Sahroni hingga Uya Kuya yang Dinonaktifkan Parpol Bisa Jabat Lagi di DPR? Ini Kata Dasco

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan DPR menegaskan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing tidak lagi menerima gaji dan tunjangan.    Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di hari deadline 17 8 Tuntutan Rakyat pada Jumat (5/9/2025).    "Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," kata Dasco.    Kemudian, pimpinan DPR juga menindaklanjuti beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan itu dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi langsung dengan mahkamah partai dari masing-masing anggota yang dinonaktifkan.    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik.    Mereka yang dinonaktifkan yakni Ahmad Sahroni dan Nafa dari Fraksi NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.    Baca Juga Dasco Tanggapi Permintaan Bebaskan Demonstran, Ini Katanya di https://www.kompas.tv/nasional/615959/dasco-tanggapi-permintaan-bebaskan-demonstran-ini-katanya         Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/615978/sahroni-hingga-uya-kuya-yang-dinonaktifkan-parpol-bisa-jabat-lagi-di-dpr-ini-kata-dasco

Transcript

00:00Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

00:02Selamat malam kepada engkau media yang hadir pada hari ini

00:08Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil

00:13Keputusan rapat konsultasi pimpinan EPR

00:17Dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI

00:20Yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025

00:30Yang poin pertama

00:33Satu, DPR RI menyempakati

00:37Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI

00:42Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025

00:46Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri

00:54DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025

00:59Kecuali menghadiri undangan kenegaraan

01:04Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR

01:11Setelah evaluasi meliputi biaya telanganan

01:16A, day listrik dan B, jasa telepon

01:19Kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi

01:25Empat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya

01:33Tidak dibayarkan hak-hak keuangannya

01:36Lima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI

01:45Yang telah dilakukan oleh partai politik

01:48Melalui mahkamah partai politik masing-masing

01:51Dengan meminta mahkamah kormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing

02:00Yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud

02:06Enam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik

02:13Yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya

02:19Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI

02:22Ibu Kuan Maharani, saya Subi Daswa Ahmad

02:25Pak Saat Mustafa dan Pak Cucun Ahmad Samsurizal

02:31Itu yang pertama

02:33Ada pun sebagai bentuk transparansi

02:38Apa yang kemudian sudah dilakukan

02:41Evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR

02:46Berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain

02:55Ini kami akan lapirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media

03:02Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses menaktif oleh mahkamah partai masing-masing

03:14Tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan mahkamah kormatan Dewan

03:21Untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota

03:26Untuk ditindak lanjut disesuai dengan ketentuan

03:29Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan

03:34Terima kasih

03:35Kalau ada yang mau ditanyakan

03:45Satu

03:49Jadi

03:55Selamat pagi

03:57Selamat pagi

04:09Selamat pagi

04:11Selamat pagi

04:13Terima kasih

04:15Terima kasih

04:17Kan statusnya penonaktif

04:19Artinya ada kemungkinan nanti akan aktif kembali

04:22Terima kasih

04:24Baik

04:26Baik bahwa

04:27Pada saat

04:29Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan

04:34Sambil kemudian diproses di mahkamah partai

04:38Karena penonaktifan itu kan belum dalam dengan proses

04:41Nah ini sudah diproses

04:43Nah kemudian kita minta mahkamah kormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing

04:48Untuk memasukkan proses sesuai dengan keputusan yang ada

04:51Demikian

04:52Ada yang lain

04:56Tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa

05:12Kita akan melihat hasil sidang etiknya

05:15Nanti biar mahkamah kormatan Dewan dan mahkamah partai itu berkoordinasi

05:20Mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada

05:24Demikian

05:25Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada kami

05:50DPR RI

05:51Walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut

05:56DPR RI

05:57DPR RI

05:58DPR RI

05:59DPR RI

06:00DPR RI

06:01DPR RI

06:02DPR RI

06:03DPR RI

06:04DPR RI

06:05DPR RI

06:06DPR RI

06:07DPR RI

06:08DPR RI

06:09DPR RI

06:10DPR RI

06:11DPR RI

06:12DPR RI

06:13DPR RI

06:14DPR RI

06:15DPR RI

06:16DPR RI

06:17DPR RI

06:18DPR RI

06:20DPR RI

06:21DPR RI

06:22DPR RI

06:23DPR RI

06:25DPR RI

06:26DPR RI

06:27DPR RI

06:28DPR RI

06:29DPR RI

06:30DPR RI

06:31DPR RI

06:32DPR RI

06:34DPR RI

06:35DPR RI

06:36DPR RI

06:38DPR RI

06:39DPR RI

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan