Menteri Maruarar Minta Maaf di DPR, Resmi Batalkan Rumah Subsidi 18 Meter

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR membahas anggaran kementerian, Kamis (10/7/2025).    Sebelum rapat berlangsung, Menteri Maruarar meminta maaf karena mengusulkan rumah subsidi mini, dengan luas 18 meter persegi.    Maruarar Sirait (Ara) mengaku sengaja melempar wacana mengenai rumah subsidi 18 meter persegi ke masyarakat terlebih dahulu.    Ara ingin melihat respons masyarakat sebelum mengeksekusi program tersebut.    Diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sempat meramu rumah subsidi 18 meter persegi untuk luas bangunannya.    Untuk luas bangunan dari 21 meter persegi dikurangi menjadi 18 meter persegi, sementara luas tanah dari 60 meter persegi dipangkas menjadi 25 meter persegi.    Baca Juga Maruarar Sirait Cabut Ide Rumah Subsidi 14 Meter Persegi, Sampaikan Permohonan Maaf di https://www.kompas.tv/ekonomi/604329/maruarar-sirait-cabut-ide-rumah-subsidi-14-meter-persegi-sampaikan-permohonan-maaf         Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/604443/menteri-maruarar-minta-maaf-di-dpr-resmi-batalkan-rumah-subsidi-18-meter

Transcript

00:00Pak Ritwan Bey yang kami hormati, Pak Robert yang kami hormati,

00:05Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati,

00:08Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

00:12Salam sejahtera untuk kita semua.

00:15Terima kasih Pak atas kesempatannya.

00:17Hari ini kami pertama menyampaikan permohonan maaf.

00:21Saya punya ide mungkin yang kurang tepat,

00:27tapi tujuannya mungkin cukup baik,

00:31tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi

00:35soal rumah subsidi yang diperkecil.

00:40Jadi tujuannya sebenarnya sederhana,

00:43karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota,

00:47tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil.

00:50Tapi saya sudah mendengar begitu banyak masukan,

00:53termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5,

00:55maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu.

01:01Ya, terima kasih.

01:06Kemudian izinkan saya atas data-data yang kami coba siapkan,

01:15kalau mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2024 ya Pak ya,

01:21ini 25 ya.

01:29Di halaman 3 saat ini sedang proses audit BPK yang belum selesai Pak.

01:39Nanti pada waktunya kami akan laporan,

01:41karena ini domennya BPK.

01:44Proses likudasi sudah dimulai bulan Maret,

01:47dan targetkan selesai bulan Agustus Pak.

01:49Jadi mungkin bulan depan kami sudah bisa laporkan

01:52sesudah hasil BPK-nya selesai.

01:55Selesai itu Pak.

01:56Kemudian halaman 4,

01:59untuk belanja pegawai dengan pagu Rp419 miliar,

02:04kami juga sudah sampaikan,

02:06di sini tertulis,

02:08sudah terserap 31,99 persen,

02:12belanja barang 16,27 persen,

02:15belanja modal 49 persen.

02:16Kemudian untuk realisasi ABBN tahun 2025,

02:23terima kasih Pak,

02:24sudah ada dengan adanya background penambahan jumlah pegawai juga yang cukup besar,

02:33kemudian juga adanya kebutuhan bantuan stimulan permansuwa daya,

02:40adanya peningkatan komunikasi publik,

02:43adanya kebutuhan pelatihan CPNS,

02:44kami menambah unit BSPS

02:49untuk meningkatkan tata kelola

02:51dan memajukan kualitas SDM,

02:54agar masyarakat mengetahui dan proaktif

02:57memperoleh haknya atas perumahan yang layak,

03:00optimalisasi terhadap pagu anggaran existing

03:02dengan tidak mengusulkan penambahan anggaran untuk 2025.

03:06Peningkatan unit BSPS penguatan IGN pelatihan PNS sebesar Rp192 miliar,

03:15realokasi anggaran tersebut bersumber dari efisiensi rusun reguler sebesar Rp174,61 miliar,

03:24dan revitalisasi rusun sebesar Rp18 miliar.

03:26Realokasi anggaran tersebut meningkatkan jumlah unit rumah BSPS sebanyak Rp6.569 unit dari semula Rp38.554 unit menjadi Rp45.073 unit.

03:44Kemudian, postur anggaran sesudah realokasi,

03:52dukungan manajemen, ini sudah kami sampaikan Pak,

03:55program juga, ini kami sangat setuju sependapat dengan teman-teman anggota DPR,

04:01kita tingkatkan di sini tambahan anggaran BSPS sebesar Rp177 miliar,

04:07dan menjadi Rp45.073 unit.

04:10Kemudian, pengurangan rusun dari reguler,

04:14tahun 2025 Rp174 miliar,

04:18dan pengurangan revitalisasi rusun sebesar Rp18 miliar.

04:22Yang lainnya tetap Pak.

04:25Kemudian, kami mohon diperkenankan untuk membuka-buka blokir anggaran DIPA

04:32tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun,

04:36untuk memanfaatkan MVC rumah pembangunan rumah susun IKN sebesar Rp910,30 miliar,

04:46revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp86,83 miliar,

04:54dan akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan di Wisma Atlet Kemayoran,

04:58agar layak huni dan siap huni,

05:00seperti Wisma Atlet Pademangan.

05:03Dalam lanjutan pembangunan rusun DOB Papua sebesar Rp136,92 miliar,

05:10tapi ini untuk yang Papua,

05:12nanti kami mohon tanggal 2021 atau 2022,

05:17saya maaf lupa,

05:18kami akan bertemu dengan Kepala BIN untuk memastikan itu

05:21secara keamanan bisa dijalankan atau tidak.

05:24Kemudian anggaran untuk Rp26,2026, ini halaman 9,

05:32kami mengusulkan sebesar Rp49,854 triliun,

05:40sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp48 triliun.

05:45Nah nomor 2 ini kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi 5,

05:49kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut

05:52sebesar Rp45,55 triliun atau Rp91,37 persen

05:59diusulkan untuk anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya

06:03dengan target Rp2 juta unit rumah di tahun 2026.

06:09Usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp4,3 triliun,

06:13jadi di luar BSPS itu kita Rp4,3 triliun atau Rp8,63 persen

06:18dari usulan anggaran TA-2026

06:21atau mengalami kenaikan biaya sebesar Rp840 miliar

06:26atau Rp24,27 persen dari anggaran TA 2025 sebesar Rp3,46 triliun.

06:34Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai

06:38target pembangunan dan renovasi Rp3 juta rumah

06:41dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas

06:46Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

06:51dan Rencana Kerja Pemerintah 2026.

06:55Melalui usulan anggaran, Kementerian PKP tersebut

06:57menghasilkan pembangunan sebesar Rp2,052,822 unit

07:04dan penanganan kawasan kumuh sebesar Rp2,25 unit.

07:09Sehingga tetap diperlukan langkah-langkah kreatif

07:13untuk mencapai target pembangunan dan renovasi Rp3 juta rumah

07:18melalui pembiayaan rumah subsidi, FLPP.

07:23Kami juga izin sampaikan, saya sudah sampaikan

07:25di dalam rapat kabinet terbuka,

07:27dua hal yang paling penting dari Kementerian kami

07:29yaitu tahun 2026 kami usulkan kepada Bapak Presiden

07:35Menteri Keuangan adalah BSPS-nya Rp2 juta

07:38kemudian rumah subsidi-nya Rp500 ribu.

07:42Kemudian kur sektor perumahan, kami juga laporkan

07:45dari kebijakan Bapak Presiden

07:47untuk pertama kalinya kami mendapatkan di sektor perumahan

07:51ada kur perumahan sebesar Rp130 triliun

07:54dan per hari ini kami sedang menyiapkan peraturan menterinya

07:58dan rapat dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan

08:02dan perbankan dan juga rapat juga dengan ekosistem

08:06supaya bisa digunakan.

08:08Nanti pada waktunya kami akan laporkan

08:10ini adalah bukti keberpihakan Presiden Prabowo

08:14di sektor perumahan.

08:16Kemudian swadaya masyarakat, CSR, dan investasi.

08:23Yang terakhir ini elemen 10

08:26jadi rumah swadaya memang kami targetkan Rp2 juta Pak

08:31tahun 2026, itu anggarannya Rp45,55T.

08:36Rumah susun Rp3.047 unit Rp1,67T.

08:40Rumah khusus Rp1.166 sama dengan Rp287 miliar.

08:46Kemudian PSU rumah umum Rp18.609 unit

08:50sama dengan Rp290,82 miliar.

08:54Kemudian penanganan kawasan pemukiman dan sanitasi

08:57itu sebesar Rp660 miliar.

09:00Dukungan manajemen itu sebesar Rp1,18 triliun.

09:13Kemudian tubin was sebesar Rp271,52 miliar.

09:17Kemudian pembiayaan perumahan sebesar Rp500.000 rumah

09:22di tahun 2026.

09:25Demikian Bapak Ketua yang kami sampaikan.

09:30Paling terakhir,

09:34kesimpulan usulan pagu anggaran TA 2026

09:38Kementerian PKP sebesar Rp49,854 triliun.

09:43Mohon kiranya dapat dukungan dan setuju komisi V.

09:45Selanjutnya, usulan pagu anggaran tersebut

09:48akan disampaikan dari Menteri PKP

09:52kepada Menteri Keuangan dan Bapak Penas.

09:54Kemudian nomor tiga,

09:55usulan realokasi dan anggaran

09:57buka blokir anggaran Kementerian PKP TA 225.

10:01Mohon mendapat persetujuan.

10:02Untuk selanjutnya,

10:03akan disampaikan revisi anggaran

10:05kepada Kementerian Keuangan,

10:07Ceki Dirjen Anggaran.

10:09Demikian Bapak Ketua,

10:11Bapak Wakil Ketua,

10:11dan rekan-rekan anggota Komisi V yang kami hormati.

10:16Terima kasih.

10:16Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kategori

Transkrip

Dianjurkan