00:01Terima kasih pembinaan dan rekan-rekanan anggota yang kami hormati,
00:06Pak Kabupaten Telekam beserta jajaran, terima kasih atas paparannya.
00:15Tentu saya langsung saja Pak, tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman
00:19terkait dengan ada badan sendiri yang mengawasi
00:25ataupun pengawasan internal atau eksternal.
00:31Saya mungkin bertanya ini Pak, kita tahu kemarin kejadian penyadapan yang dilakukan itu
00:39saya juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman di lapangan terkait alat yang dipakai.
00:47Nah pertanyaan saya, apakah banyak yang mempunyai kewenangan untuk penyadapan,
00:57kita tahu ada beberapa yang sudah disampaikan tadi, ada KPK, ada BIN, ada macam-macam itu Pak.
01:04Ada 8 atau 9 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk penyadapan.
01:08Nah pertanyaan saya ke teman-teman BINTELKAM, apakah alat kita cukup canggih untuk sekarang ini?
01:17Karena 8-9 lembaga itu masing-masing mengadakan alat sadap,
01:23pasti berbeda-beda dengan mereka punya kualitas alatnya.
01:28Nah apakah kita di Polri ini dalam rangka mengamankan penyadapan yang ilegal itu?
01:35Tentu kita perlu juga alat yang canggih.
01:38Apakah alat kita sudah mempunyai untuk itu Pak? Itu yang pertama.
01:43Yang kedua, apakah SDM kita ini juga sudah mempunyai untuk mengelola alat-alat ini?
01:49Alat yang canggih ini.
01:51Karena ini penting Pak.
01:53Kita melihat kejadian kemarin, bagaimana terstrukturnya mereka melakukan kegiatan penyadapan
02:00maupun aktivitas di media sosial.
02:04Kita mendengar beberapa waktu yang lalu,
02:08sempat ada narasi muncul di medsos bahwa
02:11dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo tumbang.
02:15Nah itu ada narasi muncul di medsos, narasi negatif.
02:18Sesudah itu, setiap hari kita disuguhi narasi-narasi dari bermacam-macam sumber
02:25yang mengatakan bahwa, yang mengangkat narasi-narasi negatif terkait dengan pemerintahan.
02:34Itu semua tujuannya tentu bersumber dari awal itu.
02:40Bagaimana caranya mempengaruhi pandangan masyarakat terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
02:52Nah tentu kami ingin memperjelas di sini Pak.
02:58Ini kan kalau sampai kita tidak mempunyai alat ataupun SDM kita kurang dalam mengelola ini.
03:08Hal-hal seperti yang seperti kemarin itu saya khawatir akan terulang.
03:14Dan juga mengancam akan pemerintahan nanti Pak Presiden Prabowo.
03:22Karena kami tentu sangat, kalau pacar di partai lain-lain meletakkan bahwa kami kecewa
03:30ataupun kami menyesalkan akan kejadian itu.
03:34Apalagi kami dari Partai Gerindra Pak.
03:36Kami marah dengan kejadian itu Pak.
03:38Seorang Presiden yang di luar dari Presiden, beliau juga ada Ketua Umum kami dari Partai Gerindra.
03:46Menjadi objek penyadapan ilegal oleh oknum-oknum yang jahat itu tadi Pak.
03:52Dan kami juga berharap, yang pertama kami berterima kasih karena memang sudah mengamankan oknum-oknum itu.
03:58Dan kalau kami melihat dari struktur kerja mereka yang begitu luas,
04:02semua lembaga dilakukan penyadapan, kami yakin empat orang itu tidak mungkin bekerja sendiri.
04:10Tentu banyak sekali yang terlibat di situ dan kami berharap itu semua diungkap.
04:15Saya ibaratkan ini seperti penyakit berat ini Pak.
04:20Itu virusnya sudah kemana-mana.
04:23Kalau tidak dihabisin total, suatu saat virus ini akan muncul lagi, akan mengganggu.
04:30Jadi ini sekaligus saya menitip kepada teman-teman di kepolisian supaya ini akarnya harus dibersihkan betul-betul.
04:40Supaya dia tidak mengganggu di kemudian hari.
04:43Dia muncul lagi dengan skema-skema yang lain karena mereka tentu punya SDM yang bagus.
04:50Nah saya berharap ini bisa dibersihkan dan juga yang pertama tadi Pak,
04:54kita membahas undang-undang penyadapan.
04:57Itu sangat penting.
04:58Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengawasi semua ini.
05:04Undang-undang kita buat tapi cara mengawasinya kita lemah, percuma.
05:10SDM kita lemah juga percuma.
05:13Jadi itu pesan kami Pak.
05:14kami mendukung undang-undang ini supaya segera ada
05:18dan juga kami ingin perkuat pengawasan supaya penyadapan ilegal tidak terjadi lagi di kemudian hari.
05:26Terima kasih.