JAKARTA, KOMPAS.TV - MPR diminta meninjau ulang jadwal sidang paripurna dengan agenda pemilihan calon wakil presiden pada 9 Desember 2026. Hal ini berkaitan dengan aturan batas pengiriman calon oleh presiden ke MPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD atau UU MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan pimpinan MPR lebih cermat dalam proses pemilihan wapres pengganti Gibran. Terlebih, jika nama-nama baru diserahkan pada 25 November, maka sidang paripurna harus diundur kembali.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD bahkan mengunggah pesan untuk Presiden dan MPR RI soal tenggat pengajuan nama calon wapres pengganti Gibran. Mahfud mengingatkan aturan soal tenggat waktu pengajuan nama hingga sidang paripurna telah diatur dalam Undang-Undang MD3. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi masalah politik baru.

Baca Juga JK Beberkan Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Harus Pintar Kerja Bantu Presiden Prabowo di https://www.kompas.tv/nasional/703124/jk-beberkan-kriteria-wapres-pengganti-gibran-harus-pintar-kerja-bantu-presiden-prabowo

Panitia Ad Hoc MPR RI menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 20242029. Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Benny K. Harman, menegaskan fokus menuntaskan dua tugas pokok, menyiapkan rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden serta rancangan pelantikan dan pengangkatan wakil presiden sesuai konstitusi.

Pembahasan Panitia Ad Hoc akan dilanjutkan pada Senin. Diharapkan, rapat juga membahas masukan terkait jadwal sidang paripurna dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026, setelah mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan presiden.

Baca Juga Ditanya soal Nyalon Jadi Cawapres, AHY: Serahkan Sepenuhnya ke Presiden Prabowo | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/703137/ditanya-soal-nyalon-jadi-cawapres-ahy-serahkan-sepenuhnya-ke-presiden-prabowo-kompas-siang

#wapres #cawapres #presidenprabowo #mpr #pemilihanwapres

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/703140/pemilihan-wapres-pengganti-gibran-9-desember-terancam-cacat-prosedur-kompas-petang
Transkrip
00:02TKTK sosok calon pengisi kekosongan kursi wakil presiden akan terjawab saat presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
00:11Namun penyusunan jadwal pemilihan Cawapres kini dipersoalkan sejumlah pihak karena penentuan tenggat penyerahan calon dari presiden dengan jadwal sidang paripurna
00:21MPR yang ditengarai tak selaras dengan undang-undang.
00:25Selengkapnya akan dibawakan rekan saya Sintia Rompas.
00:28Ya Adistih, sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil pres baru diundur dari 2 Desember ke 9
00:39Desember.
00:39Namun anggota DPR hingga pakar hukum tata negara meminta MPR kembali menunda agar tidak terjadi cacat prosedur karena dalam aturan
00:50jika tetap terselenggara 9 Desember,
00:53tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden telah terlewat.
00:58Inilah catatan Kompos TV, pilih wapres, jangan ada kisruh, konstitusi.
01:089 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna
01:18dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia.
01:37MPR diminta meninjau ulang jadwal sidang paripurna dengan agenda pemilihan calon wakil presiden pada 9 Desember 2026
01:44berkaitan dengan aturan batas pengiriman calon oleh presiden ke MPR dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,
01:52DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3.
01:54Serta peraturan MPR No. 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR.
02:00Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dem sekaligus mengajar bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
02:08Titi Anggra ini menilai, jika jadwal sidang paripurna tidak diubah dari 9 Desember,
02:14maka tengah waktu penyerahan nama cawa pres ke MPR sudah terlewati.
02:18Mestinya pada 19 November 2026.
02:24Kalau MPR mengatur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilakukan pada 9 Desember 2026,
02:33paling lambat 14 hari kerja sebelum 9 Desember itu adalah pada 19 November 2026.
02:42Bagaimana kalau ketentuan itu disimpani atau tidak dilaksanakan oleh MPR ataupun presiden mengirimkan namanya melampaui tenggat 19 November?
02:53Maka jelas-jelas ya cacat prosedur.
02:56Sebab itu adalah aturan yang secara terang-beneran sudah diatur di dalam Undang-Undang MD3 ataupun Undang-Undang di dalam
03:05katip MPR.
03:07Anggota Komisi 2 DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan,
03:11pimpinan MPR lebih cermat dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
03:16Terlebih, jika nama-nama baru diserahkan pada 25 November, maka sidang paripurna harus diundur kembali.
03:24Melaksanakan proses pemilihan penggantian wakil presiden itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.
03:34Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif.
03:42Kalau 14 hari kerja sebelum sidang paripurna itu, dan kalau memang sudah ada kesepakatan Pak Presiden akan mengantarkan dua nama
03:52itu tanggal 25,
03:54ya mungkin sebaiknya sidang paripurnanya diundur lagi.
03:58Nah kalau hitung 14 laterlek, 25 November 14 hari kerja berikutnya itu sekitar tanggal 13-14.
04:09Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengunggah pesan untuk Presiden dan MPR RI soal tengah pengajuan nama calon wakil pres
04:16pengganti Gibran.
04:17Mahfud mengingatkan aturan soal tengah waktu pengajuan nama hingga sidang paripurna telah diatur dalam undang-undang MD3.
04:24Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi masalah politik baru.
04:30Panitia Ad Hoc MPR RI menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029.
04:38Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Benny Kaherman menegaskan fokus menuntaskan dua tugas pokok yakni menyiapkan rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan
04:48tata cara pemilihan wakil presiden serta rancangan pelantikan dan pengangkatan wakil presiden sesuai konstitusi.
05:05Tentu nanti akan dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan dan disahkan dalam rapat paripurna.
05:15Bagaimana mekanismenya? Tentu sesuai dengan konstitusi.
05:20Ini peristiwa langkah bahkan pertama kali dalam sejarah republik ini.
05:28Karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh.
05:37Pembahasan Panitia Ad Hoc akan dilanjutkan pada hari Senin besok.
05:41Diharapkan rapat juga membahas masukan terkait jadwal sidang paripurna dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Raka Buming
05:47yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 setelah mempertimbangkan padatnya agenda kendegaraan presiden.
05:55Tim Liputan Kompas TV
06:00Jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Raka Buming semakin dekat.
06:07Presiden Prabowo Subianto sudah dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wapres tanggal 25 November.
06:14Satu dari dua calon wapres itu.
06:17Kemudian dipilih majelis permusyawaratan rakyat tanggal 9 Desember
06:22untuk ditetapkan serta dilantik jadi wakil presiden.
06:27Sesuai konstitusi, penyerahan nama calon wapres dilakukan maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
06:37Ini artinya tanggal 25 November adalah tenggat bagi Presiden Prabowo
06:42menyerahkan dua nama calon wakilnya atau 14 hari sebelum sidang tanggal 9 Desember.
06:49Belakangan ini muncul kekhawatiran proses pemilihan wapres cacat prosedur.
06:55Sejumlah ahli tata negara berpendapat ada kekeliruan dalam penetapan tenggat penyerahan nama wapres.
07:03Bila mengacu pada undang-undang MD3 dan tata tertib MPR.
07:09Undang-undang MD3 dan tata tertib MPR mengacu kepada hari kerja, bukan hari dalam kalender.
07:17Artinya, tenggat penyerahan nama calon wapres sesuai hari kerja adalah 19 November.
07:29Ahli tata negara sekaligus Menko Polkam periode 2019-2024 Mahfud MD bilang
07:38proses pemilihan wapres berpotensi cacat prosedur bila tetap menggunakan tenggat tanggal 25 November
07:46karena tidak sesuai undang-undang MD3 dan tata tertib MPR.
07:52Hal ini tentu saja membuka peluang untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi.
07:58Kalau ini sampai terjadi, tak ada bedanya dengan Gibran Raka Buming
08:03yang keberadaannya selama dua tahun sebagai wakil presiden menjadi kontroversi.
08:10Mulai dari syarat umur, mengikuti pemilu presiden, hingga keabsahan syarat pendidikannya.
08:18Gibran pun harus menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
08:24Ini juga jadi faktor pemicu Gibran mundur.
08:32Bila proses pemilihan wapres pengganti Gibran cacat prosedur alias tidak legitimated,
08:40sia-sialah waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk menggelar sidang paripurna MPR.
08:48Tapi ujung-ujungnya berakhir dengan kisruh konstitusi.
08:54Mau sampai kapan begini terus?
08:57Mau sampai kapan negara ini tersandra persoalan politik?
09:03Kapan pemerintah bisa bekerja maksimal, mensejahterakan rakyatnya?
09:14Pemerintah dan MPR perlu mengukur dampak bila terjadi kisruh konstitusi
09:21akibat pemilihan wapres cacat prosedur.
09:25Bukan cuma suhu politik di dalam negeri.
09:29Ini juga bisa menjadi, bisa mendapat penilaian negatif dari luar negeri, terutama investor.
09:35Padahal negara ini sedang getol-getolnya mengundang investor masuk ke dalam negeri.
09:43Karena itu pemerintah dan MPR perlu mendengar dan mempertimbangkan
09:48masukan penyelenggaraan sidang pemilihan calon wakil presiden.
09:54Tak ada salahnya, mengundang ahli hukum tata negara dan ilmu politik
09:59agar pelaksanaan sidang pemilihan calon wakil presiden pengganti Gibran
10:03tidak cacat prosedur, legitimasinya terjaga,
10:07serta tidak menimbulkan kisruh konstitusi.

Dianjurkan