JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketum All Cipayung Nusantara, David Pajung menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian kasus penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo agar tidak memunculkan spekulasi-spekulasi.

Sementara itu, Praktisi Hukum Ferdinand Hutahaean menilai ada kepentingan politik dan ada pihak yang memanfaatkan hasil sadapan Listyo Sigit.

"Saya meyakini itu sepenuhnya bahwa ini tidak berakhir di tangan Listyo Sigit dan ini untuk kepentingan politik. Saya mau yakini itu," ujar Ferdinand.

Eks Wakapolri Oegroseno menyinggung istilah Cognitive Warfare

"Dalam satu perang korban sebenarnya dia tidak merasa sebenarnya dia jadi korban. Dia merasa berbuat benar ini selama ini melaksanakan tugas dengan baik. Padahal dia sedang digunakan untuk menghancurkan negara. Ini yang terjadi loh. ini nanti akan bisa dibuktikan dengan pasti gini loh saya ini enggak apa-apa. Saya kok jadi tersangka, sayanya ikut-ikutan. Tapi ada juga yang sudah menikmati naik pangkat, naik jabatan, dan sebagainya. Nah, itu memang sudah niat untuk melakukan ya tanda petik makar tadi seperti itu. Jadi mari kita ikuti perkembangannya," ujar Oegroseno.

Diketahui, Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh eks Kapolri Listyo Sigit Cs bergulir ke penyidikan perkara makar. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut perkara penyadapan dan dugaan makar berkaitan, se mentara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan bukti unsur serangan terkait delik makar.

Simak #BolaLiarKompasTV "Buntut Penyadapan Presiden: Siapa Makar, Siapa Pemerintah?", Jumat, 20 November 2026 pukul 20.00 WIB, LIVE di KompasTV!

#listyosigitprabowo #penyadapan #presidenprabowo

Produser: Theo Reza

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/703045/ferdinand-david-pajung-hingga-ipw-soal-listyo-sadap-prabowo-untuk-kepentingan-politik
Transkrip
00:00Selamat tinggal, jadi Bang Iwan kenapa tiba-tiba muncul kata bersih-bersih lingkungan istana mungkin dari orang-orang listrik sikit
00:07Jadi begini, Pak Prabowo Subianto ini selama 2 tahun pertama ini
00:13Ini banyak membuat tidak nyaman, koruptor, mafia, oligarki, bahkan orang-orang yang sudah kebelet jadi presiden
00:25Karena kalau semakin Prabowo lama jadi presiden, Indonesia akan maju
00:29Indonesia akan pinter, mereka kesulitan untuk membuat, apa namanya, mencari kekayaan dengan mencuri aset-aset negara ini
00:37Seberdaya alam ini, ya jadi langkah yang paling tepat, ya bagaimana caranya Prabowo ini bisa jatuh
00:44Maka mereka berkonspirasi, menggunakan orang-orang dekatnya Prabowo, itu bisa saja terjadi
00:51Maka saya sampaikan tadi, bersihkan istana, bersihkan luar istana, yang nanti apabila tidak dilakukan pembersihan
01:00Ini akan menghambat semua program kerja dari Pak Prabowo Subianto
01:03Nah makanya sekarang, saya kemarin juga ketemu Pak Syudi, saya sampaikan
01:07Pak, tolong bersihkan kembali institusimu Pak
01:12Dari pengaruh orang lama
01:14Supaya Pak Syudi
01:16Orang lama maksudnya siapa saja?
01:18Orang LSP
01:19Orang LSP siapa saja?
01:21Ya kemarin saya sampaikan, namanya penyadapan ini kan mulai melibatkan operator, surveyor, pejabat yang menerima laporan, terakhir usernya
01:33Oke, terakhir usernya, usernya pasti ada di atas Pak Syudi
01:37Pasti ada
01:37Pasti ada di atas Pak Syudi katanya Pak Sugeng, kira-kira siapa? Jadi gak mungkin usernya
01:42Saya tidak tahu
01:43Orang penyelitik aja baru bilang, end usernya Pak Listio dia yang punya akses atas pemeriksaan kewenangan besar aja
01:52Dia sebut end usernya Pak Listio
01:55Di atasnya lagi, saya tidak tahu
01:57Botan ngertos
02:00Ngertos, tapi jangan-jangan apakah memang mungkin end usernya cuma kapolri
02:07Jangan-jangan ada yang lebih tinggi, begitu Pak Rajasa?
02:11Begitulah
02:13Singkat padat jelas
02:14Singkat padat dan jelas, Bang David
02:16Ya, jadi saya gini, kita percayakan pada proses hukum yang sedang berlangsung
02:21Saya hanya memegang satu statement jelas dari kapolri Pak Syudi sekarang
02:26Bahwa end usernya itu adalah General LSP
02:29Titik, bahwa kemudian ada perkembangan nanti ya kita ikuti proses hukum
02:34Yang kedua, kita ini kan adalah state constitution ya, negara konstitusional yang penekanannya adalah restat, hukum
02:43Hukum adalah panglima, biarkan proses hukum ini berlangsung dan dari proses ini harus ada asas manfaat hukum yang kita dapatkan
02:53dari semua proses ini
02:54Misalnya lemahnya pertahanan cyber sandy, kita belum punya undang-undang penyadapan yang sementara disiapkan di DPR
03:02Yang berikut asas keadilan
03:05Orang-orang yang diisukan seperti tadi kata abang saya, Bang Rajasa langsung men-state nama ya
03:11Saya bilang ini juga harus mendapatkan keadilan orang yang seolah-olah diisukan beliau sebagai end user
03:17Itu asas kepastian, itu asas keadilan itu dapat
03:21Yang terakhir tadi asas kepastian itu ya harus dipercepat supaya jangan ada spekulasi-spekulasi konspirasi yang terus berkembang di Republik
03:30ini
03:30Benar sekali, saya ke Bang Ferdinand, jadi apakah benar Pak Listio end user atau memang seperti banyak dogaan termasuk Anda
03:37akan ada drama lagi dan itu mengungkap usernya
03:40Saya orang yang meyakini ada pemanfaat, penikmat manfaat dari apa yang dilakukan oleh Listio Sigit dan kawan-kawan
03:49Saya meyakini itu sepenuhnya bahwa ini tidak berakhir di tangan Listio Sigit
03:55Dan ini untuk kepentingan politik?
03:56Kepentingan politik, saya mau yakin itu dan saya mau menjelaskan sedikit lagi Mbak Ilona
04:00Karena terkait dengan pasal 191 tadi supaya publik juga tercerahkan
04:04Apa yang dimaksud dengan usurnya dengan maksud membuat Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahannya
04:10Apa yang dimaksud dengan itu?
04:12Di situ bunyinya ada kata dengan maksud
04:14Nah di sini yang harus dilihat, pernah tidak Presiden itu akhirnya gagal atau batal melakukan sebuah rapat karena ada sebuah
04:22peristiwa
04:23Pernah tidak Presiden itu batal mengumumkan satu kebijakan karena ada satu peristiwa
04:28Jadi itu juga sudah menjadi bagian, jangan-jangan itu adalah rancangan dari operasi ini sehingga Presiden tidak mampu menjalankan
04:36Nah ini adalah gambaran tentang apa yang dimaksud dengan tadi pasal 191
04:41Jadi supaya clear, supaya publik tidak mencari-cari, tidak meraba-raba, itulah maknanya
04:46Oke, saya minta Mbak Asfi jawab saya singkat
04:48Kalaupun memang ada kepentingan politik sudah pasti unsur makar?
04:52Ya belum tentu
04:53Kalau sudah politik pasti makar
04:56Ya belum tentu
04:56Kalau ada cerita, kalau sudah politik sudah pasti makar
04:59Kalau Orde Lama menerapkan pasal Belanda makar, KUHP yang dibuat Belanda kolonial
05:05Makar adalah menyerang dengan pesawat, menyerang Soekarno di Cikini
05:09Masa kita yang melakukan dekolonisasi mengatakan serangan adalah gagalnya rapat
05:13Negara demokrasi apa itu?
05:15Mbak Yap, itu adalah penafsiran hukum
05:18Anda jangan lakukan logikanya sendiri menafsirkan hukum
05:22Itu penafsiran hukum
05:24Baik, saya memantang Kua Kapolri
05:26Baik Bang
05:28Jadi jangan dibuat ngampang penafsiran hukumnya
05:31Kalau Pak Ugro melihatnya bagaimana, benar end user atau sebenarnya yang disampaikan tadi
05:35Ini memang akan ada usernya atau yaudah tunggu aja penyidik
05:39Ya ini yang dijadikan, diduga akan jadi tersangka kan cukup banyak
05:46Jadi ada istilah itu kan, ini kognitif warfare
05:52Oke
05:53Ya kan, kognitif warfare itu ada dalam satu perang itu korban
05:56Sebenarnya dia tidak merasa, sebenarnya dia jadi korban
06:00Dia merasa berbuat benar ini, selama ini
06:02Melaksan tugas dengan baik
06:04Padahal dia sedang digunakan untuk menghancurkan negara
06:07Ini yang terjadi
06:08Loh ini nanti akan bisa dibuktikan dengan
06:11Pasti gini, loh saya ini gak apa-apa saya kok jadi tersangka
06:14Saya hanya ikut-ikutan
06:16Tapi ada juga yang sudah menikmati, naik pangkat, naik jabatan dan sebagainya
06:20Nah itu memang sudah niat untuk melakukan ya tanda petik makar tadi seperti itu
06:25Jadi mari kita ikuti perkembangannya
06:27Jadi tekniknya ini bagus
06:28Makanya kalau dikatakan pasal 20 tadi
06:30KUHP itu betul
06:31Itu kan nanti dilakukan ada penyertaan
06:34Berarti penyertaan ini kalau analogi dalam peristiwa pencurian kendaraan bermotor
06:40Siapa penerima manfaat?
06:43Adalah penada
06:45Nah itu penerima manfaat
06:46Nah penadanya siapa?
06:47Cuma bahasa pasal 191 tidak bisa dikatakan penada kan
06:52Penerima manfaat seperti itu
06:54Mari kita nanti ikuti perkembangan berikutnya
06:55Yang jelas bagi saya
06:57Yang dikatakan dengan sekarang ini penyadapan
07:02Penyadapan itu sudah kan ilegal
07:03Tapi ada penyadapan yang legal
07:06Nah jangan dikatakan ilegal akses ini agak berbeda jauh
07:10Makanya kalau dikatakan undang-undang IT itu sangat jauh
07:12Makanya kemarin yang pernah dimasukkan pasal IT
07:14Kira-kira ditinggalkan
07:15Hanya pasal khusus 191, 193, 196 dan 160 disitu
07:21Oke baik saya ke Mas Rizal
07:22Mas Rizal jadi publik dapat apa?
07:24Udah lah jadi korban penyadapan dikasih tontonan
07:27Drama politik
07:29Ya sebenarnya kita bisa belajar dari negara Hindia Belanda
07:32Yang gagal menjadi negara modern
07:33Gagal punya polisi modern
07:36Dan akibatnya sangat buruk
07:39Ketika Jepang datang kita pikir tuh negara Hindia Belanda kuat banget
07:43Hebat banget
07:44Ternyata menyerah tanpa syarat dalam hanya hitungan hari
07:48Bayangkan coba
07:49Jadi buat saya apa yang kita lihat dalam kasus penyadapan presiden ini
07:56Saya mau ulangi sekali lagi bahwa ini kegagalan kita menjadi negara modern
08:01Kegagalan kita punya polisi modern
08:03Dan rakyat tuh punya mengalami dampak yang sangat buruk
08:09Ya karena apa?
08:11Karena mereka harus bayar mahal
08:13Ngongkosin negara yang penuh intrik ini
08:17Tapi sebenarnya gak ada korelasinya dengan hidup mereka dan masalah-masalah mereka
08:22Yang dihasilkan oleh kekuasaan ini
08:27Itu negara yang lemah
08:32Negara yang istilahnya Trotskis
08:34Itu oleh kekuasaan akhirnya jatuh kegot gitu
08:38Tinggal dipungut saja karena dia gagal
08:41Dia tidak hadir menjaga tanah air dan keselamatan anak bangsa
08:46Di tengah kebakaran hutan
08:48Bencana alam
08:50Tidak hadir
08:51Gak ada
08:52Orang-orang yang teriak
08:54Tentang ingin berpartisipasi dalam keselamatan negara
08:57Dan mengkritik negara
08:58Itu yang paling dulu tanpa perhitungan dicap makar justru
09:02Itu ironinya negara gagal
09:04Baik
09:04Terima kasih
09:05Semua kepada narasumber
09:07Berikan tepuk tangan
09:09Dan teman-teman masih uswa
09:11Dengan demikian saya masih terlegan pamit
09:13Sampai jumpa minggu depan di Pulau Liar
09:14Langsung ini jadi pak
09:15Terima kasih

Dianjurkan