JAKARTA, KOMPAS.TV Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut pasca mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditangkap terkait kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, tingkat kepuasan terhadap pemerintah meningkat.

"Saya melihat sendiri langsung bahwa dalam big data kita, ketika mantan Kapolri itu ditangkap, ya itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah dan kepuasan kepada pemerintah tuh naik sekitar 15 sampai 20%," ujar Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, saat rapat bersama Komisi XIII DPR pada Kamis (19/11/2026).

"Saya tidak mengatakan itu efeknya langsung. Kemarin waktu saya audiensi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia, saya minta juga itu dimasukkan dalam penyelidikan apakah tingkat kepuasan publik tadi berhubungan dengan adanya kasus itu.

"Karena mungkin kita curiga selama ini soal-soal algoritma itu membelokkan pesan-pesan presiden sehingga tidak sampai ke bawah," lanjut Syahganda.

Baca Juga FULL! Muradi & Islah Bahrawi Soroti Penggeledahan Rumah Dua Perwira , Jaringan Makar Listyo Dikejar di https://www.kompas.tv/nasional/703052/full-muradi-islah-bahrawi-soroti-penggeledahan-rumah-dua-perwira-jaringan-makar-listyo-dikejar

#bakom #syahganda #listyosigitprabowo

Baca Juga Ferdinand, David Pajung hingga IPW Soal Listyo Sadap Prabowo untuk Kepentingan Politik? di https://www.kompas.tv/nasional/703045/ferdinand-david-pajung-hingga-ipw-soal-listyo-sadap-prabowo-untuk-kepentingan-politik



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/703064/depan-dpr-kepala-bakom-syahganda-mantan-kapolri-listyo-ditangkap-kepuasan-ke-pemerintah-naik
Transkrip
00:00mantan Kapolri itu ditangkap, itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah
00:07dan kepuasan kepada pemerintah itu naik sekitar 15-20% di berbagai big data.
00:14Ya kita percaya bahwa ada tiga hal yang menjadi hambatan dalam membuat
00:21apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden itu terhambat menurut saya.
00:25Satu pertama memang ada selama ini karena struktur negara kita juga agak rumit
00:35atau ego sektoral dan ego daerahnya itu tinggi sekali.
00:40Seringkali memang kita harus berkolaborasi, mengorkestrasikan ini agar mereka mau bekerjasama
00:46dalam menyampaikan semua pesan-pesan pemerintah.
00:49Tapi yang kedua Bapak dan Ibu saya melihat sendiri langsung bahwa dalam big data kita
00:54ketika Pak Mantan Kapolri itu ditangkap, itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah
01:03dan kepuasan kepada pemerintah itu naik sekitar 15-20% di berbagai big data.
01:10Nah saya tidak mengatakan itu efeknya langsung, kemarin waktu saya audiensi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia
01:16saya minta juga itu dimasukkan dalam penyelidikan apakah tingkat kepuasan publik tadi berhubungan dengan adanya kasus itu.
01:24Karena mungkin kita curiga selama ini sosial algoritma itu membelokkan pesan-pesan Presiden sehingga tidak sampai ke bawah.
01:33Untuk dari Gerindra saya mohon maaf tadi bukan masuk mengklaim, itu mungkin salah ini aja ketik,
01:39tapi Bu Rike tahu saya dari dulu sebenarnya tokoh buruh, jadi saya itu di dunia perburuhan itu
01:47ikut membidani dari mulai undang-undang tahun 2003, nomor 13-2003, termasuk kemarin
01:53dalam konteks dari Serikat Buruh, baik itu penggalangan isu-isunya maupun para kondisi
02:02dan sampai bagaimana DPR itu bisa menerima itu sebagai undang-undang yang saling menguntungkan
02:10kedua belah pihak, baik buruh dan pengusaha.
02:13Sekali lagi mohon maaf kalau itu dianggap kita sedikit mengklaim.
02:17Nah yang lain-lain saya pikir nanti saya akan sampaikan secara tertulis,
02:23kecuali ini untuk Bu Rike tadi ya memang undang-undang satu data itu sangat penting buat kami,
02:29buat Bakom, meskipun Bakom sebenarnya user ya, pengguna bukan yang mengurus infrastruktur
02:37undang-undang satu data, tapi memang kalau undang-undang satu data itu dikuasain bukan oleh Presiden
02:43Republik Indonesia sebagai kepalanya, tentu kita harusnya meluruskan kembali,
02:49jangan sampai seperti perpres yang disebut oleh Bu Rike tadi dan kami mungkin akan
02:55mengpiralkan kepada media-media termasuk media sosial bahwa ini harus diluruskan,
03:02tidak boleh dalam dunia digital ini komando digitalisasi itu ada di luar koordinasi
03:10atau kekuasaan Presiden. Itu maksud Pak Ibu tadi kan?
03:13Iya betul ya, ya betul. Perpres 83 2025 disahkan Juli, mari kita analisis bersama Pak.
03:26Oke terima kasih Bu Rike, mungkin itu Pak Pimpinan nanti kami sampaikan yang lain tertulis,
03:35terima kasih mohon dukungannya, soal apakah berganti dalam waktu cepat lagi,
03:40itu urusan di garis tangan aja nih Pak Ketua, mana tahu sebulan lagi saya diganti juga kan
03:46karena kurang mampu atau apa. Saya doa-doa dan saran-sarannya kami senang sekali.
03:51Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
03:58Cara baru nonton di Smart TV, nonton live streaming, dan ribuan tayangan Kompas Grammedia
04:05langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu.
04:11Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install.
04:17Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
04:22Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.

Dianjurkan