00:00Perlu kami sampaikan bahwa di lingkungan Polri, penyadapan itu terkait dengan kepentingan yang berbeda.
00:07Pertama ini adalah kepentingan terkait dengan pendegangan hukum atau kepentingan Polri Sitia yang dilasarkan oleh penyidik berdasarkan keunangan yang diberikan
00:16undang-undang kepada penyidik.
00:18Yang kedua adalah untuk kepentingan intelijen keamanan, yaitu terkait dengan tugas-tugas pemeliharaan keamanan ketika masyarakat
00:28melalui kegiatan yang sifatnya deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini yang dilaksanakan dalam kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan
00:36penggalangan.
00:37Di samping itu, Intel Kam Polri juga senantiasa memberikan dukungan kepada fungsi pendegangan hukum.
00:44Tugas tersebut berdasar pada undang-undang Polri dan undang-undang intelijen keanggara yang akan kami uraikan pada bagian berikutnya.
00:52Perlu kami sampaikan bahwa selama ini bahan keterangan ini diperoleh melalui sumber manusia
00:57atau kita mengenal dengan istilah human intelijen dan juga sumber terbuka atau open source intelijen.
01:05Namun dengan perkembangan saat ini, di mana ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat pesat
01:10dan sudah sangat meloncat-loncat termasuk dengan komunikasi digital,
01:17kedua cara tadi yang kami sampaikan khususnya human intelijen ini tidak lagi mencukupi.
01:22Sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini, khususnya salah satunya terkait dengan penyadapan,
01:29ini menjadi kebutuhan yang penting dalam pelaksanakan tugas intelijen dan keamanan.
01:35Selanjutnya terkait dengan dasar hukum maupun untuk kita berkenaan dengan tugas dan fungsi intel Kampori,
01:41ditetapkan juga dengan peraturan undang-undangan,
01:43di mana undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 yang sudah dirubah berkali-kali
01:50sehingga menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2026,
01:53dalam pasal 13 itu menetapkan tugas pokok Polri,
01:56yang ada tiga yaitu mencakup pemeliharaan kantip mas,
02:01kemudian penegakan hukum,
02:02serta pelindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat.
02:06Kalau kita lihat dari pasal 14 ayat 1 huruf E,
02:09menyatakan bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
02:14termasuk melaksanakan kegiatan intelijen keamanan.
02:18Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa intelijen keamanan adalah penyelenggara-intelijen negara
02:23yang melaksanakan fungsi intelijen kepolisian di bidang keamanan,
02:27guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan KAMDAGRI.
02:32Adapun dalam pasal 19 A,
02:35mengatur sistem pengawasan melalui fungsi Inspektorat Pengawasan Penyidik,
02:39serta Profesi dan Pengamanan atau Propam.
02:42Hal tersebut yang kami sampaikan itu sejalan juga dengan undang-undang nomor 17 tahun 2011
02:47tentang intelijen negara,
02:49di mana dalam pasal 9 itu menetapkan bahwa intelijen kepolisian,
02:53itu menjadi salah satu penyelenggara intelijen negara.
02:57Dalam pasal 12 menyatakan bahwa intelijen kepolisian menyelenggarkan fungsi intelijen kepolisian.
03:03Pada pasal 4 menegaskan peran deteksi dini dan peringatan dini
03:07dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap hakikat ancaman.
03:12Pada pasal 6 mengatur fungsi penyelidikan pengamanan dan penggalangan
03:15yang dilaksanakan dengan menghormati hukum, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.
03:21Sedangkan pada pasal 25 dan pasal 23 mengatur terkait dengan rahasia intelijen,
03:26serta pengawasan oleh komisi di DPR RI yang menangani bidang intelijen.
03:31Adapun dari sisi pengawasan dan sanksi, berlaku peraturan Polri nomor 7 tahun 2002
03:36tentang kode etik profesi Polri dengan sanksi terberat sampai dengan PTDH.
03:43Pada tingkat organisasi, peraturan Kapolri tentang susunan OTK
03:46menetapkan bahwa intelijen Polri sebagai unsur pelaksanaan tugas POKO-POLRI
03:51di bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
03:56Dan salah satu fungsinya adalah memberikan dukungan berupa bantuan teknis,
04:01taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi kepolisian.
04:06Dari dasar hukum tersebut, ada satu hal yang ingin kami garisbawahi,
04:09bahwa pemeliharaan kantik emas dan peningkatan hukum adalah dua tugas POKO yang saling berkaitan.
04:15Kegiatan intelijen keamanan ditempatkan oleh undang-undang pada tugas
04:19untuk menjamin keamanan umum dan hasilnya dapat turut mendukung penegakan hukum.
04:24Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,
04:27tugas POKO-POLRI mencakup reteksi dini, peringatan dini dan jika dini
04:31dalam rangka penjagaan gangguan kamtik emas,
04:33di mana kami mengenal ada tingkatan keadaan.
04:37Yang pertama, adanya potensi gangguan,
04:40yaitu situasi yang dapat berkembang menjadi gangguan kamtik emas.
04:44Yang kedua adalah ambang gangguan,
04:46yaitu kondisi yang apabila tidak ditangani akan menjadi gangguan nyata.
04:50Yang ketiga, gangguan nyata,
04:52yaitu gangguan yang sudah terjadi dan menimbulkan kerugian.
04:56Dalam hal ini, Intel Kam bekerja sejak tingkatan pertama dan kedua,
05:00agar gangguan nyata tidak terjadi.
05:03Pelaksananya dilakukan mulai rangkaian penyelidikan,
05:06pengamanan maupun penggalangan intelijen,
05:08mencakup atau berupa pengumpulan bahan keterangan
05:11terhadap sasaran yang menjadi sumber ancaman,
05:14yang kemudian akan diolah menjadi produk intelijen
05:16dan disajikan kepada pimpinan Polri sebagai peringatan dini.
05:20Selanjutnya, atas peringatan dini tersebut,
05:23pimpinan dan satuan operasional
05:25akan mengambil langkah-langkah penjagaan dini maupun langkah-langkah lainnya.
05:29Keluaran dari kegiatan ini adalah,
05:31bentuknya adalah produk intelijen
05:32bagi pimpinan Polri sebagai user dalam pengambilan keputusan.
05:36Masukan juga bagi fungsi kepolisian untuk langkah-langkah pencegahan.
05:41Serta bahan keterangan bila diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.
05:46Apabila terdapat bukti penuluhan cukup,
05:48produk tersebut masih bersifat rahasia intelijen.
05:51Adapun sasarannya adalah kegiatan yang mengancam keamanan dalam negeri
05:54pada berbagai aspek kehidupan masyarakat,
05:58termasuk dalam ini mungkin pangan, energi,
06:00kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup,
06:03kegiatan terorisme, separatisme, spionase,
06:05maupun sabotase yang dianggap akan mengancam keselamatan dan keamanan.
06:09Kegiatan deteksi dini atau peringatan dini dan cegah dini
06:13dilakukan secara simultan melalui siklus intelijen
06:16dari mulai perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian,
06:20baik sebelum, pada saat, maupun setelah suatu peristiwa.
06:23Seluruhnya dilaksanakan secara objektif dan akutambel
06:26sesuai dengan ketentuan aturan pundang-undangan.
06:39Terima kasih telah menonton!