KOMPAS.TV - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemungkinan tidak dapat menggelar sidang penggantian wakil presiden pada 9 Desember 2026.

Hal itu berlaku jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan dua nama calon wakil presiden pengganti hingga Kamis, 19 November lalu.

Mahfud menyebut, berdasarkan aturan, nama calon pengganti wakil presiden harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.

Jika sidang tetap berlangsung pada 9 Desember, menurut Mahfud, sidang tersebut dinyatakan tidak sah.

Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV

Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.

Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.

#mahfudmd #wapres #cawapres

Baca Juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Umumkan UMP 2027 Naik7,1 Persen | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/702828/gubernur-dki-jakarta-pramono-anung-umumkan-ump-2027-naik7-1-persen-sapa-malam



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702829/mahfud-md-soroti-soal-sidang-penggantian-wapres-pada-9-desember-sapa-malam
Transkrip
00:00Mantan Menko Polhuka Mahfud MD menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mungkin tidak bisa menggelar sidang penggantian Wakil Presiden pada 9
00:11Desember 2026.
00:13Hal itu berlaku jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama WAPRES pengganti pada Kamis 19 November lalu.
00:24Mahfud menyebut berdasarkan aturan nama pengganti Wakil Presiden harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.
00:34Dan jika sidang tetap berlangsung pada 9 Desember maka dinyatakan tidak sah.
00:52Dalam media sosial X Mahfud membebarkan 6 alasannya.
00:57Mahfud menyebut ternyata di dalam Undang-Undang MD3 dan di dalam Tatip MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari
01:04kerja bukan hari kalender.
01:06Oleh sebab itu sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon Wakil Presiden baru
01:13dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, Undang-Undang MD3, dan Tatip MPR.
01:20Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa menyingkronkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang
01:27Dasar 1945, Undang-Undang MD3, dan Tatip MPR.
01:30Ini terlihat sepele, tapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.

Dianjurkan