00:00KPK di Ciremahin Sahroni, kalau mau nangkap koruptor, harus izin dulu Ketua Partai.
00:05Kedepan, dalam proses yang di Makassar, jangan terulang Pak.
00:10Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai,
00:15kita perlu, kita antarin itu orang Pak, ke Bapak.
00:19Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada,
00:23kalaupun dia terbidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak,
00:27kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silahkan kerjakan.
00:33Jadi kita gak melindungi Pak, pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan.
00:39Ternyata ini adalah perintah Vos Nasdem Suryapalo.
00:42Saya menginstruksikan praksi Nasdem untuk minta agar Komisi Tiga memanggil KPK dengar pendapat,
00:51agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini,
00:58bisa diperjelas oleh kita bersama.
01:01Oni Mansutowi Joyo, masa nangkap koruptor?
01:04Harus izin Ketua Partai? Negara macam apa itu?
01:07Pengamat sosial politik Oni Mansutowi Joyo melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan.
01:11Wakil Ketua Komisi Ketiga, DPR Ahmad Sahroni, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
01:17menghargai partai politik dalam menjalankan operasi tangkap tangan OTT.
01:23Menurut Poniman, pernyataan Sahroni itu absurd dan berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia.
01:29Lucu sekaligus miris mendengar pernyataan Ahmad Sahroni.
01:33Masa nangkap koruptor harus izin Ketua Partai dulu?
01:35Negara macam apa itu?
01:36Kalau begitu, hukum bukan lagi tunduk pada konstitusi, tapi tunduk pada partai politik, tegas Poniman.
01:43Poniman menilai, logika Sahroni seolah ingin menempatkan partai politik lebih tinggi dari hukum.
01:48Padahal, dalam sistem demokrasi, hukum harus berdiri independen dan tidak boleh terintervensi oleh kepentingan elit partai.
01:55Kasus yang dipersoalkan Sahroni adalah OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz,
02:01kader Partai Nasdem terkait dugaan korupsi, proyek pembangunan rumah sakit daerah,
02:06penangkapan dilakukan setelah Abdul Aziz menghadiri raker Nasdem di Makassar.
02:11Poniman mempertanyakan, mengapa penangkapan seorang bupati korupsi justru membuat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh marah dan bereaksi keras.
02:19Kalau kadernya bersih, untuk apa marah?
02:22Justru marah-marah itu menunjukkan ada yang ditutupi.
02:25Partai yang benar-benar bersih, tidak akan risih dengan OTT KPK.
02:30Justru mendukung penuh, publik tentu bertanya-tanya,
02:33Mengapa Surya Paloh reaktif? Apa yang ditakutkan?
02:37Singgir Poniman.
02:38Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan.
02:41Luar biasa yang tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan menjaga harga diri partai.
02:47Harga diri partai itu bukan ditentukan oleh apakah KPK menghargai partai atau tidak,
02:52tapi oleh seberapa bersih, kader kadernya dari korupsi.
02:56Kalau KPK harus izin dulu ke Nasdem, PDIP, Golkar, atau partai manapun sebelum OTT,
03:02berarti kita sedang membangun negara sandiwara.
03:04Dan rakyat pasti muak dengan sandiwara seperti itu.
03:07Tegasnya.
03:08Poniman juga mengingatkan, agar DPR tidak menggerdilkan KPK
03:11dengan dali menghargai partai politik.
03:14Sebab, independensi KPK adalah benteng terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia.
03:26Terima kasih telah menonton!
