Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Gibran Mundur Tak Hentikan Proses Hukum, Advokat Aksi Acungkan Salam Tiga Jari Desak Pengusutan Suket Ijazah

Link terkait:
https://www.suara.com/news/2026/11/13/074500/salam-tiga-jari-warnai-desakan-advokat-aksi-agar-kasus-suket-ijazah-gibran-tetap-diusut

Aksi salam tiga jari mewarnai konferensi pers Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia atau Advokat Aksi terkait polemik surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026. Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak boleh menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Ia mendesak agar pihak maupun lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tetap diusut hingga tuntas. Selain itu, Advokat Aksi turut meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung dengan mencabut surat keterangan dimaksud. Simak pernyataan lengkap dan tuntutan hukum dari para advokat dalam video berikut.

#GibranRakabumingRaka #AdvokatAksi #TigaJari

Creative/Video Editor: Aqilah/Evan
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Gibran mundur tak hentikan proses hukum, advokat aksi acungkan salam tiga jari, desek pengusutan suket ijazah.
00:07Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supermasi Indonesia atau yang dikenal sebagai Advokat Aksi,
00:14menggelar konferensi pers yang diwarnai dengan aksi salam tiga jari di Jakarta Selatan.
00:20Gestur tersebut dijadikan sebagai simbol perlawanan sekaligus pesan tegas agar penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
00:28Koordinator sekaligus juru bicara utama Advokat Aksi, Jopis Piternalis,
00:33menegaskan bahwa mundurnya Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden tidak boleh menjadi alasan
00:41untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
00:44Mereka menuntut agar pihak maupun lembaga yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan penyeteran ijazah tetap diusut tuntas.
00:52Mengacu pada putusan Mahkamah Anggung nomor 742K garis miring TUN garis miring 2026,
01:00Advokat Aksi juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mencabut surat keterangan tersebut.
01:08Bagi mereka, pelepasan jabatan politik sama sekali tidak menghapus konsekuensi hukum
01:13atas persoalan administrasi yang sempat menjadi polemik publik.
01:18Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan