Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 1 menit yang lalu
Penjelasan Blak-blakan Kabaintelkam Polri di Depan DPR Terkait Urgensi Aturan Penyadapan

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Dedy Kusuma memaparkan secara blak-blakan mengenai urgensi dan regulasi penyadapan di lingkungan kepolisian.

Di hadapan Komisi III DPR RI, ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi penyadapan kini telah menjadi kebutuhan krusial dalam melaksanakan tugas pengamanan seiring dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital. Penyadapan tersebut dibagi menjadi dua kepentingan utama, yakni untuk penegakan hukum oleh penyidik serta untuk kepentingan intelijen keamanan dalam rangka deteksi dini dan pencegahan gangguan.

Komjen Dedy juga menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas intelijen kepolisian tetap berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan berlapis dari Propam, Inspektorat, hingga pengawasan khusus oleh DPR.

#PenjelasanKabaintelkamPolriTerkaitPenyadapan
#UrgensiAturanPenyadapanDiDepanDPR

Creative/Video Editor: Aqilah/Rizal
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Perlu kami sampaikan bahwa di lingkungan Polri, penyadapan itu terkait dengan kepentingan yang berbeda.
00:07Pertama ini adalah kepentingan terkait dengan pendegangan hukum atau kepentingan Polri Sitia yang dilasarkan oleh penyidik berdasarkan keunangan yang diberikan
00:16undang-undang kepada penyidik.
00:18Yang kedua adalah untuk kepentingan intelijen keamanan, yaitu terkait dengan tugas-tugas pemeliharaan keamanan ketika masyarakat
00:28melalui kegiatan yang sifatnya deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini yang dilaksanakan dalam kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan
00:36penggalangan.
00:37Di samping itu, Intel Kam Polri juga senantiasa memberikan dukungan kepada fungsi pendegangan hukum.
00:44Tugas tersebut berdasar pada undang-undang Polri dan undang-undang intelijen keanggara yang akan kami uraikan pada bagian berikutnya.
00:52Perlu kami sampaikan bahwa selama ini bahan keterangan ini diperoleh melalui sumber manusia
00:57atau kita mengenal dengan istilah human intelijen dan juga sumber terbuka atau open source intelijen.
01:05Namun dengan perkembangan saat ini, di mana ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat pesat
01:10dan sudah sangat meloncat-loncat termasuk dengan komunikasi digital,
01:17kedua cara tadi yang kami sampaikan khususnya human intelijen ini tidak lagi mencukupi.
01:22Sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini, khususnya salah satunya terkait dengan penyadapan,
01:29ini menjadi kebutuhan yang penting dalam pelaksanakan tugas intelijen dan keamanan.
01:35Selanjutnya terkait dengan dasar hukum maupun untuk kita berkenaan dengan tugas dan fungsi intel Kampori,
01:41ditetapkan juga dengan peraturan undang-undangan,
01:43di mana undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 yang sudah dirubah berkali-kali
01:50sehingga menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2026,
01:53dalam pasal 13 itu menetapkan tugas pokok Polri,
01:56yang ada tiga yaitu mencakup pemeliharaan kantip mas,
02:01kemudian penegakan hukum,
02:02serta pelindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat.
02:06Kalau kita lihat dari pasal 14 ayat 1 huruf E,
02:09menyatakan bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
02:14termasuk melaksanakan kegiatan intelijen keamanan.
02:18Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa intelijen keamanan adalah penyelenggara-intelijen negara
02:23yang melaksanakan fungsi intelijen kepolisian di bidang keamanan,
02:27guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan KAMDAGRI.
02:32Adapun dalam pasal 19 A,
02:35mengatur sistem pengawasan melalui fungsi Inspektorat Pengawasan Penyidik,
02:39serta Profesi dan Pengamanan atau Propam.
02:42Hal tersebut yang kami sampaikan itu sejalan juga dengan undang-undang nomor 17 tahun 2011
02:47tentang intelijen negara,
02:49di mana dalam pasal 9 itu menetapkan bahwa intelijen kepolisian,
02:53itu menjadi salah satu penyelenggara intelijen negara.
02:57Dalam pasal 12 menyatakan bahwa intelijen kepolisian menyelenggarkan fungsi intelijen kepolisian.
03:03Pada pasal 4 menegaskan peran deteksi dini dan peringatan dini
03:07dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap hakikat ancaman.
03:12Pada pasal 6 mengatur fungsi penyelidikan pengamanan dan penggalangan
03:15yang dilaksanakan dengan menghormati hukum, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.
03:21Sedangkan pada pasal 25 dan pasal 23 mengatur terkait dengan rahasia intelijen,
03:26serta pengawasan oleh komisi di DPR RI yang menangani bidang intelijen.
03:31Adapun dari sisi pengawasan dan sanksi, berlaku peraturan Polri nomor 7 tahun 2002
03:36tentang kode etik profesi Polri dengan sanksi terberat sampai dengan PTDH.
03:43Pada tingkat organisasi, peraturan Kapolri tentang susunan OTK
03:46menetapkan bahwa intelijen Polri sebagai unsur pelaksanaan tugas POKO-POLRI
03:51di bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
03:56Dan salah satu fungsinya adalah memberikan dukungan berupa bantuan teknis,
04:01taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi kepolisian.
04:06Dari dasar hukum tersebut, ada satu hal yang ingin kami garisbawahi,
04:09bahwa pemeliharaan kantik emas dan peningkatan hukum adalah dua tugas POKO yang saling berkaitan.
04:15Kegiatan intelijen keamanan ditempatkan oleh undang-undang pada tugas
04:19untuk menjamin keamanan umum dan hasilnya dapat turut mendukung penegakan hukum.
04:24Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,
04:27tugas POKO-POLRI mencakup reteksi dini, peringatan dini dan jika dini
04:31dalam rangka penjagaan gangguan kamtik emas,
04:33di mana kami mengenal ada tingkatan keadaan.
04:37Yang pertama, adanya potensi gangguan,
04:40yaitu situasi yang dapat berkembang menjadi gangguan kamtik emas.
04:44Yang kedua adalah ambang gangguan,
04:46yaitu kondisi yang apabila tidak ditangani akan menjadi gangguan nyata.
04:50Yang ketiga, gangguan nyata,
04:52yaitu gangguan yang sudah terjadi dan menimbulkan kerugian.
04:56Dalam hal ini, Intel Kam bekerja sejak tingkatan pertama dan kedua,
05:00agar gangguan nyata tidak terjadi.
05:03Pelaksananya dilakukan mulai rangkaian penyelidikan,
05:06pengamanan maupun penggalangan intelijen,
05:08mencakup atau berupa pengumpulan bahan keterangan
05:11terhadap sasaran yang menjadi sumber ancaman,
05:14yang kemudian akan diolah menjadi produk intelijen
05:16dan disajikan kepada pimpinan Polri sebagai peringatan dini.
05:20Selanjutnya, atas peringatan dini tersebut,
05:23pimpinan dan satuan operasional
05:25akan mengambil langkah-langkah penjagaan dini maupun langkah-langkah lainnya.
05:29Keluaran dari kegiatan ini adalah,
05:31bentuknya adalah produk intelijen
05:32bagi pimpinan Polri sebagai user dalam pengambilan keputusan.
05:36Masukan juga bagi fungsi kepolisian untuk langkah-langkah pencegahan.
05:41Serta bahan keterangan bila diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.
05:46Apabila terdapat bukti penuluhan cukup,
05:48produk tersebut masih bersifat rahasia intelijen.
05:51Adapun sasarannya adalah kegiatan yang mengancam keamanan dalam negeri
05:54pada berbagai aspek kehidupan masyarakat,
05:58termasuk dalam ini mungkin pangan, energi,
06:00kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup,
06:03kegiatan terorisme, separatisme, spionase,
06:05maupun sabotase yang dianggap akan mengancam keselamatan dan keamanan.
06:09Kegiatan deteksi dini atau peringatan dini dan cegah dini
06:13dilakukan secara simultan melalui siklus intelijen
06:16dari mulai perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian,
06:20baik sebelum, pada saat, maupun setelah suatu peristiwa.
06:23Seluruhnya dilaksanakan secara objektif dan akutambel
06:26sesuai dengan ketentuan aturan pundang-undangan.
06:39Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan