Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto resmi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pada periode kepengurusan 2025–2030 usai menjabat selama dua periode, yakni sejak 2015 hingga 2025.
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Ia sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP.
Terkini, dalam pengumuman struktur kepengurusan baru yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri pada Kongres ke-6 PDIP di Bali, pada Sabtu, 2 Agustus 2025, posisi sekjen tidak diisi nama baru. Megawati memutuskan untuk merangkap jabatan tersebut.
Ketua Steering Committee Kongres PDIP, Komarudin Watubun menjelaskan keputusan Megawati merangkap jabatan Sekjen itu adalah hasil pertimbangan pribadi sang Ketum PDIP.
"Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap," ujar Komarudin dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, pada hari yang sama.
Komarudin mengaku belum dapat memastikan apakah Megawati akan tetap merangkap posisi tersebut selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati.
"Saya kira Ibu akan punya pertimbangan waktu di mana dia akan memutuskan," ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan Hasto kembali masuk ke dalam kepengurusan partai setelah mendapatkan amnesti dan bebas dari proses hukum, Komarudin memilih untuk tidak berspekulasi.
"Itu hanya Ibu yang tahu. Saya kan enggak mungkin tahu pertimbangan Ibu ya," terang Komarudin.
Komarudin juga menegaskan, semua keputusan terkait struktur kepengurusan PDIP, termasuk posisi sekjen, berada di tangan Megawati selaku ketua umum.
"Kita lihat saja ke depan seperti apa, karena hanya Ibu yang tahu," tukasnya.* #mahaberita
