Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Khozinudin Cs mendatangi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan mengenai suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming pascaberhenti dari jabatan Wapres.

"Kami tidak mencabut laporan ini meskipun saudara Gibran Rakabuming Raka sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kenapa? Karena latar belakang kami mengajukan laporan ini bukan karena persoalan kekuasaan," ujar Khozinudin pada Senin (16/11/2026).

"Surat kami ini adalah penegasan untuk Bareskrim Polri agar bertindak profesional, konsisten. Tidak boleh merasa bahwa ketika saudara Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatannya, seolah proses pidana berhenti," lanjutnya.

Baca Juga [FULL] Bursa Cawapres Gantikan Gibran, Pengamat soal Nama Dasco-Sugiono Mencuat | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/701845/full-bursa-cawapres-gantikan-gibran-pengamat-soal-nama-dasco-sugiono-mencuat-sapa-pagi

#ijazahgibran #gibranrakabumingraka #breakingnews #ijazah


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701859/babak-baru-kasus-suket-gibran-khozinudin-cs-tindak-lanjuti-laporan-pidana-ke-bareskrim-polri
Transkrip
00:11selamat menikmati
00:30...untuk menyerahkan bukti salinan putusan nomor 742-KTU-2026 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
00:39Ini adalah salinan putusan yang akan kami serahkan sebagai tambahan bukti untuk menindaklanjuti koran kami
00:47sehubungan dengan adanya duga tidak pidana, pemalsuan dokumen atau katar yang tidak benar dalam subjet yang diterbitkan untuk Gibran dalam
00:54proses Pilpres 2024 yang lalu.
00:56Ini melengkapi dokumen lampiran sebagai bukti penolaahan bagi Bar Eskrim yang sebelumnya kami juga sudah sampaikan putusan Mahkamah Konsepsi.
01:06Dan pertimbangan Mahkamah juga pertimbangan termasuk amar putusan dari Kasasi Mahkamah Agung ini
01:13sangat relevan untuk dijadikan dasar perujukan dalam rangka untuk melakukan penyelidikan bahkan penyelidikan di dugaan tidak pidana yang kami laporkan.
01:24Nanti akan dibacakan oleh rekan kami.
01:25Yang kedua, kami juga melalui surat kami nanti,
01:30yang di surat permohonan tindak lanjut penyelidikan dugaan tidak pidana memalsuai dokumen tidak berkait surat keterangan dari Kasasi Mahkamah Konsepsi.
01:39Yang kedua, kami juga menyampaikan informasi bahwa dalam putusan Mahkamah Agung itu,
01:47yakni pihak pemohonnya, Bapak HM juga sudah mendapatkan salinan ini,
01:53karena salinan ini juga bisa diakses oleh siapapun di website Mahkamah Agung,
01:58sehingga bisa untuk diundang, untuk diambil keterangannya dalam klarifikasi dalam rangka untuk pemenuhan kepentingan penyelidikan,
02:06karena putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung.
02:12Raka Pungbing Raka, sebagai Wakil Presiden dengan nomenklatur berhenti,
02:17jadi sebenarnya dia tidak mengundurkan diri, tapi menyatakan berhenti,
02:21sehingga MPR tidak perlu membuat sidang untuk mengambil sikap apakah menerima atau menolak pengunduran diri.
02:29Maka wajar kalau Ketua MPR menyatakan sejak surat itu dikirimkan,
02:33berarti hari ini kita ada kekosongan jabatan Wakil Presiden.
02:37Kenapa? Karena suratnya adalah surat yang menyatakan berhenti.
02:40Sebenarnya kami juga sudah menyarankan itu saat kami datang ke Kementerian Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan IBIPAS
02:51Prof. Yusul Iza Maendra agar menyiapkan serangkaian skenario ketika terjadi kekosongan jabatan,
02:59bahkan di saat itu kami juga menyiapkan ya draft pernyataan berhenti yang sedianya itu bisa dilakukan segera dan setamerta,
03:07sehingga tidak menimbulkan kegaduhan nasional.
03:09Dan saat itu Pak April Naldin yang membacakan ya dari Aliansi Rakyat Menggugat.
03:14Namun saat itu tidak digubris oleh Gibran.
03:16Dan akhirnya proses berjalan sampai pada proses Dewan Perwakilan Rakyat,
03:238 fraksi, 120 anggota DPRI, telah sepakat mengusulkan hak menyatakan pendapat.
03:29Dan kalau sudah sampai pada isu hak menyatakan pendapat,
03:34isunya bukan lagi terkait berhenti atau mengundukkan diri,
03:36tetapi terkait adanya dugaan pelanggaran konstitusi,
03:41yang kalau itu terbukti nanti maka Saudara Gibran Raka Buming Raka itu
03:44diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.
03:48Yang konsekuensinya tentu tidak lagi mendapat bahwa itu pesangon ya,
03:52pensiun maksud saya ya,
03:53ataupun hak-hak terkait rumah tangkair,
03:55termasuk pengamanan pas pampres,
03:57termasuk uang-uang yang berkaitan dengan perumahan dan yang lainnya.
04:00Karena itu, kami tidak akan mengambil sikap yang sama seperti yang dilakukan DPR.
04:05Apa itu?
04:07DPR telah menyatakan akan melakukan hak menyatakan pendapat,
04:12atau menjalankan fungsi kontrol kepada istitutif dengan menggunakan hak menyatakan pendapat.
04:18Sudah ada usulan dan 120 orang dari 8 fraksi.
04:22Namun begitu Saudara Gibran Raka Buming Raka berhenti dari jabatannya,
04:26hari ini DPR lupa dengan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya
04:31untuk menegakkan konstitusi,
04:32menjaga konstitusi dengan mengontrol wakil presiden
04:35melalui proses apa yang disebut dengan hak menyatakan pendapat.
04:37Bahkan orang-orang DPR yang mayoritasnya memang orang politik,
04:40bahkan partai politik, bahkan elit di negeri ini,
04:42hari ini sibuk berbicara tentang siapa wakil presiden peganti.
04:47Mereka tidak lagi berpikir bagaimana konstitusi ditegakkan.
04:50Bagaimana dugaan pelanggaran konstitusi ini
04:52bisa mendapatkan kesimpulan secara jelas, secara hukum, berkeadilan,
04:57sehingga seluruhnya tahu sebenarnya WAPRES ini statusnya apa.
05:01DPR, orang-orang partai elit politik hari ini justru berburu kekuasaan wakil presiden.
05:06Bahkan kubu pendukung Gibran pun,
05:09sehari mereka bersedih,
05:11eforia tentang pemunduran diri seorang Gibran,
05:14hari yang sama baru beberapa jam juga sudah ikut sibuk
05:17untuk merekomendasikan wakil presiden.
05:20Kami, di tim kami, tidak pernah terlibat dalam urusan politik, urusan kekuasaan.
05:25Kami fokus dan konsisten untuk mendegarkan hukum, keadilan, dan konstitusi kita.
05:29Karena itu sikap kami berbeda.
05:31Kami tidak mencabut laporan ini,
05:35meskipun, Saudara Gibran,
05:37Raka Buming Raka sudah mengundurkan diri dari jabatannya.
05:39Kenapa?
05:40Karena latar belakang kami mengajukan laporan ini,
05:43bukan karena persoalan kekuasaan,
05:47bukan karena kami ingin posisi WAPRES,
05:50bukan karena agar posisi WAPRES kosong,
05:52tapi semata-mata untuk mendegarkan hukum.
05:54Tidak boleh ada bagian dari adak bangsa ini yang diperlakukan diskriminatif
05:58bagi orang biasa, bagi nenek-nenek,
06:00yang hanya mencuri kakau saja di proses hukum,
06:02sampai di pengadilan.
06:03Tetapi dugaan, tindak-tindak yang dilakukan oleh seorang wakil presiden dan hari ini
06:07sudah berarti dari jabatannya,
06:09tidak diproseskan lebih lanjut.
06:10Karena itu penegasan surat kami ini adalah penegasan untuk
06:15Barang Kimabes Poli agar bertindak, bertindak profesional, konsisten,
06:19tidak boleh merasa bahwa ketika Saudara Gibran Raka Buming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatannya,
06:26seolah-olah proses pidana berhenti.
06:28Karena unsur pidana, pertanggung jawaban pidana itu tidak akan hilang dengan mundurnya seseorang dari jabatannya.
06:36Pertanggung jawaban sebagai wakil presiden berbeda dengan pertanggung jawaban sebagai seseorang individu
06:42yang diduga melakukan pelanggaran hukum,
06:45yang diduga yang menggunakan surat yang isinya keterangannya tidak benar.
06:50Poin-poinnya juga nanti sebutkan apa saja,
06:53karena kami sudah mempelajari putusan dari Kasasi Mahkamah Agung
06:57dan ini bisa menjadi acuan atau masukan setidaknya bagi penyidik di Barang Kim
07:03untuk menelusuri unsur-unsur pidana berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
07:09yang sebenarnya sebangun sejalan dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi
07:15yang sebelumnya juga putusan itu sudah kami sampaikan sebagai bagian dari bukti dari pelaporan.
07:20Jadi kami tegaskan itu yang menjadi pertimbangan alasan kasar bahkan tujuan kami menindaklanjuti laporan ini
07:26sehingga kami minta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia
07:29dan lagi-lagi kami tegaskan saudara Gibrang Raka Buming Raka itu sebenarnya mundur
07:33juga karena perkara ijasa.
07:35Bohong kalau dia mundur tidak ada kaitannya dengan ijasa.
07:37Kalau tidak ada perkara ijasa, tidak ada putusan Mahkamah Agung,
07:41tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi,
07:43sampai Unta masuk ke lubang jarum,
07:45Gibrang tidak akan pernah mundur dari jabatannya.
07:47Jadi mundurnya itu sebenarnya karena masalah ijasa,
07:51berhentinya itu karena apa?
07:52Tekanan publik seluruh rakyat Indonesia yang tidak ingin memiliki wapres dengan suket.
07:57Atau meminjam apa yang disampaikan oleh pelapor kami ya Pak Samsudin,
08:01kita rakyat Indonesia tidak rido punya wapres hanya bermodal suket.
08:06Padahal kita banyak profesor, doktor dan sebagainya.
08:09Itu pengantar dari saya selanjutnya,
08:11agar diketahui apa yang kami kirimkan ke Bariskin akan dibacakan
08:15dan agar pula Bariskin nanti memberikan sikap yang sesuai
08:19dengan apa yang kami sampaikan.
08:22Jangan sampai seperti kemarin,
08:24dalam isu ijasa palsu Joko Widodo,
08:26kami sudah mengajukan surat permohonan tes laborator forasi ulang,
08:30tertulis, resmi, dan kami minta surat itu ditindaklanjuti,
08:33dijawab secara resmi,
08:34tiba-tiba hanya cukup dengan wawancara media,
08:36dikatakan bahwa tes itu tidak relevan mencukupkan dengan tes yang sebelumnya.
08:40Awalnya kami memberikan kepercayaan penuh kepada institusi Polri
08:43untuk menegakkan hukum sejak era Pak Listio Sigit Prabowo.
08:46Tetapi ketika di Humas atau bagian komunikasi Polri
08:51menyatakan bahwa tidak perlu lagi tes laborator forasi,
08:54itu kemudian memicu kami untuk terus mengontrol.
08:57Jadi jangan pernah kita merasa bahwa pergantian Kapolri
09:01otomatis membuat pedagakan hukum di institusi Polri itu
09:04tidak perlu kita kontrol.
09:06Tetap harus kita kontrol.
09:08Baik, nanti ada beberapa pernyataan.
09:10Yang kedua, pembacaan dari Bang Ajam.
09:12Ketiga, nanti ada representasi dari ARM oleh Pak Afrin Aldi.
09:18Atau Bang...
09:19Oh iya.
09:20Bang Samsir, ya.
09:22Baca.
09:23Baca.
09:24Nah, yang terakhir nanti ada juga representasi dari pelapor.
09:28Maunya pelapor apa nanti Pak Raja, ya.
09:29Jadi jangan sampai statement tidak akan mencabut ini
09:34dari kami, dari klien selaku pelapor.
09:37Kami tegaskan,
09:39tidak akan ada proses pencabutan lapor.
09:42Baik itu adalah inisiatif dari kami selaku kuasa hukum
09:45atau inisiatif dari klien kami.
09:46Kedua,
09:48kalau ini nanti sampai pada proses penjidikan,
09:49tidak akan ada yang namanya restoratif jasih.
09:51Baik restoratif jasih itu inisiatifnya dari kami.
09:54Atau kalau itu ditawarkan dari Kubu Gibran.
09:56Atau kalau itu dimediasi oleh penyidik Baratim Mabers Polri.
09:59Kami ingin karena ini dituntaskan sampai pengadilan
10:02biarlah hakim nanti yang mengambil keputusan
10:04tentang perdebatan, persoalan,
10:06polemik yang sudah menyita seluruh rakyat Indonesia.
10:09Kepada Bang Samsir Jalit,
10:10bisa dibacakan.
10:12Lalu saya diberi pengantar. Silahkan.
10:15Bismillahirrahmanirrahim.
10:15Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10:19Rekan-rekan media,
10:20saudara-saudara kalian,
10:21hari ini tanggal 16 November ya,
10:242026.
10:25Tepat satu bulan yang lalu,
10:26kami datang ke sini untuk melakukan dumas.
10:28Dan prosesnya begitu cepat,
10:31perlu saya sampaikan di sini,
10:32sudah tiga orang yang sudah diperiksa,
10:35dalam arti dumas tersebut,
10:36mulai dari pelapor dua orang,
10:38dan kemudian saudara dokter Bonatua.
10:41Tentunya proses hukum ini,
10:43meskipun sudah ada putusan-putusan dari lembaga lain,
10:47proses hukum terhadap
10:49dugaan,
10:50pidana yang dilakukan,
10:52yang hubungannya dengan surat keterangan suket,
10:55untuk saudara Gibran Raka Bumi Raka ini,
10:58tetap berjalan.
10:59Seperti yang kami datang pada hari ini.
11:01Jadi untuk itu,
11:02kami tetap,
11:03seperti yang sudah disampaikan tadi,
11:04tetap memproses dan mengawal
11:06untuk proses hukum saudara Gibran Raka Bumi Raka
11:09dengan hubungannya dengan
11:11dugaan melakukan tindak pidana ya,
11:15tindak pidana yang,
11:16dengan pasal 391,
11:17satu dan dua,
11:18di sini siapa yang membuat,
11:20dan siapa yang menggunakan.
11:22Sudah jelas dari putusan lembaga lain,
11:24yang membuat surat keterangan ini,
11:26sebenarnya surat keterangan yang dibuat ini,
11:28sudah harusnya dihapuskan ya,
11:30jadi karena Mahkamah Agung sudah nyatakan.
11:33Dan dari Mahkamah Konstitusi,
11:35dalam putusannya juga,
11:36di situ disebutkan kalau
11:38ijazah yang suket yang digunakan,
11:40itu telah digunakan untuk
11:41pemilihan Presiden,
11:43calon Wakil Presiden pada tahun 2024.
11:45Jadi sebenarnya konstruksi hukum,
11:47masalah suket ini begitu sederhana ya,
11:50hingga mudah saja,
11:51dan kami juga mendapat support
11:53dari Baris Krim di sini,
11:54dalam arti prosesnya begitu cepat,
11:56hingga hari ini kami datang
11:58untuk menyampaikan
12:01kepada Bapak Badan Resesor Kriminal Polri.
12:04Untuk itu saya mulai bacakan ya.
12:05Terima kasih.
12:06Kepada yang terhormat,
12:08Kepala Badan Resesor Kriminal Polri,
12:10UP Direktur Tindak Pidana Umum,
12:13Baris Krim Mabes Polri di Jakarta,
12:15dengan hormat.
12:16Kami,
12:17di Advokasi Pendegak Etika Moral
12:19dan Integritas Bangsa,
12:21menjalankan kegiatan Advokasi Pendegakan Hukum
12:23Etika Moral dan Integritas Penyelenggaraan Negara,
12:28menyampaikan permohonan
12:29agar Baris Krim Polri
12:31melakukan tindak lanjut
12:32secara penggunaan dokumen yang tidak benar
12:35terkait Surat Keterangan Direktur Jenderal
12:37Pendidikan Dasar dan Menengah
12:38Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12:40Nomor 9149, Garis Biring D, Titik D1,
12:44Garis Biring KS, Garis Biring 2096 Agustus 2019,
12:50yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan
12:52Gibran Rakabubing Raka.
12:55Permohonan ini kami sampaikan
12:56dengan mendasarkan pada adanya
12:59perkembangan hukum yang sangat penting,
13:01yaitu putusan Mahkamah Agung Republik
13:03Nomor 742K, Garis Biring Tun,
13:07Garis Biring 2026,
13:08yang telah mengabulkan permohonan
13:10kasasi HM Subhan SHMA,
13:13serta membatalkan putusan
13:15pengadaan tingkat banding
13:16dan tingkat pertama.

Dianjurkan