Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei menunjukkan Kejaksaan Agung meraih kepercayaan tinggi dari publik atas kinerjanya dalam penegakan hukum.

Menko Polhukam 2019-2024, Mahfud MD mengatakan meski demikian, tidak mudah bagi institusi ini untuk memiliki keleluasaan dalam menangani hambatan politik dalam penegakan kasus besar.

Mahfud mencontohkan seperti pada kasus korupsi Pertamina yang saat ini dirasa berhenti. Ia menduga ada kekuatan, oligarki, atau jaringan besar, sehingga Presiden Prabowo merasa TNI harus turun.

"Anda tahu Pertamina? Wah kita kan bangga sekali ya buat Kejaksaan Agung. Pokoknya kita sikat sampai ke atas tidak berhenti. Di sini berhenti sekarang, gak ada pergerakan. Padahal dulu sudah nyebut nama orang ya X, Y, Z. Ini nanti targetnya. Enggak ada sekarang. Berarti kan ada hambatan di situ. Hambatan itu bukan hanya Polri. Mungkin sebuah kekuatan, oligarki besar, jaringan besar dan sebagainya. Sehingga Presiden merasa perlu ini harus TNI yang turun," katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa 18 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina (Persero), Rabu 14 Mei 2025. Pemeriksaan dilakukan oleh tim jaksa penyidik pada Direktorat penyidikan Jampidsus. Salah satu saksi yang diperiksa berinisial ABP selaku manajer PT Pertamina Patra Niaga periode 2022.

Sebelumnya Kejagung juga telah memeriksa mantan direktur utama PT Pertamina Nicke Widyawati. Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan juga sudah diperiksa.



Saksikan di kanal youtube KompasTV.



Link: https://youtu.be/oYJt-XI9URU



#tni #mahfudmd #kejaksaan

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/593921/mahfud-md-singgung-kasus-pertamina-ada-jaringan-besar-rosi
Transkrip
00:00Prof, memang ketika Kejaksaan Agung sebagai primadona untuk kasus-kasus besar
00:07secara persepsi publik juga menunjukkan peningkatan, bahkan bisa di atas KPK.
00:12Tidak pernah selama ini KPK selalu berada di atas institusi penegakan hukum,
00:18tapi kali ini KPK kalau anak zaman sekarang bilang udah ke laut aja gitu.
00:21Udah ke laut aja.
00:23Udah gak ketah, udah tidak terlalu jelas apa perannya.
00:26Apa memang saat ini Kejaksaan Agung dianggap lembaga yang paling punya integritas
00:33dan paling dapat dipercaya untuk menangani kasus-kasus besar?
00:38Atau sesungguhnya memang tetap memiliki hambatan ketika itu menyangkut orang-orang besar di belakangnya?
00:48Paling itu iya, bahwa dia paling bagus, paling berintegritas, tapi relatif.
00:54Relatif, relatif bukan di situ bersih gitu.
00:57Karena yang lain aja lebih tidak bersih, kan gitu aja pikirannya.
01:01Kejaksaan Agung itu sejak tahun 2002 sampai sekarang, setiap ada survei itu tertinggi.
01:08Yang paling mendapat kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Agung udah tiga tahun terakhir ini.
01:13Ya, sehingga saya sering puji-puji sejak saya bagus Anda mempertinggi kinerja saya
01:21karena dinilai penegakan itu bagus karena Anda bagus.
01:24Menkopol hukam.
01:25Ya, waktu itu.
01:26Sejak tahun 2002 ada Anda pernah turun gitu.
01:29Jadi itu memang Kejaksaan Agung cukup.
01:31Tapi apakah di sana tidak ada permainan-permainan korupsi dan sebagainya?
01:36Ya ada saja gitu ya.
01:37Dikatakan paling baik itu mungkin paling sedikit dosanya.
01:42Kan gitu aja.
01:43Kan yang paling tinggi TNI kan.
01:45Anda tahu TNI itu paling tinggi loh.
01:46Institusi negara itu paling terpercaya presiden.
01:49Yang nomor dua TNI.
01:50Di luar presiden TNI itu tertinggi loh.
01:52Kepercayaan publik.
01:53Baru sudah itu Kejaksaan Agung.
01:55Kan?
01:56Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum.
01:58Tapi apakah mereka juga memiliki keleluasaan
02:02untuk bisa melampaui atau melakukan hambatan-hambatan politik
02:06dalam penegakan kasus-kasus besar?
02:08Karena Pak Maffut.
02:10Untuk melampaui hambatan politis?
02:11Ya.
02:12Tidak mudah.
02:13Ya, kasus yang sekarang aja.
02:15Saya, anu ya, Pertamina ya.
02:17Anda tahu Pertamina.
02:18Wah kita kan bangga sekali.
02:20Buat nih Kejaksaan Agung.
02:21Kejaksaan Agung pokoknya ini kita sikat sampai ke atas.
02:24Tidak berhenti di sini.
02:26Berhenti sekarang.
02:27Tidak ada pergerakan.
02:28Padahal dulu sudah nyebut nama orang.
02:30Ya, X, E, Z.
02:32Ini nanti targetnya.
02:33Tidak ada sekarang.
02:34Berarti kan ada hambatan di situ.
02:36Bukan hanya Polri hambatan itu.
02:38Bukan hanya Polri.
02:38Mungkin sebuah kekuatan oligarki besar.
02:42Jaringan besar.
02:43Dan sebagainya.
02:43Sehingga Presiden merasa perlu.
02:45Ini harus TNI yang turun.
02:47Mungkin ya.
02:48Mungkin ya.
02:49Pakai kunci Inggris aja dulu.
02:50Kata Presiden kepres.
02:5263 itu.
02:53Mungkin.
02:54Saya tidak tahu kan masyarakat masih bertanya.
02:56Kalau Presiden bicara.
02:57Ya masalahnya selesai.
02:58Ini Presiden kan bicara bahwa sayang nyuruh ini.
03:01Kalau tidak disuruh Presiden kan tidak boleh.
03:04Menurut undang-undang.
03:06Kan gitu.
03:06Ya.
03:07Dan itulah yang membuat Prof.
03:09Mensinyalir ini pasti ada sesuatu.
03:11Pasti ada sesuatu.
03:11Yang menjadi bagian dari desain Presiden.
03:14Terutama dalam hal ini adalah penegakan hukum.
03:16Ya.
03:17Hambatan ada dua kan.
03:18Satu di aparat penegakan hukum yang membaikinya preman, membaikinya tambang ilegal, perampasan haadat ilegal.
03:30Itu kan ada backingnya.
03:31Satu.
03:32Lalu yang kedua oligarki.
03:34Kalau sudah menyangkut oligarki tertentu.
03:36Yang menyangkut kemudian mengatur mafia anda jalan.
03:39Mungkin Presiden melihat itu.
03:42Dan dalam konteks ini kalau saya ya memaklumi.
03:46Saya tidak menganggap itu benar secara undang-undang.
03:49Tapi saya memaklumi sebagai satu langkah terobosan yang harus dilakukan daripada macet.
03:53Kira-kira begitulah.
03:57Gitu.
03:58Sebuah satu pilihan yang harus diambil karena ada satu tujuan besar yang akan dilakukan oleh Presiden Subianto.
04:05Saya berharap itu yang sebenarnya terjadi.
04:10Tapi saya tidak tahu yang sebenarnya.
04:11Kan kita belum tahu Presiden bicara apa tentang ini kan.
04:14Oke.
Komentar

Dianjurkan