Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
MAKASSAR, KOMPAS.TV - Sejumlah buruh di Makassar berunjuk rasa di beberapa titik di Kota Makassar. Kelompok buruh ini membawa 6 tuntutan, di antaranya menghapus outsourcing dan menaikkan upah minimum 2026.

Dengan membawa spanduk dan mobil komando, buruh berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan dan bergerak ke kantor DPRD Sulawesi Selatan. Buruh membawa enam tuntutan, yakni menghapus sistem kerja lepas, membentuk Satgas PHK, serta menaikkan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp7,5 juta per bulan.

Massa juga meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta merevisi RUU Pemilu.

Buruh juga menyebut, empat tahun setelah putusan MK, kondisi ketenagakerjaan belum mendapatkan perubahan, bahkan gelombang PHK terus terjadi.

Ada Linda Wirawan dan Juru Kamera Rama Pratama di Makassar.

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal tuntutan ini? Komentar di bawah ya!

Baca Juga [FULL] Demo Mahasiswa Depan Gedung DPR: Tolak Tunjangan Fantastis hingga Desak RUU Perampasan Aset di https://www.kompas.tv/nasional/614213/full-demo-mahasiswa-depan-gedung-dpr-tolak-tunjangan-fantastis-hingga-desak-ruu-perampasan-aset

#demo #buruh #makassar

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/614244/buruh-di-makassar-demo-bawa-6-tuntutan-dari-kenaikan-upah-hingga-sahkan-ruu-perampasan-aset
Transkrip
00:00Sejumlah buruh di Makassar berunjuk rasa di beberapa titik di kota Makassar.
00:04Kelompok buruh membawa 6 tuntutan, diantaranya menghapus outsourcing dan menaikkan upah minimum 2026.
00:11Dengan membawa spanduk dan mobil lokomando, buruh berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan dan bergerak ke kantor DPRD Sulawesi Selatan.
00:22Buruh membawa 6 tuntutan, yakni menghapus sistem kerja lepas, membentuk satgas PHK,
00:27menaikan penghasilan tidak kena pajak sebesar 7,5 juta rupiah per bulan.
00:32Masa juga meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagaan Kerjaan tanpa Omnibus Law,
00:40mengesahkan RUU Perampasan Aset serta merevisi RUU Pemilu.
00:44Buruh juga bilang 4 tahun setelah putusan MK, kondisi Ketenagaan Kerjaan belum mendapatkan perubahan bahkan gelombang PHK terus terjadi.
00:52Sementara di Medan Sumatera Utara, pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Sumut,
00:59mereka menuntut kenaikan UMP dan UMK sebesar 10,5 persen.
01:04Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pendemo di antaranya,
01:07menghapus sistem outsourcing dan menuntut adanya kenaikan UMP dan UMK sesumatera utara di tahun 2026.
01:14Kita pantau kondisi terkini di dua lokasi aksi masa,
01:21ada di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Medan Sumatera Utara.
01:25Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama di Makassar,
01:30serta Emir Syah Satar dan juru kamera Ferry Wirawan di Medan Sumatera Utara.
01:35Kita akan ke Makassar terlebih dahulu.
01:37Selamat siang Linda, aksi buruh sudah turun ke jalan sejak pagi,
01:41Lalu bagaimana pantauan Anda di siang hari ini?
01:47Tiga saudara, untuk pantauan kami di siang hari ini,
01:51memang para pekerja buruh yang melakukan aksi demonstrasi bergeser
01:55ke depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
01:58Sedangkan aksi unjuk rasa sudah berlangsung sejak pagi tadi,
02:02kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
02:05Dan para pekerja buruh ini saudara, mereka terbagi dalam kelompok-kelompok masing-masing.
02:10Masing-masing melakukan aksi demonstrasi di atas mobil bak terbuka,
02:16disertai dengan spanduk yang berisi tuntutan mereka,
02:19bendera-bendera serikat mereka,
02:20dan juga pengeras suara untuk menyampaikan orasi
02:23ataupun pendapat mereka dalam aksi unjuk rasa kali ini.
02:27Untuk itu tadi kita melihat bahwa memang aksi unjuk rasa dilakukan di beberapa titik di kota Makassar.
02:32Salah satu kelompok tadi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan.
02:36Setelah kemudian menyampaikan orasinya di depan kantor BPJS,
02:40mereka kemudian bergeser dan menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
02:46Hingga saat ini mereka masih terus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
02:52Ada total enam tuntutan yang ingin mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa kali ini.
02:57Yang pertama yaitu untuk menghapus sistem tenaga kerja lepas atau outsourcing,
03:02dan untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen,
03:09dan juga untuk menaikkan upah minimum sektoral plus 0,5 persen sampai 5 persen dari upah 2026.
03:16Tuntutan yang kedua yaitu untuk stop terjadinya PHK.
03:19Ini menjadi bentuk Satgas PHK Reformasi Pajak Perburuan,
03:22menaikkan PTKP ataupun penghasilan tidak kenak pajak 7,5 juta per bulan,
03:28hapus pajak pesangon, menghapus pajak THR,
03:31dan juga hapus pajak untuk perempuan yang sudah menikah.
03:34Tuntutan yang ketiga yaitu untuk mensahkan RUU Ketenaga Kerjaan tanpa Omnibus Law.
03:38Dan untuk tuntutan yang keempat, mensahkan RUU Perampasan Asset untuk memberantas korupsi.
03:45Dan yang kelima yaitu adalah revisi RUU Pemilu ataupun Redesign Sistem Pemilu tahun 2029.
03:51Dan yang bisa kami sampaikan, Bela dan juga Saudara,
03:54untuk saat ini di belakang saya, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
03:59masih berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja buruh.
04:04Bela.
04:06Lalu apa antisipasi dari kepolisian untuk mencegah agar aksi ini tidak berakhir ricuh, Linda?
04:13Baik, untuk antisipasi dari pihak kepolisian mencegah agar aksi tidak sampai ricuh.
04:18Dari pihak kepolisian sudah menyiagakan total ada ribuan personil untuk mengawal aksi unjuk rasa kali ini.
04:24Pengamanan sudah dilakukan dan juga diawali dengan apel gelar pasukan di bawah jembatan layang,
04:30tepatnya di perempatan antara di bawah jembatan layang,
04:34Saudara, tepatnya di perempatan di jalan Uripsumoharjo dan juga di jalan AP Petarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
04:41Pengamanan juga disebarkan di beberapa titik yang ada di Kota Makassar,
04:45mengingat tadi bahwa beberapa kelompok ini menggunakan kendaraan mobil bakbet terbuka
04:49untuk bergeser dari satu lokasi unjuk rasa ke lokasi lain,
04:53sehingga pengamanan juga disebar di beberapa titik yang ada di Kota Makassar.
04:57Salah satunya itu di depan kantor DPRD Kota Makassar,
05:00dan juga depan kantor DPRD Provinsi Sulsel di Kejati,
05:03dan juga di kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
05:06Dari pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat Kota Makassar
05:09agar menghindari beberapa titik kemacetan,
05:12seperti misalnya di jalan Uripsumoharjo dan juga di jalan AP Petarani.
05:16Namun dari pantauan kami hingga saat ini,
05:18Saudara, pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah,
05:21lalu lintas terpantau lancar dan tidak ada kemacetan yang terjadi.
05:24Bella.
05:25Baik, itu tadi di Makassar.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan