Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Gubernur Papua Barat Daya, mengadakan konferensi pers untuk menanggapi polemik mengenai aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
Konferensi ini digelar setelah Bahlil menghadapi protes dari aktivis lingkungan saat tiba di Bandara DEO Sorong pada 7 Juni 2025.
Dalam video yang beredar, Bahlil dan beberapa tokoh lokal tampak memberikan penjelasan di depan mikrofon.
Mereka menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas tambang tersebut. "Kami menghentikan sementara operasi tambang sampai ada hasil verifikasi yang jelas," ujar Bahlil.
Protes massa di bandara menuduh Bahlil tidak jujur tentang jumlah perusahaan tambang yang terlibat, dengan menyebut ada empat perusahaan, bukan satu seperti yang disebutkan sebelumnya.
Selain itu, Berita-berita yang tersebar tentang kerusakan alam di Raja Ampat menurutnya adalah akal-akalan seseorang yang memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan situasi yang bersifat memecah belah.
Namun, dalam konferensi pers, pemerintah berupaya mengklarifikasi bahwa langkah evaluasi ini bertujuan untuk melindungi ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendukung langkah ini dan menyerukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, reaksi di media sosial bervariasi, dengan sebagian orang meragukan niat pemerintah, sementara yang lain mengharapkan tindakan tegas untuk melindungi alam Raja Ampat.
Pemerintah berharap langkah ini dapat meredakan ketegangan dan memastikan bahwa kepentingan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.
=====================================
Follow @larosmedianetwork untuk dapatkan informasi terkini dan hal-hal menarik lainnya.
Source : FDonghun/X
#larosmedia #beritaterkini #beritaviral #menteriesdm #rajaampat #papua #bahlillahadalia #menteribahlil #tambangnikel #rajaampat #hilirisasi
