Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • kemarin
JAKARTA, KOMPAS.TV - Akibat peredaran beras oplosan, masyarakat disebut mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Mentan merinci dua bentuk kerugian akibat beras oplosan. Pertama, kerugian negara yang berkaitan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, sebagian besar beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan.

Titiek meminta Zulkifli turut turun tangan menyelesaikan persoalan beras oplosan. Menko Pangan Zulkifli Hasan pun angkat bicara. Ia menyebut tidak adanya infrastruktur yang memadai dalam penanganan dan pengawasan penjualan beras di pasar.

#dpr #berasoplosan #mentan

Baca Juga MA Buka Pendaftaran Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap ke-23 Tahun 2025 | MA NEWS di https://www.kompas.tv/nasional/605661/ma-buka-pendaftaran-seleksi-hakim-ad-hoc-tipikor-tahap-ke-23-tahun-2025-ma-news



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/605665/mentan-zulhas-dpr-titiek-angkat-bicara-soal-skandal-beras-oplosan-pemerintah-lengah-sapa-pagi

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Gara-gara beras oplosan, masyarakat disebut mengalami kerugian hingga 99 triliun rupiah per tahun.
00:10Ini diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sleipan.
00:13Mentan merinci dua kerugian gara-gara beras oplosan.
00:16Yang pertama adalah kerugian negara terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP.
00:23Kata Mentan, sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium.
00:31Kerugian kedua yaitu kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi.
00:39Mentan bilang sebagian producen dan penjual merek yang terlibat pengoplosan beras telah menarik produknya sekaligus mengubah harganya.
00:46Amran menjamin penarikan beras oplosan tidak akan menimbulkan kelangkaan beras di pasaran.
00:51Yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan sudah ada penarikan.
00:57Bahkan kebanyakan itu kan beras yang beredarnya di pasaran.
01:01Enggak mungkin. Gimana langkah? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah.
01:06Yang kedua, kita berproduksi terus.
01:09Sesuai BPS, kita surplus sekarang ini kurang lebih dibandingkan konsumsi ya, 3 juta ton lebih.
01:17Jadi tidak mungkin langkah.
01:20Kalau ketanggalnya ditarik, kan tidak boleh disimpan, tidak boleh disimpan suatu gudang dan tidak dikeluarkan.
01:32Enggak boleh, kan?
01:33Jadi harus dikeluarin, cuma yang diubah adalah harganya sesuai dengan kualitas barang tersebut.
01:40Kalau beras biasa harus harganya beras biasa, bukan premium.
01:42Sebagian produsen yang diduga menjual beras Oprosat sudah menarik produknya dari pasar.
01:49Ini diakui pedagang di Makassar, Sulawesi Selatan.
01:52Kata pedagang, beras itu ditarik sebelum sempat dijual ke konsumen.
01:56Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian diganti?
02:00Ada yang kemarin sih.
02:02Itu dari beras besar sempurna mereka.
02:06Beras itu Fortun dari PT Wilmar.
02:11Nah itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99 persen katanya.
02:17Itu sih alasannya yang aku dengar.
02:19Tapi tidak tahu juga bagaimana.
02:20Nah takut sudah diganti.
02:22Sudah diganti yang baru.
02:23Terus yang diganti yang baru, kapan di Amtel dan kapan yang diganti Pak?
02:26Waktu berselang satu hari saja.
02:32Soal beras Oprosan, Ketua Komisi 4 TPR RI Titi Soarto sempat menyinggung
02:37nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifri Hassan.
02:40Titi meminta Zulkifri ikut turun tangan menangani permasalahan beras Oprosan.
02:45Dimelegaskan, kasus beras Oprosan diusut tuntas.
02:48Semua pihak yang terlibat ditindak tegas.
02:51Pemerintah juga perlu menarik beras Oprosan yang beredar di masyarakat.
02:54Kita serahkan ke Kementerian.
02:57Itu kan ada menko-nya ya.
03:00Tolong menko-nya itu juga turun tahan.
03:02Jangan diam-diam aja.
03:03Supaya ini dikoordinasikan gitu ya.
03:06Jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya.
03:09Ini rakyat jadi bingung gitu.
03:10Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus di...
03:16Kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil.
03:19Harus ditindak ya kalau memang itu betul, salah, terbukti dia ngoplos gitu.
03:29Menko Pangan, Zulkifri Hassan pun angkat bicara soal kasus beras Oprosa.
03:33Katanya, tak ada infrastruktur yang memadai terkait penanganan penjualan beras di pasar.
03:37Zulkifri Hassan bilang, salah satu cara untuk pengatasi beras Oprosa yakni infrastruktur kooperasi desa Merah Putih.
03:44Lewat infrastruktur kooperasi desa ini, Zulkifri Hassan yakin penyaluran beras bisa terhindar dari pengoplosan.
03:50Benar, karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur.
03:55Ya, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana?
04:00Taruh di pasar kan?
04:01Nah di pasar nanti kan pemerintah itu berasnya 14 ribu, dijual 11 ribu kan?
04:07Karena nggak ada infrastruktur, taruh di pasar, di pasar dioplos.
04:13Beras 14 ribu, jual 11 ribu, dioplos dijualnya 13, kan masih untung.
04:18Nah makanya kita mau ada kooperasi desa.
04:23Nanti kalau ada kooperasi 80 desa ada prasunnya kan?
04:26Setiap desa ada kooperasi kan?
04:28Jadi kalau kita operasi pasarin langsung kasih kooperasi.
04:32Kasus beras Oprosa memang harus segera diakhiri,
04:34yang muncul akibat kecurigaan penurunan harga gabah di tingkat petani,
04:39tapi harga beras di tingkat konsumen justru naik.

Dianjurkan