Gelombang protes dengan label "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mencuat di berbagai kota besar membuat dinamika politik nasional kembali panas.
Di tengah situasi ini, analis politik Rocky melempar wacana mengejutkan soal masa depan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Rocky menyebut bahwa potensi pergantian wakil presiden tak bisa dilepaskan dari kekuatan partai politik.
Rocky menilai PDIP memiliki urgensi politik untuk memainkan kartu besar tersebut.
Nama yang ia sorot bukan figur baru: Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Keduanya adalah simbol utama PDIP pasca-Pemilu 2024.
Ganjar Pranowo dikenal sebagai kader yang tumbuh dari gerakan mahasiswa pro-demokrasi hingga menduduki kursi legislatif, lalu dua periode memimpin Jawa Tengah.
Setelah kalah di Pilpres 2024 bersama Mahfud MD, Ganjar menegaskan sikapnya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kini Ganjar mengemban jabatan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sekaligus menjadi wajah oposisi partai di parlemen.
Berbeda dengan Ganjar, Puan Maharani justru berada di jantung kekuasaan legislatif.
Ketua DPR dua periode ini memanfaatkan momentum politik dengan merespons langsung tuntutan publik yang meluas.
00:00Gelombang protes dengan label 17 plus 8 tuntutan rakyat yang mencuat di berbagai kota besar membuat dinamika politik nasional kembali panas.
00:10Di tengah situasi ini, analisis politik Roky melempar wacana mengejutkan soal masa depan posisi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
00:19Dalam diskusi di kanal Youtube Henry Satrio Official, Roky menyebut bahwa potensi pergantian Wakil Presiden tak bisa dilepaskan dari kekuatan partai politik.
00:28Roky menilai PDIP memiliki urgensi politik untuk memainkan kartu besar tersebut.
00:35Nama yang ia sorot bukan figur baru, yakni Genjar Pranowo dan Puan Maharani.
00:41Keduanya adalah simbol utama PDIP pasca pemilu 2024.
00:45Genjar Pranowo dikenal sebagai kader yang tumbuh dari gerakan mahasiswa pro-demokrasi hingga menduduki kursi legislatif lalu dua periode memimpin Jawa Tengah.
00:55Setelah kalah di Pilpres 2024 bersama Mahfud MD, Genjar menegaskan sikapnya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
01:06Kini, Genjar mengemban jabatan sebagai ketua DPP-PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah sekaligus menjadi wajah oposisi partai di parlemen.
01:15Berbeda dengan Genjar, Puan Maharani justru berada di jantung kekuasaan legislatif.
01:22Ketua DPR dua periode ini memanfaatkan momentum politik dengan merespon langsung tutupan publik yang meluas.
01:29Ia bahkan sempat meminta maaf atas sikap DPR yang menyinggung masyarakat.
01:33Puan juga menyeluncurkan kebijakan cepat seperti meniadakan tunjangan perumahan anggota DPR dan menghentikan sementara perjalanan dinas ke luar negeri.
01:44Dengan latar belakang sebagai Menteri Koordinator di era Presiden Jokowi dan pengaruhnya di internal PDIP, posisinya semakin kuat dalam percaturan politik nasional.
01:53Dengan opsi Genjar sebagai simbol oposisi dan Puan sebagai tokoh sentral parlemen, PDIP berada di posisi krusial untuk menentukan arah politiknya.
02:04Jika skenario yang dibayangkan Rocky benar-benar terjadi, publik akan menantikan apakah benteng moncong putih akan mendorong regenerasi lewat Genjar atau memperkuat garis keturunan politik lewat Puan.
02:17Namun, pakar hukum Tata Negara Mahfud MD sudah mengatakan bahwa usulan pemakzulan wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sulit dilakukan secara politik.
02:28Sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar proses pemakzulan yang diusulkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dapat diproses di DPR.
02:39Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diketahui didukung oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus.
02:47Kim Plus saat ini mendominasi Parlemen dengan 470 kursi di DPR.
02:53Sedangkan PDIP yang berada di luar pemerintahan memiliki 110 kursi.
02:58Adapun berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945,
03:02pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden harus dimulai terlebih dahulu dengan sidang pleno DPR yang dihadiri 2 per 3 anggota.
03:10Lalu 2 per 3 peserta sidang pleno harus menyetujui bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara,
03:20korupsi, penyuapan, tindak pinana berat lainnya, atau perbuatan tercelah.
Jadilah yang pertama berkomentar