• 6 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Dokter Tifa menyampaikan sejumlah catatan setelah mengikuti persidangan perkara terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu sorotan utamanya adalah kesaksian petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang, menurut keterangannya, mengaku tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi selama proses pencalonan.

Dokter Tifa mempertanyakan proses verifikasi dokumen pencalonan Jokowi sejak menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden pada 2014 dan 2019.

Baca Juga DEPAN XI JINPING! Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina, Iran hingga Senjata Nuklir di https://www.kompas.tv/video/702714/depan-xi-jinping-trump-dan-putin-bahas-perang-ukraina-iran-hingga-senjata-nuklir

Ia menilai KPU seharusnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila menemukan keganjilan pada dokumen legalisasi ijazah.

Dalam persidangan, Dokter Tifa juga mempersoalkan penggunaan salinan ijazah yang menurutnya memiliki spesimen legalisasi serupa untuk beberapa periode pencalonan.

Ia menyoroti nama Profesor Muhammad Naim yang tercantum dalam dokumen tahun 2005, 2010, hingga 2014, meskipun masa jabatan dekan tersebut disebut hanya berlangsung pada 2008 sampai 2012.

Selain itu, ia mengangkat persoalan nomor induk pegawai (NIP), perbedaan spesimen foto, serta dokumen Pilpres 2014 yang disebut tidak diserahkan KPU kepada kepolisian sebagai barang bukti.

Baca Juga PESAN KERAS! Megawati Singgung Korupsi Berjamaah, Soroti Lunturnya Etika dan Moral Pemimpin di https://www.kompas.tv/video/702713/pesan-keras-megawati-singgung-korupsi-berjamaah-soroti-lunturnya-etika-dan-moral-pemimpin

Menurut Dokter Tifa, sejumlah hal tersebut semestinya menjadi perhatian dalam proses verifikasi.

Apa yang sebenarnya terungkap dari kesaksian petugas KPU?

Mengapa Dokter Tifa mempertanyakan dokumen pencalonan Jokowi dari berbagai periode pemilu?

Simak pernyataan lengkap Dokter Tifa usai persidangan.



Produser: Prayogi Haro

Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/702716/temuan-kejanggalan-tifa-soroti-kesaksian-kpu-sebut-petugas-tak-pernah-lihat-ijazah-asli-jokowi
Transkrip
00:00Tapi ada hal-hal yang betul-betul sangat menarik ya, yang bisa kita lihat bahwa KPU sama sekali tadi bersaksi
00:10tidak pernah melihat ijazah asli dari saudara Joko Widodo.
00:15Padahal dua saksi tadi, yang pertama adalah Andi Bagus Makawaru adalah pegawai dari KPU Pusat,
00:23yang tadi juga sudah menyatakan sendiri bahwa KPU Pusat itu bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan mengkumulasi semua data pemilihan
00:34umum, pemilihan daerah ya, di seluruh Indonesia.
00:38Artinya, semua kelengkapan dokumen dari orang yang jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden, itu juga ada di
00:47bawah penanganan dari KPU Pusat.
00:50Anehnya, sudah berkali-kali saudara Joko Widodo itu mencalonkan diri, mulai dari wali kota 2005, 2010, gubernur 2012, presiden 2014,
01:042019,
01:05sama sekali petugas KPU tersebut tidak pernah melihat ijazah asli dari yang bersangkutan.
01:12Padahal, ada peraturan di KPU sendiri yang menyatakan, apabila legalisir ijazah itu ada keganjilan, maka wajib untuk dilakukan verifikasi.
01:28Tentu saja, sesuai juga dengan peraturan kementerian ya, bahwa verifikasi itu berkaitan dengan ijazah asli ya.
01:37Di sini kami menyampaikan sampel ya, jadi dari hasil penelitiannya Dr. Bonatwa Silalahi yang sudah confirm ya, ijazah Jokowi tidak
01:47ada seperti itu,
01:48ini kami tadi juga gunakan sebagai fakta persidangan, mulai tahun 2005 di Surakarta, 2010 di Surakarta, 2012 di Jakarta, 2014
02:00dan 2019 di KPU Pusat ya,
02:02yang bersangkutan itu hanya menggunakan dua spesimen saja ya, satu spesimen yang digunakan pada saat jadi wali kota ya,
02:11yang ini ada keganjilan jelas, pertama adalah dari petugas yang memberikan legalisir, atas nama dekan Profesor Muhammad Naim.
02:21Padahal Profesor Muhammad Naim ini baru menjadi dekan tahun 2008, sampai tahun 2012.
02:27Tapi anehnya, legalisir ijazah yang ada tanda tangan Profesor Muhammad Naim, juga digunakan untuk wali kota 2005 dan tahun 2010.
02:38Padahal Prof Naim itu baru jadi dekan tahun 2008, sampai 2012.
02:44Berarti Profesor Naim ini ketika tanda tangan pakai mesin waktu, ya jadi lompat ya gitu.
02:51Dan spesimen yang sama, ijazah legalisir fotokopi yang sama, ini juga digunakan oleh yang bersangkutan, Saudara Joko Widodo,
02:59untuk mendaftar sebagai gubernur DKI Jakarta dan sebagai presiden tahun 2014.
03:07Padahal di tahun 2014, dekannya juga sudah bukan Profesor Muhammad Naim, sudah digantikan dengan dekan yang lain.
03:15Tetapi, legalisir fotokopi ijazah ini masih tetap menggunakan nama Profesor Muhammad Naim untuk pencalonan presiden tahun 2014.
03:26Barulah tahun 2019, Saudara Joko Widodo menggunakan, ini tahun 2019 ya, satu-satunya yang legalisirnya menggunakan warna biru ya,
03:37Ini menggunakan tanda tangan dekan yang saat itu sedang menjabat ya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Budi Ari Eshud dan seterusnya
03:48ya.
03:49Nah yang aneh, yang aneh adalah tentang NIP, ya tentang NIP.
03:56NIP dari Profesor Muhammad Naim, pada legalisir jasa yang digunakan wali kota tahun 2005, ya itu masih oke.
04:05Karena peraturan tentang perubahan NIP dari PNS itu baru diatur oleh pemerintah tahun 2008.
04:14Tapi ketika Profesor Muhammad Naim nama yang sama, itu digunakan legalisirnya pada tahun 2010, dengan NIP hanya 9 digit, itu
04:26sudah menyalahi.
04:27Dan besar kemungkinan legalisir ijazah ini juga patut kita curigai akurasinya, ya, keabsahannya.
04:36Kemudian apalagi ketika Profesor Muhammad Naim yang sudah tidak menjabat sebagai dekan, di tahun 2014 masih juga digunakan, dengan NIP
04:45yang juga masih 9 digit.
04:47Padahal peraturan pemerintah itu, NIP dari 9 digit berubah menjadi 18 digit, itu sudah berlaku sejak tahun 2008.
04:57Oleh hal-hal yang ganjil seperti ini, peraturan pemerintah seharusnya mengharuskan, mewajibkan dari KPU untuk melakukan verifikasi.
05:07Baik kepada ijazah aslinya, maupun kepada institusi penerbit ijazah, yaitu dari UGM, ya, seperti itu.
05:17Kemudian ketika satu saksi yang atas nama Binsar Siagian, Binsar Siagian, ya, Binsar Siagian itu yang bersangkutan menyerahkan dua pas
05:32foto atas nama katanya Joko Widodo tahun 2012, ya.
05:38Kemudian saya tanya foto tersebut, ya, foto seseorang laki-laki dengan rambut tipis, belah tepi, tanpa kacamata, tanpa kumis.
05:49Ya, kemudian saya tunjukkan ijazah, apa, legalisir ijazah seperti ini, ya, saya tunjukkan seperti ini.
05:57Ya, saya tanya yang foto, ya, foto yang menjadi barang bukti yang rambut tipis, belah tepi, kacamata, kumis, ya,
06:05Dengan foto yang ada di ijazah, rambut tebal, belah tengah, kacamata, dan kumis, saya tanya kepada saksi apakah namanya siapa?
06:15Namanya Joko Widodo.
06:16Yang belah tengah, kumis, kacamata, namanya siapa? Joko Widodo.
06:20Saya tanya apakah orang ini, orang yang sama, saksi tidak bisa menjawab, ragu-ragu, tidak bisa menjawab.
06:27Bahkan tadi berkata tidak, ya, ragu-ragu.
06:29Jadi ini adalah skakmat dari saya, ya, teman-teman semuanya, ya, skakmat dari saya tentang itu.
06:36Lalu kemudian berikutnya lagi adalah tentang undang-undang yang berkaitan yang seharusnya itu sangat diketahui oleh KPU.
06:43Dan yang menarik lagi adalah bahwa barang bukti terkait dengan dokumen Pilpres, pemilihan presiden,
06:50itu oleh KPU diserahkan kepada Polda itu hanya tahun 2019.
06:57Sedangkan dokumen tahun 2014, pemilihan presiden yang pertama, sama sekali tidak diserahkan.
07:05Dan saksi dari KPU tadi tidak tahu bagaimana menjawab ketika kami tanya
07:09kenapa berkas atau dokumen tahun 2014 tidak diserahkan sebagai barang bukti.

Dianjurkan