Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • hari ini
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Andi Amran menjelaskan soal isu dugaan Praktik Isu Beras Oplosan di Indonesia.

Hal ini disampaikan saat rapat Komisi IV dengan Kementan untuk membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat TA 2024 hingga bahas isu beras oplosan di Jakarta pada Rabu (16/7/2025).

#dpr #komisi4 #mentan #breakingnews

Produser: Theo Reza

Baca Juga Mentan, Zulhas-DPR Titiek Angkat Bicara soal Skandal Beras Oplosan, Pemerintah Lengah? | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/605665/mentan-zulhas-dpr-titiek-angkat-bicara-soal-skandal-beras-oplosan-pemerintah-lengah-sapa-pagi



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/605767/full-mentan-amran-buka-bukaan-soal-dugaan-praktik-isu-beras-oplosan-di-dpr

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Sekarang persilahkan.
00:30Yang kami hormati para pejabat TESLON 1, yang kami hormati para hadirin sekalian yang berbahagia.
00:37Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kereta Allah SWT telah memberikan rahmat dan keurunianya kepada kita semua,
00:46sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.
00:55Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI atas undangan RAKER pada hari ini.
01:05Ibu, pimpinan, wakil ketua Komisi 4 dan anggota DPR RI yang kami hormati.
01:13Pertama, kami laporkan realisasi anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA
01:23dan belanja selama periode 1 Januari sampai 30, 1 Desember 2024 dibandingkan tahun 2023.
01:31Kementerian Pertanian Tahun 2024 merealisasikan pendapatan sebesar Rp348 miliar atau menurun 49 persen,
01:41sedangkan realisasi belanja adalah Rp14 triliun.
01:45Perumahan pendapatan ini dipengerih oleh transformasi badan karantina pertanian menjadi badan karantina Indonesia.
01:51Kedua, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024
02:00dibandingkan dengan tahun 2023 nilai aset Kementerian Pertanian 2024 Rp79 triliun atau menurun 2,54 persen,
02:10kewajiban Rp347 miliar atau menurun 39,7 persen, dan ekuitas Rp78,68 triliun atau menurun 2,2 persen.
02:27Transformasi badan karantina pertanian menjadi badan karantina Indonesia berinflikasi terhadap penurunan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas.
02:36Ketiga, laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO beban surplus defisit dari operasi surplus defisit dari kegiatan non-operasional surplus garing defisit sebelum pos luar biasa dan surplus garing defisit LO
02:55yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dibandingkan tahun 2023 laporan operasional Kementerian Pertanian per 31 Desember 2024
03:04sebagai berikut.
03:07Pendapatan 2024 Rp229 miliar atau menurun 61 persen,
03:13beban 2024 Rp15 triliun atau menurun 0,78 persen.
03:18Secara entitas tahun 2024 terdapat defisit Rp14,97 triliun atau bertambah 2,67 persen,
03:28lebih dari 50 persen pendapatan Kementerian Pertanian selama ini dihasilkan oleh barantan.
03:34Sehingga nilai pendapatan Kementerian Pertanian berkurang dan berimplikasi terhadap penurunan nilai beban
03:38dan penambahan defisit laporan operasional.
03:41Keempat, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan LPE menyajikan informasi kenaikan
03:50atau penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
03:55Sedangkan, CALK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis
04:03atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA.
04:06Neraca, LO, dan LPE perubahan ekuitas Kementerian Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp78 triliun
04:16berkurang 2,28 persen dibandingkan tahun 2023.
04:22Selain perubahan ekuitas Kementerian Pertanian menyajikan dalam catatan laporan keuangan penting diantaranya.
04:28Pagu anggaran awal APBN Kementerian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian
04:58Barantin Rp1,53 triliun atau 34,76 persen dari total nilai aset, tetap sebesar Rp4,39 triliun.
05:11Namun demikian untuk posisi saat ini, per 14 Juli 2025 aset BMN sudah 100 persen ditransfer ke Barantin.
05:21Pada November 2024 telah terbit Perpres nomor 192-2024 tentang Kementerian Pertanian yang berlaku di tahun 2025 sebagai pengganti Perpres nomor 117-2022.
05:39Tentang Kementerian Pertanian yang didalamnya memuat penambahan eselon 1, yaitu Direkturat Jeneral Lahan dan Irigasi Pertanian.
05:47Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD yang kami hormati.
05:51Perlu kami laporkan bahwa berdasarkan ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan BPK dan LKPP tahun 2024
06:00pada tabel rincian opini atas laporan keuangan kementerian, lembaga, dan laporan keuangan bendahara umum negara,
06:07BPK memberikan opini wajar tanpa pengeculian atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2024.
06:13Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama termasuk arahan bimbingan dari Komisi Ibu Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPRD lainnya.
06:27Ijin Ibu Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPRD, kami ingin menyampaikan satu isu saat ini, yaitu masalah beras.
06:40Ini kami sampaikan, kami mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan.
07:01Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen.
07:12Ini terjadi anomali, di sisi lain sesuai BPS produksi kita naik itu 14% atau 3 juta ton lebih.
07:21Ada surplus 3 juta ton lebih dari kebutuhan.
07:26Tetapi harga naik, sisi lain petani turun, harusnya kalau petani naik baru bisa naik di tingkat konsumen.
07:36Sehingga kami mencoba mengecek, ada seluruh Indonesia, ada 10 provinsi penghasil beras terbesar, kami cek 268 merek.
07:51Kami cek seluruh Indonesia.
07:55Kemudian kami lakukan sampel, itu kami juga cek di lab.
08:02Maaf Pak Menteri, tadi laporan mengenai 2024 sudah selesai ya?
08:07Sudah.
08:08Jadi ini Bapak melaporkan ada tambahan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
08:13Baik, silakan.
08:14Ini kami periksa di 13 lab.
08:20Kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif.
08:24Dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras karena stok kita besar.
08:32Jadi kami tidak khawatir ada kegoncangan karena stok kita ada 4 juta ton.
08:38Kemudian yang kedua kita keluarkan seperti haran Ibu Ketua kemarin, beras kita sudah mulai keluarkan 360 ribu ton tambah 1,3 juta ton.
08:48Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar.
08:52Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan.
09:00Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium.
09:05Beras curah tetapi dijual harga medium.
09:07Dan labnya kami pakai 13 termasuk Sukopindo.
09:10Ada 13 seluruh Indonesia karena kami khawatir kalau ada beda hasil dari lab.
09:16Jadi kami sangat hati-hati Ibu Ketua.
09:18Ini yang terjadi sekarang HET 50-60%.
09:23Yang tidak sesuai mutu ada yang mengurangi ukuran.
09:285 kilo tapi 4,5 kilo.
09:30Dan ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu 99 triliun.
09:39Ini tidak cukup.
09:40Ada lagi penemuan Satgas karena kami bergerak bersama Satgas dan perdagangan kami kontak Menteri Perdagangan.
09:46Sebelum bergerak kami sampaikan dan hasilnya kami sampaikan.
09:50Ternyata juga 2 hari lalu perdagangan turun.
09:53Alhamdulillah juga hasilnya tidak jauh.
09:56Dari 10 sampel diambil merek itu 9 yang tidak sesuai.
10:00Hanya 1 yang sesuai.
10:03Jadi 90%.
10:04Kalau kami temukan 86%, kalau perdagangan temukan 90%.
10:07Kalau ini bisa diperbaiki, Bu Ketua ke depan ini sangat penting.
10:11Ini akan mengangkat kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat naik.
10:18Ini harus kita jaga kesempatan karena stok kita banyak.
10:22Nah Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya Bu.
10:28Itu menarik dan mengganti harganya.
10:31Harganya sesuai standar dan kualitasnya sama.
10:34Itu yang terjadi ini.
10:38Sudah ada perubahan, Bu.
10:40Ini sangat drastis.
10:42Setelah kepolisian kami sudah menyurat,
10:45212 kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan ke Jaksaan Agung.
10:50Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek.
10:53Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui.
10:57Sekarang terjadi ini, Bu, pergeseran.
10:59Kita bersyukur dari yang tidak sesuai, ini tidak awalnya, medium.
11:08Tapi ini medium yang tidak sesuai, sorry, medium tidak sesuai 91 persen.
11:15Kemudian yang premium adalah 43 persen.
11:21Tapi awalnya ini lebih besar, Bu.
11:24Jadi sudah ada kesadaran.
11:26Dan mereka tahu, dari salah satu perusahaan kami terima suratnya,
11:30kami terima, menghimbau jangan menjual beras yang kualitasnya tidak sesuai dan harga.
11:40Kami sudah terima, Bu.
11:42Insya Allah mudah-mudahan ke depan, Bu.
11:44Mohon dukungan, Bu, Ketua seluruh Komisi 4.
11:47Dengan segala kerendahan hati, kami mohon karena ini masa depan pangan kita.
11:51Kesempatan juga memperbaiki, karena dulu kami tidak berani.
11:54Kalau stoknya 1 juta, Bu, pasti pemerintah tidak berani melakukan perbaikan.
12:00Tapi alhamdulillah stok kita cukup, sehingga kita perbaiki.
12:05Terima kasih, Bu Ketua.
12:06Terima kasih, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI.
12:09Makasih.
12:10Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12:11Baik, terima kasih, Pak Menteri.
12:17Terima kasih atas keterangannya, penyampaian daripada penggunaan anggaran yang tahun 2024.
12:29Dan kami mengucapkan selamat telah mendapatkan opini WTP.
12:38Selamat untuk Kementerian Pertanian.
12:44Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan.
12:47Tahun-tahun yang akan datang juga bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.
12:55Namun demikian, apakah ada juga catatan temuan-temuan dari BPK?
13:03Kalau ada, nanti supaya dikoreksi, ditindaklanjuti temuan-temuan itu yang dari BPK.
13:12Kemudian, menyangkut mengenai beras oplosan ini, ini lagi rame sekali dibicarakan di masyarakat.
13:22Tadi Pak Menteri sudah sempat menjelaskan sebagian, tolong ini segera diselesaikan.
13:29Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal ya dikasih efek jerah.
13:35Supaya mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jerah supaya tidak merugikan masyarakat.
13:43Saya rasa itu.
13:44Dari teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan?
13:49Khusus mengenai yang oplosan mungkin bisa menambahkan sedikit kalau ada yang mau bertanya.
13:54Terima kasih, Ibu Pimpinan, anggota Komis 4 dan Bapak Menteri.
14:07Saya yang satu tanya aja, Pak.
14:09Dari mana Bapak bisa menghitung kerugian negara itu Rp99 triliun?
14:14Karena kalaupun di oplos dan belum dibeli oleh rakyat, kan belum ada kerugian juga di situ.
14:22Jadi mohon penjelasan. Terima kasih.
14:24Ijin pimpinan langsung dijawab, Pak Menteri.
14:31Ini kerugian, jadi ada dua kerugian, Pak.
14:36Kerugian negara kita estimasi, hitungan dengan tim, tapi kita serahkan pada penegah hukum.
14:43Itu SPHP yang ada, ini sementara pelacakan, penyelidikan.
14:49Ini SPHP diserahkan pada toko, 20% etalase, 80% di oplos jadi premium.
15:00Itu satu, Pak. Ini kerugian negara.
15:01Kalau ini Rp99 triliun, itu adalah masyarakat.
15:05Sebenarnya ini satu tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun,
15:11karena ini bukan hari ini terjadi.
15:13Ini sudah berlangsung lama, Pak.
15:15Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas.
15:21Kalau ini dilacak, Pak, ke belakang.
15:23Jadi kerugian masyarakat.
15:25Bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama, Pak.
15:29Bukan baru tahun ini.
15:31Jadi itu.
15:32Ini beras biasa, ini lab, Pak, asil lab.
15:34Ini beras biasa dijual dengan premium.
15:37Beras biasa yang, apa namanya, beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak.
15:46Kami serahkan penegak hukum.
15:49Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana.
15:53Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik, Pak.
15:56Ibaratkan gampangannya gini, Pak.
16:00Emas 24 karat.
16:04Sebenarnya ini 18 karat.
16:06Tapi dijual 24 karat semua, Pak.
16:08Jadi itu kami temukan.
16:10Dan bukan kami periksa, Pak.
16:11Kami tim independen adalah lab 13 lab.
16:15Yang periksa seluruh Indonesia.
16:16Termasuk Sukopindo.
16:18Itu, Pak, penyakit.
16:19Jadi bukan kerugian rakyat Indonesia, Pak.
16:21Makasih.
16:22Ejen pimpinan, mungkin tidak lanjuti.
16:25Jadi terakhir dilaksanakan pemeriksaan atau pengecekan oleh lab, kapan, Pak?
16:32Tiap tahun atau kok bisa, Pak, mengatakan udah mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun.
16:37Terakhir pemeriksaan lab itu tahun berapa, Pak?
16:39Kita kan bisa kita menghitung harusnya di situ.
16:42Terima kasih.
16:43Gini, ini sebenarnya sudah pernah dulu kita lakukan.
16:47Bahkan ditutup pabriknya, Pak.
16:49PT Ibu.
16:50Dan itu besar.
16:53Kita tutup.
16:54Kalau tidak salah, my news ya.
16:57Itu kita tutup, Pak.
16:59Dan sama.
17:01Pada saat kami periode pertama.
17:03Jadi, sudah 7 tahun yang lalu.
17:06Nah, ini juga terjadi.
17:10Kami sangat terima kasih, Bu Ketua, bahwa ini harus EP Jerak.
17:14Kalau dulu kami tutup bersama Kapolri.
17:16Mungkin masih ada di berita di online itu.
17:20Itu ditutup.
17:22Itu 2016-2017.
17:25Kita periksa merek-mereknya ada seperti itu, Pak.
17:31Jadi bukan kemarin saja.
17:32Jan Pimpinan, dengan demikian, kita harus mengambil kesimpulan bahwa pemeriksaan beras yang dijual di lapangan itu bukan per 10 tahun, Pak.
17:44Bila perlu, per 6 bulan kita cek di lapangan.
17:46Agar tidak terjadi kerugian yang demikian besar.
17:49Harusnya demikian.
17:49Jadi dalam program Bapak pun kami menyarankan, itu dicek, Pak, per periode.
17:55Kalau ini Bapak mengatakan tahun 2016 terakhir, kan?
17:58Berarti kan sudah berapa tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu.
18:01Nah, kalau demikian, sebaiknya kami menyarankan setiap periode, setahun 2 kali atau 3 kali.
18:06Agar kerugian negara yang Bapak katakan itu tidak terjadi.
18:09Demikian, Pimpinan. Terima kasih.
18:10Makasih, Pak. Makasih.
18:14Kami bukan melempar tanggung jawab.
18:16Kami domainnya sebenarnya produksi.
18:18Tapi kami tidak ingin petani disulimi dan konsumen.
18:21Sehingga kami mengambil lali.
18:22Gitu, Pak. Inisiatif, Pak.
18:24Dan itu ada yang punya kewenangan.
18:29Tapi kami koordinasi. Makasih, Pak.
18:33Baik. Ada lagi?
18:35Iya. Ijin pimpinan.
18:37Kami setuju dengan Pak Menteri, kasus beras oplosan ini bukan hanya kecurangan di Tata Niaga,
18:43tapi kejahatan secara sistematik.
18:46Dan ini dilakukan oleh pelaksana industri pangan yang besar ya.
18:52Temuannya masih 4 ya, Pak.
18:53Tapi pasti berkembang lagi, kan?
18:55Pasti banyak perusahaan yang melakukan ini.
18:57Jadi kami, saya pribadi, kami dari Komisi 4 sangat mendukung kinerja dari Kementerian Pertanian
19:06untuk mengusut tuntas kasus ini.
19:12Lalu, Pak, sesuai dengan tadi yang Pak Sturtman sudah sampaikan,
19:16kami juga mendukung.
19:17Kalau bisa, uji mutu ini jangan di depan.
19:19Ini kan kita kebobolan.
19:21Harus ada yang namanya post market surveillance.
19:23Dan sekali lagi, Pak, semoga kita bisa di sini semuanya pemerintah bersama-sama dengan kami
19:34sebagai pengawas mengamanatkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan
19:41di mana negara ini harus hadir menjamin mutu kualitas dan nutrisi
19:48dari setiap pangan yang dimakan oleh rakyat, yang dikonsumsi oleh rakyat.
19:54Terima kasih, Pak.
19:57Baik, terima kasih.
19:59Terima kasih, Pak.
20:01Bukutua.
20:07Terima kasih, Bukutua.
20:08Kami tentunya mengapresiasi atas gercep kerja cepat Pak Menteri ya,
20:18tetapi bahwa...
20:19Terima kasih, Pak.

Dianjurkan