00:02TKTK sosok calon pengisi kekosongan kursi wakil presiden akan terjawab saat presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
00:11Namun penyusunan jadwal pemilihan Cawapres kini dipersoalkan sejumlah pihak karena penentuan tenggat penyerahan calon dari presiden dengan jadwal sidang paripurna
00:21MPR yang ditengarai tak selaras dengan undang-undang.
00:25Selengkapnya akan dibawakan rekan saya Sintia Rompas.
00:28Ya Adistih, sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil pres baru diundur dari 2 Desember ke 9
00:39Desember.
00:39Namun anggota DPR hingga pakar hukum tata negara meminta MPR kembali menunda agar tidak terjadi cacat prosedur karena dalam aturan
00:50jika tetap terselenggara 9 Desember,
00:53tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden telah terlewat.
00:58Inilah catatan Kompos TV, pilih wapres, jangan ada kisruh, konstitusi.
01:089 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna
01:18dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia.
01:37MPR diminta meninjau ulang jadwal sidang paripurna dengan agenda pemilihan calon wakil presiden pada 9 Desember 2026
01:44berkaitan dengan aturan batas pengiriman calon oleh presiden ke MPR dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,
01:52DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3.
01:54Serta peraturan MPR No. 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR.
02:00Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dem sekaligus mengajar bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
02:08Titi Anggra ini menilai, jika jadwal sidang paripurna tidak diubah dari 9 Desember,
02:14maka tengah waktu penyerahan nama cawa pres ke MPR sudah terlewati.
02:18Mestinya pada 19 November 2026.
02:24Kalau MPR mengatur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilakukan pada 9 Desember 2026,
02:33paling lambat 14 hari kerja sebelum 9 Desember itu adalah pada 19 November 2026.
02:42Bagaimana kalau ketentuan itu disimpani atau tidak dilaksanakan oleh MPR ataupun presiden mengirimkan namanya melampaui tenggat 19 November?
02:53Maka jelas-jelas ya cacat prosedur.
02:56Sebab itu adalah aturan yang secara terang-beneran sudah diatur di dalam Undang-Undang MD3 ataupun Undang-Undang di dalam
03:05katip MPR.
03:07Anggota Komisi 2 DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan,
03:11pimpinan MPR lebih cermat dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
03:16Terlebih, jika nama-nama baru diserahkan pada 25 November, maka sidang paripurna harus diundur kembali.
03:24Melaksanakan proses pemilihan penggantian wakil presiden itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.
03:34Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif.
03:42Kalau 14 hari kerja sebelum sidang paripurna itu, dan kalau memang sudah ada kesepakatan Pak Presiden akan mengantarkan dua nama
03:52itu tanggal 25,
03:54ya mungkin sebaiknya sidang paripurnanya diundur lagi.
03:58Nah kalau hitung 14 laterlek, 25 November 14 hari kerja berikutnya itu sekitar tanggal 13-14.
04:09Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengunggah pesan untuk Presiden dan MPR RI soal tengah pengajuan nama calon wakil pres
04:16pengganti Gibran.
04:17Mahfud mengingatkan aturan soal tengah waktu pengajuan nama hingga sidang paripurna telah diatur dalam undang-undang MD3.
04:24Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi masalah politik baru.
04:30Panitia Ad Hoc MPR RI menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029.
04:38Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Benny Kaherman menegaskan fokus menuntaskan dua tugas pokok yakni menyiapkan rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan
04:48tata cara pemilihan wakil presiden serta rancangan pelantikan dan pengangkatan wakil presiden sesuai konstitusi.
05:05Tentu nanti akan dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan dan disahkan dalam rapat paripurna.
05:15Bagaimana mekanismenya? Tentu sesuai dengan konstitusi.
05:20Ini peristiwa langkah bahkan pertama kali dalam sejarah republik ini.
05:28Karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh.
05:37Pembahasan Panitia Ad Hoc akan dilanjutkan pada hari Senin besok.
05:41Diharapkan rapat juga membahas masukan terkait jadwal sidang paripurna dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Raka Buming
05:47yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 setelah mempertimbangkan padatnya agenda kendegaraan presiden.
05:55Tim Liputan Kompas TV
06:00Jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Raka Buming semakin dekat.
06:07Presiden Prabowo Subianto sudah dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wapres tanggal 25 November.
06:14Satu dari dua calon wapres itu.
06:17Kemudian dipilih majelis permusyawaratan rakyat tanggal 9 Desember
06:22untuk ditetapkan serta dilantik jadi wakil presiden.
06:27Sesuai konstitusi, penyerahan nama calon wapres dilakukan maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
06:37Ini artinya tanggal 25 November adalah tenggat bagi Presiden Prabowo
06:42menyerahkan dua nama calon wakilnya atau 14 hari sebelum sidang tanggal 9 Desember.
06:49Belakangan ini muncul kekhawatiran proses pemilihan wapres cacat prosedur.
06:55Sejumlah ahli tata negara berpendapat ada kekeliruan dalam penetapan tenggat penyerahan nama wapres.
07:03Bila mengacu pada undang-undang MD3 dan tata tertib MPR.
07:09Undang-undang MD3 dan tata tertib MPR mengacu kepada hari kerja, bukan hari dalam kalender.
07:17Artinya, tenggat penyerahan nama calon wapres sesuai hari kerja adalah 19 November.
07:29Ahli tata negara sekaligus Menko Polkam periode 2019-2024 Mahfud MD bilang
07:38proses pemilihan wapres berpotensi cacat prosedur bila tetap menggunakan tenggat tanggal 25 November
07:46karena tidak sesuai undang-undang MD3 dan tata tertib MPR.
07:52Hal ini tentu saja membuka peluang untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi.
07:58Kalau ini sampai terjadi, tak ada bedanya dengan Gibran Raka Buming
08:03yang keberadaannya selama dua tahun sebagai wakil presiden menjadi kontroversi.
08:10Mulai dari syarat umur, mengikuti pemilu presiden, hingga keabsahan syarat pendidikannya.
08:18Gibran pun harus menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
08:24Ini juga jadi faktor pemicu Gibran mundur.
08:32Bila proses pemilihan wapres pengganti Gibran cacat prosedur alias tidak legitimated,
08:40sia-sialah waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk menggelar sidang paripurna MPR.
08:48Tapi ujung-ujungnya berakhir dengan kisruh konstitusi.
08:54Mau sampai kapan begini terus?
08:57Mau sampai kapan negara ini tersandra persoalan politik?
09:03Kapan pemerintah bisa bekerja maksimal, mensejahterakan rakyatnya?
09:14Pemerintah dan MPR perlu mengukur dampak bila terjadi kisruh konstitusi
09:21akibat pemilihan wapres cacat prosedur.
09:25Bukan cuma suhu politik di dalam negeri.
09:29Ini juga bisa menjadi, bisa mendapat penilaian negatif dari luar negeri, terutama investor.
09:35Padahal negara ini sedang getol-getolnya mengundang investor masuk ke dalam negeri.
09:43Karena itu pemerintah dan MPR perlu mendengar dan mempertimbangkan
09:48masukan penyelenggaraan sidang pemilihan calon wakil presiden.
09:54Tak ada salahnya, mengundang ahli hukum tata negara dan ilmu politik
09:59agar pelaksanaan sidang pemilihan calon wakil presiden pengganti Gibran
10:03tidak cacat prosedur, legitimasinya terjaga,
10:07serta tidak menimbulkan kisruh konstitusi.