• 5 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Dokter Tifa menyampaikan sejumlah sorotan setelah mengikuti persidangan terkait gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah ketidakhadiran saksi Rismon Hasiholan Sianipar yang sebelumnya dijadwalkan hadir dalam persidangan. Menurut Dokter Tifa, ketidakhadiran Rismon kali ini disampaikan dengan alasan adanya agenda persidangan lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pihaknya meminta jaksa penuntut umum kembali menghadirkan saksi tersebut. Bahkan, ia menyatakan saksi perlu dipanggil secara paksa apabila kembali tidak memenuhi panggilan.

Selain itu, Dokter Tifa menyoroti kesaksian dua petugas KPU yang disebut tidak pernah melihat ijazah asli Joko Widodo.

Ia juga mempersoalkan proses verifikasi dokumen pencalonan Jokowi dalam sejumlah kontestasi politik, mulai dari pemilihan wali kota, gubernur, hingga presiden.

Baca Juga Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di China, Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Rusia di https://www.kompas.tv/video/702630/prabowo-bertemu-empat-mata-dengan-putin-di-china-bahas-kerja-sama-ekonomi-indonesia-rusia

Dalam keterangannya, Dokter Tifa mengangkat sejumlah hal yang menurutnya janggal pada salinan ijazah dan dokumen legalisasi, termasuk nama dekan, nomor induk pegawai, serta perbedaan spesimen foto.

Ia juga mempertanyakan tidak terlihatnya cap tiga jari pada salinan ijazah SMP dan SMA yang ditunjukkan di persidangan.

Baca Juga Syahganda Nainggolan Beri Kisi-Kisi Wapres Baru Pengganti Gibran: Suka Pempek | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/702626/syahganda-nainggolan-beri-kisi-kisi-wapres-baru-pengganti-gibran-suka-pempek-sapa-malam

Atas sejumlah temuan yang diklaimnya tersebut, Dokter Tifa meminta majelis hakim mempertimbangkan pemeriksaan digital forensik terhadap tiga spesimen ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Simak pernyataan lengkap Dokter Tifa usai persidangan dan berbagai hal yang dipersoalkannya. Produser: Prayogi Haro Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/702653/sampai-geram-dokter-tifa-minta-rismon-dipanggil-paksa-soroti-kesaksian-kpu-soal-ijazah-jokowi
Transkrip
00:00Hari ini sedianya ya sidang saya yang kebanyak itu harusnya ada tiga saksi yang harusnya hadir ya dihadirkan oleh JPU
00:11tapi lagi-lagi ternyata ada satu orang yang sampai dengan kemarin juga di sidangnya Pak Roy Surya juga menghindar
00:18kali ini kalau alasannya beda ya jadi hari Rabu kemarin tanggal 18 November 2026 itu alasannya adalah karena surat undangan
00:30baru diterima dua hari sebelumnya
00:32tapi kali ini alasannya beda lagi ya dari saudara RHS itu alasannya beda lagi
00:38kali ini karena katanya hari ini ada sidang di MK dimana yang bersanggutan menjadi pelapor
00:45PT UN ya jadi itu yang disampaikan sehingga tidak datang ya kita tunggu saja nanti
00:51karena tadi kami juga minta kepada JPU untuk menghadirkan lagi untuk mengundang lagi
00:56kalau perlu harus dipaksa ya dipaksa ya seperti itu ya
00:59lalu yang kedua adalah saksi yang seperti Pak Roy Surya juga
01:05orang dari KPU ya KPU Jakarta maupun KPU Pusat ya
01:10tapi ada hal-hal yang betul-betul sangat menarik ya
01:13yang bisa kita lihat bahwa KPU ya sama sekali tadi bersaksi tidak pernah melihat ijazah asli dari saudara Joko Widodo
01:26padahal dua saksi tadi yang pertama adalah Andi Bagus Makawaru adalah pegawai dari KPU Pusat
01:34yang tadi juga sudah menyatakan sendiri bahwa KPU Pusat itu bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan mengkumulasi semua data pemilihan
01:45umum pemilihan daerah ya di seluruh Indonesia
01:49artinya semua kelengkapan dokumen dari orang yang menjadi wali kota kemudian jadi gubernur kemudian jadi presiden itu juga ada di
01:58bawah penanganan dari KPU Pusat
02:01anehnya sudah berkali-kali saudara Joko Widodo itu mencalonkan diri mulai dari wali kota 2005, 2010, gubernur 2012, presiden 2014,
02:152019
02:16sama sekali petugas KPU tersebut tidak pernah melihat ijazah asli dari yang bersangkutan
02:23padahal ada peraturan di KPU sendiri yang menyatakan apabila legalisir ijazah itu ada keganjilan ya
02:34ada keganjilan maka wajib untuk dilakukan verifikasi
02:39tentu saja sesuai juga dengan peraturan kementerian ya bahwa verifikasi itu berkaitan dengan ijazah asli ya
02:48disini kami menyampaikan sampel ya
02:51jadi dari hasil penelitiannya dokter Bonatwa Silalahi yang sudah confirm ya
02:57ijazah Jokowi tidak ada seperti itu ini kami tadi juga gunakan sebagai fakta persidangan
03:02mulai tahun 2005 di Surakarta, 2010 di Surakarta, 2012 di Jakarta, 2014 dan 2019 di KPU Pusat ya
03:13yang bersangkutan itu hanya menggunakan dua spesimen saja ya
03:18satu spesimen yang digunakan pada saat jadi wali kota ya
03:22yang ini ada keganjilan jelas
03:24pertama adalah dari petugas yang memberikan legalisir
03:28atas nama dekan Profesor Muhammad Naim
03:31padahal Profesor Muhammad Naim ini baru menjadi dekan tahun 2008 sampai tahun 2012
03:38tapi anehnya legalisir ijazah yang ada tanda tangan Profesor Muhammad Naim
03:43juga digunakan untuk wali kota 2005 dan tahun 2010
03:49padahal Prof Naim itu baru jadi dekan tahun 2008 sampai 2012
03:55berarti Profesor Naim ini ketika tanda tangan pakai mesin waktu
03:59ya jadi lompat ya gitu
04:01dan spesimen yang sama ijazah legalisir fotokopi yang sama
04:06ini juga digunakan oleh yang bersangkutan Saudara Jokowi Dodo
04:10untuk mendaftar sebagai gubernur DKI Jakarta
04:13dan sebagai presiden tahun 2014
04:18padahal di tahun 2014
04:20dekannya juga sudah bukan Profesor Muhammad Naim
04:23sudah digantikan dengan dekan yang lain
04:26tetapi
04:27legalisir fotokopi ijazah ini
04:30masih tetap menggunakan nama Profesor Muhammad Naim
04:33untuk
04:34pencalonan presiden tahun 2014
04:37barulah tahun 2019
04:39ya
04:41Saudara Jokowi Dodo menggunakan
04:43ini tahun 2019 ya
04:44satu-satunya yang legalisirnya
04:47menggunakan warna biru ya
04:48ini menggunakan tanda tangan dekan yang
04:52saat itu sedang menjabat ya
04:54yaitu Profesor Dr. Insinyur Budi Ari Eshud dan seterusnya ya
05:00nah yang aneh ya
05:01yang aneh adalah
05:02tentang NIP
05:04ya tentang NIP
05:07NIP dari Profesor Muhammad Naim
05:10pada legalisir jasa yang digunakan wali kota tahun 2005
05:14ya itu masih oke
05:16karena peraturan tentang perubahan NIP dari PNS itu baru diatur oleh pemerintah tahun 2008
05:25tapi ketika Profesor Muhammad Naim nama yang sama itu digunakan
05:30legalisirnya pada tahun 2010
05:34dengan NIP hanya 9 digit itu sudah menyalahi
05:38dan besar kemungkinan legalisir jasa ini juga patut kita curigai akurasinya
05:45ya keabsahannya
05:47ya kemudian apalagi ketika Profesor Muhammad Naim yang sudah tidak menjabat sebagai dekan
05:52di tahun 2014 masih juga digunakan
05:54dengan NIP yang juga masih 9 digit
05:58padahal peraturan pemerintah itu NIP dari 9 digit berubah menjadi 18 digit
06:05itu sudah berlaku sejak tahun 2008
06:09oleh hal-hal yang ganjil seperti ini
06:11peraturan pemerintah seharusnya mengharuskan, mewajibkan
06:15dari KPU untuk melakukan verifikasi
06:18baik kepada ijazah aslinya
06:21maupun kepada institusi penerbit ijazah
06:26yaitu dari UGM
06:27ya seperti itu
06:29kemudian
06:31ketika satu saksi yang atas nama Binsar
06:34siagian
06:35eh
06:37Binsar siagian ya
06:38Binsar siagian itu
06:39yang bersangkutan menyerahkan dua pas foto
06:43atas nama katanya Joko Widodo
06:46tahun 2012
06:48ya
06:49kemudian saya tanya foto tersebut ya
06:52foto seseorang laki-laki
06:54dengan rambut tipis
06:56belah tepi
06:57tanpa kacamata
06:58tanpa kumis
06:59ya
07:00kemudian saya tunjukkan
07:01ijazah
07:03apa
07:04legalisir ijazah seperti ini
07:05ya
07:06saya tunjukkan seperti ini
07:07ya
07:08saya tanya yang
07:09foto
07:10ya foto
07:11yang menjadi barang bukti yang
07:13rambut tipis
07:14belah tepi kacamata
07:15kumis
07:16ya
07:16dengan foto yang ada di ijazah
07:19rambut tebal
07:20belah tengah
07:21kacamata
07:22dan kumis saya tanya kepada saksi
07:24apakah
07:25namanya siapa
07:26namanya Joko Widodo
07:27yang belah tengah
07:28kumis kacamata
07:29namanya siapa
07:30Joko Widodo
07:31saya tanya
07:32apakah orang ini
07:33orang yang sama
07:34saksi tidak bisa menjawab
07:36ragu-ragu
07:37tidak bisa menjawab
07:38bahkan tadi berkata tidak ya
07:39ragu-ragu
07:40jadi ini adalah
07:41skakmat dari saya ya
07:43teman-teman semuanya ya
07:44skakmat dari saya
07:46tentang itu
07:47lalu kemudian
07:48berikutnya lagi adalah
07:49tentang undang-undang yang berkaitan
07:51yang seharusnya itu sangat diketahui oleh KPU
07:54dan yang menarik lagi adalah
07:56bahwa barang bukti
07:57terkait dengan dokumen pilpres
08:00pemilihan presiden
08:01itu oleh KPU
08:03diserahkan kepada Polda
08:05itu hanya tahun 2019
08:08sedangkan dokumen
08:10tahun 2014
08:12pemilihan presiden yang pertama
08:14sama sekali tidak diserahkan
08:16dan saksi dari KPU tadi tidak tahu
08:18bagaimana menjawab
08:19ketika kami tanya
08:21kenapa
08:22berkas atau dokumen
08:23tahun 2014
08:25tidak diserahkan sebagai
08:26barang bukti
08:27ya
08:28nah terakhir dari saya
08:29yang menarik juga saya tadi
08:31bahwa
08:32saksi
08:33atas nama Binsar Syagian tadi
08:35juga memberikan
08:36barang bukti
08:37dalam bentuk
08:38tiga
08:38lembar
08:39fotokopi ijasa
08:41SD
08:42SMP SMA
08:43atas nama Joko Widodo
08:45disitu kita
08:46sama-sama melihat pada Majelis Hakim
08:47di depan Majelis Hakim
08:49bahwa
08:50tidak ada
08:51cap tiga jari
08:53ya
08:54pada ijasa
08:56SMA
08:57dan SMP
08:59ya
09:00ijasa SMA
09:01ya jelas
09:02spesimen yang
09:03ijasa SMA
09:05atas nama Joko Widodo
09:06yang diserahkan oleh yang bersangkutan
09:08kepada KPU
09:10ya
09:10yang kemudian menjadi barang bukti
09:12tidak terlihat
09:13ada
09:14cap sidik
09:15jarinya
09:15tiga jari
09:16cap tiga jarinya
09:17tidak ada
09:18lalu kemudian
09:19kami sama-sama melihat juga
09:20bahwa pada
09:22fotokopi ijasa SMP
09:23atas nama
09:25saudara Joko Widodo
09:27juga tidak terlihat
09:29ada cap tiga jarinya
09:31saya bertanya
09:33dengan tidak hanya cap tiga jari
09:35apakah saksi
09:37sebagai petugas verifikator
09:39tidak merasa ada keganjilan
09:41pada ijasa-ijasa tersebut
09:43saksi tidak bisa menjawab
09:45oleh karena itu
09:46maka
09:46pada majelis hakim
09:48tadi saya sampaikan
09:48bahwa
09:49saya
09:51meminta
09:51agar
09:52majelis hakim
09:54meminta
09:55kepada
09:56kepolisian
09:56untuk melakukan
09:58uji
09:59digital
09:59forensik
10:00terhadap
10:01tiga spesimen
10:03ijasa
10:04atas nama
10:04Joko Widodo
10:05untuk SD
10:07SMP
10:07SMA
10:08terutama pada
10:10tiga sidik
10:11jasa

Dianjurkan