Alasan Kemenag Kuota Haji Tambahan Dibagi Rata untuk Reguler dan Khusus

TempoVideo

KPK tengah menyidik dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 2024 yang oleh Menteri Agama waktu itu, Yaqut Cholil Qoumas

Transcript

00:00KPK had met dugan korupsi dalam pengegan kuota haji tambahan 2024

00:05yang oleh Menteri Agama waktu itu Yakut Kholil Kaumas

00:09Kuota itu dibagi rata untuk haji reguler dan khusus

00:13Cara pembagian ini waktu itu langsung disorot oleh DPR

00:16karena dinilai menyalahi undang-undang nomor 8 tahun 2019

00:20tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh

00:23dimana kuota haji reguler mendapat 92%

00:27and Haji khusus 8% dari jatah Indonesia.

00:32DPR menilai seharusnya ketentuan itu juga berlaku untuk kuota tambahan

00:36yang diminta Presiden Jokowi ke PM Saudi Muhammad bin Salman

00:40dengan alasan antrian haji di Indonesia sangat panjang, bisa sampai puluhan tahun.

00:47Namun Kementerian Agama waktu itu mempunyai pertimbangan tersendiri

00:50saat memutuskan pembagian kuota haji tambahan.

00:53Dalam rakar bersama Pansus Haji DPR RI 26 Agustus 2024,

00:59dikutip dari laman Himpuh News,

01:01Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak Subhan Kolil

01:04mengatakan pembagian 50-50 itu didasarkan pada keterbatasan lokasi di Mina

01:09untuk jemaah reguler.

01:11Subhan mengatakan area Mina untuk haji Indonesia seluas 17,2 hektare,

01:16di dalamnya sudah termasuk kantor dan lainnya.

01:19Sementara, kuota haji reguler tanpa tambahan kuota sebanyak 203.230.

01:26Dengan kondisi ini, setiap jemaah hanya mendapatkan kapasitas tenda seluas 0,2 meter persegi.

01:33Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama,

01:37Hilman Latif menceritakan kronologi pengalokasian separuh kuota tambahan untuk haji khusus.

01:44Alokasi itu menjadi rumusan yang diajukan oleh Kemenak dalam pertemuan Menteri Agama Yaakut Kolil Kaumas

01:49dengan Menteri Haji Arab Saudi.

01:52Nusron Wahid, yang waktu itu menjadi Ketua Pansus Angket Haji DPR,

01:58mengatakan keterangan Hilman menjadi bukti bahwa inisiatif pengajuan pembagian kuota haji tambahan

02:03berasal dari Kemenak, bukan dari pemerintah Arab Saudi.

02:06KPK mengklaim menemukan bukti perusahaan travel penyedia layanan haji khusus

02:11menyeturkan uang sebesar 2.600 USD hingga 7.000 USD per jemaah kepada asosiasi

02:19untuk mendapatkan jatah kuota haji tambahan.

02:22Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

02:26mengatakan setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024.

02:33Asep menjelaskan besaran V ini bervariasi tergantung ukuran perusahaan travel.

02:40Faktor lainnya juga mencapap fasilitas yang disediakan

02:43seperti hotel yang dekat dengan Masjid Haram dan layanan tambahan lainnya.

02:48KPK juga mengungkap adanya jemaah yang mendaftar melalui jalur haji Furoda

02:52namun justru mendapatkan fasilitas layaknya haji khusus.

02:56Padahal, haji Furoda adalah program ibadah haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi

03:01melalui undangan khusus atau visa mujawalah.

03:06Program ini tidak menggunakan kuota haji reguler nasional maupun kuota haji plus

03:09dan biayanya bahkan lebih tinggi dibandingkan haji khusus.

03:15Karena itu, KPK menduga kasus korupsi ini tidak hanya berkaitan dengan penyelewengan kuota haji 2024

03:21tetapi juga menyangkut pemberian fasilitas.

03:25AC pun berharap para jemaah yang mengalami penyelewengan fasilitas tersebut

03:29bersedia memberikan keterangan kepada KPK.

03:32Terima kasih telah menonton!

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended