JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengklaim aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, tak berdampak serius terhadap lingkungan.
Hanif Nurofiq bilang, kegiatan tambang nikel oleh perusahaan yakni PT Gag Nikel memenuhi kaidah lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan usai Kementerian Lingkungan Hidup meninjau lokasi tambang nikel, pada 26 hingga 31 Mei lalu.
Kementerian LH mengklaim, PT Gag Nikel sudah penuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan,untuk luas area tambang mencapai 6.000 hektar.
Polemik aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus bergulir.
Aktivis lingkungan Greenpeace bilang, banyak kerusakan yang terjadi tak hanya di Pulau Gag, melainkan pulau lain juga terdampak.
Namun pemerintah bilang, aktivitas tambang nikel ini jauh kok dari lokasi wisata dan sudah sesuai aturan.
Benarkah aktivitas tambang nikel ini tidak mengganggu keindahan Pulau Gag, Raja Ampat?
Apa solusinya jika memang izin tambang sudah terbit? Kita bahas bersama sejumlah narasumber.
Hadir di studio, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik dan melalui sambungan daring anggota Komisi XII Fraksi PAN, Totok Daryanto.
Baca Juga [FULL] Fakta di Balik Polemik Nikel di Raja Ampat hingga Desakan Stop Izin Tambang di https://www.kompas.tv/nasional/598330/full-fakta-di-balik-polemik-nikel-di-raja-ampat-hingga-desakan-stop-izin-tambang
#rajaampat #tambangnikel #menterilhk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/598420/polemik-tambang-nikel-aktivis-greenpeace-apa-kita-mau-lihat-raja-ampat-hancur-dulu-baru-bertindak
Hanif Nurofiq bilang, kegiatan tambang nikel oleh perusahaan yakni PT Gag Nikel memenuhi kaidah lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan usai Kementerian Lingkungan Hidup meninjau lokasi tambang nikel, pada 26 hingga 31 Mei lalu.
Kementerian LH mengklaim, PT Gag Nikel sudah penuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan,untuk luas area tambang mencapai 6.000 hektar.
Polemik aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus bergulir.
Aktivis lingkungan Greenpeace bilang, banyak kerusakan yang terjadi tak hanya di Pulau Gag, melainkan pulau lain juga terdampak.
Namun pemerintah bilang, aktivitas tambang nikel ini jauh kok dari lokasi wisata dan sudah sesuai aturan.
Benarkah aktivitas tambang nikel ini tidak mengganggu keindahan Pulau Gag, Raja Ampat?
Apa solusinya jika memang izin tambang sudah terbit? Kita bahas bersama sejumlah narasumber.
Hadir di studio, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik dan melalui sambungan daring anggota Komisi XII Fraksi PAN, Totok Daryanto.
Baca Juga [FULL] Fakta di Balik Polemik Nikel di Raja Ampat hingga Desakan Stop Izin Tambang di https://www.kompas.tv/nasional/598330/full-fakta-di-balik-polemik-nikel-di-raja-ampat-hingga-desakan-stop-izin-tambang
#rajaampat #tambangnikel #menterilhk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/598420/polemik-tambang-nikel-aktivis-greenpeace-apa-kita-mau-lihat-raja-ampat-hancur-dulu-baru-bertindak
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00...usahaan yakni PT Gak Nikel memenuhi kaedah lingkungan.
00:07Pernyataan itu disampaikan usaha Kementerian Lingkungan Hidup meninjau lokasi tambang nikel pada 26 hingga 31 Mei lalu.
00:14Kementerian LH mengklaim PT Gak Nikel sudah penuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan untuk luas area tambang mencapai 6.000 hektare.
00:25PT Gak Nikel ini secara status berada di kawasan hutan lindung.
00:34Memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT Gak ini oleh PT Gak Nikel ini relatif memenuhi kaedah-kaedah data lingkungan.
00:45Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius.
00:56Artinya, kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja.
01:01Aktivitas tambang nikel di kawasan raja 4 Papua Barat Daya menunjukkan khawatiran, potensi pencemaran, dan perusahaan ekosistem.
01:14Motif foto citra satelit yang diubah dari laman Instagram Hariang Kompas berdasarkan foto citra satelit 29 September 2015 belum terlihat pembukaan lahan di Pulau Gak.
01:23Kondisi yang sama juga tampak ada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017.
01:28Namun, pada 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu.
01:35Saat meninjau langsung PT Gak Nikel di Pulau Gak Pemupadan Raja Ampat waktu kemarin,
01:40Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahri Laha Daya bilang tidak ada pencemaran di seluruh tahun ini karena proses produksi tambang terjadi tahun 2024.
01:48Dan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeru terkait izin tambang di Pulau Gak Pemupadan Raja Ampat.
01:53Penemo dengan PT Pulau Gak itu, itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer.
02:05Jadi, wilayah Kabupadan Raja Ampat itu banyak hutang konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk perawisata,
02:14tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan.
02:21Kita memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gak yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya.
02:31Itu kan untuk sementara kita hentikan operasinya.
02:34Saat dikonfirmasi terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat melalui kisah tertulis kepada Kompas TV,
02:41Komisaris Ketegas nikel Ahmad Faroroz menyebut,
02:43lokasi tambang nikel dengan kawasan wisata sangat jauh.
02:47Faroroz juga bilang, perusahaan taat kepada aturan dan ketentuan pemerintah untuk menjaga lingkungan.
02:52Sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksplotasi nikel di kawasan Raja Ampat Papua Barat Gaya.
03:02Data Greenpeace Indonesia menyebut,
03:04industri tambang nikel di Papua berdampak pada kerusakan nengkungan di sejumlah kolok kecil di Raja Ampat.
03:10Greenpeace menyebut,
03:11ada lebih dari satu perusahaan tambang nikel yang aktif beroperasi di Raja Ampat.
03:15Yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi,
03:18yang katanya mau membuat ketidak simpang siuran,
03:20itu memungkinkan untuk membuat kesimpang siuran baru atau keliruan.
03:24Mas Raja Ampat ini,
03:26karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT Gak dan bukan hanya Pulau Gak.
03:30Saat ini ada lima izin yang aktif,
03:34yang izinnya diterbitkan oleh kementerian ESDM.
03:38Ada Pulau Gak, ada Pulau KW, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batang Pele, dan ada di WIW Besar.
03:43Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak.
03:47Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang.
03:53Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini.
03:57Besarkan untuk menentikan tambang nikel Jeraja Ampat,
04:00Papua Barat Dayah, ramai disuarakan.
04:02Di antaranya,
04:03selebritas Nadiem Kedera Winaga dan Indonesia Margo
04:05yang mengunggah keindahan Papua
04:07dan meminta aktivitas tambang dihentikan
04:10demi menjaga kawasan Jawa Pak Raja Ampat
04:12dan ekosistem lainnya dari perusahaan tambang.
04:14Tim Liputan Kompas TV
04:17Sedara polemik,
04:26aktivitas tambang nikel di Pulau Gak,
04:29Raja Ampat, Papua Barat Dayah terus bergulir.
04:31Aktivis lingkungan Greenpeace bilang
04:34banyak kerusakan yang terjadi tak hanya di Pulau Gak,
04:36melainkan pulau lain juga terdampak.
04:39Namun pemerintah bilang aktivitas tambang nikel ini jauh dari lokasi wisata
04:43dan sudah sesuai aturan.
04:46Benarkah aktivitas tambang nikel ini tidak mengganggu keindahan Pulau Gak Raja Ampat?
04:51Apa solusinya jika memang izin tambang sudah terbit?
04:54Kita bahas bersama sejumlah narasumber.
04:56Hadir setiap Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia,
04:58Iqbal Damanik.
05:00Selamat pagi Mas Iqbal.
05:01Selamat pagi Mas Mario.
05:02Terima kasih Mas sudah jauh-jauh datang ke studio.
05:04Sama-sama terima kasih.
05:05Dan melalui sambungan daring anggota Komisi 12,
05:07fraksi Pantotok Daryanto.
05:08Selamat pagi Mas Toto.
05:10Selamat pagi Bang Mario.
05:12Terima kasih Pak Toto sudah bergabung juga di Dialog Sampai Indonesia pagi pada hari ini.
05:17Dan juga untuk diketahui kami juga sudah menghubungi perwakilan
05:20Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga terkait.
05:22Namun hingga saat ini belum bisa bergabung karena masih mengkaji
05:25dengan beberapa alim menyoal kegiatan penambangan ini.
05:28Saya sabar Mas Iqbal.
05:31Sebenarnya kita sudah ngobrol dari tadi tapi saya ke Mas Toto dulu.
05:34Pak Toto bagaimana dari DPR sendiri melihat
05:37tambang yang dilakukan teman-teman Greenpeace kemarin memberikan
05:41sejumlah protes, aksi protes terkait dengan tambang ini.
05:46Ini hasilnya seperti apa?
05:48Apakah memang sudah mendengar sejak lama Komisi 12 atau bagaimana?
05:52Ya mengenai protes dari Greenpeace itu sebetulnya kita sudah mendengar
05:56sudah lama kita mengikuti dan respon dari pemerintah saya kira juga cukup cepat.
06:05Di mana Kementerian SDN dan Lingkungan Hidup juga sudah turun di lapangan
06:10dan sementara memberikan laporan-laporan hasil sementara dari peninjauan itu.
06:16Dan nampaknya saya lihat sekarang itu belum memuaskan bagi aspirasi publik ya.
06:25Jadi saran saya memang sebaiknya ada transparansi yang lebih terbuka ya.
06:33Dan mungkin melibatkan pihak-pihak yang stakeholder yang memberi masukan
06:39untuk melihat secara bersama-sama dan mendiskusikan secara terbuka.
06:43Nah Komisi 12 sebagai mitra dari Lingkungan Hidup dan juga SDN
06:50akan sangat terbuka ya.
06:52Kalau perlu kita memfasilitasi adanya dialog terbuka itu
06:56supaya persoalannya menjadi clear.
06:59Karena sebetulnya persoalan tambang ini kan bukan persoalan baru di eranya
07:03Pak Balir sekarang ini ya, ini adalah sejak jaman Presiden Suharto ini malahan ini.
07:12Jadi sudah lama sekali ini.
07:15Dan sekarang ini muncul suara-suara publik tentang kekhawatiran terjadinya kerusahaan lingkungan.
07:22Dan mesti itu direspon dengan baik.
07:24Oke, Komisi 12 sendiri sudah pernah ke sana Pak setelah ada protes seperti ini?
07:29Ini sekarang masih reses ya.
07:35Jadi saya kira nanti setelah kita masuk dalam masa persidangan
07:39akan segera minta diagendakan oleh pimpinan supaya ada peninjauan ke lapangan langsung gitu.
07:47Oke.
07:47Itu Pak Mario.
07:49Oke. Pak Toto, kalau dari Komisi 12 sendiri melihat ini,
07:53kita tuduh poin saja.
07:54Apakah memang dirasanya merusak lingkungan di sekitar situ atau belum sebenarnya?
07:59Sebenarnya ada apa, ada question mark besar ya yang perlu kita garisbawahi.
08:09Kita mau mengembangkan Raja Ampat ini sebagai apa?
08:14Kalau Raja Ampat mau dikembangkan sebagai daerah pusat-pusata,
08:19saya kira memang eksploitasi harus dikurangi ya.
08:24Jadi pertambangan yang mungkin sudah ada, sudah beroperasi,
08:28itu mesti diawasi dengan baik dan dibatasi kegiatannya supaya tidak menimbulkan.
08:34Oke.
08:34Kerusakan lingkungan karena sudah sederhana lama kita lakukan ya.
08:42Dan tujuan akhirnya apa?
08:43Tujuan akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi sebetulnya.
08:45Dan juga untuk kesejahteraan masyarakat.
08:47Jadi wisata itu tidak kalah potensialnya dibanding dengan pertambangan.
08:52Jadi saya kira ini pilihan kebijakan yang mesti dipikirkan oleh pemerintah.
08:55Oke Pak Toto, saya ke Mas Iqbal.
08:59Mas Iqbal, Kompas Headline, Raja Ampat reindikasi tercemar.
09:03Ini pun yang juga dilakukan aksi oleh teman-teman dari Greenpeace.
09:08Apa sebenarnya yang mau disampaikan?
09:10Memang sangat-sangat tercemar kah?
09:12Pada akhirnya Raja Ampat ini akhirnya harus Greenpeace turun tahun ini
09:15untuk melihat bahwa tidak boleh sebenarnya atau gimana?
09:19Kompas sendiri yang sebenarnya sudah angkat sejak tahun 2021 ya masnya?
09:22Ya.
09:22Kompas sendiri sudah angkat itu, sudah lama dan tidak ada gubris kan dari pemerintah gitu ya tindak lanjutnya.
09:28Sampai saat ini tidak ada gubris menurut Anda?
09:30Setelah aksi Greenpeace kan kemudian Pak Bahlil ke sana gitu.
09:33Nah, tapi pertanyaan mendasarnya dari kita semua adalah
09:36apakah kita mau nunggu Raja Ampat hancur dulu baru kita bertindak?
09:39Oke.
09:40Apakah kita mau lihat dulu Raja Ampat ini hancur sehingga tidak lagi ada tempat wisata
09:45baru kita bilang, wah Raja Ampat sudah hancur baru kita boleh menutup
09:50atau kemudian baru kita bilang bahwa perusahaan ini melanggar aturan.
09:54Secara aturan sebenarnya dengan terbitnya IUP aja ini sudah melanggar aturan.
09:58Pak Toto kan Ampat DPR ya.
10:00Ini konstitusi yang sedang dilanggar.
10:02Undang-undang nomor 1 tahun 2014.
10:04Lebih detail setelah undang-undangan kita punya peraturan menteri namanya.
10:08Kan Pak Toto ya?
10:09Di peraturan menteri tahun 1953.
10:11Itu secara jelas.
10:13Untuk pulau-pulau kecil ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada yang boleh dengan syarat.
10:19Di pulau-pulau kecil dia 100 km persegi atau 10 ribu hektare.
10:25Itu secara jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh ditambang.
10:30Oke.
10:30Dengan alasan apapun.
10:31Karena tidak ada kata dibolehkan dengan syarat di situ.
10:34Tapi tidak boleh.
10:35Ini kan tegas.
10:36Kenapa pemerintah sendiri, Pak Toto sendiri, Komisi 12, ada undang-undang, tapi tidak menggunakan undang-undang yang ada.
10:43Oke.
10:43Tapi kan sebenarnya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin bilang bahwa undang-undang yang berlaku itu terkait dengan pertambang ini adalah undang-undang kehutanan.
10:50Nah.
10:51Kalau tadi tidak salah.
10:51Betul.
10:52Bahwa boleh tambang sebenarnya.
10:54Tetapi memang ada aturannya.
10:56Iya.
10:57Berbeda undang-undang dengan yang disampaikan oleh pihak Greenpeace bahwa ini undang-undang pesisir ya?
11:03Iya.
11:03Oke.
11:04Yang memang melarang.
11:05Apalagi luas pulogak yang memang tidak sampai 1.000 ya?
11:0910.000 hektare.
11:11Sehingga dilarang betul-betul untuk ini.
11:13Ini bagaimana ada perbedaan undang-undang nih?
11:15Lagi-lagi.
11:15Tapi saya mau menangkan satu hal bahwa ini bukan soal pulogak saja ya.
11:18Tapi ini soal Raja Ampat.
11:20Iya, iya.
11:20Inilah yang menunjukkan bahwa tidak ada orkestrasi kemimpinan di pemerintahan Pak Bro Powo.
11:26Karena ESDM-nya nerbitin, KKP-nya tidak boleh, LH-nya harus lihat dari sisi lingkungan.
11:33Lalu kemudian kehutanan untuk lihat apakah itu kawasan hutan atau tidak.
11:37Ini kan sudah jelas kawasan lindung.
11:38Iya.
11:39Kalau kemudian sudah jelas kawasan lindung, Kementerian Kehutanan punya hak untuk menerbitkan apakah penggunaan pemanfaatan kawasan hutannya, persetujuan penggunaan kawasan hutannya boleh diberikan atau tidak.
11:50Oke.
11:50Nah, kehutanan memberikan.
11:52Jadi sebenarnya dalam semua kontestasi ini atau konteks Raja Ampat ini, Kementerian ESDM punya peran.
12:01Iya.
12:02Kementerian Kehutanan punya peran.
12:03Kementerian Lingkungan Hidup punya peran.
12:05Safeguard-nya siapa?
12:06Safeguard-nya harusnya lingkungan hidup gitu.
12:08Tapi lingkungan hidupnya bilang minor saja gitu ya.
12:11Iya, iya.
12:11Ini yang harusnya Pak Menteri lihat bahwa mau sebesar apa dulu kerusakan baru bertindak gitu.
12:17Kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
12:19Kan gitu kan?
12:19Iya, iya.
12:20Jadi kalau kita nunggu rusak dulu mau bagaimana?
12:23Dan ini kan persoalan kerusakan lingkungan yang harus dievaluasi jangan disimplifikasi sebenarnya.
12:28Pak Baalil mencoba menyederhanakan persoalan ini dengan hanya melihat gag.
12:32Lalu semua mata kita itu ditujukan ke gag, termasuk lingkungan hidup, termasuk ke kehutanan.
12:38Bagaimana kemudian kasus-kasus yang sudah terjadi di Morowali, bagaimana kemudian yang di Sulawesi misalnya ya, lalu kemudian di Maluku.
12:46Nah, ini kan juga kita harus fair ya untuk melihat bahwa industrialisasi nikel ini berdampak lingkungan yang sangat besar.
12:55Bahkan laporan terbaru di Teluk Weda, masyarakat sudah tercemar di dalam tubuhnya, di dalam urinnya, itu memiliki kandungan logam berat.
13:03Oke, kalau kita berbicara soal kerusakan, apa saja kerusakan?
13:06Karena memang yang kemarin dibilang bahwa ini kerusakan ekologis.
13:09Oke, apa sebenarnya kerugian, kerusakan yang dilakukan oleh tambang ini?
13:13Ini Pak Hanifaisal paham betul, karena Pak Hanifaisal dulu di Kehutanan, panologi.
13:18Kita tahu bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah tidak boleh lagi, mas.
13:23Kuota ya dari apa yang ditentukan oleh Kehutanan.
13:25Pembelakan hutan ini ya.
13:26Pembelakan hutan.
13:26Tapi apa yang terjadi?
13:29Dari tahun 2016 sampai 2023, semenjak isu nikel, pembukaan lahan nikel itu naik 600 persen.
13:38Pembukaan lahan di wilayah konsesi nikel.
13:41Deforestasi di Pulau Gaksenia itu 300 hektare.
13:44300 hektare itu besar, mas.
13:45Untuk pulau-pulau kecil.
13:47Sehingga waktu Pak Bahlil ke sana sama Pak Hanif, mungkin tidak hujan ya.
13:51Sehingga limpasannya tidak ada.
13:53Tapi begitu hujan, lumpur di mana-mana.
13:56Menyusahkan masyarakat di situ ya?
13:58Menyusahkan masyarakat di situ?
13:59Menyusahkan masyarakat.
14:00Tapi masyarakat kan memang kita harus akui bahwa Gak memberikan giat ekonomi di Pulau Gak.
14:06Karena itu pulau kecil sekali.
14:07Jadi aktivitas ekonomi itu memang digerakkan sama perusahaan ini.
14:11Tapi kita kan tidak mau ini hanya bertahan 10 tahun atau 20 tahun.
14:15Gak dan Raja Ampat ini harus bertahan panjang gitu ya.
14:19Nikel ini ada ujungnya mas.
14:21ESDM sendiri bilang bahwa nikel ini itu akan berakhir di 2050.
14:27Artinya kalau ada anak yang lahir hari ini di Pulau Gak.
14:3125 tahun, waktu dia umur 25 tahun.
14:33Dia tidak akan merasakan keindahan Pulau Gak.
14:36Dia tidak akan merasakan keindahan Raja Ampat.
14:38Dan dia tidak akan merasakan kenikmatan ekonomi dari Pulau Gak.
14:41Anda mau bilang bahwa kalau 25 tahun lagi ini diteruskan.
14:44Kita sudah mungkin tidak melihat lagi ada wisata di Raja Ampat termasuk di Pulau Gak.
14:47Betul, yang Anda wariskan dosa.
14:49Oke, saya ke Pak Toto.
14:50Pak Toto, bagaimana Anda melihat ada perbedaan aturan sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Iqbal tadi.
14:57Greenpeace melihat bahwa Pulau Gak sebagai pulau kecil tidak boleh sebenarnya.
15:02Diambil dari aturan undang-undang pesisir.
15:04Tapi sedangkan KLH kemarin melalui konversi pers yang dilakukan bahwa ini sebenarnya boleh kalau diambil dari undang-undang kehutanan.
15:12Aturannya berbeda.
15:14Menurut Anda seperti apa?
15:15Ya, sebenarnya khusus untuk ini ya, untuk Raja Ampat ya.
15:21Jadi saya ingin melihat spesifik ini di Raja Ampat ya.
15:24Tadi sudah saya sampaikan dan teman dari Greenpeace ini juga membenarkan kan bahwa sebetulnya kita mau mengembangkan Raja Ampat itu sebagai apa gitu.
15:36Jadi sebagai sebuah kawasan ekonomi itu dikembangkan itu sebagai apa.
15:41Nah, kalau sebagai wisata tentu beda kebijakannya dengan sekarang ini.
15:47Jadi menurut saya perlu ada garis kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan ekonomi untuk pengembangan Raja Ampat itu.
15:55Nah, saya cenderung bahwa ini sebaiknya dijadikan kawasan wisata.
16:00Karena kekayaan alam yang diakui dunia.
16:03Dan karena itu ya fokusnya pada pengembangan yang konteksual dengan wisata.
16:07Jadi pertambangan memang tidak cocok saya kira untuk daerah wisata.
16:12Nah, itu pandangan saya secara pribadi ya.
16:16Kemudian mengenai peraturan-peraturan yang tadi bertentangan, ya memang itu bisa saja terjadi.
16:22Karena kalau ditinjol dari pulau-pulau kecil itu memang mestinya tidak bisa ada izin pertambangan di situ.
16:29Ada undang-undang yang juga mengaturnya.
16:32Tapi pemerintah kan juga punya diskresi ya.
16:34Dia punya pilihan-pilihan yang mana itu masih dimungkinkan.
16:43Maka ada pengecualian-pengecualian.
16:45Oke, Pak Toto, ini sebenarnya dari Komisi 12...
16:47Nah, peribatan Raja Ampat bukan di situ sebetulnya.
16:49Ketujur saya, itu pimpinan tentang kebijakan.
16:52Kita mau pengembangan sebagai...
16:55Oke, Pak. Kalau kita berbicara, ini dari Komisi 12 sebenarnya ingin agar tambang nikel ini diberhentikan.
17:02Karena tadi lebih baik wisata atau sebenarnya boleh sebenarnya.
17:06Tapi memang dengan aturan-aturan ataupun dengan rehabilitasi yang dilakukan lebih baik misalkan.
17:13Ya, kalau kita ingin mengembangkan Raja Ampat sebagai wisata, ya sebaiknya dibatasi pertambangan.
17:18Artinya yang sudah ada itu tidak diperluas lagi.
17:20Dibatasi ini berarti tidak boleh, Pak?
17:23Dibatasi ini berarti tidak boleh sebenarnya? Atau bagaimana?
17:30Menurut saya harus dikaji dulu.
17:31Harus dikaji dengan serius, ya.
17:33Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat distributif, ya.
17:42Tapi kembali lagi, persoalannya itu, Mas.
17:44Persoalannya itu, kita mau kembangkan sebagai apa?
17:46Dari Raja Ampat itu.
17:47Kalau wisata, ya sudah pertambangannya itu untuk sementara.
17:51Karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan-kebijakan khusus bagaimana mengurangi aktivitas pertambangan di situ.
18:01Dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu.
18:06Oke.
18:07Itu menurut saya.
18:07Oke.
18:08Mas Iban, saya sebenarnya bisa menangkap maksudnya Pak Toto.
18:10Dalam arti begini, kalau kita melihat bahwa, oke ini sangat merusak lingkungan.
18:15Nah, di salah satu sisi pertambangan perlu, khususnya di Raja Ampat yang memang destinasi wisata menjadi yang utama, perlu dikembangkan sebenarnya wisatanya ini.
18:24Tetapi, kita juga tidak boleh lupa bahwa ini adalah program pemerintah bahwa hilirisasi nikel ini juga perlu dijalankan.
18:30Dari Greenpeace sendiri melihat bahwa wisata, ada program pemerintah juga hilirisasi nikel.
18:36Bagaimana melihat?
18:37Lingkungan itu selalu memang...
18:38Mas Aryo.
18:39Ya.
18:40Mas Aryo.
18:40Jadi, ini kan bukan peristiwa yang terjadi sesaat sekarang kan.
18:45Ini sudah sejak masa era pemerintah-pemerintah sebelumnya.
18:48Ya.
18:49Nah, kalau kita menghentikan tanpa alasan dan tanpa solusi, saya kira itu dampaknya bagi investasi kan juga akan sangat negatif.
18:57Ya.
18:57Jadi, itu masalahnya.
18:58Oke.
18:58Kalau ini barang baru, yang baru disusun sebuah kebijakan untuk merencanakan pengembangan daerah, ya saya setuju ini wisata aja.
19:06Tidak perlu ada pertambangan, tapi masalahnya ini sudah dosa bersama, dosa masa lalu yang diturunkan sampai sekarang.
19:14Ya.
19:14Jadi, disitulah pentingnya kita mencari solusi gitu loh.
19:17Oke.
19:18Kalau langsung ditutup seketika menurut saya juga tidak bijak, karena nanti akan mengganggu iklim investasi kan.
19:24Oke.
19:24Ya, tapi untuk diteruskan juga tidak bisa, karena ini daerah wisata.
19:29Nah, itulah yang perlu dicari solusinya sebaik-baiknya.
19:31Ya, dari Mas Iqbal sendiri?
19:32Iya.
19:33Harusnya kita selalu...
19:34Kita sudah mulai berhenti ya, untuk membenturkan antara pembangunan dan lingkungan.
19:38Karena ada banyak solusi, kayak tadi pariwisata, salah satunya karena ada potensi pariwisata.
19:42Jadi, ada fokus untuk melihat bahwa apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah.
19:48Tapi, sering sekali ketika pemerintah, misalnya, mari kita kaji dulu.
19:51Kalau wisata ya, infrastruktur wisatanya dikembangkan menurut saya.
19:54Oke, Pak Toto ditahan sebentar.
19:57Saya kesempatan buat Mas Iqbal.
19:58Yang menjadi ketakutan kita, karena kita kan trust issue ini ya, sama pemerintah gitu ya.
20:04Dan kita memang kritik pemerintah gitu.
20:06Jadi, ketika dilakukan kajian, kajiannya mau bagaimana ini?
20:10Mau kajian untuk pro terhadap lingkungan, atau undang-undang KKP-nya nanti yang diubah gitu ya.
20:16Jadi, undang-undang perlindungannya yang mau diubah.
20:18Jadi, kita memang harus fokus, mana yang mau kita lindungi gitu.
20:22Jauh daripada itu, yang perlu kita pahami bahwa industri ekstraktif ini, itu ada batas waktunya.
20:29Ada ide-ide yang lebih kreatif harusnya.
20:32Industri-industri kreatif yang harus dikembangkan pemerintah, ketimbang, bertahan terus di industri ekstraktif.
20:38Jadi, kita memang benar-benar tahu, dari posisi ini, dari penjelasan Pak Toto, kita tahu bahwa fokus atau watak ekonomi dari pemerintahan Prabowo ini adalah industri ekstraktif.
20:47Karena apa? Karena setiap ada resources, ada sumber dayanya, jadikan dulu wilayah usaha pertambangan.
20:55Ketika dia jadi wilayah usaha pertambangan, dia memungkinkan untuk mendapatkan izin.
21:00Setelah itu, kita lihat, apakah Kementerian Kehutanan memperbolehkan, apakah Kementerian Lingkungan Hidup memperbolehkan.
21:06Aturannya begitu ini, Mas, sekarang. Value chain dari industrialisasi nickel ini.
21:10Jadi, izin induknya, saya bilangnya izin induk ya, permitnya ini adalah izin usaha pertambangan.
21:15Setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan, lalu kemudian kehutanan, mereka mengajukan izin kehutanan, mereka mengajukan izin kelingkungan, dan izin-izin lainnya.
21:25Jadi, wataknya adalah ekstraktif terlebih dahulu, baru turism berikutnya.
21:30Jadi, kita nggak punya imajinasi tentang bahwa Indonesia ini maju, bisa maju tanpa industri ekstraktif.
21:37Oke, tapi ini kan dari tadi Pak Toto mengatakan bahwa ini sebenarnya dosa masa lalu.
21:40Dalam arti bahwa, oke kemarin ada langkah dari Menteri SDM mengatakan bahwa ini diberhentikan sementara dulu.
21:47Betul.
21:47Untuk melihat dikaji dulu dan segala macam.
21:49Nah, kalau dari, karena kalau misalkan mungkin terlalu kaget, akan juga berdampak juga kalau misalkan diberhentikan.
21:55Nah, menurut Anda, Bang?
21:55Nah, maka ketika kita tahu ini dosa masa lalu, bertobatlah.
22:00Gitu kan?
22:00Kalau sudah berdosa, maka bertobat.
22:03Jangan lakukan dosa dua kali gitu kan, Bang?
22:05Jadi, kalau kita sudah tahu ini dosa, maka kita bertobat.
22:08Yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian investasi PMA, ini kan BUMN ya, investasi BUMN ini, berpikir mana yang lebih penting gitu ya.
22:17Ini kan BUMN gitu ya.
22:19BUMN bisa bilang.
22:21Nah, tapi Mas lagi-lagi, saya nggak mau kita geser hanya Pulau Gak saja.
22:24Ada lima izin yang saat ini aktif di Raja Ampat.
22:29Lima izin ini aktif, sekarang itu berdasarkan kementerian ESDM.
22:33Nah, bagaimana? Ini kita sekarang bicara soal Gak, bicara soal investasi.
22:37Ini izin-izin, empat izin-izin lainnya, itu adalah izin yang terbit dari tahun 2013, sebagian besar, lalu kemudian mereka habis tahun 2033.
22:46Dan mereka tadinya ya, Greenpeace menemukan tadinya, sekitar tahun 2022 itu hanya dua izin yang aktif di Raja Ampat.
22:54Tapi sekarang ada lima, Pak.
22:56Jadi, ada izin-izin baru yang direaktifasi kembali gitu.
23:00Jadi, jangan bilang karena ini dosa masa lalu di Pulau Gak, sehingga mata kita ke Pulau Gak, kemudian kita teralihkan.
23:07Bahwa ada empat izin yang mungkin terbit.
23:09Satu lagi Bang, ada PT di UAE Geo, di UAE Geo Besar, yang baru saja reaktifasi kembali atau aktif itu setahun ini, sekitar Februari-Maret-April 2025.
23:23Dan kita punya bukti untuk itu, Greenpeace akan keluarkan tanggal 12.
23:27Tanggal 12 ini ya.
23:28Oke, Pak Toto, bagaimana melihat bahwa dari Greenpeace punya riset, melihat pemerintahan saat ini, eksplorasi dulu, baru urusan lingkungan, berpikiran seperti itu sekarang.
23:38Padahal harusnya dibalik.
23:39Nah, menurut Anda seperti apa?
23:40Ya, kita melihat Indonesia ini kan enggak bisanya sepotong apa itu dari satu sisi saja kan.
23:49Ya, apapun dikatakan, kenyatanya negara kita ini kayak sumber daya alam.
23:53Jadi, harus dipolah, harus dieksplorasi, dan harus dieksploitasi supaya itu ada manfaat untuk masyarakat kita.
24:00Jadi, itu enggak boleh dihabeikan.
24:04Jadi, kita enggak bisa mengatakan pemerintah ini punya karakter sangat ekstraktif misalnya gitu.
24:12Ya, memang harus ekstraktif.
24:13Bagaimana?
24:13Tidak, kita punya tambang kok.
24:15Dari lain tidak punya tambang.
24:17Masalahnya, bagaimana tambang itu dikeluar dengan baik.
24:20Ya, oke.
24:21Nah, jadi, tapi kembali ke Raja Ampat.
24:24Raja Ampat itu sebaiknya dikembangkan infrastruktur pariwisanya yang lebih dikembangkan.
24:29Bukan pada aspek pertambangannya.
24:31Pertambangannya itu dicoba diatasi dengan cara pendekatan yang baik dari pemerintah.
24:38Karena, ya, kalau dikatakan itu bertobat, ya, bertobat itu kan dalam arti harus diterjemahkan di dalam prosedur dan lain-lain.
24:45Jadi, enggak bisa seketika, oh stop, gitu lah.
24:47Itu enggak bisa dong.
24:48Oke.
24:49Ini bukan pertobatan, apa ini pertobatan yang langsung berhenti, gitu.
24:53Enggak mungkin, kan?
24:54Oke.
24:55Kan ini sudah sesuatu yang sedang berproses, gitu.
24:58Oke.
24:58Dan pertanyaannya bagaimana...
24:59Kita pertanyaan saja.
25:00Itu nanti komisi akan mengawasi dengan baik.
25:02Oke.
25:03Dan pertanyaannya bagaimana ke depan bahwa, oke, boleh eksplorasi ini, tetapi yang pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau ada rehabilitasi yang mendukung pada akhirnya lingkungan ini,
25:14tidak seperti yang terjadi saat ini, seperti yang dikatakan oleh Greenpeace.
25:17Iya, sebenarnya bisa.
25:18Sebelum dijawab, Pak, kita saksikan jeda berikut.
25:20Terima kasih.
25:50Dalam unggahan di akun Instagramnya Nadine menulis Papua memang luas namun untuk mendapatkan keindahan seluas ini butuh waktu.
26:00Dan apabila kerusakan dimulai kerusakan itu perlahan-lahan seluas Papua dilengkapi dengan tagar safe Raja Ampat.
26:11Selain Nadine Chandrawinata mantan pebasket sekaligus selebritas Denny Sumargo juga mengunggah foto saat ia berada di Raja Ampat.
26:18Dalam unggahannya ia menulis jiwa saya pernah tinggal di sana makan di sana dan menangis di sana Raja Ampat Papua.
26:26Salah satu tempat saya dibentuk menjadi seperti sekarang.
26:30Tanah Papua bukan tanah eksploitasi tapi tanah kehidupan.
26:34Tolong Pak Ed Prabowo dilengkapi dengan tagar safe Raja Ampat.
26:42Musisi Kunto Aji juga menyurahkan hal yang sama di akun Instagramnya.
26:45Kunto Aji bilang stop sirkus-sirkus kapitalis disertai unggahan foto bertuliskan tagar safe Raja Ampat.
26:52Kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Iqbal dari Greenpeace dan juga Pak Toto dari DPR RI.
27:03Saya sepertinya lagi bermasalah komunikasi saya ke Mas Iqbal.
27:09Mas Iqbal bagaimana melihat bahwa sustainability-nya apakah sebenarnya dari Greenpeace?
27:14Ini kita to the point saja nih.
27:17Boleh atau tidak melakukan tambang di Indonesia terutama juga di Papua?
27:22Pertanyaan boleh atau tidak dari sisi Greenpeace adalah arusnya penghormatan terhadap lingkungan hidup
27:28dan orang yang tinggal di dalamnya itu adalah hal yang harus diutamakan.
27:32Apakah lagi-lagi dibenturkan dengan misalnya negara maju.
27:36Apakah ada negara maju yang tidak punya tambang?
27:38Ada. Jadi apakah kemudian industri ekstraktif satu-satunya untuk membuat negara maju?
27:43Tidak. Jadi ini membutuhkan imajinasi kita gitu ya.
27:46Imajinasi kreativitas untuk mengatakan bahwa apa industri yang harusnya dikembangkan.
27:52Tapi lagi-lagi ya apakah kita mau hari ini bulan Mei akhir itu
27:58saudara-saudara kita ada 11 orang yang ditangkap di Mambasa Ngaji
28:02karena dia mempertahankan tanahnya dari nikel.
28:04Apakah kita mau begini terus konflik di mana-mana?
28:08Begitu hujan, banjir.
28:10Yang perlu kita ingat juga mas, krisis iklim ini udah di depan mata.
28:13Dan tidak bisa kita bantah bahwa kita adalah korban dari sini.
28:18Negara-negara pasifik sudah berjuang karena mereka pulau-pulau kecil.
28:22Harusnya kita punya empati sebagai negara yang memiliki pulau-pulau kecil
28:25di wilayah timur Indonesia terhadap orang-orang yang di wilayah pasifik.
28:29Ini sebenarnya sebuah dikotomi yang sangat menyedihkan
28:31karena korban pertama dari krisis iklim adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil.
28:36Dan ketika tenggelamnya pulau-pulau kecil ini atau pulau-pulau kecil ini mulai hilang
28:42yang dirugikan adalah masyarakat yang tinggal di dalamnya.
28:45Apakah sudah ada buktinya? Sudah ada.
28:48Beberapa negara-negara di Vanuatu, di Samoa, itu sudah banyak yang mulai terendam.
28:53Garatannya sudah mulai banyak hilang.
28:54Nggak cuma di Samoa, di Jawa.
28:57Di Jawa, di wilayah Pantura, ada satu desa namanya Timbul Suloko
29:00itu sudah mulai terendam oleh aerob.
29:02Ini situasi yang lebih besar.
29:04Ini karena eksploitasi tambang tadi?
29:05Iya, karena eksploitasi tambang, karena industri ekstraktif sehingga emisi.
29:09Dan Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dan telah meratifikasi Paris Agreement.
29:15Oke, bagaimana dengan kita tarik garis lurus dengan keinginan pemerintah
29:21bahwa hilirisasi ini tetap berjalan.
29:23Bahwa oke, ini ada kekayaan alam Indonesia yang perlu dimanfaatkan.
29:27Tetapi memang untuk kesejahteraan masyarakat.
29:30Di satu sisi Greenpeace menolak betul bahwa eksplorasi tambang ini memang harus digantikan
29:36dengan kekayaan alam yang memang bisa dimanfaatkan.
29:42Nah, sustainability-nya seperti apa?
29:45Konstitusi kita pasal 33 sudah jelas bilang bahwa kebermanfaatan untuk semua warga negara.
29:51Jadi kalau seandainya itu tidak bermanfaat, ada orang yang dirugikan apa kita mau begitu terus?
29:58Papua bagian dari Indonesia dan Pak Toto tadi bilang kita tidak bisa melihat Indonesia secara sepenggal-sepenggal.
30:05Iya, karena kita tidak bisa melihat secara sepenggal-sepenggal sehingga kita tidak bisa mengorbankan
30:10orang yang tinggal di hutan, orang yang tinggal di pulau, yang bergantung dengan hutan dan lautnya
30:16atas nama pembangunan dan hilirisasi.
30:18Kita bilang, apa sih manfaatnya tambang-tambang ini?
30:21Nelayan makin susah cari ikan.
30:24Dan ini tidak cuma PT Gak.
30:26Raja Ampat bilang, di Raja Ampat masih bagus, masih bisa cari ikan.
30:30Iya, kita tahu ekosistem Raja Ampat itu surga.
30:3375 persen spesies terumbu karang di dunia ada di Raja Ampat.
30:37Tapi kalau kita terus berpikir tentang ekstraktivisme, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana semua ini,
30:43yang akhirnya terbayangkan bagi kita adalah bagaimana semuanya ini diambang kehancuran.
30:48Oke, tapi kalau kita juga tidak...
30:49Makanya Greenpeace menyebut ancaman.
30:51Kita tidak bisa mengelak gitu ya Bang.
30:53Kita benar-benar tidak bisa mengelak bahwa kita tidak bisa kembali ke gua.
30:57Bahwa kita tidak menggunakan listrik, kita tidak menggunakan alat-alat yang membutuhkan nikel, baja, dan stainless steel.
31:04Tapi mari kita berpikir, kita tidak bisa mengorbankan manusia yang tinggal di dalamnya.
31:09Kita ini terlalu antropocentris, berpikir bahwa manusia adalah segala-galanya yang perlu diselamatkan.
31:14Tapi kan kita bisa melihat bahwa tidak dipungkiri.
31:17Ada perusahaan-perusahaan juga yang mungkin melakukan tambang, tapi juga melakukan rehabilitasi yang baik juga.
31:22Misalkan merawat lingkungan kembali.
31:24Sehingga apa yang dulu digali, dieksplorasi oleh mereka, pada akhirnya bisa pulih.
31:31Bagaimana Anda melihat itu?
31:32Betul. Ada reklamasi.
31:33Bahkan Pulau PT Gak mengatakan mereka melakukan sekitar 100 hektare.
31:40Tunjukkan sama kami atau sama publik,
31:43di mana ada reklamasi yang berhasil, yang bisa mengembalikan ke ekosistem awalnya.
31:48Di mana di Indonesia atau di dunia ini yang betul-betul bisa mengembalikan ke ekosistem awalnya.
31:53Makanya Mas, aktivitas pertambangan ini, MK menyebut ini sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang berdampak secara luas terhadap ekosistem.
32:02Sehingga MK juga memutuskan, MK 35 tahun 2023, memutuskan bahwa tidak boleh mempertegas.
32:10Keputusan MK mempertegas bahwa tidak boleh ada tambang-tambang di Pulau Kecil.
32:14Karena aktivitas pertambangan ini adalah aktivitas yang memiliki dampak kerusakan yang sangat besar.
32:18Oke, menurut Anda ini destruktif dan tidak bisa dikembalikan?
32:21Tidak bisa dikembalikan.
32:23Ada riset yang membuktikan bahwa untuk menumbuhkan mereklamasi di Pulau-Pulau Kecil itu lebih sulit daripada di Pulau-Pulau Besar.
32:32Di Pulau Besar atau Daratan Besar.
32:33Kenapa Mas?
32:34Karena untuk menumbuhkan pohon di Pulau-Pulau Kecil ini, belum dia besar, dia sudah terbangkan angin.
32:38Itulah mengapa kita ingat kalau kita tahu semua bahwa kalau kita naik gunung di puncak yang ada perdu kan Mas ya?
32:45Karena apa? Karena angin kencang, susah tumbuh besar.
32:48Makanya orang sering bilang begini, ah hutan di Raja Ampat itu kecil-kecil pohonnya.
32:53Betul, karena itu memang ekosistemnya tidak bisa dibayangkan dengan hutan besar tropis di wilayah Daratan Papua Besar.
32:59Sehingga kita tahu, alam saja sangat sulit untuk menumbuhkan pohon ini.
33:05Dan itu umurnya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum manusia ada mungkin.
33:09Dan kemudian kita datang tebang, terus kita bilang, kita masih bisa tanam ini.
33:13Makanya saya bilang tadi, buktikan di mana ada reklamasi yang memang betul-betul berhasil,
33:19yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya.
33:21Ini ibaratnya harimaunya sudah pergi, sudah tidak ada, kita ingin hidupkan kembali harimaunya.
33:27Jadi sesuatu yang tidak mungkin.
33:29Sehingga, bukan berarti begini mas, angkat kaki semua perusahaan-perusahaan tambangnya.
33:36Tidak begitu, tapi kita harus berpikir adalah bagaimana kemudian masyarakat tidak tercerabut dari akarnya,
33:44alam tidak rusak, dan kita tetap berpikir tentang ekosistem ini penting untuk keberlanjutan manusia
33:50dan keberlanjutan bumi ini, agar kemudian dia layak untuk kita tinggalin.
33:55Jadi kita punya hak yang setara kan.
33:56Oke, lantas bagaimana dengan dari Greenpeace, bagaimana melihat bahwa, oke ini sudah terjadi lama.
34:03Ada masyarakat yang mungkin saja juga sudah menggantungkan hidup dari situ juga, misalkan.
34:08Betul, betul.
34:08Bagaimana pada akhirnya tambang ini dijadikan sebuah lahan yang memang tidak merusak tetapi juga mesejahterakan?
34:15Kalau dalam konteks Raja Ampat nggak mungkin, karena ini pulau-pulau kecil.
34:19Anda sudah tidak melihat?
34:20Tidak mungkin, ini pulau-pulau kecil. Tidak mungkin untuk dilakukan reklamasi.
34:24Tapi bagaimana kemudian kita tahu bahwa ada yang menjadi pekerja di tambang, kita tahu ada tenaga kerja,
34:30ada masyarakat yang bergantung pada giat ekonomi itu.
34:33Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya.
34:36Sehingga harus ada pengakuan.
34:39Yang pertama gini Bang, jangan kita Pak Bahlil misalnya datang ke Raja Ampat, terus undang Pulau Gak gitu ya,
34:46terus bilang, ada tidak? Itu hoax, itu hoax.
34:48Mari akui bahwa ada kesalahan kebijakan di situ, ada policy failure terhadap izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan.
34:57Akui. Dan sekarang lakukan transparansi apa yang ingin dilakukan pemerintah.
35:01Jangan dibantah dengan ini hoax, ini apa ada yang bilang juga ini upaya asing untuk memecah belah dan mengadu domba.
35:09Tidak begitu gitu ya, mengaku dan bertobat lah.
35:12Tapi kalau dari menurut Anda ini pertemuan Greenpeace, ada unsur politiknya atau tidak sebenarnya ini?
35:18Izin diterbitkan kan itu keputusan politik.
35:22Karena yang menerbitkan menteri, menteri itu tokoh politik, bukan begitu Pak Tito.
35:26Ini sederhana tetapi ya cukup ini memberikan fakta.
35:30Pak Tito, bagaimana Anda melihat bahwa ini obrolan ini terkait dengan pertambangan?
35:35Seperti yang dikatakan, tidak hanya darah jampat, tapi juga di seluruh Indonesia.
35:39Termasuk data BPS, Maluku Utara, tambang nikel terbesar, tetapi tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraannya.
35:46Menurut Anda, apakah perlu kita melihat kembali terkait dengan pertambangan ini?
35:51Atau sebenarnya Indonesia sudah perlu harusnya ambil langkah baru,
35:55menggantikan dengan kekayaan Indonesia alam yang lain, yang justru bisa mesejahterakan masyarakat?
35:58Menurut saya ya setiap kebijakan itu memang ada periode-periode tertentu yang harus dievaluasi kembali.
36:08Jadi sekarang ini saatnya kalau kita mau mengevaluasi kembali, kita duduk bareng-bareng, kita kaji.
36:15Jadi kita rumuskan bersama masalah, masalah the best practice pertambangan itu seperti apa misalnya gitu.
36:24Jadi sekarang problem pertambangan kan banyak sebetulnya, tidak hanya yang tadi disampaikan masalah lingkungan itu ya.
36:32Sekarang masyarakat juga merasa banyak yang terganggu karena jalan-jalan masyarakat, jalan umum yang juga dilewati pertambangan.
36:42Kemudian juga para pemilik lahan yang juga merasakan dia seperti dikorbankan di dalam eksploitasi pertambangan itu.
36:52Karena mereka yang punya hak milih itu juga sudah masuk dalam IUP itu dia tidak bisa melakukan apa-apa.
36:58Kecuali harus diserahkan kepada pemegang IUP gitu.
37:01Nah hal-hal seperti itu saya kira perlu ditata kembali secara menyeluruh gitu loh.
37:05Jadi misalnya ya supaya terjadi hubungan yang adil antara masyarakat di wilayah pertambangan,
37:16kemudian pemerintah daerah ya, masyarakat umum yang hidup di daerah situ, itu perlu ditata kembali.
37:25Jadi saya misalnya melihat ya pertambangan pengelolaan-pengelolaan apa tuh kekayaan alam di masa lalu,
37:33di masa kolonial aja, itu mereka tidak dicampur adu antara jalan umum dengan jalan industri atau jalan pertambangan.
37:43Nah kita ini perlu ada regulasi baru bahwa semua wilayah pertambangan itu mesti membuat infrastruktur sendiri.
37:50Dan dari situ sebetulnya bisa di-create itu menjadi bagian dari proses distribusi ekonomi yang adil dengan daerah.
38:00Misalnya daerah punya kewenangan membangun jalan-jalan pertambangan.
38:03Nah dari mana investasinya ya saya kira itu bisa didukung oleh APBD, APBN maupun oleh proses perbankan,
38:13oleh pembiayaan investasi biasa gitu loh.
38:16Nah di situ nanti ada tolfinya, sehingga itu semua ikut menikmati dan masyarakat tidak terganggu.
38:23Jadi banyak PR yang kita kerjakan, tapi kita sudah punya pengalaman panjang dalam mengelola pertambangan.
38:29Contohnya itu seperti PT. Vali.
38:32PT. Vali itu menurut saya sangat bagus bagaimana dia mengelola pertambangan dan pasca tambang penanganannya juga dengan baik ya.
38:40Nah kita mestinya bisa membuat seluruh pertambangan kita dikelola dengan cara-cara serupa itu gitu loh.
38:47Ya ya oke.
38:48Nah jadi ya saya kira perlu memang kita evaluasi kembali, kita kaji bersama.
38:54Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa kekayaan alam ini mau dibiarkan aja gitu.
38:59Tapi ya menurut saya itu kita tidak mensyukuri, tidak mensyukuri karunia, karunia Tuhan itu namanya.
39:07Oke Pak.
39:08Oke.
39:08Jadi pertambangannya bukan dengan itu diambilkan sama sekali ya.
39:12Tapi mari kita kelola dengan baik.
39:14Oke.
39:14Duduk bareng dan kita diskusi bareng-bareng bersama.
39:17Mas Ibu.
39:17Kita cari solusi yang terbaik bagaimana pertambangan yang sekarang ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat kita.
39:26Oke. Mas Ibu terakhir, closing statementnya singkat saja.
39:29Terkait dengan Greenpeace tetap dalam posisi sikap menolak tambang.
39:34Tapi pada akhirnya bagaimana betul kata Pak Toto dari kekayaan alam negara ini bagaimana harusnya tambang ini dijadikan sebuah contoh usaha yang memang sebenarnya menciptakan masyarakat,
39:47berputar, perputaran ekonomi terjadi di situ tetapi ingat tidak boleh ada mengganggu lingkungan itu.
39:54Singkat saja.
39:54Inilah yang membuktikan bahwa isi kepala kita Indonesia ini kaya atas sumber daya alam sehingga kita dimanjakan tidak punya ide-ide dan imajinasi yang kreatif.
40:06Bahwa ada negara yang maju tanpa industri ekstraktif gitu ya.
40:10Ketika kita dibuka gitu, yang sering sekali tidak dihitung dalam hitung-hitungan ekonomi adalah dampak turunannya, biaya kesehatan.
40:18Kita tahu bahwa biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh orang Indonesia saat ini itu jauh lebih besar.
40:24Itu juga Kompas yang nulis ya Mas.
40:25Iya, iya.
40:26Dua sampai tiga kali lipat, Kompas menyatakan, ya di pemberitaan Kompas, bahwa biaya kesehatan orang sekarang ini karena krisis iklim ini lebih besar.
40:35Itu tidak dihitung seakan-akan bahwa pembangunan ini adalah industri ekstraktif ini.
40:40Kita harus berpikir lebih jernih.
40:43Makanya, kan ada banyak ahli ya di pemerintahan Prabowo.
40:46Pemerintahan Prabowo ini tidak boleh miskin imajinasi gitu ya.
40:49Bahwa dimanjakan dengan Indonesia kaya raya dengan industri ekstraktifnya.
40:53Oke, Pak Toto memang Greenpeace tidak bisa digoyang.
40:56Tambang memang harus dilarang.
40:57Terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Komisi 12, Praksiman, dan juga terima kasih.
41:03Terima kasih Juru Kampanye Hutan, Greenpeace, Indonesia, Iqbal Namanik.
41:07Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan.
41:09Semoga bisa memberikan masukan dan juga ini terkait dengan perusahaan tambang di Indonesia.
41:16Semoga bisa ketemulah jalan tengahnya.
41:18Terima kasih Pak Toto.
41:21Terima kasih Mas Mario.
41:22Terima kasih.
41:24Sedar, jangan kembali-mali-mali, sampai Indonesia pagi, akan segera kembali dengan informasi lainnya.
41:28Salah satunya, lebih dari 1,6 juta jemaah haji dari berbagai negara memadati komplek Jamara di Minang, Arab Saudi, untuk lempar jumrah.
41:37Informasinya sesat lagi.
42:07Terima kasih.
42:37Terima kasih.
42:38Terima kasih.
42:39Terima kasih.