Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terhadap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi perhatian publik. Dalam wawancara yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025), Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus dijalankan sesuai prosedur.
"Ya, negara ini kan besar, yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita," ujar Jokowi. Ia menambahkan bahwa desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang biasa terjadi. "Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu," jelasnya.
Jokowi juga menyorot bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, tidak seperti di Filipina yang dilakukan secara terpisah. "Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu," ungkapnya.
Menurut Jokowi, pemakzulan hanya dapat dilaksanakan jika terdapat pelanggaran berat, seperti korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran hukum serius. "Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru," tegasnya.
Isu pemakzulan ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat pada 26 Mei 2025, yang meminta Gibran dimakzulkan. Surat tersebut menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK yang dianggap bermasalah karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian diberhentikan karena melanggar kode etik.
Dengan tanggapan ini, Jokowi tampaknya ingin menenangkan situasi dan mengarahkan perhatian pada prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah isu ini akan berlanjut atau hanya menjadi angin lalu, kita tunggu perkembangannya.
=====================================
Follow @larosmedianetwork untuk dapatkan informasi terkini dan hal-hal menarik lainnya.
