kalau misalnya

15:09adanya

15:10kesawatiran penyelengenan

15:12tidak hanya ke politik

15:14atau kemudian

15:14pada orang-orang

15:16atau yang terdikasi

15:17sebagai kekuatan politik saja

15:19tapi juga bisa menyasar

15:21kepada masyarakat biasa saja

15:22nah itu yang kita harus

15:24antisipasi

15:24saya kira tadi bagus ya

15:26masukan yang disampaikan oleh

15:27Mas Zainul Rahman itu

15:29bahwa nanti

15:29saya kira dalam menawanan ini

15:31harus diatur tadi

15:32pertama soal

15:33akuntabilitas ya

15:34atau mekanisme akuntabilitasnya

15:36jadi sebelum ada

15:38tindakan-tindakan

15:38perampasan

15:40atau pengambilan aset itu

15:41yang memang harus

15:42dikoordinasikan dengan

15:44peradilan

15:45dan seterusnya

15:46kemudian yang kedua

15:47adalah

15:48memang tidak boleh

15:49ada satu instrumen

15:50atau

15:51lembaga

15:52atau

15:52lembaga aparat hukum

15:54yang betul-betul

15:54absolut

15:55kewenangannya

15:57atau kekuasaannya ya

15:58sehingga memang

15:59tidak bicara tentang

16:00dari

16:01hulu ke hilir

16:03nah itu yang saya kira

16:04juga bisa

16:05mengantisipasi

16:06tidak terjadinya

16:08adanya penyelewan-penyelewan

16:09atau penyelewanaan

16:10kekuasaan terhadap

16:11pelaksanaan undang-undang ini

16:12oke

16:13sekarang saya beranjak

16:14ke pembahasan

16:15penyitaan aset

16:16mekanismenya ya

16:17mekanisme penyitaan aset sendiri

16:19dari DPR sendiri

16:20apakah

16:20ada dukungan khusus

16:22terhadap mekanisme

16:23penyitaan aset yang

16:24dimiliki dari hasil korupsi

16:25benar-benar

16:26didapatkan dari hasil korupsi

16:28karena bisa saja

16:29ini menyasar

16:30kepada pihak-pihak

16:31yang sebenarnya

16:31punya harta

16:32tapi bukan dari hasil korupsi

16:33Bang Doli

16:34nah itu dia

16:36itu yang saya kira

16:37juga menjadi salah satu

16:38kehatian-kehatian

16:39ya

16:39apa namanya

16:41terhadap penyitaan

16:42dan tadi ya

16:43dikaitkan dengan

16:43soal pemiskinan itu

16:44ya

16:45dimana

16:46dimana

16:48pada

16:49kita bisa menempatkan

16:50posisi dimulai

16:51darinya proses pemiskinan

16:53dan terhadap

16:54terhadap

16:56waktu yang seperti apa

16:57ya kan

16:58nah ini yang

16:59menurut saya juga

16:59nanti akan menjadi

17:00pembahasan serius

17:02nah jadi

17:02kalau misalnya

17:03secara substansi

17:05saya tidak

17:07atau belum bisa

17:08menyampaikan ya

17:09karena kan kita baru

17:09mulai

17:10walaupun saya katakan

17:11tadi secara

17:12apa namanya

17:14umum

17:15kita sudah mulai diskusi

17:16lepas ya

17:17selama ini

17:18di teman-teman DPR

17:19beranjak dari

17:21rancangan undang-undang

17:22yang dulu pernah disampaikan

17:23oleh pemerintah

17:24sebetulnya

17:25nah tentu itu juga

17:26harus kita update

17:27harus kita sesuaikan

17:28dengan perkembangan-perkembangan

17:30yang sekarang

17:30dan kemudian

17:31tadi isu-isu yang

17:33mengemuka

17:33supaya memang

17:34undang-undang ini

17:36on the track

17:36ya

17:37poinnya adalah

17:39untuk membantu

17:40mensukseskan

17:41rencana kita

17:42untuk

17:42memberantas

17:44korupsi

17:45dan kemudian

17:46ya

17:48kekayaan-kekayaan negara itu

17:49yang memang

17:50bukan

17:51kepada haknya

17:53yang diberikan

17:54itu dikembalikan

17:55kepada negara

17:56untuk dikembalikan

17:56kepada kepentingan

17:58rakyat bangsa

17:58negara kita

17:59kira-kira begitu

18:00oke kalau gitu

18:00untuk substansi

18:01mungkin Mas Rohman

18:02punya

18:03masukan

18:04terhadap

18:04hal ini

18:05bagaimana

18:06mekanisme

18:07pembuktian terbalik

18:08atas harta

18:09yang tidak dapat

18:10dijelaskan sumbernya

18:11misalnya

18:11Mas Rohman

18:12ya

18:14untuk menghindari

18:16power imbalance

18:17ya

18:17ketidakseimbangan

18:19power

18:19maka

18:20pembuktian

18:21itu seharusnya

18:22tetap dilakukan

18:23oleh JPU

18:23gitu ya

18:24tetapi

18:25ya

18:26bagi

18:26penguasa hartanya

18:28itu dapat

18:29membuktikan

18:29sebaliknya

18:30nah jadi

18:31kalau tadi kan

18:33Pak Amadoli

18:34menyampaikan

18:34Indonesia itu

18:35tidak mengenal

18:36pembuktian

18:37terbalik sepenuhnya

18:38gitu ya

18:38di dalam undang-undang

18:39tipik korpun

18:39sebenarnya itu

18:40semi begitu ya

18:42sebenarnya sudah ada

18:42pasal di dalam

18:43undang-undang tipik korpun

18:44yang mengatur

18:44semi gitu ya

18:45juga di undang-undang

18:46tppu

18:47itu juga semi

18:47pembuktian terbalik

18:48bisa dikatakan

18:49ya tidak sepenuhnya

18:51pembuktian terbalik

18:51tetapi

18:52disana yang wajib

18:53membuktikannya adalah

18:54JPU

18:55tetapi bagi pihak

18:57yang menguasai

18:57harta tersebut

18:58boleh membuktikan

19:00kalau harta tersebut

19:01diperoleh dari

19:02sumber yang sah

19:03maka

19:03dia tidak akan

19:04disita gitu ya

19:05jadi persoalan

19:06pemiskinan

19:07sebenarnya itu adalah

19:08bahasa

19:09popular

19:10bukan merupakan

19:11bahasa hukum

19:11harta yang bisa disita

19:13itu yang pertama adalah

19:14yang merupakan

19:15alat kejahatan

19:16hasil kejahatan

19:17terkait dengan kejahatan

19:18atau

19:19sebagai bentuk

19:20uang untuk

19:22mengganti dari

19:23hasil kejahatan

19:23yang disembunyikan

19:24atau dilarikan

19:25atau dicuci gitu ya

19:26misalnya

19:27hasil kejahatannya

19:28itu tidak diketahui

19:29karena misalnya

19:30dilarikan ke luar negeri

19:31nah maka

19:32harta sah yang ada

19:33di dalam negeri

19:35itu bisa dilakukan

19:36penyitaan

19:37untuk dimohonkan

19:38kepada pengadilan

19:39untuk dirampas

19:40sebagai bentuk pengganti

19:42atas hasil korupsi

19:43nah apa

19:44bedanya antara

19:45ero perampasan aset

19:46dengan model

19:47undang-undang tindak pidana korupsi

19:49misalnya

19:49undang-undang tindak pidana korupsi

19:50itu kan

19:51yang menjadi

19:52tersangka dan terdakwanya

19:53adalah

19:54orang pelaku

19:55baik itu orang manusia

19:56atau orang badan usaha

19:57represent

19:58atau natural

19:59person

19:59sedangkan

20:00kalau dalam ero perampasan aset

20:02yang menjadi fokus

20:03itu adalah asetnya

20:04gitu ya

20:04jadi tidak perlu

20:05membuktikan

20:06dalam konteks

20:07perbuatan pidananya

20:08harus terbukti

20:09tetapi

20:10hartanya

20:11itu bisa disita

20:12ketika harta itu

20:13tidak berasal

20:15tidak berasal

20:16dari sumber yang sah

20:17atau berasal

20:18dari sumber yang tidak sah itu

20:19sehingga namanya

20:20non-conviction based

20:21asset for feature

20:22target ya

20:23NCBAF itu tadi

20:25itu yang membedakan

20:26konsep antara

20:27peradilan pidana

20:28dengan peradilan

20:28perampasan aset

20:30dan peradilan perampasan aset

20:31ini kuasi

20:32antara pidana dan perdata

20:33dan yang penting

20:34harta korupsi yang dirampas ini

20:36sebetulnya harus kembali

20:37ke rakyat juga

20:38karena sistem penyimpanan

20:39dan pengelolaan

20:40harta rampasan ini

20:41kalau tidak dikelola dengan baik

20:43juga bisa terjadi penyalahgunakan

20:45pertanyaan saya adalah

20:46banyak nih

20:47kasus korupsi

20:48berhenti di bonus pidana

20:49tanpa ada

20:49pengembalian aset

20:50hasil korupsi saat ini

20:51nah

20:52menurut Mas Rohman

20:53bagaimana strategi hukum yang adil

20:54agar hasil korupsi ini

20:56bisa kembali ke rakyat

20:57seperti yang saya katakan tadi

20:58ya

21:00kalau dalam konteks

21:01ero perampasan aset

21:02pembahasan yang pertama adalah

21:03lembaga

21:04siapa yang mengelola asetnya

21:05gitu ya

21:06itu penting

21:07karena harus lembaga yang amanah

21:09gitu ya

21:09kalau kami usulkan

21:10lembaga itu adalah

21:11lembaga tersendiri

21:12jangan di institusi penegak hukum

21:15gitu ya

21:15misalnya di KPK jangan

21:16atau juga di Kejaksaan juga jangan

21:18kalau institusi tersendiri

21:19yang sudah ada

21:20misalnya di DJKN

21:22atau kan di bentuk baru

21:23juga silahkan

21:23tapi kalau bentuk baru itu

21:25kosli mahal

21:26ya sudah

21:26Indonesia kan negara punya DJKN

21:28yang melakukan pengelolaan

21:30terhadap kekayaan negara

21:31tinggal nanti dibentuk unit khusus

21:33di dalam DJKN itu

21:34misalnya

21:35jadi menurut saya yang paling penting

21:36adalah ketika sudah ada

21:38proses bidana di kamar pidana

21:41kemudian dari sisi perampasan asetnya

21:43hanya berfokus kepada asetnya saja

21:46ketika asetnya sudah berhasil dirampas

21:48maka jangan sampai aset itu disalahgunakan

21:50misalnya diselewengkan oleh aparat penegak hukum

21:53maka itu dikelola oleh LPA

21:55ya lembaga pengelola aset

21:57ya nanti siapa

21:58itu yang nanti bisa dibahas di DPR

22:00yang tadi kami usulkan

22:02itu adalah di DJKN

22:03dan itu bisa dibuat unit tersendiri di sana

22:06sehingga itu tadi

22:07mengurangi potensi abuse of power

22:09kalau hulu sampai hilir

22:10ada di tangan satu institusi

22:12sehingga itu tadi

22:13saya sepakat

22:14harus disebar begitu ya

22:15pengelolaannya berarti

22:16harus disebar

22:17dan karena kalau disebar

22:19pengawasannya juga bisa bersama

22:20nah pertanyaan saya berikutnya

22:21ke Bung Doli

22:22sejauh ini apakah DPR sudah membuat regulasi

22:25atau ada setidaknya pembahasan

22:27yang memastikan harta rampasan

22:29dikelola dengan transparan

22:30Bung Doli

22:35oh baik

22:39sepertinya ada kendala sambungan

22:42bersama Bung Amatoli Kurnia

22:46kalau begitu saya kembali ke Mas Rohman

22:48kalau begitu Mas Rohman

22:50kalau melihat tadi

22:51lembaga-lembaga yang harusnya punya

22:54integritas penuh begitu ya

22:56untuk mengelola rampasan aset ini

22:57dan sepertinya pengawasannya juga

23:00harus bersama dan tidak dikelola secara tunggal

23:02menurut Anda

23:03lembaga-lembaga siapa saja

23:05yang benar-benar bisa mengelola

23:07harta rampasan ini dengan baik?

23:10ya itu

23:11mas

23:12oh baik

23:14saya bertanya dulu ke Mas Rohman

23:16silahkan

23:17nanti saya terakhir ke Bung Doli

23:18silahkan

23:19Mas Rohman

23:20Mas Radhi

23:21jadi harta rampasan itu kan

23:23sifatnya macam-macam ya

23:24ada yang mudah rusak

23:25ada yang tahan lama gitu ya

23:26misalnya hewan ternak tuh

23:28hewan ternak segera melahirkan

23:29kalau tidak diurus

23:30juga dia kurus

23:31dijual murah gitu ya

23:32oke

23:32atau ada yang berupa kebun

23:34kebun harus diurus

23:34atau yang berupa saham misalnya

23:36harus diurus gitu ya

23:37sehingga

23:38yang mengurus adalah

23:39sebaiknya

23:40lembaga yang memiliki

23:42kemampuan untuk

23:43mengurus itu

23:43dan yang

23:44salah satu yang menurut saya

23:46tepat itu adalah

23:47Direkturat Jenderal

23:48Kekayaan Negara

23:49di Kementerian Keuangan

23:50mereka sudah punya

23:52sistemnya

23:52sudah punya

23:53betul

23:55sehingga itu tinggal

23:56dilanjutkan saja

23:57kalau di aparat penegak hukum

23:58misalnya di KPK

23:59atau di Kejaksaan

24:00ya mereka kan

24:01spesialisasinya

24:02di bidang penegakan hukum

24:03kalau suruh

24:04mengurus

24:05harta rampasan

24:06seperti hewan ternak

24:07kebun saham

24:07dan lain-lain

24:08bisa rugi malah nanti

24:10singkat saya

24:11terakhir ke

24:11Bung Doli

24:12kalau begitu

24:13DPR sudah

24:13punya mekanisme

24:15atau penyitaan aset

24:17yang diduga

24:17dari hasil korupsi ini

24:19bagaimana mengelolanya

24:20oh sepertinya

24:21sudah terputus

24:23sambungannya dengan

24:24Bung Doli Kurnia

24:25baik kalau begitu

24:25saya tutup saja dialognya

24:26malam hari ini

24:27karena

24:28RU Prapasat

24:30aset ini menjadi

24:31bagian penting

24:31dari tuntutan publik

24:32kemarin

24:33pada saat ada gejolak

24:34sehingga

24:34sepertinya DPR juga

24:36harus benar-benar serius

24:37meskipun

24:37ya tidak

24:38tidak 3 bulan jadi

24:39seperti Mas Rohman

24:40tadi singgung

24:41tapi setidaknya

24:41ada keseriusan

24:42untuk membahas ini

24:43dan tadi kita akan

24:44tagih janjinya

24:45bahwa di periode ini

24:46DPR akan bisa

24:48mengesahkan

24:49RUU Prapasan Aset

24:50terima kasih

24:51Bung Zaino Rahman

24:52dari Pukat UGM

24:52telah berbagi perspektifnya

24:53malam hari ini

24:54dan sebelumnya tadi

24:55ada Bung Ahmad

24:55Doli Kurnia

24:56Wakil Ketua

24:58Badan Legislasi DPR

24:59di Sapa Indonesia

25:01malam setelah bergabung

25:01terima kasih

25:02selamat malam

Kategori

Transkrip

Dianjurkan