- 1 year ago
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek jadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nota Keuangan RAPBN 2025 menyatakan, peningkatan subsidi PSO bertujuan untuk memperbaiki pelayanan umum di sektor transportasi dan menyediakan informasi publik yang lebih baik.
Dana PSO tersebut akan dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mendukung kualitas dan inovasi pelayanan, termasuk pada KRL Jabodetabek. Perubahan utama termasuk penerapan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL Jabodetabek.
Dana PSO tersebut akan dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mendukung kualitas dan inovasi pelayanan, termasuk pada KRL Jabodetabek. Perubahan utama termasuk penerapan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL Jabodetabek.
Category
📺
TVTranscript
00:00Pemerintah berencana untuk menerapkan pengenaan tarif penumpang KRL Jabodetabek berdasarkan nomor Induk Kepandudukan mulai tahun 2025 mendatang.
00:20Meskidemikian, Kementerian Perhubungan menyatakan penerapan kebijakan tersebut akan bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respon dari berbagai pemangku kepentingan.
00:36Wajahnya perubahan mekanisme subsidi Public Service Obligation atau PSO operasional KRL Jabodetabek kembali mencuat.
00:43Pemerintah berencana menerapkan pengenaan tarif penumpang KRL berbasis nomor Induk Kepandudukan atau NIK mulai tahun 2025 mendatang.
00:50Hal tersebut terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam dokumen tersebut juga disebutkan subsidi PSO pada tahun 2025 dianggarkan sebesar 7,96 triliun rupiah,
01:00dan dari jumlah tersebut, anggaran PSO untuk PT Kereta Api Indonesia Persero mencapai 4,79 triliun rupiah.
01:07Namun, jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menjelaskan rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025 masih bersifat fleksibel,
01:17atau sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respon dari berbagai pemangku kepentingan.
01:24Adhita menjamin jika tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK diterapkan, maka akan diikuti dengan peningkatan fasilitas kereta dan stasiun bagi masyarakat.
01:33Wacana perubahan mekanisme subsidi PSO KRL Jabodetabek tersebut mengemuka pada akhir tahun 2022.
01:40Kalau itu, Menteri Perhubungan Bodi Karya Sumadi menyebutkan akan memperlakukan tarif subsidi khusus masyarakat miskin.
01:45Ia menjelaskan dengan perubahan sistem pemberian KRL tersebut, tarif untuk masyarakat yang mampu akan dibedakan dengan yang diterapkan untuk masyarakat miskin.
01:52Namun, wacana tersebut belum pula terlaksana hingga akhir kembali muncul rencana pemberian subsidi penumpang KRL berdasarkan NIK.
02:16Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi, Pak Daryatmo.
02:21Ya, selamat pagi.
02:22Baik, salam sehat Pak.
02:24Alhamdulillah.
02:25Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia.
02:33Selamat pagi, Mas Adit.
02:35Selamat pagi, Mas Peras.
02:36Ya, salam sehat Mas.
02:38Sehat juga, Alhamdulillah.
02:40Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja, kita akan review ini dari Masyarakat Transportasi Indonesia terlebih dahulu.
02:46Mas Adit, Anda melihat bagaimana metode subsidi transportasi umum saat ini, khususnya untuk subsidi PSO KRL Jabodetarik? Silahkan.
02:57Terima kasih, Mas Peras.
02:58Ini sebetulnya kan memang banyak hal yang sebetulnya masih perlu diterawang.
03:03Karena kan sebetulnya kalau hanya mengintip dari nota RAPBN 2025 itu kan sebetulnya disitu disebutkan adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetarik.
03:20Nah, ini sebetulnya kan dari Kementerian Perhubungan sendiri kan juga belum secara gamblang menjelaskan ini sebetulnya mau ke arah mana NIK ini.
03:28Karena kalau sebenarnya kan bisa macam-macam, Mas Peras.
03:31Kalau kita melihat sekarang Jaklingko ya, Jaklingko itu kan sudah menerapkan sistem yang namanya ABT.
03:37ABT itu Account Based Ticketing, artinya sistem tiketing itu melekat dengan menggunakan data diri yang nantinya harapannya adalah setelah sistem tiket itu berdasarkan data diri,
03:50nanti bila mana diperlukan diberikan subsidi tambahan atau diberikan insentif kepada mereka yang memenuhi kriteria khusus misalnya lansia atau penyandang disabilitas atau masyarakat berpenghasilan rendah,
04:03maka misalnya seperti Jaklingko saat ini bisa diberikan semacam tambahan subsidi tetapi tetap angkutan umumnya tetap diberikan subsidi secara penuh hanya kepada mereka yang dianggap memang lebih membutuhkan diberikan insentif tambahan.
04:20Tapi bisa juga bahwa, oh ternyata tidak begitu konsepnya, subsidi-nya benar-benar akan dicabut atau dihapus.
04:27Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu itu yang akan diberikan subsidi untuk menggunakan angkutan umum.
04:35Pakai apa? Pakai basis NIK misalnya seperti itu.
04:39Nah, itu baik yang pertama maupun yang kedua yang saya sebutkan tadi ini kan setelahnya belum gamblang juga.
04:44Nah, tapi saya sih menduganya, bukan menduganya ya, memang arahnya tetap ke arah yang diharapkan subsidi-nya tepat sasaran.
04:53Nah, apakah itu pertanyaannya kemudian, apakah subsidi tepat sasaran itu kemudian sudah sesuai atau sudah layak untuk diberlakukan ataukah misalnya diberlakukan apakah sudah saatnya saat ini.
05:07Saya ini menyoroti dari hal yang lebih luas ya Mas Pras.
05:10Pertama bahwa angkutan umum, cakupan angkutan umum itu sesuai dengan rencana Indutransportasi Jabodetabek itu 2030 diharapkan 60%.
05:20Sekarang saja, sudah 2024 bulan September itu cakupannya paling masih di bawah 15%.
05:27Artinya masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik supaya meninggalkan gendaran pribadi.
05:35Jadi dari saya pribadi, kalau menurut persentase itu, itu masyarakat tetap harus diberikan angkutan umum yang aman-nyaman, terbatu-moda tapi juga terjangkau.
05:46Terjangkau dengan cara apa? Dengan tetap memberikan subsidi kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum supaya mereka beralih dulu Mas dari gendaraan pribadi sebanyak mungkin.
05:56Yang kedua, saya melihatnya kondisi layanan KRL saat ini Mas.
06:00Saat ini kondisinya KRL itu sebetulnya dari segi kapasitas angkut itu masih belum mumpuni karena memang banyak KRL yang berusia tua yang kemudian tidak dioperasikan,
06:11menunggu perbaikan, menunggu kedatangan KRL baru dari INKA dan dari si RRC Cina.
06:17Banyak stasiun yang masih menalami proses revitalisasi sehingga perpindahan modanya juga belum melancar.
06:23Nah dalam kondisi saat ini maupun tahun 2025 mendatang itu sebetulnya psikologis para pengguna KRL itu belum memungkinkan kalau dalam kondisi KRL layanan saat ini sudah menerapkan subsidi berdasarkan INKA dengan asumsi bahwa subsidi-nya akan dihapus atau dikurangi secara signifikan.
06:40Kira-kira begitu dulu Mas.
06:42Lantas bagaimana YLKI memotret layanan angkutan umum khususnya KRL Jabodetabek saat ini nih Pak Daryatno?
06:49Apakah memang layanan transportasi ini sudah memang patut begitu juga untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah? Silahkan.
06:57Ya terima kasih. Jadi memang kita harus sepakat dulu ya kita jalan komputer lain ke depan seperti apa.
07:07Tapi secara umum kan kalau dalam pandangan pemerintah ke depan itu ya berkait dengan keberaan pabrik-pabriknya komputer lain itu adalah tumbuh dan sustain kan.
07:21Tumbuh itu seperti yang tadi dikatakan dari MPE itu mudah-mudahannya itu menaik.
07:28Kemudian ini yang jadi masalah. Sustainability jadi berkesinambungan.
07:35Berkesinambungan itu salah satu komponen yang krusial itu adalah kebijakan persarifan, pricing policy dan gitu.
07:42Kalau kita bicara pricing policy yang ideal itu kan tarif itu kan harus meng-cover full cost recovery, kemudian ada margin, ada biaya penyusutan, kemudian juga biaya investasi bisa bertembang.
07:59Kalau bicara KRL itu kan dari sisi pricing policy ini kan full cost recovery kan enggak. Sehingga tadi sebagian dari biaya itu ditutup dari subsidi kan.
08:12Sekarang kan sebenarnya kan pilihan pemerintah itu kan ada dukai menaik. Jadi kalau memang pemerintah tidak bisa mengalokasikan subsidi atau mengurangi subsidi ya tarifnya dinaikkan.
08:28Tapi disini juga harus ada perhitungan yang matang bahwa jangan sampai tarif yang berlebihan itu nanti justru tidak menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan pribadi, ke angkutan umum kan gitu.
08:45Jadi menurut saya memang pemerintah juga harus begini ya, menjelaskan dulu sebenarnya peta jalan, pemutar lane ke depan itu seperti apa sih?
08:54Baru kita bicara tadi ya Pak, untuk menuju ke sana itu dibutuhkan kebijakan ya tadi ya Pak, katakanlah tadi ya Pak, data konsumen penintegrasi dengan data NIK.
09:13Walaupun ini juga dalam pandangan lembaga konsumen juga belum clear ya, maksudnya penggunaan NIK itu apakah seperti kereta api jarak jauh dimana konsumen itu setiap konsumen itu datanya ada, NIK-nya ada sehingga kalau pengembangan teknologi,
09:30masuknya itu tidak harus ngetes tapi cukup face recognition kan gitu, kayak di kereta jarak jauh, atau nanti subsidi berdasarkan NIK, ini yang juga, NIK sendiri belum clear yang dimaksud pemerintah itu seperti apa, mungkin itu secara umum.
09:47Baik-baik, nah lantas apakah dengan kebijakan ini justru akan menambah lagi mekanisme entah itu mungkin nanti pada saat verifikasi dan lain-lain begitu sehingga membutuhkan waktu yang lebih jauh lagi atau tiap ingat program ini kan juga masih cair ya,
10:03apakah perlu dilanjutkan lagi kajiannya atau tidak kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya, Pak Naretmo dan juga Mas Adit dan Pemirsa, pastikan anda masih bersamakan.
10:17Baik Pemirsa, semakin menarik pekerjaan kita terkait dengan upaya pemerintah kembali begitu bagaimana ini subsidi KRL nanti dia akan berbasis NIK meskipun ini masih kebijakan awal, masih wacana awal begitu, masih butuh kajian yang lebih dalam dan komprehensif lagi.
10:36Nah lantas bagaimana MTI, Mas Adit anda melihat mekanismenya nanti akankah satu sistem yang akan dibangun lagi, kemudian satu kebiasaan baru lagi, proses verifikasi baru lagi begitu yang akan dilakukan, menurut anda ini akan munculkah satu ya tanda kutip keruetan baru lagi begitu pada saat implementasi di lapangan atau bagaimana, silahkan.
10:59Di beli yang wacana kok ya sudah masukkan nota RATBN ya, berarti kalau mahasiswa itu seharusnya ya sudah rencana ya bukan wacana, cuman kan belum gak bilang ini mau seperti apa, tadi seperti Mas Momo sampaikan kalau hanya sekedar setor NIK untuk keperluan pendataan identifikasi ya sejauhnya kereta api jarak jauh sekarang ini sudah lakukan baik dengan sistem pemesanan tiket maupun kalau mengenakan sistem pengenalan wajah atau fisik kompetensi,
11:27tapi kemudian setelah itu untuk apa data itu, nah pertama adalah kalau emang data itu untuk basis pemberian subsidi kepada mereka yang memenuhi kriteria, pertanyaannya adalah kriterianya apa yang bisa memenuhi untuk diberikan subsidi tersebut, sementara golongan masyarakat yang lebih besar katakanlah tidak diberikan subsidi misalnya,
11:48ataukah subsidi nya tetap diberikan mas peras untuk semua pengguna tetapi kepada mereka yang memenuhi kriteria tersebut, maka diberikan tambahan subsidi supaya lebih terjangkau lagi atau bahkan gratis misalnya, ini contoh misalnya saja, oh langsia gratis naik KRL, ini misalnya, oh gak ada misalnya golongan yang lain disabilitas mendapatkan diskon, dari mana ngeceknya, oh dari NIK,
12:13nah masalahnya adalah sekarang data apa yang akan digunakan untuk NIK ini, karena berarti ada mas isu adalah penguatan data base atau basis datanya, karena mau pakai data base yang mana, dari Dukcapil ke Mendagri atau dari Bansos nya ke Mensos, nah ini kan yang paling penting adalah sampai seberapa jauh apurasinya mas data tersebut ada, Bansos juga masih banyak yang belum tepat sasaran,
12:39nah ini menurut saya persiapannya pasti akan panjang, nah berarti kan perlu apa, perlu sistem sendiri untuk membangun ini atau dibangun dulu, ini istilahnya, istilah kerennya kan ada big data sehingga semuanya bisa diambil dari data tersebut, kemudian yang paling penting kan proses verifikasinya, proses verifikasi harus per individu untuk menentukan apakah ini golongan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria tersebut atau tidak, yang kedua pasti isunya adalah soal perlindungan data pribadi,
13:06nah ini kan beda ya, karena kalau kemarin ke BUMN ke KAI untuk data pribadinya ada di KAI, sekarang data pribadinya ada di server pusat data nasional yang kemarin aja juga sempat dihack aja sudah bocor, kira-kira isu-isunya mas
13:23Yel KAI melihat bagaimana terkait dengan penggunaan NIK untuk basis subsidi bagi pengguna KRL Jabodetabek, potensi hambatan, kemudian tantangannya nanti akan seperti apa kalau memang metode subsidi berbasis NIK ini dijalankan?
13:41Ya kalau kita belajar dari negara lain, memang ada disparitas tarif ya, tapi kriterianya itu bukan berdasarkan nomor indok kepedudukan gitu, jadi misalnya berdasarkan masuk konektif konsumer, dia dapat diskon lah kira-kira, jadi yang masuk kriteria itu dia bisa mendaftarkan
14:06Termasuk juga tadi ya di beberapa negara, di Australia itu Navy, anggota-anggota laut itu dapat diskon juga ketika naik anggota-anggota umum misalnya seperti itu
14:19Terus yang kedua tadi, disparitas tarif dari waktu perjalanan jadi kalau peak hour itu tarifnya lebih mahal daripada in-work peak hour, dan itu sudah diterapkan di LRT Jabodetabek
14:32Jadi kalau kita pergi di jam sibu itu tarif maksimal itu Rp20.000, tapi kalau di luar jam sibu tarif maksimalnya itu cuma Rp10.000
14:41Sama tadi ya Pak, tarif diskon itu juga bisa diterapkan kepada pelajar, dan pembayaran biaya transport itu include dengan pembayaran SPP
14:57Dan begitu di SPP itu ada komponen public transport, mahasiswa atau pelajar itu bisa menggunakan public transport perkotaan apa saja
15:08Jadi model-model itu yang sehingga mendorong penggunaan public transport
15:14Kalau kita bicara rute KRL itu kan banyak kampus, banyak sekolah yang dia berada di, mendingan bisa itu, bisa bagaimana pelajar atau mahasiswa itu dapat diskon khusus
15:29Tapi ya Pak, dia bayar di muka dan itu menyatu dengan pembayaran SPP, dan itu diterapkan di misalnya di Berlin modelnya seperti ini
15:38Oke oke, tapi potensi adanya mungkin friksi horizontal begitu di bawah pada saat implementasi misalnya kebijakan ini kan
15:48Berarti ada perbedaan tarif antar penumpang, tapi fasilitas yang didapatkan sama ini?
15:54Ya tadi kalau kriterianya jelas itu beda masalah, konsumen rentan itu menurut saya dia berat mendapatkan
16:01Dari disabilitas terus kemudian langsia, dan itu kan sudah diterapkan di transportasi di Selang Jakarta
16:12Jadi ada disparitas, tapi reasoningnya itu apa? Tapi kalau reasoningnya karena kemampuan ekonomi itu tidak lagi
16:22Mas Adit, bagaimana Anda melihat tadi potensi hambatan tantangan sudah ada beberkan begitu
16:34Bahwa memang sebetulnya diperlukan tetap ada subsidi meskipun subsidi nya tadi berbeda, berarti ada disparitas disana
16:40Anda melihat potensinya seperti apa nanti, apakah benar-benar ini menjadi satu kebijakan yang solutif untuk subsidi yang lebih tepat sasaran atau bagaimana?
16:49Nah makanya mas tergantung sebetulnya ini arahnya akan kemana, kalau disparitasnya timbul karena kemudian subsidi nya dicabut
16:56Dan hanya yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan NIK yang mendapatkan subsidi, nah itu jelas kemudian menurut saya
17:03Ini langkah yang kemudian bisa membuat angkutan umum menjadi tidak menarik, karena untuk naik keandaraan angkutan umum itu aja
17:13Sekarang saya sebutkan tadi masih 15%, artinya perlu dorongan lebih supaya meninggalkan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang tidak hanya aman-nyaman dan terpadu mudah
17:23Tetapi juga terjangkau, nah di sini masalahnya adalah mari kita lihat juga seperti saya sampaikan kapasitas KRL saat ini
17:29Masih kapasitas angkutnya juga masih terbatas, pembelian-pembelian KRL baru itu mas Prasutut sebetulnya sifatnya hanya baru mereplace atau meremajakan dari yang eksisten
17:40Tapi belum untuk menambah kapasitas, sementara masyarakat itu makin naik sehingga menurut saya harusnya fokus pemerintah ke arah itu dulu ya mas
17:49Ke arah bahwa supaya mendorong shifting dari kendaraan pribadi ke transportasi publik
17:54Soal subsidi, supaya bagaimana memangkas subsidi itu menurut saya juga ada beberapa cara yang saya sampaikan tadi
18:02Tarif subsidi tetap diberikan tetapi mungkin ada porsi yang dikurangi sehingga tarifnya akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang wajar
18:11Tarifnya mengalami kenaikan dalam jumlah yang wajar sudah pasti subsidi-nya akan berkurang
18:16Kemudian untuk masyarakat dengan yang memenuhi kriteria tertentu tadi tetap diberikan tambahan subsidi yang sifatnya adalah lebih subsidi tepat sasaran
18:24Dengan cara seperti itu akan lebih make sense ketimbang menghapus sama sekali subsidi angkutan umum
18:31Dan hanya memberikan subsidi kepada mereka yang memang memenuhi kriteria yang basisnya berdasarkan NIK tadi
18:40Memang perlu ada kajian yang lebih komprehensif lagi sepertinya ya mas Arief dan juga pada Retmo
18:45Sehingga tadi hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya juga bagi masyarakat yang memang berhak meneria subsidi
18:51Kemudian juga masyarakat yang mungkin tidak berhak juga mendapatkan tapi bisa ada kemudahan-kemudahan juga yang mereka rasakan pada saat menggunakan angkutan umum
19:01Yang penting tadi shiftingnya terjadi dan teraksana sehingga bagaimana target pemerintah untuk bagaimana beralihan masyarakat kendaraan pribadi
19:10Begitu menuju angkutan umum bisa tercapai dengan penambahan fasilitas dan juga armadanya tentunya
19:17Mas Adit terima kasih banyak loh atas informasi analisis yang sudah anda sampaikan
19:21Pada Retmo juga terima kasih atas insight yang sudah anda berikan terkait dengan wacana
19:26Bagaimana tadi bahwa subsidi akan digunakan berdasarkan NIK dari pemerintah sendiri
19:32Selamat melanjutkan aktivitas anda kembali
19:35Salam sehat pada Retmo mas Adit
19:37Terima kasih
19:40Ya pemirsa satu jam sudah saya menemani anda dalam market review
19:43Berbahagi terus informasi anda hanya di IDX channel Yotras Worthy and Comprehensive Investment Reference
19:48Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat
19:54Karena urusan masa depan harus terdepan
19:57Aku investor saham
19:59Ya saya Prasetyo Wibowo
20:01Berserta kerempatan kerja yang bertugas pamit undur diri
20:03Terima kasih sampai jumpa
20:43Sub indo by broth3rmax
Recommended
1:57
|
Up next
11:28
2:59
2:51
1:41
1:25
2:27
1:49
44:27
1:40
2:24
1:59
2:26
4:37
Be the first to comment