• 3 menit yang lalu


JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak muncul praktik yang disebut sebagai potensi "negara di dalam negara".

Rieke meminta agar konstruksi hukum di balik berbagai kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam.

Rieke mengingatkan jangan sampai ada aturan atau kepentingan tertentu yang justru melemahkan kewenangan Presiden yang dijamin konstitusi.

Baca Juga [FULL] Debat Rieke PDIP vs KSP-Bakom soal Aturan MBG-Kopdes hingga Tambang di Ujung Kulon di https://www.kompas.tv/nasional/702910/full-debat-rieke-pdip-vs-ksp-bakom-soal-aturan-mbg-kopdes-hingga-tambang-di-ujung-kulon

Menurutnya, gagasan Presiden tidak boleh dibelokkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

"Jangan sampai kemudian, ini ada negara di dalam negara, begitu ya. Karena sekali lagi saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan Bakom yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data yang benar, saya kira saya enggak ngerti gitu ya. Ini kan negara semuanya pakai hukum begitu," kata Rieke (TC 00:40).

Baca Juga Di Depan Bakom-KSP, Rieke PDIP: Mumpung Presidennya Berani, Jangan Dibelokkin di https://www.kompas.tv/nasional/702944/di-depan-bakom-ksp-rieke-pdip-mumpung-presidennya-berani-jangan-dibelokkin



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/703154/rieke-pdip-sentil-bakom-ksp-jangan-sampai-ada-negara-di-dalam-negara
Transkrip
00:00Kemudian juga giliran Perpres yang kayak gini cepat, satu lagi apa, Perpres nomor 83 tahun 2025, membentuk Komite Percepatan Transformasi
00:11Digital Pemerintah sebagai lembaga non-struktural di bawah Presiden, dipimpin ketuanya adalah penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan,
00:22dengan wakil ketuanya adalah Menpan RB dan Menteri Komunikasi dan Digital, kemudian Menteri-Menteri lainnya termasuk Bapenas, Menteri Keuangan sebagai
00:32anggota.
00:33Saya tidak mengatakan ini inkonstitusional, mari kita kaji lebih mendalam, jangan sampai kemudian ini ada negara di dalam negara.
00:44Karena sekali lagi, saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan BAKOM yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data
00:55yang benar, saya kira, saya tidak mengerti gitu ya.
01:01Ini kan negara, semuanya pakai hukum begitu.
01:05Tidak bisa Pak, hanya penyadapan itu, kemarin Pak Sugiat bilang, tidak mungkinlah penyadapan itu hanya buat dengerin-dengerin saja begitu.
01:12Tapi, yang tidak disadari lebih berbahaya, ketika ada penyadapan, penggembosan dari powernya Presiden yang secara konstitusi dijamin.
01:24Bukti, memang saya tidak mengatakan ini terbukti, tapi mari kita usut bersama Bapak dengan ini.
01:31Termasuk kemarin titipan Pak Ijin dari Kementerian HAM, bayangkan ada aturan yang sangat penting,
01:37termasuk korporasi bisnis dan human rights begitu, termasuk non-judisial tadi yang dikatakan yang harus segera dikeluarkan.
01:46Mereka menunggu berbulan-bulan begitu, belum kementerian lembaga yang lain.
01:50Belum juga kepala beran itu kan diangkat melalui Presiden Pak ya.
01:54Itu diangkat pakai perpres toh Pak.
01:56Tapi apa yang terjadi Bapak, kami sedang diminta juga untuk bersama Kementerian Hukum yang Mitra Komisi 13 memberikan dukungan kepada
02:06beran.
02:06Karena ada indikasi alasan kelembagaan tidak bisa segera dibuat peraturan turunan.
02:13Tidak bisa Pak.
02:14Ini undang-undang Pak.
02:16Dengan alasan bahwa ada surat setnek yang melarang ada pembentukan badan.
02:22Baca pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.
02:28Ada hirarki peraturan perundang-undangan.
02:31Surat setnek tidak bisa bertentangan atau melampaui kewenangan undang-undang.
02:39Tidak bisa Pak.
02:40Jangankan surat setnek.
02:42Perpres PP saja tidak bisa.
02:45Itu hirarki.
02:45Bukan mengajarin.
02:46Karena ini Bapak Deputi kita sedang berdiskusi.
02:50Nah, saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan Pak.
02:54Perpres tadi, 83-2025.
02:57Silahkan Bapak cek.
02:58Ada tidak perintah undang-undang dan PP-nya.
03:01Tapi cepat itu muncul giliran perintah undang-undang dan PP.
03:06Undang-undang pelindungan ketenaga kerjaan.
03:08Bang, jangan sampai kita berdua sama-sama dikeroyok ini sama pekerjaan.
03:12Indonesia.
03:13Undang-undang pelindungan PRT sekali lagi.
03:15Yang lucu juga terakhir adalah kasus ujung kulon.
03:19Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa itu daerah konservasi
03:25dengan perpres nomor 65 tahun 2025.
03:30Bukan hanya daratan, tapi pengairan.
03:33Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dengan alasan permintaan pemerintah provinsi, muncullah keputusan Menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 yang terbit
03:45Februari 2026.
03:46Perpresnya terbit bulan Mei 2025.
03:50Mana bisa capman melawan perpres, Pak?
03:54Batalkan, Pak.
03:56Batalkan, Pak.
03:57Bapak di Kepala Kantor Staf Presiden yang mengelangkap Sekretaris Presiden.
04:02Saya kira juga bangsa ganda.
04:05Ini momentum kita.
04:07Mumpung Presidennya berani, tapi jangan dibelok-belokin dong idenya.
04:11Begitu ya.
04:11Dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya bicara terlalu panjang, tapi karena waktu cepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang
04:21konstitusional dan berbasis hukum,
04:23cabut, perpres, capman, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala
04:32pemerintahan.
04:33Sekali lagi, mohon Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang lainnya, juga Undang-Undang Perampasan Aset,
04:40ini 7 hari harus diserahkan pimpinan DPR, hari ini disahkan 19 November, berarti 30 hari ke depan harus sudah diundangkan
04:49dan segera disusun peraturan turunannya.
04:52Sama sekali tidak untuk mengajari, saya mohon maaf, tapi karena saya mencintai Republik Indonesia, harus tetap berjalan di atas konstitusi
05:00dan tetap menjadi negara hukum.
05:02Terima kasih.

Dianjurkan