00:00Kemudian juga giliran Perpres yang kayak gini cepat, satu lagi apa, Perpres nomor 83 tahun 2025, membentuk Komite Percepatan Transformasi
00:11Digital Pemerintah sebagai lembaga non-struktural di bawah Presiden, dipimpin ketuanya adalah penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan,
00:22dengan wakil ketuanya adalah Menpan RB dan Menteri Komunikasi dan Digital, kemudian Menteri-Menteri lainnya termasuk Bapenas, Menteri Keuangan sebagai
00:32anggota.
00:33Saya tidak mengatakan ini inkonstitusional, mari kita kaji lebih mendalam, jangan sampai kemudian ini ada negara di dalam negara.
00:44Karena sekali lagi, saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan BAKOM yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data
00:55yang benar, saya kira, saya tidak mengerti gitu ya.
01:01Ini kan negara, semuanya pakai hukum begitu.
01:05Tidak bisa Pak, hanya penyadapan itu, kemarin Pak Sugiat bilang, tidak mungkinlah penyadapan itu hanya buat dengerin-dengerin saja begitu.
01:12Tapi, yang tidak disadari lebih berbahaya, ketika ada penyadapan, penggembosan dari powernya Presiden yang secara konstitusi dijamin.
01:24Bukti, memang saya tidak mengatakan ini terbukti, tapi mari kita usut bersama Bapak dengan ini.
01:31Termasuk kemarin titipan Pak Ijin dari Kementerian HAM, bayangkan ada aturan yang sangat penting,
01:37termasuk korporasi bisnis dan human rights begitu, termasuk non-judisial tadi yang dikatakan yang harus segera dikeluarkan.
01:46Mereka menunggu berbulan-bulan begitu, belum kementerian lembaga yang lain.
01:50Belum juga kepala beran itu kan diangkat melalui Presiden Pak ya.
01:54Itu diangkat pakai perpres toh Pak.
01:56Tapi apa yang terjadi Bapak, kami sedang diminta juga untuk bersama Kementerian Hukum yang Mitra Komisi 13 memberikan dukungan kepada
02:06beran.
02:06Karena ada indikasi alasan kelembagaan tidak bisa segera dibuat peraturan turunan.
02:13Tidak bisa Pak.
02:14Ini undang-undang Pak.
02:16Dengan alasan bahwa ada surat setnek yang melarang ada pembentukan badan.
02:22Baca pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.
02:28Ada hirarki peraturan perundang-undangan.
02:31Surat setnek tidak bisa bertentangan atau melampaui kewenangan undang-undang.
02:39Tidak bisa Pak.
02:40Jangankan surat setnek.
02:42Perpres PP saja tidak bisa.
02:45Itu hirarki.
02:45Bukan mengajarin.
02:46Karena ini Bapak Deputi kita sedang berdiskusi.
02:50Nah, saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan Pak.
02:54Perpres tadi, 83-2025.
02:57Silahkan Bapak cek.
02:58Ada tidak perintah undang-undang dan PP-nya.
03:01Tapi cepat itu muncul giliran perintah undang-undang dan PP.
03:06Undang-undang pelindungan ketenaga kerjaan.
03:08Bang, jangan sampai kita berdua sama-sama dikeroyok ini sama pekerjaan.
03:12Indonesia.
03:13Undang-undang pelindungan PRT sekali lagi.
03:15Yang lucu juga terakhir adalah kasus ujung kulon.
03:19Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa itu daerah konservasi
03:25dengan perpres nomor 65 tahun 2025.
03:30Bukan hanya daratan, tapi pengairan.
03:33Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dengan alasan permintaan pemerintah provinsi, muncullah keputusan Menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 yang terbit
03:45Februari 2026.
03:46Perpresnya terbit bulan Mei 2025.
03:50Mana bisa capman melawan perpres, Pak?
03:54Batalkan, Pak.
03:56Batalkan, Pak.
03:57Bapak di Kepala Kantor Staf Presiden yang mengelangkap Sekretaris Presiden.
04:02Saya kira juga bangsa ganda.
04:05Ini momentum kita.
04:07Mumpung Presidennya berani, tapi jangan dibelok-belokin dong idenya.
04:11Begitu ya.
04:11Dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya bicara terlalu panjang, tapi karena waktu cepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang
04:21konstitusional dan berbasis hukum,
04:23cabut, perpres, capman, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala
04:32pemerintahan.
04:33Sekali lagi, mohon Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang lainnya, juga Undang-Undang Perampasan Aset,
04:40ini 7 hari harus diserahkan pimpinan DPR, hari ini disahkan 19 November, berarti 30 hari ke depan harus sudah diundangkan
04:49dan segera disusun peraturan turunannya.
04:52Sama sekali tidak untuk mengajari, saya mohon maaf, tapi karena saya mencintai Republik Indonesia, harus tetap berjalan di atas konstitusi
05:00dan tetap menjadi negara hukum.
05:02Terima kasih.