Kenapa KPK Tak Pakai Pasal Suap di Kasus Kuota Haji

KPK tidak akan menggunakan pasal suap dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Transcript

00:01KPK doesn't use the swap in the case of corruption.

00:07KPK doesn't use the swap in the case of corruption.

00:12This is explained by the Deputy Deputy Deputy and Execution of KPK, Asep Guntur Rahayu.

00:19Asep explains that in the case of corruption corruption,

00:23it will have a better system.

00:25Jika menggunakan pasal swap, hanya berhenti pada pembuktian praktik kong kali kong jual beli kuota.

00:32Asep mengatakan pembuktian unsur swap hanya berhenti pada adanya pertemuan keinginan

00:37atau meeting of mind antara pemberi swap dengan si penerima swap.

00:43Saat ini KPK masih menyediakan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada masa Yakut Kolil Kaumas.

00:49KPK menduga sejumlah pejabat Kementerian berkomplot memperjual belikan kuota tambahan dengan para penyelenggara Birohaji.

00:59Para pelaku memanfaatkan celah setelah pemerintah Arab Saudi memberi tambahan 20 ribu kuota pada penyelenggaraan musim haji 2023-2024.

01:09Bonus kuota haji yang semula diniatkan untuk memperpendek antrian haji reguler justru banyak dialihkan untuk haji khusus.

01:16Asep mengatakan KPK mendeteksi adanya perintah dari Kementerian kepada pengusaha Birohaji untuk mengumpulkan uang dengan alasan percepatan.

01:25Uang diberikan secara berjenjang melalui perusahaan Birohaji hingga pejabat Kementerian.

01:31Kurang lebih ada 400 agen travel yang ikut terlibat.

01:36Kutipan untuk tiap kuota bervariasi mulai dari 2.400 USD hingga 7.000 USD per kuota.

01:44Terima kasih telah menonton!

01:53Terima kasih telah menonton!